Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

PENETAPANNomor 691/Pdt.P/2021/PA.BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/PenetapanAhli Waris yang diajukan oleh:Hj.Munaji Binti Samuji, tempat dan tanggal lahir Sinjai, O07 Agustus 1955,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman diJalan Sulawesi, Rt 057, No. 04Kelurahan

Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapansebagai Pemohon IVSudirman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 14September 1982, agama Islam, pekerjaanKaryawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Jalan Sulawesi, Rt 57, No. 04Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan BalikpapanTengah, Kota Balikpapan sebagai Pemohon VSulaiman Bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Juli1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JalanSulawesi, Rt 057

PA.Bpp 2 dari 14Bahwa para Pemohon adalah istri dan anakanak almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO;Bahwa pada tanggal 5 Maret 1975 Pemohon menikah denganalmarhum SYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai berdasarkan Buku Kutipan Nikah Nomor32//111/1975 C No.28193/69A tanggal 5 Maret 1975,Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnyabertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan, sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.3); Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 5 dari 14A. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum almarhumSYAMSUDDIN dengan HJ. MUNAJI binti SAMUJI yang diketahuiRT. 057, kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan,, Sesuai aslinyabermatrai cukup diberi tanda (P.4);5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAMSUDDIN denganHJ.

Samuji, umur 57 tahun, agama islam, adikPemohon , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakanyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada tahun 1975 Pemohon menikah dengan almarhumSYAMSUDDIN bin BANRO di KUA Kecamatan Sinjai UtaraKabupaten Sinjai; Bahwah, semasa hidupnya almarhum SYAMSUDDIN bin BANROhanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuanbernama HJ.MUNAJI binti SAMUJI dan semasa hidupnya Penetapan Nomor 691/Padt.P/2021/PA.Bpp 6 dari 14bertempat tinggal di jalan Sulawesi RT 057

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.

Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.

Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.

Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.

Putusan Nomor 113/B/PK/Pjk/2019Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00119/107/13/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2015/MS. LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'tyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraCerai Talak antara;NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi,pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Langsa.

agama Islam, pendidikan terakhir A.MdKeperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Langsa.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Langsa dengan Register Nomor 057

10 November 2011 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kota Langsa sebagaimana bukti berupakutipan buku Nikah Nomor xxxxxx2 Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai Suami Isterihingga sekarang telah berlangsung selama tiga tahun dan selama tersebut Pemohondan Termohon telah dikaruniai satu orang anak Lakilaki bernama NAMA ANAKyang berusia satu tahun dua bulanHal dari 15 hal Put No 057

Haltersebut sekaligus menunjukkan pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebutHal 9 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.Lgstelah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itutetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (mafsadat) bagi Pemohon bahkanTermohon sekalipun.

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohonuntuk membayarnya;Hal 13 dari 15 hal Put No 057/Pdt.G/2015/MS.LgsMengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalilhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSI1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2.

057/Pdt.P/2015/PA.Buol

057/Pdt.P/2016/PA.Ktl

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Kt.ep aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan ltsbat Nikahyang diajukan oleh:Firdaus bin Zaini, Lahir di Pematang Lumut, 12 Agustus 1981, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KM.3 (belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung

(belakang kantor Polsek), RT. 02, Desa Teluk Pengkah,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebutTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, memeriksa bukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dan Pemohon Il dengan surat permohonannya bertanggal 28September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkaldengan Register Nomor 057

057/Pdt.P/2012/PA.Tjg

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2012/PA.Tjg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanpenetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :H. JARKASI bin DARMAWAN, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I;Hj.

pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Garagata RT.07Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksisaksidipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratpermohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung, tertanggal 20 Desember 2012,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan registerNomor 057

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00atau ex aequo eft bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00325/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00325/107/ 14/057/16 tanggal 10Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2014 yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 116533.99/2014/PP, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan

Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90563/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00928/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar, Percut, Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara20371, alamat korespondensi

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2013, Nomor 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116943.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00122/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00122/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakDesember 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02511/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00122/107/13/057

Putusan Nomor 107/B/PK/Pjk/2019Jasa Nomor: 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakDesember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 04 Septeber 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan, Nomor: xxxx/Pdt.P/2012/PA JS. Tanggal 04 September2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalildalilsebagai berikut :1. Bahwa, Para Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;2.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSg. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 20224/U/JS/1994tertanggal 24September 1994 atas nama: Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.7) ;h. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 9345/U/JS/1996tertanggal 04 April2003 atas Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8) ;i. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 10012/U/JS/1996tertanggal 07 April2005 atas. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9) ;j.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JS PIS) loo yo ugls 9 oN olS ols ...+ OLS! le Uge95 duo IZ YoArtinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyali anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraister!

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSAMARNo. 75/Pdt.P/2012/PA JS.Put tanggal O5Juni 2012MENETAPKAN. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;. Menyatakan almarhum Hartono bin Warsodarsono meninggal dunia padatanggal 06 Juni 2011;.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSKetua Majelis,Dra. Hj. Athiroh Muchtar,SH,MH.

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP

Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00341/107/14/057

No.057 /Pdt.G/2015/PA SmgBahwa Pemphon dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatanggal 08 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang tertanggal 10 Januari 2011;Bahwa selama dalam perkawinan hingga sekarang sudah berlangsung 4(empat ) tahun 2 (dua) bulan belum di karuniai anak ;Bahwa pada tanggal Juni 2013 telah lahir seorang bayi perempuan bernamaAssyifa Firdaus Syaihudini lahir di Bogor yang lahir dari rahim seorangwanita bernama

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg Bahwa anak yang bernama Assyifa Firdaus Syaihudini, lahir di Bogor 1Juni 2013 adalah anak kandung dengan istri saya bernama IndahSulistiyowati ;. Bahwa saya telah tidak keberatan apabila anak saya tersebut dimintasebagai anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon II sebab istri saya telahmeninggal dunia ;.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg2.

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smgkarena orang tua anak yang akan diangkat sebagai anak angkat tersebut memangkenyataannya kurang mampu mengasuh anak tersebut;Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dari AlQur'anSurat AlAhzab ayat 5 sebagai berikut;Artinya:Panggillah mereka anakanak angkat itu dengan (memakai) nama bapakbapakmereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahuibapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramuseagama dan maulamaulamu

No.057 /Pdt.G/2015/PA Smg101. PendaftaranBiaya ProsesPanggilanRedaksiefMeteraiJumlah: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp 240.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000.: Rp 331.000,Untuk salinanYang sama bunyinya olehPANITERAPENGADILAN AGAMA SEMARANGH. ABDUL WAHID, SH,M.Hum.Hal. 11 dr. 11 hal. Put. No.057 /Pdt.G/2015 /PA Smg

Alang Lawas Koto 1 (belakang Hotel GrandZuri) No. 15/16 Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, KotaHalaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgPadang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat hanya datang sekali dalamseminggu ke tempat Penggugat yang mana Tergugat paling lama hanyasetengah jam saja. Terakhir Penggugat tinggal di Jl.

Tergugat sering main judi dan tidak pernah sholat, puasa dan jikaPenggugat menasehati Tergugat, maka Tergugat tidak peduli;Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgd.

Oleh karena itu, Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim agarmenetapkan Tergugat untuk menyerahkan nafkah kedua anak Penggugatdengan Tergugat yang masingmasing bernama Anak Pertama dan AnakKeduasebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), sampai kedua anaktersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri yang diserahkankepada Penggugat;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdg9.

seorangpejudi;Bahwa Tergugat sudah lebih 1 bulan tidak pernah pulang lagi dan tidakmemperdulikan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidakada lagi bukti yang akan diajukan ;Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap padagugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan dan telahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dalil gugatnya juga telahHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 057

Pradnya Paramita, 1999, halaman11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinanyang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasanHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 057 1/Pdt.G/2014/PAPdgperceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan danpertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkanpihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/11/057

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

sebagai kredit pajak PPh Pasal 26 dalam Surat Ketetapan PzKurang Bayar PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/07/057/09 tangg:Juni 2009 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh PasalNomor 00004/204/07/057/09 tanggal 9 Juni 2009 Masa PzJanuari s.d Desember 2007 tersebut Pemohon Banding temengajukan keberatan kepada Terbanding dan telah diputus!

yang diajukan oleh Pemohon Banding;bahwa atas Keputusan Keberatan Nomor KEP149/WPJ.07/2(tanggal 1 Februari 2010 tersebut, Pemohon Banding kemudmengajukan banding ke Pengadilan Pajak;bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh PemolBanding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur JendPajak Nomor KEP149/WPJ.07/2010 tanggal 1 Februari 2(tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Ba(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari samdengan Desember 2007 Nomor 00004/204/07/057

Yang Dapat 1.294.081.360 1.067.102.264 1.067.102.264DiperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiri 354.051 354.051 354.051Jumlah Pajak Yang Dapat 1.294.435.411 1.067.456.315 1.067.456.315Diperhitungkan MengiegatanMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP532/WPJ.07/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00260/207/07/057

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.