/Pdt.P/2015/PA.SbyUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan

Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis

WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari

makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/

AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku .Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

dikeluarkan atas dasarhasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuanperaturan perundang udangan yang berlaku Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangdan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan PeradilanUmum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadidasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyekgugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).Berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan tersebut diatasdan disertai dasar dasar hukum yang mendasari

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan;2.

Bahwa terlebin dahulu Tergugat menolak dailildalil gugatan Penggugatsebab posita atau fundamentum petendi kabur, tidak jelas, karena tidakmenjelaskan dasar hukum (rech ground) maupun kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan dan tidak ada kaitannya dengan petitum (tuntutanhukum);2.

Bahwa pada faktanyamelalui putusan Judex Facti ini tidak memberikan putusan yang sesuaidengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkanhukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika

Nomor 150 K/MIL /2017Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian di mana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian di manajika dinubungkan antara keterangan Saksi1

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PA.BitgMenimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Bitung memberikan izin poligami kepada Pemohon untukmenikah lagi dengan calon isteri kKeduanya tersebut, tentunya Hakim TunggalharuSs mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syaratsyarat untuk berpoligamsebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon ingin membantu kehidupanekonomi dari calon isteri Kedua Pemohon karena setelah bercerai denganmantan suaminya calon isteri kedua Pemohon hanya sebagai seorang janda,dengan memelihara empat orang anak tanpa memiliki pekerjaan. Hal tersebutsecara tegas diakui Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundamenttun petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain :v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;Posita atau fundament = petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Berdasarkanketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerpaan eksepsigugatan kabur (obscure libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;v Tidak jelasnya dasar hukum gugatan ;Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisajuga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijkegrond).

Berdasarkan ketentuan itu, praktikperadilan mengembangkan penerpaan eksepsi gugatan kabur (obscurelibel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;Bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur.Masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dsar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.b. Mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum,wanprestasi dan keberatan terhadap lelang.a.

Pada posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari gugatan.1) Bahwa apabila mencermati gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATsangatlah tidak jelas dasar hukumnya dan PENGGUGAT tidak menguraikansecara jelas kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasarigugatan.M.

dan atasperbuatan apa yang mendasari perhitungan kerugian PENGGUGAT ?

Militer I12 Surabaya yang tidakmenjatuhkan putusan pemidanaan tambahan berupa pemecatan dari dinasmiliter TNIAD terhadap Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keberatandengan alasan bahwa demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dansupaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI danTNI AD khususnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatuhkan kepada diri terdakwa selain pidana pokok berupa pidanapenjara juga dijatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinasTNI AD.Bahwa mendasari

maka pada tanggal 26 Januari 2013sekira pukul 10.00 Wib Saksi Kopda Darjono dengan ditemani Pasi IntelYonkes2/2 Kostrad Kapten Ckm Kamjuli lalu datang menemui PasiintelYonif Linud 502/18/2 Kostrad Lettu Inf Danny Steven Surbakti di KantorStaf Intel Yonif Linud 502 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yangtelah berselingkuh dengan Saksi Rini Damayanti sejak tahun 2011,hingga kemudian Terdakwa dipanggil Danyonif Linud 502 Kostrad danselanjutnya diproses hukum yang menjadi perkara ini.: Bahwa dengan mendasari

Bahwa mendasari pertimbangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim TingkatBanding menilai Terdakwa mempunyai tabiat dan prilaku yang tidak baikserta tidak patuh hukum sehingga apabila terhadap Terdakwa tidak dijatuhipidana tambahan pemecatan dari dinas Militer akan mengganggukehidupan disiplin Prajurit di Kesatuannya.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi tetapdipertahankan dalam Dinas Militer karena apabila tidak dipisahkan

Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tanpamengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan;2. Tidak mencantumkan letak dan batasbatas tanah yang didalilkan sebagaimilik pelawan ; Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P163. Seyogyanya Terlawan II yaitu H.

sineactors), doktrin tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa hak Penggugat Putusan Perlawanan No. 1/PdtPlw/2015 /PN.WT P17sepenuhnya yang menunjuk siapasiapa yang ditarik sebagai tergugat/tergugattergugat dalam suatu perkara, namun hak tersebut tentunya harus bisa dijelaskan dandijabarkan oleh Penggugat akan hubungan hukum atau perselisihan hukum apayang mendasari

Penggugat menarik pihakpihak dalam suatu gugatan lewatpembuktianpembuktian di persidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang didasarkan pada dalilbahwa dalam Gugatan Perlawanan yang dikatakan sebagai milik pelawan tidakmengikutsertakan apa yang mendasari kepemilikan pelawan tentang eksepsi tersebutMajelis berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yangtentunya membutuhkan pembuktianpembuktian untuk menentukan apakah yangmendasari pelawan mengajukan gugatan perlawanan

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuang yang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenisSingapuradan Hongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

judi nomor togel jenis Hongkongdisetorkan kepada pengepul bernama EKO alias KODOK (DPO) alamatDs.Growong, Kec.Juwana, Kab.Pati;Bahwa dari hasil penjualan judi togel Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepuljudi togel jenis Singapura yang bernama ANANG (DPO) sebesar 15 % dariuangyang disetorkan sedangkan untuk tebakan colok bebas judi togel jenis Singapura danHongkong Terdakwa mendapatkan komisi dari pengepulnya yang bernama EKOalias KODOK (DPO) sebesar 10 % dari uang yang disetorkan;Bahwa yang mendasari

Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon

P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.

lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari

memohon Penetapan dariPengadilan;TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agarPengadilan Negeri Purwodadi mengesahkan perubahan nama pemohon semula dalamAkta Kelahiran dan Akta Perkawinan tertera KWEE KHAY LIANG menjadi RUDIKRISTIANTO ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P4 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau. mendasari