BENNY RAFEL ACHMAD MelawanKAPOLDA RIAU

Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadapterduga pelanggar BRIPDA BENNY RAMEL ACHMADHalaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNPbr(Penggugat) Nomor : PUT/O2/III/2015/KKEP tanggal 27 Maret2015, terduga pelanggar BRIPDA BENNY RAMEL ACHMAD padahari Senin tanggal 30 Maret 2015 mengajukan keberatan(pernyataan banding) kepada Kapolda Riau terhadap putusanKKEP Nomor: PUT/O2/III/2015/KKEP tanggal 27 Maret 2015.h.

Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari KapolresKuansing dan berkas lainnya selanjutnya Kapolda Riaumenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat a.n. BRPDA BENNY RAMEL ACHMAD No. Pol.:Kep/369/IX/2015 tanggal 21 September 2015, hal ini sesuaidengan surat keputusan Kapolri No.

.: Kep/74/X1/2003 tanggal11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenangKapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentangpengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptukebawah yang sifatnya PTDH.Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 56/G/2015/PTUNPbr2.

Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas AktifAnggota Polri : 7 22 0 neo one nnn nen con nneAngka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatanAiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkankewenangannya kepada Kapolda ;Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani olehIRE GIG) fannmnmn nnn nn nnn cee er PIAngka 14 : Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPTUkebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapoldadan

Kapolda untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh pamen danpama polda/polres, serta brigadir polri kebawah ditingkat polda; dan2. Kapolres untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh brigadir polrikebawah di tingkat polres.

ABET NEGO MANULLANG MelawanKAPOLDA RIAU

PENGGUGAT;MELAWANNama Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU(KAPOLDA RIAU); Halaman 1 dari 66 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUNPbr.Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru; Dengan ini memberi kuasa kepada: 1. AKBP.Toni Ariadi Effendi, S.H.,STK.,M.H.,MM.;2. KOMPOL Rusli, S.H.; 3. KOMPOL Retno Patmawati, S.H.; 4.

BRIGADIR ABET NEGO MANULANG ), danselanjutnya Kapolres Indragiri Hulu selaku ankum terduga pelanggarmengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH) a.n. BRIGADIR ABETNEGO MANULANG Nip. 86060256; h bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres Indragiri Huludan berkas lainnya selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat = a.n. BRIGADIRABET NEGO MANULANG No.

Pol.: Kep / 74/ XI /2003 Tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenangKapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinasanggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya PTDH;2 Bahwa menanggapi dalil penggugat yang mengatakan pada Tanggal 13Desember 2013 mengajukan permohonan pindah tugas ke Polres Siak yangtelah dikabulkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu dengan SuratNomor: B/1441/XII/2013/Sumda tanggal 21 Desember 2013, hal tersebuttergugat telah

mengajukan ke Polda Riau, akan tetapi sifatnya rekomendasiatau usulan dari Kapolres tentang pengajuan pindah anggota, namun untukdapat dilaksanakan kepindahan anggota dari polres yang satu ke polres yanglain harus ada mutasi yang diterbitkan oleh Kapolda Riau, dengan sendirinyatidak serta merta menjadi alasan untuk penggugat tidak masuk dinas di PolresInhu, karena sebelum ada keputusan Mutasi dari Polda Riau, penggugat masihberstatus anggota Polri Polres Inhu dan keharusan melaksanakan dinas setiaphari

dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggotaPolri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dansesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik; Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara iniberkenan memutuskan sebagai berikut: 1menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan penggugat tidak dapat diterima; menyatakan Surat Keputusan Kapolda

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU), dk

PUTUSANNomor 2277 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU),berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada DennySiahaan, S.H., dan kawankawan, Para PNS pada Polda Riau,beralamat di Jalan Sudirman Nomor 235, Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;Pemohon

Oleh sebab itu, amar putusanPengadilan Negeri Nomor 6 dan 7 tidak dapat dikabulkan karena itu perluperbaikan redaksi amar, putusan Judex Facti menjadi sebagaimana yangdisebutkan dalam putusan Judex Juris;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KepalaKepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau) tersebut harus

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALAKEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru151/PDT/2017/PT PBR., tanggal 7 November 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 281/Pdt.G/2016/PN Pbr.,tanggal 31 Mei 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

HENDRO SUNJOTOmelawanKAPOLDA JAWA TIMUR

JEKI JHON PASA MelawanKapolda Riau

REVELINO CHANDRA, SE MelawanKapolda Riau

HARRIS MARIO HUTAGALUNG MelawanKapolda Riau

puluh)hari kerja secara berturutturut ; Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi pembinaan hukumPolda Riau dan analisa berkas perkara, setelah dilimpahkan berkasperkara ke Bid Propam Polda Riau maka pada tanggal 5 Januari2012 berdasarkan Surat Kabid Propam Polda Riau Nomor : R/06/I/2012/Propam Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri13telah dibentuk Pejabat Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksaBriptu Harris Mario Kristian Hutagalung dan atas usulan tersebutmaka terbitlah Surat Keputusan Kapolda

KAPOLDA JAWA TIMUR VS HENDRO SUNJOTO

Soetomo Nomor 8284, Surabaya dansekaligus berhak untuk menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 121/Lingkungan Darmo tersebut, bukan Tergugat/Kapolda Jatim;3. Bahwa yang dipersoalkan dalam gugatan ini, yaitu Penggugat, sangatdirugikan dengan tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja melawanHalaman 2 dari 21 Hal. Put.

Bahwa ternyata kemudian justru Tergugat/Kapolda Jatim menggugat HendroSunjoto (Penggugat dalam gugatan ini) melalui gugatan tertanggal 11 Mei2010 dan terdaftar sebagai perkara di Pengadilan negeri Surabaya denganRegister Nomor 405/Pdt.G/2010/PN.Sby., tanggal 1852010, yang salahsatu petitumnya meminta: menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor121/Lingkungan Darmo I, atas nama Hendro Sunjoto tidak sah karena cacathukum administrasi dan menyatakan dibatalkan demi hukum;Bahwa fakta hukum di atas jelas

630.12390DIV.2 tanggal 23 Agustus 1995, dimana bunyi surat Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN tersebut pada angka 4 jelas menegaskan:seas Permohonan Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 121/Darmo Tidakdapat dipertimbangkan ........ dst....... sKemudian Surat Menteri Agraria/Ka.BPN di atas menindaklanjuti denganSurat Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 500.351393, tanggal 1811996, yang inti suratnya sama, yaitu menolak permohonan pembatalanSHM Nomor 121/lingkungan Darmo yang dimohonkan oleh Tergugat/Kapolda

Bahwa saat ini, terkait dengan objek tanah sebagaimana tersebut dalamSertifikat Hak Milik Nomor 121/Lingkungan Darmo atas nama HendroSunjoto, dan bangunan di atasnya, sesuai Register Perkara Nomor 405/Pdt.G/2010/PN.Sby., masih terjadi gugatan perdata antara Kapolda Jatim(tergugat dalam perkara a quo) selaku Penggugat melawan Hendro Sunjoto(Penggugat dalam perkara a quo) selaku Tergugat.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KAPOLDA JAWA TIMUR tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaHalaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 156 PK/Pdt/2016hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.

BRIPKA.ERIANTO PARLINDUNGAN LUMBAN RAJA : KAPOLDA UTARA

Pengakhiran Dinas danmempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengankepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnyaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ~~ diKewilayahan, Kapol ri melimpahkan kewenangannyakepada Kapolda ; Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan danditandatangani oleh Kapolda ; Menimbang ......Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa berupaSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara NomorKep/295/V1I1/2011 tanggal 8 Juli

RONI JUNIARTO HARAHAP MelawanKapolda Riau

TITIN SRI SUNDARI MelawanKAPOLDA RIAU

Penggugat: Yusuf Wira LaputraTergugat : Kapolda Lampung

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 tidak sesuai mekanisme(vide Perkap No. 14 tahun 2011 dan Perkap No. 19 tahun 2012 dan SEKapolri No. 6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014) ; Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014 terbit Surat Kapolresta BandarLampung kepada Kapolda Lampung nomor : R/281/XII/2014 tentangPembatalan Surat Kapolresta Bandar Lampung tentang Penolakan HasilSidang KKEP terhadap terduga pelanggar a.n.

Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp 89020047 Nomor : KEP/60/1/2015 dengan Keputusan :1 Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ;2 Menetapkan penjatuhan hukuman terhadap' pelanggar berupaRekomendasi PTDH sebagai anggota Polri ;p bahwa pada tanggal 27 Februari 2015Surat Kapolresta Bandar Lampungkepada Kapolda Lampung nomor : R/46/II/2015 tentang Usulan PermohonanPenerbitan SKEP PTDH a.n. Briptu F.

;Sehingga dengan demikian Kapolresta Bandar Lampung tidak memilikikewenangan untuk menolak terhadap rekomendasi putusan PTDH yangdijatuhkan kepada Penggugat oleh Sidang KKEP Polresta Bandar Lampung,karena merupakan kewenangan Kapolda dalam hal iniTergugat ;4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan pada butir 15 yangmenyatakan pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat menerima PetikanKeputusan Kapolda Nomor : Kep/163/IH/2015 tanggal 18 Maret 2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari

Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Kepangkatan Aiptu ke bawahyang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diKewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;13.

Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;Halaman 25 Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.BL26Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah berpangkat Briptu yang artinyamerupakan pangkat 4 (empat) tingkat di bawah Aiptu, sehingga benar bahwaTergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan atau SuratKeputusan Kapolda Nomor : Kep/163/II/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n.

DWI RASTUTIK, SHmelawan KAPOLDA JATIM Cs

KAPOLDA JATIM, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 116 Surabayaselanjutnya disebut sebagai................ TERGUGAT I;2. KAPOLRES KEDIRI KOTA, beralamat di Jl. KDP Slamet 2 Kediri,selanjutnya disebut sebagai..............

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; KURNIA IRAWAN

PUTUSANNo.144 PK/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Padang, dalam halini memberi kuasa kepada : 1. H. Busri Zen, SH., Pangkat AjunKomisaris Besar Polisi Nrp.55120167, Jabatan Kabid Binkum PoldaSumbar, 2. H. Rusli, SH.

No.144 PK/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah : Surat Keputusan KepolisianDaerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar) No.

SPN Padang Besitersebut, dengan demikian Skep Tergugat telah bertentang dengan azaskecermatan ;Bahwa Surat Keputusan tersebut ditetapbkan di Padang pada tanggal 12November 2003 akan tetapi pada halaman 2 dan 3 pada sudut kanan Skeptersebut tertulis Skep Kapolda Sumatera Barat No.

Maka dengan demikian jelaslahTergugat dalam mengambil keputusannya telah melanggar hukum dankepatutan ;Bahwa oleh karena proses penerbitan Skep yang dimaksud tidak sesuaidengan prosedur hukum dan perundangundangan, maka sesuai dengan pasal53 ayat (2) huruf a dan huruf c UndangUndang No.5 tahun 1986, maka sangatadil dan patut kiranya Surat Keputusan Kapolda Sumbar No.

Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkarainl;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak lengkap menuliskan subyek Tergugat, olehkarena kedudukan Tergugat berada dibawah Kapolri maka seharusnya ditulissebagai Tergugat adalah Kapolri c/q Kapolda Sumbar. Mengingat Skep KapoldaSumbar No.

ANGGA SETIAWAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG

. & PARTNERS, berkantor di Jalan Sultan Haji, No. 5,Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Juli 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG,tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman, No. 1, Teluk Betung,Bandar Lampung;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. YOHANES HERNOWO, S.IK., M.H.;2. MADE KARTIKA, S.H., M.H.;3. FADZRYA AMBAR P, S.H.;4. FAUZIMAH, S.Sos., S.H., M.H.;5. ELITA KARMILA, S.H.;6.

Kepala Biro Pengendalian Personil Polri Kabag Diapers (Bukti P2);Bahwa Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Kep/KEP/183/VI/2011 tentang Kenaikan Pangkat yang Semula Bripda menjadi Briptu Ta.2011 yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan KepalaKepolisian Daerah Lampung (Kapolda) yang petikan sesuai denganaslinya ditandatanggani oleh Kabag Binkar a.n Kepala Biro SDM PoldaLampung (Bukti P3);Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Anggota POLRI PoldaLampung, Penggugat merupakan Anggota

SKEP 1974 Pendelegasian dari Kapolri ke Kapolda untuk AIPTU kebawah;Berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keputusan No.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Kepolisian Daerah(Kapolda) Lampung menerbitkan Surat Keputusan Kapolda LampungNomor Kep/466/ VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, tentangPemberhentian Tidak Hormat Dari Dinas POLRI atas nama AnggaSetiawan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentinganPemohon Kasasi yang telah mengapdi dengan perestasi yang baik secaraterus menerus selama bertahuntahun, seyogyanya menjadi pertimbangansebelum

Pemohon:
LUCYANA
Termohon:
kapolda kalbar

SUTOR SIREGAR, dkkLAWANKAPOLDA SUMUT, dkk

Kapolda Jawa Barat KAPOLDA Cq. Kepolresta Bandung

KAPOLDA SULAWESI SELATAN, Dkk vs BAHARUDDIN bin BASO, Dkk

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN

No. 430 K/TUN/2004Alasan Permasalahannya sebagai berikut :1.Bahwa tanpa diberitahu dan tidak diberi Kesempatan untuk membela diribagi Penggugat sebelumnya Tergugat (Kapolda Sumbar) telahmenerbitkan Surat Keputusan No.

Kapolda Sumbar. MengingatSkep Kapolda Sumbar No.

., pada tanggal 29Desember 2003, yang menetapkan bahwa surat keputusan yang telahTergugat terbitkan (Skep Kapolda Sumbar) No.

Pol : Juklak/15/I/1995tanggal 17 Januari 1995 ayat 12 huruf c angka 1 dan 7 maka tindakanPUK untuk memberhentikan TUK dari pendidikan sekolah BintaraPolri adalah sah dan tidak bertentangan dengan juklak tersebut.Bahwa untuk kecermatan PUK dalam menerbitkan obyek sengketa(Skep Kapolda Sumbar No.

Bukti T11 : Foto copy Surat Kapolda Sumbar No. Pol : B/147/I/2004tanggal 23 Januari 2004;Bahwa PUK tidak pernah menyerahkan sebagai alat bukti surat bukti T11 sebagai produk Kapolda Sumbar, surat bukti T11 adalah SuratKapolri No.