Ditemukan 51517 data
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
5 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
10 — 0
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Nomor : 307/20/VIII/2003tanggal 15 Agustus 2003;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan identitas Pemohon dalam bukti pernikahannyahal. 3 dari 7 hal. Pen.
7 — 0
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
11 — 0
telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuaidengan perundangundangan yang berlaku oleh karenanya harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itutelah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan AgamaSurabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
13 — 1
tersebut, Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;Sas Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan;ae Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidangatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 1
Oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap dipersidangan, danberdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 (Foto Copy Kutipan AktaNikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, makadinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatannya adalah bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
10 — 0
Sidoarjo agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama, karena sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran bagi anakanaknya.Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, berkaitan denganpencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 di mana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan
10 — 0
untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan biodata Para Pemohon yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Nomor 994/35/XI/1974, tanggal 20 Desember1974 ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
6 — 3
tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 125 (1) HIR;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPenggugat agar rukun dan damai kembali dengan dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat; Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
98 — 62
5 dari 6 hal.Put 141/PID/2011/PTRBanding membaca dan mempelajari secara saksama berkasperkara yang diajukan banding terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan SidangPengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat suratyang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara inidan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri PekanbaruNomor 204/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 9 Mei 2011, MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari
18 — 14
PengadilanTingkat Pertama secara baik dan benar;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungandengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan NegeriPematang Siantar nomor : 84/Pid.B/2013/PN.PMS tanggal 26 September2013, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtertanggal Oktober 2013, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
88 — 7
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat
Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari
Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan
tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
74 — 10
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. GugatanHalaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN.Lbsdianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M.
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)5.
Yahya Harahap, SHposita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau dasar hukum Jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond),dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatandianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk en bepaaldeconcliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,April 2005, cetakan pertama)A.
Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yangtidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskanfakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formilgugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijk enbepaalde concliusie).(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, April2005, cetakan pertama)4.
1.ARIH WIRA S., SH., MH.
2.ISFARDY, SH.
3.HADZIQOTUL A, SH
Terdakwa:
ELIESER SARAGIH PARDEDE
477 — 281
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yangmenerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).Menurut saksi ahli ARUS AKBAR SILONDAE, S.H LL.M, Standby Letter ofCredit (SBLC) adalah merupakan bentuk penjaminan dari Bank PenerbitSBLC kepada Beneficiary (penerima SBLC) terhadap kemungkinan terjadinyawanprestasi/default atas diri applicant (pihak yang dijamin/pemohon SBLC).Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari
Fungsi SBLC mirip dengan fungsi penjaminan berupa Bank Garansi, namunperbedaanya terletak pada ketentuan yang mendasari penerbitannya. SBLC tundukpada ketentuanketentuan yang tercantum dalam Uniform Custom and Practice forDocumentary Credit (UCPDP), International Chamber of Commerce Publication No.500, sedangkan Bank Garansi tunduk pada ketentuan antara lain Surat Edaran BankIndonesia.
24 — 1
Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonistri anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon istri anak Pemohon
dan keterangan dari orang tuacalon istri anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula denganHim 10 dari 16 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Stgkesaksian kedua orang saksi Pemohon, telah memperkuat kebenaran alasanyang mendasari rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istri anakPemohon, yaitu hubungan keduanya yang sudah sedemikian dekat dan eratbahkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah pernahmelakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, dan terhadap alasantersebut, untuk
8 — 0
Pasuruan pada tanggal 14Juli 2002 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0268/016/VII/2002tanggal 02 Juli 2013 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi
24 — 15
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga)bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu ADasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/130/AD/K/02
Terbanding/Penggugat : ANAND UMAR ADNAN, SH.MH
42 — 22
yangtelah diputus dan dikabulkan sebagaimana dalam putusan Nomor:11/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolak.Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti T4 mengenai putusan perkaraperdata nomor 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatan melawan hukum) antaraAnand Umar Adnan, SH MH, melawan PT Bank Sulteng tertanggal 3Oktober 2011 dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sehinggapertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapat dinyatakan nebis inidem dan hal ini pula yang mendasari
/Pdt.G/2011/PN.PL (surat bukti T1), maka petitum tersebut haruslahditolakBahwa Terbanding/Pembanding/Tergugat pun telah mengajukan bukti T4mengenai putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2011/PN.PL (perbuatanmelawan hukum) antara Anand Umar Adnan, SH MH melawan PT BankSulteng tertanggal 3 Oktober 2011 dan telah memiliki kKekuatan hukum yangHalaman 10 dari 14 Putusan No 3/PDT/2015/PT PALtetap sehingga pertimbangan tersebut jelas bahwa perkara ini dapatdinyatakan nebis in idem dan hal ini pula yang mendasari