MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Tnk. dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.P/2023/PA.Tnk

Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor : 195/195/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 yaitu; Pemohon I, nama Rahmad Junaidi, nama ayah Samsudin menjadi, nama Rahmat Junaidi, nama ayah A. Syamsudin; 3. Pemohon II, nama Erni Mareana, tempat lahir Bakarung menjadi nama Erni Mariana, tempat lahir Bakarung Tengah; 4.

Bahwasetelah pernikahan tersebut Pemohon Idan Pemohon II telah menerimaKutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor : 195/195/XXV/2005 tanggal 26Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 290/Pdt.P/2018/PA.KdgTanggal 15 Agustus 2018Desember 2005;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang Pemohon dan Pemohon Il milikiterdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon dan Pemohon Il denganAktaakta lain yang dimiliki oleh Pemohon!

Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon dan Pemohon Ildalam Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor : 195/195/XXI/2005 tanggal26 Desember 2005 yaitu;2.1Pemohon I, nama Rahmad Junaidi, nama ayah Samsudin menjadi,nama Rahmat Junaidi, nama ayah A. Syamsudin;2.2 Pemohon Il, nama Erni Mareana, tempat lahir Bakarung menjadi namaErni Mariana, tempat lahir Bakarung Tengah;3.

/195/XII/2005, tanggal 26 Desember 2005.

Bahwa sebagai bukti pernikahannya, Pemohon dan Pemohon Il telahmemperoleh Kutipan Akta Nikah bernomor 195/195/X1I/2005, tanggal 26Desember 2005;3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan nama ayah Pemohon padaKutipan Akta Nikah dimana tertulis nama Rahmad Junaidi dan nama ayahSamsudin, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluargaserta Akta Kelahiran Pemohon I, tertulis nama Rahmat Junaidi, dan namaayah A. Syamsudin;4.

Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon dan Pemohon II dalamKutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang,Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nomor : 195/195/X1I/2005 tanggal26 Desember 2005 yaitu; Pemohon , nama Rahmad Junaidi, namaayah Samsudin menjadi, nama Rahmat Junaidi, nama ayah A.Syamsudin;3. Pemohon Il, nama Erni Mareana, tempat lahir Bakarung menjadi nama ErniMariana, tempat lahir Bakarung Tengah;4.

1. Menyatakan perkara nomor : 195/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dari register perkara;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

195/Pdt.P/2019/PA.JP

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.JPZa WEVA MY NaiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah membaca suratWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : W9A1/1242/HK.05/2/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dan surat Ketua PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor W9A1/3196/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019perihal Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di KJRI Kuching, dalam perkara itsbatnikah yang diajukan oleh :ISKANDAR, 29, ISLAM, BURUH AM, BINTULU

, sebagai Pemohon ;ASIA LANGI BINTI MUSTAJAB, 26, ISLAM, BURUH AM, BINTULU, sebagaiPemohon II;Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JP tertanggal 25 Juni 2019 yang padapokoknya menerangkan bahwa para Pemohon melalui KJRI Kuching tidakmemenuhi isi Surat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undangundangnomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikanperkara

yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaianperkara ini maka sikap para Pemohon tersebut harus dianggap tidakbersungguhsungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaranperkara yang bersangkutan harus dibatalkan/dicoret dari register pendaftaranperkara;Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 195/Padt.P/2019/PA.JPMemperhatikan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan denganperkara iniMENETAPKAN1.

Menyatakan perkara nomor : 195/Pdt.P/2019/PA.JP dibatalkan/dicoret dariregister perkara;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara iniseluruhnya sebesar Rp. 121.000, (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 25 Juni 2019Ketua Majelis,Drs. Khairil JamalPerincian biaya perkara :1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Proses/ATK Rp 75.000 ,003. Redaksi Rp 10.000,004. Meterai Rp 6.000,00Jumlah : Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.G/2023/PA.Slk

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SURYA PRATAMA INVESTMENT tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/Pdt/2018/PT Pbr., tanggal 15 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btm., tanggal 14 Februari 2018

Nomor 17 K/Pdt/2020 Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, ditolak untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi: Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.941.000,00 (sembilan jutasembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbarudengan Putusan Nomor 195/PDT/2018/PT Pbr., tanggal 15 Januari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan

terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019 diajukan permohonankasasi pada tanggal 6 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor O6/AKTA/PDT/2019/PN Btm., junctoNomor 195/PDT/2018/PT Pbr., juncto Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btm., yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikutidengan memori

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 195/PDT/2018/PT Pbr., tanggal 15 Januari 2019 dan putusan Pengadilan Pengadilan NegeriBatam Nomor 89/Pat.G/2017/PN Btm., tanggal 14 Februari 2018;2. Serta mengadili sendiri dengan memberi putusan:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Halaman 8 dari 14 Hal. Put.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Mrs. dicabut;
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

195/Pdt.G/2022/PA.Mrs

Menyatakan bahwa perkara Register Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Kis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 22 Maret 2013, dicabut ;2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

195/Pdt.G/2013/PA.Kis

PENETAPANNomor 195/ Pdt.G/2013/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanPenetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yangdiajukan oleh :PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil sebagai staf di Perpustakaan Arsip danDokumentasi Kabupaten Asahan, tempat tinggal di KabupatenAsahan

pekerjaan GuruHonorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;Telah mendengar keterangan Pemohon ;Telah memperhatikan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonancerai talak ke Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 22 Maret 2013 yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggalHalaman dari Shalaman Penetapan No. 195

/Pdt.G/2013/PA.Kistersebut dengan Register Nomor: 195/Pdt.G/2013/PA.Kis dengan dalildalilselengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkaraa quo, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemanggilan, ataspanggilan tersebut Pemohon hadir secara in person di persidangansedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan danketidakhadiran Termohon

Menyatakan bahwa perkara Register Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Kisyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 22Maret 2018, dicabut ;2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu tanggal 10 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 JumadilAwal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Mhd.Harmaini, S.Ag, SH dan Drs.

Biaya Materai : Rp. 6.000.Jumlah Rp. 221.000..Halaman 5 dari 5halaman Penetapan No. 195/Pdt.G/2013/PA.KisPengganti,

Membatalkan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 766.000.- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

195/Pdt.G/2015/PA.Pal

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2015/PA.PalZo at) 2ely SeahDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Pemohonumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan UsahaToko Bangunan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagaiPemohon.MelawanTermohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanUrusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagaiTermohon.Pengadilan

Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor:195/Pdt.G/2015/PA.Pal telah mengajukan perkara cerai talak dengan alasansebagai berikut;1.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal.2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telahhidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)orang anak, masingmasing bernama :a. Anak 1 (lakilaki), umur12 tahun ;b.Anak 2 (perempuan), umur5 tahun ;,3.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan dankaidah syariyah yang berkaitan dengan perkara in;MENGADILI1. Membatalkan Perkara Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoretdari daftar perkara ;3.

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal.Perincian Biaya Perkara :1. Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Proses :Rp. 50.000,003. Panggilan :Rp. 675.000,004. Redaksi : Rp. 5.000,005. Meterai : Rp. 6.000,00wane nee +Jumlah Rp. 766.000,00Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA.Pal.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pare dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

195/Pdt.G/2019/PA.Pare

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.PareNN Cy NN thDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhnkan penetapan dalam perkara ceralgugat antara:Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Penjual Barang Online, tempat kediaman di JalanJenderal Sudirman, RT 001, RW 001, Kelurahan BumiHarapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalamhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Parepare Nomor:67/P/SKH/IV/2019/PA.Pare, tanggal 30 April 2019, selanjutnyadisebut Penggugat;melawanTergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaanHonorer Pemadam Kebakaran Kota Parepare, bertempatkediaman di Dusun Satu Kulua, RT. 002, RW. 002, KelurahanLainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195

Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat,seperti ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, agarTergugat menghentikan kebiasaannya yang selalu keluar malam,Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.PareNamun Tergugat malah marahmarah kepada Penggugat sertamenyakiti jasmani Penggugat.6.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor195/Pdt.G/2019/PA.Pare dari Penggugat.Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pare2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3.

Napi, S.Ag.Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.ParePerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya ATK Rp 50.000,00Biaya Redaksi : Rp 10.000,00Biaya Meteral : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 96.000,00(Sembilan puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Pare

Menyatakan Permohonan Pemohon nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw., tanggal 1 Agustus 2019 gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

195/Pdt.G/2019/PA.Skw

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2019/PA.SkwZa WES 3SeasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanKaryawan Alfa Mart, tempat kediaman di Kota Singkawang,sebagai Pemohon.melawanTERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus Rumah

01 Agustus 2019 telahmengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Singkawang dengan register Nomor195/Pdt.G/2019/PA.Skw, tanggal 01 Agustus 2019, dengan alasan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,sebagimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 14 Juli 2015.Putusan No.195

Bahwa, Pemohon selaku suami sering menasehati Termohon agarmeninggalkan kebiasaan yang kurang baik, akan tetapi hal tersebut malahmemancing kemarahan Termohon yang akhirnya terjadi pertengkaran.Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw Halaman 2 dari 6 halamanBahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 4 Mei 2019 disebabkanTermohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit, bahkanTermohon mengatakan jika kau mau pulang ke rumah orang tuamu, pulangsaja.Bahwa, atas perkataan Termohon tersebut Pemohon

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw Halaman 3 dari 6 halamanAtau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohonhadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Skw, yangbersangkutan

Biaya redaksi : Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 566.000,00Putusan No.195/Pdt.G/2019/PA.Skw Halaman 6 dari 6 halaman

1. Mengabulkan permohonan Penggugatuntuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor :195/Pdt.G/2021/PA.Mrs dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580..000,00 ( limat ratus delapan puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2021/PA.Mrs

PENETAPANNomor 195 /Pdt.G/2021/PA Mrsez SN yos Sil all psu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkaracerai gugat yang diajukan oleh:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: 7309044107950134, tempat tanggal lahir,Maros, 9 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di DusunBalangkasa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru,Kabupaten Maros, selanjutnya

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senintanggal 21 Agustus 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan MarosBaru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor0130/006/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017;Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Mrs2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Balangkasa, Desa Majannang, KecamatanMaros Baru, Kabupaten Maros;3.

Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Mrs1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatunkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxx terhadapPenggugat xxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3.

Menyatakan perkara Nomor :195/Pdt.G/2021/PA.Mrs dicabut3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp580..000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);. Demikian penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim oleh Dra Sitti Johar sebagai Hakim Ketua Muh.

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA MrsHal 6 dari 5 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Mrs

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Brbdari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlahRp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

195/Pdt.G/2023/PA.Brb

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

195/Pdt.G/2017/PA.Bpp

PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2017/PA.BppBM tdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikanSD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebutsebagai Penggugat,melawanTergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikanSLTA

, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Penggugatdi persidangan.DUDUK PERKARABahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 26Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBalikpapan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 30 Januari 2017 telahmengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:1.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Pct di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

195/Pdt.P/2023/PA.Pct

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Pt.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

195/Pdt.P/2021/PA.Pt

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 15/G/2012/PTUN-BKL tanggal 04 Maret 2013;-----------------------------------------MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;----------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195

Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;-------------------------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 195 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Tiara Sella Bengkulu;---------------------------------- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 195/Pdt.P/2024/PA.Bi dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.P/2024/PA.Bi

Menyatakan bahwa perkara Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.TB. telah selesai karena dicabut; -------------------------------------------------------------------------------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

195/Pdt.G/2011/PA.TB.

PENETAPANNomor : 195/Pdt.G/2011/PA.TB.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan~ majelis telah menjatuhkan penetapansebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talakpihak pihak antara: FULAN Bin FULAN umur 30 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan wiraswasta , tempat tinggaldi, Kabupaten Mesuji , sebagai" PEMOHON' cree eLAWANFULANA Binti

FULAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggaldi Kabupaten Mesuji , sebagai"'TERMOHON; cr rrr eePengadilan Agamatersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkasperkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termonon diHal Idari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:195/Pdt.G/2011/PA.TBpersidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 1 Agustus 2011 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang

pada tanggal 1Agustus 2011, dengan Nomor: 195/Pdt.G/201 1/PA.TB., padapokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:1.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret2011, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohonpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangHal Idari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:195/Pdt.G/2011/PA.TBtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas,sedangkanTermohon masih tetap tinggal di rumahkediaman bersama sampai dengan sekarang sudahberjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan; 7.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Mks dinyatakan gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

195/Pdt.G/2023/PN Mks

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding tersebut ;

Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/dtanggal 27 Nopember 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejaktanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/PID/2016/PT.GTO tanggal 22 Pebruari 2016 serta berkas perkara No. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo dan surat surat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500, (Seribu lima ratus rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dalam dakwaan primiair tapi perbuatan tersebut belummerupakan perbuatan pidana ;2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primiair tersebut ;.

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLimboto bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195/Pid.B/2015/PN.Lbo.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 26 Januari 2016permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

mengadili perkara aquo telah keliru menerapkan teoripembuktian yang diatur dalam KUHAP yakni dengan mempertimbangkanpembuktian unsur megenai keharusan menambahkan pasal 362 KUHPdengan pasal 367 ayat (2) KUHP dan tidak ada satu ketentuan dimana adakeharusan penambahan pasSal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan memori banding serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195

tanggal 26 Mei1993 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempetimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa barang bukti yang berupa foto copy Sertifikat tandahak milik No.241 nama pemegang hak Apipa Mantule Liputo yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Gorontalo tanggal 26 Mei 1993 olehkarenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Januari 2016 Nomor. 195