Ditemukan 34492 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2014 Tanggal 28 April 2014 — GATOT SUBYARGO WIJAYADI VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
129 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2014
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b)Peraturan Perundangundangan a quo.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014ix.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014b).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Terpadu.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2014Halaman 128 dari 123 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2014
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2018 Tanggal 17 Desember 2018 — BUDI HARTONO, DK VS WALIKOTA METRO (ACHMAD PAIRIN), DKK;
161 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 P/HUM/2018
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018diancam dengan hukuman. Menurut PokokPokok HukumPidana Prof Drs CST Kancil, S.H halaman 37.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan PemantapanKonsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan (BuktiP9).
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan Indonesia, IndHill.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Daerah.
Putusan Nomor 66 P/HUM/2018Perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — SUTARNO, S.H.,M.M. VS 1. GUBERNUR BANK INDONESIA., 2. DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 P/HUM/2014
Putusan Nomor 03 P/HUM/20142.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014dikenakan kebijakan uji kemampuan dan kepatutan adalah bertentangandengan UndangUndang yaitu:a.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UndangUndangPerseroan Terbatas") (Bukti T7);b.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014C.
Putusan Nomor 03 P/HUM/2014
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09P/HUM/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — SUDIARTI, DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
09P/HUM/2015
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Februari 2015 dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/2015 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap :1. Pasal 41, Pasal 42, Pasal 154 dan Pasal 157 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,2.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015d.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015b.
Putusan Nomor 09 P/HUM/20152014 sebagai tindaklanjut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa bukan UU No 32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah.
Putusan Nomor 09 P/HUM/2015Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu diKabupaten Indramayu, 3.
Register : 05-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — IR. DAVID SIREGAR., DKK (ANGGOTA DPRD KABUPATEN LABUHAN BATU SUMATERA UTARA) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 P/HUM/2018
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Hukum A.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018g.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapansumpah/janj;b.
Putusan Nomor 40 P/HUM/20189.
Putusan Nomor 40 P/HUM/2018Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.Anggota Majelis:tidIs Sudaryono, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttdHeni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama Panitera,Panitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 40 P/HUM/2018
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
174 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 P/HUM/2018
Putusan Nomor 59 P/HUM/201812.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20188.
Putusan Nomor 59 P/HUM/2018dan untuk menindaklanjuti hak tersebut BPJS Kesehatan kemudianmenyusun Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun 2018;ll.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20185.BPJS Kesehatan menjamin pelayanan operasi katarak.
Putusan Nomor 59 P/HUM/20186. Bahwa sebelum diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 2 Tahun2018 tersebut,telah melalui tahapantahapan perencanaan yaitu:No.
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
592 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
592 — 509 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 P/HUM/2018
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018c.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018a.
Putusan Nomor 23 P/HUM/20182.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 327), ObjekPermohonan III;4.
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2018 Tanggal 13 September 2018 — IR. H. ABDULLAH PUTEH VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
88 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 P/HUM/2018
Putusan Nomor 36 P/HUM/201820.21.22.mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantanterpidana.
Putusan Nomor 36 P/HUM/201832.33.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g)keterbukaan.
Putusan Nomor 36 P/HUM/20183)4)))tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta PemiluAnggota DPD;10.
Putusan Nomor 36 P/HUM/2018berdasarkan amanat Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.
Putusan Nomor 36 P/HUM/201810.ini UU Pemilu).
Register : 25-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2013 Tanggal 19 Desember 2013 — FERI SETIAWAN SAMAD., SH., MH VS MENTERI HUKUM DAN HAM RI;
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 P/HUM/2013
Putusan Nomor 52 P/HUM/20131.b.
Putusan Nomor 52 P/HUM/20134.
Putusan Nomor 52 P/HUM/2013b.
Putusan Nomor 52 P/HUM/20136.
Putusan Nomor 52 P/HUM/2013
Register : 14-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2018 Tanggal 21 Mei 2018 — IR. FERRY SIOMBO VS 1. BUPATI MOROWALI UTARA., 2. KETUA DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA;
121 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 P/HUM/2018
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018sesuai dengan nilainilai yang terkandung dalam seluruh tatanan lapisanmasyarakat dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan distribusi danalokasi penggunaan APBD.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat kabupaten Morowali Utara umumnya dankonstituenPemohon khususnya dan menganggap hak Pemohon dirugikan olehberlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018masyarakat.
/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013 danPutusan Nomor 11 P/HUM/2014) para pemohon harus memenuhi limasyarat, yaitu:1.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2018a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(H. ASHADI, S.H.)NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 35 dari 34 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2018
Putus : 02-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 P/HUM/2011 Tanggal 2 Maret 2011 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN GRESIK (DPK APINDO KABUPATEN GRESIK JAWA TIMUR), ; GUBERNUR JAWA TIMUR
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
01 P/HUM/2011
PUTUSANNO. 01 P/HUM/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak UjiMateriil Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 95 Tahun 2010 tanggal 23November 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011terhadap Pasal 89 ayat (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASIPENGUSAHA
Timur ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110,Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 181.4/88/013/2011 Tanggal 17 Januari 2011selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan suratpermohonannya (tanpa tanggal) Desember 2010 yang diterima diKepaniteraan Mahkamah Agung dan diregister dengan Nomor : 01P/HUM
No. 01 P/HUM/2011Kabupaten Gresik untuk melaksanakan upah minimum yang telah ditetapkantersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnyva Mahkamah Agung akanmempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukandalam tenggang waktu 180 (seratus delapan
No. 01 P/HUM/201 1tentang Ketenagakerjaan sjo.
Administrasi HUM Rp. 989.000,Jumlah: Rp. 1.000.000.,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 01 P/HUM/201 1
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (yang diwakili oleh YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
515 — 1394 — Berkekuatan Hukum Tetap
515 — 1394 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 P/HUM/2018
Putusan Nomor 75 P/HUM/2018tingkat lebih tinggi.
Putusan Nomor 75 P/HUM/201810.Rekomendasi Dukungan DPRD Kab.
Putusan Nomor 75 P/HUM/201811.
Putusan Nomor 75 P/HUM/2018perundangundangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatanhukum.
Putusan Nomor 75 P/HUM/201813.tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan KotaTomohon.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 —
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 P/HUM/2014
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014tertibnya koordinasi dengan kebijakan Menteri tersebut terjadipertentangannya yang sangat merugikan TKI termaksud sebagai berikut:1.1.LadSemasa Jabatan Menteri Drs. H.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014dari Luar Negeri untuk diantar kealamat daerah masingmasing TKIyang berisi ketentuan sebagai berikut:Membolehkan TKI pulang dengan sendirisendiri dan keluar diTerminal 2 Bandara SoekarnoHatta Cengkareng tanpa harus keGedung BPKTKI.
Putusan Nomor 18 P/HUM/20143.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Il.
Putusan Nomor 18 P/HUM/2014Halaman 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2014
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — ROCHMADI SULARSONO, Psi. VS BUPATI PONOROGO
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 P/HUM/2014
Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 (ada 13 fleksibilitas). Hal yangsama hukumPERMENDAGRI 61 Tahun 2007tentangrujukanTeknisBLUDtidak secara spesifik Pasai manayang yangdirujukadalah Pasal SO didaiampasalPedomanPengelolaan Keuangandilanggar.
Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 PASAL 35 ayat (3)Pasal 35 ayat (3) ayatini multi tafsirkhususnya bilamanadikaitkan denganlampiran VIII angka 3dan 4. Sedangkan ayat(5) adalah ayat yangtidak,khususnya huruf b danmenyambung"c yang tidak terterasama sekali padalampiran yang terdapat.
Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 Perbub 13/2012 pada8 layanan Psikiatrikerancauanhaldokteryangterkesan seolah RSUDketika Perbub itudisahkan memilikiterdapatmakna dalamlayananspesialisSpesialis Jiwa,padahal spesialis Jiwabelum ada Perbup inidisahkan.
Kedua hal ini disebutsama akan membatasi apabilaadadikemudian hari Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014 mengatur tarif layananintensif saja.
,Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014Biayabiaya Panitera Pengganti, 1. Meterai .............. Rp. 6.000,00 tid2. Redaksi ............. Rp. 5.000,00 Sumartanto, SH.,MH.3. Administrasi...... Rp. 989.000,00Jumlah = Rp.1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 51 P/HUM/2014
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
190 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 P/HUM/2018
Putusan Nomor 58 P/HUM/201812.
Putusan Nomor 58 P/HUM/20184.
Putusan Nomor 58 P/HUM/20185.
Putusan Nomor 58 P/HUM/2018B.
Register : 06-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2012 Tanggal 6 September 2012 — 1. BADAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPD GAPENSI) JAWA BARAT, 2. BPD GAPENSI JAWA TIMUR vs MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 P/HUM/2012
Putusan Nomor 23 P/HUM/20121 Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan persamaan hukum sebagaimanaditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo.
Putusan Nomor 23 P/HUM/201218g.
PeraturanPemerintah No. 59 Tahun 2010;e Bahwa namun demikian objek HUM tidak bertentangan denganUndangUndang No. 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah. No.59 Tahun 2010, karena objek HUM tidak melarang PenggunaanHalaman 31 dari 33 halaman.
Putusan Nomor 23 P/HUM/201232tenga ahli dalam pelaksanan rehabilitas ruang kelas atau ruangbelajar yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana;e Bahwa dalam rangka objek HUM, pengadaan barang/Jasadilakukan dengan cara swakelala dan / atau melalui pemilihanpenyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a, Pasal 3 huruf a, dan Pasal 31 Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 sehingga kekhawatiran Pemohon HUM. tidakberalasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutterbukti
Putusan Nomor 23 P/HUM/2012
Register : 16-06-2011 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 — INDONESIA PETROLEUM ASSOCIATION (IPA) vs PRESIDEN RI;
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 P/HUM/2011
Register : 29-03-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 19-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2011 Tanggal 26 Mei 2011 — KIM JOHANES MULIA (DIREKTUR PT. GARBAPATI PRAKARSA) DAN PRESIDEN RI.;
682 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
682 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 P/HUM/2011
;~Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011 7. HERDIANTO, SH. ;8. JOVAN JULIAWAN, SH.
/2011 Apabila Permohonan Hak Uji Materiil ditolak hanya karena alasan formilmaka MATERI yang diajukan dalam Hak Uji Materiil tidak dapatdiperiksa sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum terhadapkekeliruan dalam penerbitan peraturan pemerintah yang sebenarnyadengan adanya Hak Uji Materiil dapat diperoleh kepastian hukum bagimasyarakat pencari keadilan ;Hal ini telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan Hak UjiMateriil Nomor : 41 P/HUM/2006, Nomor : 37 P/HUM/2008 tentang nilaidasar pembatasan
/2006, tanggal 30 Agustus 2006 ;Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 37 P/HUM/2008, tanggal 18 Maret 2009 :Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT.
Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/20112. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan ;3.
/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Nomor : 41 P/HUM/2006tanggal 21 Nopember 2006, Nomor : 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011serta Nomor : 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, disebutkan dandipertimbangkan bahwa ketentuan tenggang waktu untuk mengajukanpermohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, telah disimpangi karenaalasanalasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan keadilan yangdinilai secara kasuistis ;Menimbang, bahwa begitu
Register : 26-01-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — WESLY SILALAHI, SH., MKn VS KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
157 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 P/HUM/2017
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
Putus : 05-09-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2022 Tanggal 5 September 2022 — ELIA WAROMI, S.Pd., M.Pd., DK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
186 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 P/HUM/2022