Ditemukan 17793 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Tjs
Tanggal 25 Juni 2020 — Pemohon:
Sulastri
3816
  • PENETAPANNomor 27/Pdt.P/2020/PN TjsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:SULASTRI, Perempuan, umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Brebes, 25Mei 1990, bertempat tinggal di UPT.
    atas nama SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBrebes yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 20 Mei 1990 diperbaikimenjadi tahun 25 Mei 1990;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harusdipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri TanjungSelor berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 diketahui Pemohonbertempat tinggal di UPT
    Hakim permohonan Pemohontersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehinggapetitum kedua dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN TjsPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
    DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisilidengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, dalam hal ini pemohonbertempat tinggal di UPT.
Register : 17-01-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 03-K/PM II-08/AD/I/2014
Tanggal 12 Maret 2014 — Koptu Azis Abuaher
4221
  • Bahwa Terdakwa dan Saksi1 selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dimintaiketerangan, dan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa ternyata adalah anggota TNI AD, kemudian padatanggal 26 September 2012 diserahkan ke Denpom Jaya/2.9, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RepublikIndonesia NO. 34Y/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 2 Oktober 2012 dari Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia yang diperiksa oleh 1.
    Tanti,S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, .Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulanbahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik wama putih yang disita dari Terdakwa danSaksi1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.AtauKedua:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hariSelasa tanggal
    Tanti,S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulanbahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik wama putih yang disita dari Terdakwa danSaksi1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaiberikut:4Pertama : Pasal 114
Putus : 29-10-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 104/PID/2013/PT.TK
Tanggal 29 Oktober 2013 — CHINDY CHAESERA DIANDRA Binti WASKITO
10138
  • BONG) yaitu tutup botol VICKVORMULA 44 yang sudah di lubangi bagian atas nya, pipet bekas pakaiserta pirex (tabung kaca) yang masih berisi kristal kristal putih yang di dugakeras narkotika golongan jenis Shabu Shabu di dalam 1 (satu) bungkuskotak rokok Sampoerna mild. kemudian terdakwa beserta Barang buktiyang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Sat Narkoba PolresLampung Timur untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor95 D /N/2013/UPT
    LAB UJI NARKOBA pada hari Jumat tanggal 05 April2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium UjiNarkoba BNN KUSWARDANI S, Si, M Farm, Apt, pemeriksa MaimunahS.Si, M.Si , Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si , Carolina Tonggo M.T.
    (BONG) yaitu tutup botolVICK VORMULA 44 yang sudah di lubangi bagian atas nya, pipet bekaspakai serta pirex (tabung kaca) yang masih berisi kristal kristal putin yang diduga keras narkotika golongan jenis Shabu Shabu di dalam 1 (satu)bungkus kotak rokok Sampoerna mild kemudian terdakwa beserta Barangbukti yang di temukan di rumah terdakwa di bawa ke Sat Narkoba PolresLampung Timur untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor95 D /N/2013/UPT
    LAB UJI NARKOBA pada hari Jumat tanggal 05 April2013 yang dibuat dan ditandatangani olen Kepala UPT Laboratorium UjiNarkoba BNN KUSWARDANI S, Si, M Farm, Apt, pemeriksa MaimunahS.Si, M.Si , Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si , Carolina Tonggo M.T.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 187/Pdt. Sus-KIP/2016/PN Plg
Tanggal 30 Nopember 2016 — EDI ERMAN, SH., M E L A W A N LUCKY ARIEWIBOWO
507
  • PLN (Persero) P3B UPT Palembang. Yangmengunakan sumber dana dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara(APLN) merupakan Penyelenggara Negara untuk dipertanggungjawabkan kepada negara.Bahwa selaku pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara / selakukuasa Pengguna Anggaran PTI. PLN (persero) P83B UPT Palembangadalah Manajer PT.
    PLN (persero) P3B UPT Palembang.Bahwa setiap hasil tugas pokoknya/setiap hasil kegiatannya dalampelaksanaan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan negara di PT.PLN (Persero) P83B UPT Palemban. yang menggunakan sumber danaAPLN di audit BPK RI untuk di pertanggung jawabkan kepada negarabukan untuk dipertanggungjawabkan kedalam rekening Pribadi ManajerPT.
    PLN(Persero) P3B UPT Palembang. Tidak akan Terjadi PemohonMengajukan Penyelesaian Sengketa di komisi Informasi Provinsi SumselSelanjutnya Pemohon Menyatakan secara Tegas bahwa untukmendapatkan Informasi terkait Judul /nama nama Kegiatannya , itupunTidak Transfaran dan Hanya Orang orang yang tertentu saja (Mitranya)yang dapat mengetahui bahwa di PT. (Persero) P83B UPT PalembangAda Kegiatan kegiatan tiap tahunnya.Setelah Pemohon buka di website PT. PLN (Persero) rupanya seluruhkegiatan PT.
    Bahwa Manager PT.PLN (Persero) P83B UPT Palembang adalahatasan langsung PPID yang ada di lingkungan PT.PLN (Persero) P3BUPT Palembang.5.3. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku.Halaman21dari38, Nomor:187/Pdt.SusKIP/2016/PN.Plg5.4.
    PLN (Persero)P3BS UPT Palembang, ke Pengadilan Negeri Palembang telah sesuai denganketentuan Pasal 47 Ayat (2) UU KIP Jo.
Register : 13-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/LH/2018
Tanggal 9 April 2018 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS H. DARMAWAN;
479150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.48/Menhutll/2010 tentang PengusahaanPariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, menentukan: Berdasarkan persetujuanprinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), pemohonmempunyai kewajiban melakukan pemberian tanda batas yangdilaksanakan oleh UPT
    setempat pada areal yang dimohon; Bahwa yang dimaksud dengan UPT adalah Unit Pelaksana TeknisDirektorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dankonservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasionaldan taman wisata alam (vide Pasal 1 angka 1/7 Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.48/MenhutIl/2010), selanjutnya ada pula UnitPelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTPemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mengelolataman hutan raya dan/atau membidangi
    kehutanan (vide Pasal 1 angka18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhutll/2010); Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 dapatdisimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian tanda batas dilaksanakanoleh UPT/UPTD bukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dan sesuaiketentuan Pasal 19 ayat (3) Penggugat/Termohon Kasasi hanyadibebani untuk menyediakan biaya dalam melakukan pemberian tandabatas; Bahwa mengenai pembayaran iuran IUPSWA yang dihitungberdasarkan luas areal yang diizinkan (setelah
Register : 04-06-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 06-08-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Mtr
Tanggal 13 Juni 2024 — Pemohon:
Rahmat Rizki Ainul Yakin
78
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Pemohon bernama Rahmat Rizki Ainul Yakin, Lahir di Bagek Beduk Selebung Ketangga pada tanggal 4 Mei 1991 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-10032015-0053 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Keruak adalah orang yang sama denganYakin, lahir di Bagek Beduk pada tanggal 2 April 1984sebagaimana
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp
Tanggal 21 Juli 2021 — Terdakwa
11214
  • Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa perawatan selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan Anak dari Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RepublikIndonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan LembagaPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosialsebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,telah menetapkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial danRumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yangBerhadapan dengan Hukum sebagaimana termuat pada Lampiran KeputusanMenteri tersebut, yang salah satunya adalah UPT
Harapan, yangberalamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan LangsaKota, Kota Langsa, sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosialuntuk Anak Berkonflik dengan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutserta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan keteranganorang tua Anak, serta asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakimakan memberikan tindakan kepada Anak berupa perawatan di LembagaPenyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT
Taman Harapan, yangberalamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan LangsaKota, Kota Langsa, agar Anak dapat memahami nilainilai yang berlaku baikdalam lingkup keluarga maupun masyarakat;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan memberikantindakan kepada Anak berupa perawatan di Lembaga PenyelenggaraKesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di GangMacan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa,dan oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai
Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa perawatanselama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial(LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, DesaGampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;3. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan Anak dari RumahTahanan Negara;4.