057/AG/2014

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UUKUP = Rp0,00;atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang,

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117353.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00360/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20212018 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor 00009/277/16/057/17tanggal 16 Oktober 2017 Masa Pajak September 2016 atas nama PemohonBanding NPWP 01.069.327.3057.000;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000009.16/2019

/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018tanggal 19 November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017,

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/20213.3.3.4.keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean MasaPajak September 2016 Nomor 00009/277/16/057/17 tanggal 16Oktober 2017, atas nama PT Seng Fong Moulding Perkasa, NPWP01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof. Dr.

Putusan Nomor 1722/B/PK/Pjk/2021KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 November 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2016 Nomor00009/277/16/057/17 tanggal 16 Oktober 2017, atas nama PT Seng FongMoulding Perkasa, NPWP 01.069.327.3057.000, beralamat di Jalan Prof.Dr.

dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04105/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 19November 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa PajakSeptember 2016 Nomor 00009/277/16/057

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiBISMILLAHIRRAHMANIRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara:Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diKabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,bertempat tinggal

di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;Telah memperhatikan bukti lainnya;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi denganregister perkara Nomor 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 26 Februari 2014,mengajukan halhal sebagai

Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.Prgi4. Bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon denganTermohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:1. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal di Sulawesi;2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokn lagidalam berumah tangga;3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;5.

Putusan No. 057/Pdt.G/2014/PA.PrgiSaksiBahwa Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumahPemohon sampai berpisah;Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istrinamun belum dikaruniai anak;Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksiketahui adalah Pemohon menghendaki tetap tinggal di Desa Margapurasementara

Putusan No. 057/Pdt.G/201 4/PA.PrgiKetua Majelis,Muwafigoh, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaLukmin, S. Ag. Muhammad Husni, Lc.PaniteraDra. ErnawatiPerincian Biaya Perkara:1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya Proses Rp 50.000,3. Biaya Panggilan Rp 720.000,4. Biaya Redaksi Rp 5.000.5. Biaya Meterai Rp 6.000.Jumlanh Rp. 811.000,(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di WilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksisaksinya di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yangtelah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganHal. dari 11 hal Put.057

/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .register perkara Nomor: 057/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

ditetapkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untukmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian olehMajelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidakberhasil;Hal. 3 dari 11 hal Put.057

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLD) terhadapPenggugat (PENGGUGAT ASL))Hal. 9 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,Kabupaten Madiun;5.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.Panitera Pengganti,GHULAM MUHAMMADY;,S.H.Perincian Biaya PerkaraBiaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya Proses Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 225.000,Redaksi Rp 5.000,Meterai Rp6.000.Jumlah Rp 316.000,Hal. 11 dari 11 hal Put.057/Padt.G.2014/PA.Kab.Mn .

PENETAP ANNomor 057/Pdt.P/2014/PA.PlihasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kantor Desa Banyu Irang,Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapansebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Ahmad Yusri bin H.

di Jalan Purnawirawan II RT.005 RW.002Desa Banyu lrang Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah LautPropinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon Il telah mengajukan suratpermohonan ltsbat Nikah tertanggal 09 Juni 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 057

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Subsider:Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 3 dari 11 halaman.

Sedangkan secara materiil, keterangan saksisaksi tersebut salingbersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171172 R.Bg.Penetapan Nomor 057/Pat.P/2014/PA.Plh Halaman 7 dari 11 halaman.jo.

Khoirul Huda, S.Ag.Perincian Biaya Perkara:1.Penetapan Nomor 057/Padt.P/2014/PA.PIhBiaya Pendaftaran2. Biaya Administrasi dan ATK3. Biaya Panggilan4.5Redaksi. MateraiJumlahPanitera Pengganti,ttd,Marsikin, S.H.: Rp 30.000,00: Rp 50.000,00: Rp 220.000,00: Rp 5.000,00: Ro 6.000,00 ,Rp 311.000,00Pelaihari, 16 Juni 2014Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,Drs. Abdul Mujib.Halaman 11 dari 11 halaman.

No 057/Pdt.G/2012/PA.BkoBahwa pada tanggal 21 Januari 1985, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Sarko (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/X/XX tanggal 23 Oktober 1985);Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Pemohon dengan Termohon di KabuptenMerangin;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

No 057/Pdt.G/2012/PA.

No 057/Pdt.G/2012/PA. Bko.dilakukan oleh saksi namunPemohon menyatakan tidak sabarlagi menunggu Termohon;Il. SAKSI If!

No 057/Pdt.G/2012/PA.Bko.14Drs. AIDIL MUJAHIDPerincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,002. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,003. Biaya Redaksi Rp. 5.000,004. Biaya Proses :Rp. 50.000,004. Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

Beru, KecamatanBrang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;= Pengadilan Agama tersebut ;= Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;= Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang,Nomor: 57/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah mengajukan permohonan untukHal. 1 Perkara No: 057

Penggugat Nomor:5207086412840001, tanggal 26 November 2012, yang dikeluarkan olehKabupaten Sumbawa Barat bukti surat tersebut telah ditempel denganHal. 3 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.TlgMaterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisiroleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;.

orang anak;Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, namun saat ini sudah berpisah .Bahwa penyebab perpisahan karena saat 1 tahun Penggugat menjadiTKW di Saudi Arabia Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamanlain berasal dari Sekongkang;Bahwa Penggugat pergi ke Saudi Arabia tahun 2008 seijin Tergugat danpulang tahun 2010 ke rumah orangtuanya;Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama istri barunya, saatTergugat berkunjung ke rumah saudaranya;Hal. 5 Perkara No: 057

,MH sebagai hakim hakimAnggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidangHal. 13 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlgterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota sertaMuhammad Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri olehPenggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;Ketua MajelistidImran, S.Ag.,MHHakim Anggota Hakim Anggotatid tidNurul Fauziah, S.AgUnung Sulistio Hadi, S.HI.,MHPanitera PenggantitidSITI AISYAH, SHPerincian Biaya Perkara :1.

Materai :Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 381.000,00Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinyaPengadilan Agama TaliwangPANITERATAMJIDULLAH, S.H.Hal. 15 Perkara No: 057/Pdt.G/2015/PA.Tlg

OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan

Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016

Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin

Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.

Memerintahkan Kepada Tergugat untuk melakukan tindakan menerbitkanBerita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang PertambanganMineral Dan Batubara atas nama Perusahaan PT Gria Martua TomorindahPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010, luasan 1.094Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar, berlokasi di DesaBohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali KepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;4.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 04 Septeber 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan, Nomor: xxxx/Pdt.P/2012/PA JS. Tanggal 04 September2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalildalilsebagai berikut :1. Bahwa, Para Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;2.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSg. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 20224/U/JS/1994tertanggal 24September 1994 atas nama: Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.7) ;h. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 9345/U/JS/1996tertanggal 04 April2003 atas Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8) ;i. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 10012/U/JS/1996tertanggal 07 April2005 atas. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9) ;j.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JS PIS) loo yo ugls 9 oN olS ols ...+ OLS! le Uge95 duo IZ YoArtinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyali anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraister!

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSAMARNo. 75/Pdt.P/2012/PA JS.Put tanggal O5Juni 2012MENETAPKAN. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;. Menyatakan almarhum Hartono bin Warsodarsono meninggal dunia padatanggal 06 Juni 2011;.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSKetua Majelis,Dra. Hj. Athiroh Muchtar,SH,MH.

Pada tanggal 18 Juli 2003, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, Kutipan Akta nikah Nomor 155/18/VIV/2003 tanggal 18 putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat pada tahun 2013 Termohon minta kepada Pemohonuntuk tinggal di Singkawang, Kalimantan Barat dan akhirnyaPemohon mengantarkan ke Singkawang

mau merubah sikapnya tersebut namunTermohon tetap tidak bisa berubah, pihak keluarga telahberusaha menasehati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebutdiatas, maka keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan ;Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/18/V1IV/2003 tanggal 18Juli 2003, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sepulu, kabupatenBangkalan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya (bukti P.1) ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057 1/Pdt.G/20 15/pa.bkl,2.Fotocopy katu) tanda Penduduk NIK 3526082008520002tertanggal 17 September 2012 atas nama Pemohon, bermeteraicukup dan dicocokan dengan aslinya (bukti P.2) ;Menimbang, bahwa

sekarang sudah tiga (3) bulan ;Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohontidak pernah lagi berhubungan suami isteri ; Bahwa selama pisah tersebut Pemohon danTermohon tidaksaling berusaha untuk rukun kembali ;Bahwa keluarga dan saksi berharap Pemohon dan Termohondapat rukun kembali namun tetap tidak berhasil ;Saksi 2 Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi keponakan Pemohon ; putusan nomor 0571/Pdt.G/2015/pa.bkl, putusan nomor 057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak November2010; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112304.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26Nomor 00002/304/10/057

Putusan Nomor 4168/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00069/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah

Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakNovember 2010 Nomor 00002/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009

Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesai karena dicabut;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2019/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Desember1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKel. Klasabi Kec.

Menyatakan perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.Mks telah selesaikarena dicabut;2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.171.000, (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhnkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kamiDra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M.dan Drs. H.

Putusan Nomor 4382/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat mohon agar Majelis menghapuskan Sanksi KenaikanPasal 13 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 201 2;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52889/PP/M.VIA/99/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap

Surat Keputusan KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor 00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010, atas nama : PT Lumbung NasionalFlour Mill, NPWP 02.193.193.6.057.000, beralamat di Jalan Ir.

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP1731/WPJ.07/2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatanatas Permohonan Penghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPNNomor 00106/207/10/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP1731/WPJ.07/2013tanggal 28 Agustus 2013, tentang Gugatan atas PermohonanPenghapusan Sanksi Administasi atas SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 Masa Pajak Desember 2010 oleh Majelis HakimHalaman 3 dari 7 halaman.

tercantum dalam SKPKB PPN Nomor00106/207/10/057/12 tanggal 25 April 2012 nyatanyata telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga Pasal 36 ayat (1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015, Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama Sukirman;

4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugatsejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor : 814.2/057/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atasnama SUKIRMAN adalah sah menurut hukum;4.

Bukti P5: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016,tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan BupatiDompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Sukirman; (fotokopi sesuai denganaslinya);: Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Bupati DompuNomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015, Nomor814.2/057/BKD/2015, tentang Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21 September 2015, Nomor: 814.2/057/BKD/2015 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober2016 atas nama Sukirman;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukanPenggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan BupatiDompu Nomor 814.2/057/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sukirman;5.

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Maret 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00003/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPUT112308.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00003/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret2011 Nomor 00003/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, JalanJenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00077/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00003/304/11/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsurat lainnyasehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor 00002/304/11

/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Februari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPUT112307.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017tanggal 26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/304/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2011 Nomor 00002/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamatdi Wisma 46 Kota BNI Lantai 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kavling 1, RT 010 RW 009 Tanah Abang, Jakarta Pusat,Halaman 3 dari 8 halaman

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00071/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00002/304/11/057

No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17Januari 2014 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor /Pdt.G/2014/PA.TPI, tanggal 17 Januari 2014, dengan dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiisteri sah, menikahpada tanggal 07 September 1997 dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur,Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi

No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, akan tetapi Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : /Pdt.G/2014/PA.TPItanggal .20 Jaanuari 2014, dan tanggal 20 Februari 2014,Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebuttanpa

No.057/Pdt.G/2014/PA.TPIe Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukundan tidak harmonis adalah Tergugat tidak memberikan perhatian yangcukup kepada Penggugat.e Bahwa Tergugat tidak berada di Rengat lagi;e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudahberpisah tempat tinggal sejak tahun 2013.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang atau memberikabar kepada Penggugat;.e Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepadaPenggugat;e Bahwa setahu saksi

No.057/Pdt.G/2014/PA.TPImemberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjungpinang;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan3 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yangtelah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang untukmengirimkan salinan

No.057/Pdt.G/2014/PA.TPI Pendaftaran = Rp. 30.000,00Proses = Rp. 50.000,00Panggilan = Rp. 275.000,00Redaksi = Rp. 5.000,00Materai = Rp. 6.000,00Jumlah = Rp. 366.000,00Salinan putusan ini telah sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Kls.1BDra. EFFIANA. B

Bahwasetelah pernikahan, Pemohon (Xxxxx) telah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, KabupatenKotabaru dengan Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;3.Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisanXxxxxyang benar adalah Xxxxx;.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2)bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.Dengan demikian, para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon,telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalamKutipan Akta Nikah Nomor 057

2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2),maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagiandari perkawinan sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenanganabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkarapermohonan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057

No. 0024/Padt.P/2018/PA.KtbSebuku, Kabupaten Kotabaru, karena akibat dari kesalahan penulisan tersebut,Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran AnakPemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dariPengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah diKantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agarmenetapkan perbaikan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Xxxxx secara sah dantercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru;2. BahwanamaPemohon adalah Xxxxx;3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/VIII/2010, tanggal 02Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, identitas Pemohon tertulis Xxxxx;4.