Bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini sudah lewatwaktu atau daluwarsa, karena telah melampaui tenggang waktu 30 tahun lebihseperti yang diatur Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgenijk Wetboek). Penggugat dalam perkara ini mempersoalkan tanahsawah milik Tergugat yang terletak di Dusun Lotekol, Desa Malasan,Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek seluas 2.510 m?.

Jika dihitung tenggang waktu terbitnya sertifikat tanah Nomor 252atas nama Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1979 hingga Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan NegeriTrenggalek dalam perkara ini jelas sudah lebih dari 30 tahun, sehingga telahlewat waktu atau daluwarsa.

Pasal 1363 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgenijk Wetboek) menyebutkan, siapa yang dengan itikad baik danberdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak,suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau tunjukmemperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatupenguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baikmenguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidakdapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan, segala tuntutanhukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseoranganhapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnyasesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;Dalam Rekonvensi:1.

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU DALUWARSA Bahwa sesuai dengan gugatan yang diterima Tergugat sesuai RelasPanggilan Sidang pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dalamgugatannya yang diajukan Penggugat ditujukan pada PT.

Tanggapan Atas Gugatan Penggugat Lewat Waktu Daluwarsa.1.

Bagaimana tatahukum bisa berjalan dengan baik jika selama ini Penggugatmenunjukkan sikap tidak kooperatif terhadap Tergugat.Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya danditanggapi Penggugat dalam Repliknya selanjutnya ditanggapi kembali olehTergugat dalam Dupliknya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbanganHukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan PenggugatLewat Waktu Daluwarsa :Menimbang, Bahwa sesuai dengan gugatan yang diterima Tergugatsesuai Relas

Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugattentang PHK Lewat Waktu atau Daluwarsa, dinyatakan Ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat danJawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara diatas;Menimbang, bahwa dari faktafakta Hukum tersebut diatas, Gugatandalam perkara ini merupakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana dimaksudkan dalam Kewenangan Pengadilan HubunganIndustrial yang tertuang dalam Pasal

Didik RakhmatPamuji, yang ternyata IUPOP tersebut telah habis masa berlakunya(daluwarsa); Bahwa, benar IUPOP atas nama PT. Banyumas Surya Gemilang ditetapkantanggal 27 Nopember 2017; Bahwa, benar di dalam IUPOP atas nama PT.

Banyumas Surya Gemilang yangtelah habis masa berlakunya (daluwarsa); Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa kalau pemilik lahan penambangan adalahbeberapa warga Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec.

Banyumas Surya Gemilang yangtelah habis masa berlakunya (daluwarsa);hal. 8 dari 23 PUTUSAN nomor 81/pid.sus/2018/pn bms Bahwa, saksi tahu dari Terdakwa kalau pemilik lahan penambangan adalahbeberapa warga Dusun Karagwangkal, Desa Watuagung, Kec.

Banyumas SuryaGemilang yang ternyata pula Terdakwa mengetahui kalau ijin yangdigunakan tersebut sudah habis masa berlakunya (daluwarsa);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan pula diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatanpertambangan berupa pekerjaan penggalian / pengerukan dan meratakantanah di Dusun Karangwangkal, Desa Watuagung, Kec.

Pada Perkara Nomor : 176 / Pid.B / 2010 / PN.TL yang diputus tanggal 22 Februari2011: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tidak pernah mempertimbangkanadanya daluwarsa penuntutan, pertimbangan mana dipertahankan dalam tingkatbanding dalam Putusan Nomor : 36 / Pid.Sus / 2011 / PT.Sby tanggal 12 Mei2011, dan dipertahankan dalam putusan kasasi Nomor : 1499 K / Pid.Sus / 2011SEDANGKAN:B.

serta pidana uang pengganti, hal mana karenaterhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebelum tahun 1998 tidakdipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan ;Bagi Terdakwa H.

Di mana apabila dalam pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSurabaya, tidak pernah dipertimbangkan adanya daluwarsa penuntutan tersebut,maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Muntholib Bin Isman, pastilahlebih tinggi dari pada hukuman kepada Terdakwa Mujanab Bin Mujani;Berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini kami uraikan kembaliMemori Peninjauan Kembali sebagaimana berikut ini:Hal. 39 dari 46 hal. Put.

bulan Juni2010 ;Bahwa dengan demikian hitungan mundur tersebut akan memperoleh waktudaluwarsa penuntutan sebagai berikut : Bulan Juni 2010 12 tahun Juni 1998 ;Bahwa dengan hitungan mundur untuk memperoleh waktu daluwarsa penuntutantersebut, yang menghasilkan waktu tidak daluwarsa penuntutan ialah perbuatan perbuatan Terdakwa pada saat dan setelah bulan Juni 1998, maka seharusnyaPenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanyalah pada perbuatan Terdakwayang dilakukan setelah bulan Juni tahun 1998

;Bahwa dengan demikian, dalam perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi ini denganmelihat adanya perhitungan keadaan daluwarsa Penuntutan yang terjadi untuk setiapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum bulan Juni 1998 (yang sudahterkena daluwarsa penuntutan) seyogyanya tidak dilakukan penuntutan dan jugatidak perlu ada perhitungan kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa yangTerdakwa lakukan sebelum bulan Juni 1998 ;Hal. 41 dari 46 hal.

Alasan party verzet karena putusan peninjauan kembali tertanggal 17 April2009 No. 635 PK/PDT/2008, dijatunkan oleh Majelis Hakim peninjauankembali atas dasar permohonan peninjauan kembali yang sudah lewatwaktu atau daluwarsa (atau setelah 5 tahun 4 bulan sejak amar putusankasasi diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali);1. Bahwamohon dicermati oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini:a.

;12.Bahwa senyatanya Terlawan sudah mengetahui bahwa permohonanpeninjauan kembali dengan alasan kekhilafan dan kekeliruan yangnyata telah lewat waktu atau daluwarsa, dan hal itu melanggar hukumacara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 dan Pasal 69 UUMA,akan tetapi Terlawan tetap mengajukan itu sehingga berakibatMajelis Hakim Agung peninjauan kembali menjatuhkan putusanpeninjauan kembali yang demikian, terbukti merupakan itikad tidakbaik.

kekhilafan yang nyata;Padahal sebagaimana dalildalil Pelawan pada angka 9 dan 10 diatas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (/ncasu Terlawan) telah melanggar danmenyalahi hukum acara khususnya tenggang waktu pengajuan yangberlaku dalam hal peninjauan kembali, yaitu telah lewat waktu dari180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak pemberitahuanputusan kasasi;Catatan: bukti permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali telah lewat waktu atau daluwarsa

Menyatakan perbuatan Terlawan mengajukan permohonan peninjauankembali atas alasan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyataterhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 9 Juli 2001, No.3411 K/Pdt/2000, sebagaimana memori peninjauan kembali tertanggal 18Juni 2008, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sudah lewatwaktu atau daluwarsa;5.

Menyatakan perbuatan Terlawan mengajukan permohonan peninjauankembali atas alasan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan yang nyataterhadap putusan kasasi Mahkamah Agung R.1., tertanggal 09 Juli2001,nomor: 3411 K/Pdt/2000, sebagaimana memori peninjauan kembalitertanggal 18 Juni 2008, melalui Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurabaya sudah lewat waktu dan daluwarsa;2.

Bahwa apabila ketiadaan daluwarsa dikaitkan dengan prinsip kepastian hukumdalam penerapan UU P3H dalam perkara a quo, maka tanpa kepastian hukum,yaitu dengan menentukan limitasi waktu, justru) akan menimbulkanketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan bagi diriTerdakwa Sopiah Alias Endang.Oleh karena itu, mendasari pada kesimpulan tersebut diatas, maka sangatberalasandan mendasar hukum, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkaraTerdakwa Sopiah Alias Endang harus dinyatakan

Bahwa apabila ketiadaan daluwarsa dikaitkan dengan prinsip kepastian hukumdalam penerapan UU P3H dalam perkara a quo, maka tanpa kepastian hukum,yaitu dengan menetukan limitasi waktu, justru akan menimbulkan "Tanggapan :Bahwa ketentuan Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP menerangkan :Pasal 78(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan denganpercetakan sesudah satu tahun;2.mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidanakurungan

, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enamtahun;3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun, sesudah dua belas tahun;4.mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapanbelas tahun, masingmasing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadisepertiga.Pasai 79Halaman 8.

Putusan Nomor : 178/Pid.Sus/2020/PN SonTenggang daluwarsa mulai berlaku pada hah sesudah perbuatan dilakukan,kecuali dalam halhal berikut:1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku padahari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan:2. mengenai kejahatan dalam pasalpasal 328, 329, 330, dan 333, tenggangdimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatandibebaskan atau meninggal dunia;3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Tinggi Semarang halamanhalaman 7 alinea 4" bahwa gugatan Penggugat atas keabsahan bukti T2yang menjadi dasar Turut Tergugat / Turut Terbanding menerbitkan T3 yangmana bukti T3 telah terbit sejak 3 Mei 1994 setelah lewat 5 tahun sesualdengan tenggang waktu yang ditentukan UndangUndang Pasal 32 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 "Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Judex Factitersebut adalah berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :1 Bahwa Judex Facti/pertimbangan tentang daluwarsa

di sini Majelis HakimBanding Pengadilan Tinggi tidak secara jelas dasar hukumnya undangundang atau peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai apa aturantersebut yang menyatakan telah lewat waktu tentang daluwarsa gugatanPenggugat/Pemohon Kasasi.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPdt (BW) "Segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidakHal

Agung RI tanggal 12 Januari1972 No.1187 K/Sip/1971 berbunyi : "Bukti Leter C dan Sertifikat, belummerupakan bukti Mutlak adanya sesuatu Hak" jo YurisprudensiMahkamah Agung RI No.51 K/Sip/1975 tertanggal 6 September 1976"Lamanya mengusai tanah tidak mengakibatkan hilangnya atau pun hakuntuk menggarap dari pada orang lain" jo Yurisrudensi Mahkamah AgungRI No.157 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 berbunyi" HakPenggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai olehTergugat tidak terkena daluwarsa

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditurat Militer II-07 Jakarta dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutan gugur karena daluwarsa.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

• Menerima eksepsi Pembanding I dan Pembanding II tentang gugatan daluwarsa dan Terbanding tidak memiliki kepentingan/legal standing;

Dalam Pokok Perkara

1.

membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitungsejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan /verzet dan kasasi;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSII GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

;Bahwa para Penggugat tidaklah berhak atau mempunyai kesempatan lagi untukmengajukan gugatan dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dikarenakanperselisihan hubungan industrial dalam hal Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjaa quo telah lewat waktu (daluwarsa).

No. 96 PK/Pdt.Sus/2011Bahwa maksud dari daluwarsa disini adalah, suatu alat untuk memperoleh sesuatuatau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu danatas syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang;Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidaklah dapat diterima ataudinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan alasan gugatanya telah daluwarsa.Walaupun sebelum perkara in casu Penggugat telah pernah mendaftarkan perkara subjekdan objek yang sama yang dikenal

Bahwamenurut Yurisprudensi MARI No. 830 K/PDT.SUS/2009 tanggal 07 Juli 2010halaman 16 alinea 5:Quote :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum, gugatan Penggugat telah daluwarsa, yaitu diajukan 1 (satu)tahun 5 (lima) bulan setelah Penggugat di PHK oleh Tergugat. Hal ini sesuai denganHal. 15 dari 17 hal. Put.

Oleh karena itu sudah tepatdan benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Unquote :Dengan demikian berdasarkan uraianuraian dan alasanalasan di atas tampak jelasdan tandas bahwa gugatan perkara in casu yang diajukan oleh para Termohon PKatau kuasanya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 23 Desember 2009 dengan register No.18/G/2009/PHI.PDG telah lewatwaktu (daluwarsa), maka demi hukum serta demi keadilan putusan yang demikianitu haruslah dibatalkan

sengketa oleh tergugat dengan saudarasaudaranya yaitu sejak tahun 1976 hingga saat ini secara turun temurunberdasarkan pipil nomor :1176 dan persil nomor:107 atas nama Laq Reman,IPEDA yang keluarkan tanggal 4 maret 1976 oleh Kantor Dinas Luas Tk.IPEDA Mataram dengan atas nama Laq Reman dan berdasarkan SPPTNomor:52.03.030.001.0290068.0 atas nama Inaq Reman Bahwa, apabila merujuk pada tahun penguasaan dari tahun 1976 hinggasaat ini, maka penguasaan objek tersebut sudah melebihi dari tenggangwaktu (daluwarsa

) yang ditentukan dalam pasal 1967 Kuhperdata segalatuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya suatu tangkisan yang berdasarkan kepada iktikad yang baik.Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN SelKaitannya dengan daluwarsa terdapat yurisprudensi mahkamah agungnomor

halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam eksepsiMenimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsiyang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium itisconsorsium) karena penguasaan Objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugatsendiri, akan tetapi objek tersebut juga dikuasai oleh saudarasaudara Tergugatketurunan dari Inaq reman orang tua tergugat antara lain yaitu: Sumri, Basri, Mahnepdan Cemah serta gugatan Penggugat Daluwarsa

IPEDA Mataram dengan atas nama LaqReman dan berdasarkan SPPT Nomor:52.03.030.001.0290068.0 atas nama InaqReman sehingga saat ini, maka penguasaan objek tersebut sudah melebihi daritenggang waktu (daluwarsa) yang ditentukan dalam pasal 1967 Kuhperdata segalatuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yangHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pat.G/2021/PN Selmenunjukkan akan adanya daluwarsa itu

Kaitannya dengan daluwarsa terdapat yurisprudensimahkamah agung nomor: 26K/Sip/1972.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelummempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebin dahuluapakah alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat adalah beralasan atau Tidak?

Permasalahan mengenai daluwarsa tindak pidana maupunmateriperkara lainnya seharusnya disampaikan pada pemeriksaan dlpersidangan materi perkara pada Pengadilan Negeri (hakmengajukan Pledoo) dan merupakan kewenangan dari MajelisHakim dalam persidangan materi perkara.a.

Hal ini dapat dilinat dari petitum angka 2 Pemohon yang memintaLembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Surakarta untukmenyatakan bahwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalamperkara a quoTelah Daluwarsa;M. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo.Pasal 77 KUHAPJo.

pun masuk sebagai alasanuntuk mengajukan praperadilan,karena Ahli bukan ahli pajak, karenapersoalan pajak diadopsi dalam ketentuan Undangundang yang khususmaka tentu saja berlaku asas Lex Spesialis, kita linat kalau dari Undangundang pajak, apakah persoalan daluwarsa ada ketentuan khususnyadimana persoalan daluwarsa misalnya itu diatur secara khusus, makatentu.

Saja prosedur tentang daluwarsa harus diputuskan melaluiprosedur yang diatur sesuai Undangundang pajak yang bersifat LexSpesialis tapi saya sendiri tidak mengetahui juga mempelajari secarakhusus tentang Undangundang perpajakan, maka membuktikan apakahketentuan yang bersifat khusus dalam persoalan daluwarsa, kalaumisalnya penentuan perpajakan disidik disitu ada mekanisme khususdiperadilan pajak atau di institusi pajak ada ketentuan khusus tapi ahitidak tahu apakah itu ada, tetapi kalau misalnya itu

bersifat umum,persoalan daluwarsa didalam tindak pidana itu bisa saja masuk didalamwilayah praperadilan.

M E N G A D I L I- Menerima dan mengabulkan keberatan/ eksepsi terdakwa dan / atau Penasehat Hukumnya ;- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa M.Sardi gugur karena daluwarsa atau lampau waktu ;- Menetapkan barang bukti berupa satu lembar Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2009 dan satu lembar satu lembar

kejahatan yang dapat dihukum denganhukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun ;ke 3 : Sesudah lalu dua belas tahun yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dihukumdengan hukuman penjara yang lebih dari tiga tahun ;ke 4 : Sesudah lalu delapan belas tahun yaitu bagi segala kejahatan yang dapat 13.. dihukum ..............0.dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup ;Ayat 2 : Untuk orang yang belum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukupdelapan belas tahun, tenggang daluwarsa

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal; 226 ayat 1KUHP dinyatakan bahwa tempus delictinya yaitu sejak tanggal 7 Juni 1996, atau setidaktidaknya dalam tahun 1996, sehingga jelas bahwa tempus delictinya pada tahun 1996 yangjika dihitung sampai dilaporkannya in Casu 18 pebruari 2009 maka telah lebih dari duabelas tahun ;Menimbang, bahwa oleh karena itu kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umumberdasarkan pasal 226 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan primair atas diri terdakwa telahgugur karena daluwarsa

bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/ eksepsi terdakwa dan/ atau PenasehatHukumnya atas dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut, cukup beralasanmenurut hukum dan dapat diterima oleh Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa telah ternyata tentang daluwarsanya penuntutan atas diriterdakwa M.Sardi dalam perkara ini, maka Penuntutan jaksa penuntut Umum atas diriterdakwa in Casu adalah dinyatakan gugur karena lampau waktu atau daluwarsa

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 515/G/2023/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

• Menerima eksepsi Pembanding/Semula Tergugat tentang Gugatan Terbanding/Semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Dalam Pokok