Ditemukan 39593 data
16 — 15
Menyatakan perkata Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
195/Pdt.G/2024/PA.JS
Menyatakan perkata Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
195/Pdt.G/2024/PA.JS
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2023/ PA.JB dari Para Pemohon.
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan.
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
195/Pdt.P/2023/PA.JB
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Bkt., dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp628.000,00(enamratus dua puluh delapan ribu rupiah).
195/Pdt.G/2023/PA.Bkt
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Lbh dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilah puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/PA.Lbh
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 195/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Nomor:195/Pdt.G/2016/PN.Thn telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat bersama isteri bernama LUSYE PAILAHApada sekitar tahun 1991 telah memperdirikan bangunan rumahdiatas tanah milik dari isteri LUSYE PAILAHA terletak diKelurahan Tona Il Kecamatan Tahuna Timur KabupatenKepulauan Sangihe, bersertifikat hak milik =Nomor:259/Kelurahan Tona waktu itu (sekarang Kelurahan Tona ll),Gambar Situasi Nomor: 428/1989, seluas 215 meter persegi.2.
Bahwa tidak ada alasan hukum Penggugat dalam petitumgugatan meminta Tergugat 1 dihukum guna membongkarbangunan tembok pagar yang terbangun diatas tanah TergugatMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tahuna telahmenjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 195/Pdt.G/2016/PNThn yang amarnya sebagai berikut :MENGADILIDalam Eksepsi= Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2018/PTMNDDalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
(tigajuta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Ilpada tanggal 11 September 2017, yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tahuna ;Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 195/Pdt.G/2016/PN.Thn yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat melalui kuasanya padatanggal 8 Agustus 2017 dihadapan Waki Panitera Pengadilan NegeriTahuna dan selanjutnya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Terbanding /Penggugat pada tanggal 15September
Januari 2018 ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jurusita yang menyatakantelah memberitahukan kepada kedua belah pihak Pembanding/Tergugatpada tanggal 07 Desember 2017, kepada Terbanding /Penggugat padatanggal 23 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding /Tergugat II padatanggal 23 Oktober 2017 diberi kesempatan yang cukup untukmempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna selama14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ternyata dari risalahpemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 195
Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkaraPerdata nomor: 195/Pdt.G/2016/PN.Thn., tanggal 31 Juni 2017,menurut Penggugat/Terbanding sudah benar, tepat dan adilmengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai penerapanhukumnya. Oleh karena itu Keputusan Pengadilan Negeri Tahunatersebut dengan segala pertimbangan hukumnya cukup beralasanhukum jika dijadikan pula keputusan dan pertimbangan hukumkeputusan Pengadilan Tinggi Manado.2.
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2059/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mna;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
195/Pdt.P/2019/PA.Mna
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.
mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telahmengajukan surat permohonannya yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Manna dengan Register Nomor195/Pdt.P/2019/PA.Mna. pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan dalildalilsebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II masingmasing telah dipanggil secara resmi dan patutHal 1 dari 3 hal Penetapan No. 195
2019Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara in person,sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonan yang diajukannya untuk tidakdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon danPemohon Il tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,dengan demikian tidak ada alasan bagi Hakim untuk memeriksapermohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon dan Pemohon Iltersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor:195
Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Mna.MasehiMENETAPKANMengabulkan permohonan195/Pdt.P/2019/PA.Mna.pencabutan perkara NomorMemerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkaraMembebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hyjriyah olehMarlin Pradinata, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Manna yangditunjuk
Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Mna.
- Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Sel dariPemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
- Membebankan Pemohonuntuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 300000 ( tiga ratus ribu rupiah);
195/Pdt.P/2022/PA.Sel
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Tg tanggal 4 Mei 2023 dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
195/Pdt.G/2023/PA.Tg
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.JS dari Para Pemohon;
195/Pdt.P/2019/PA.JS
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah).
195/Pdt.G/2023/PA.MS
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor dengan No. 195/Leg/1985/Wng dari Dhani Kusumawati dirubah menjadi Kusuma Dhya;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk
melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
195/Pdt.G/2012/PA.Slk.
Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Tergugat pergimeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahuPenggugat serta tanpa alasan yang jelas, yang hingga sekarangtelah berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk3.
/Pdt.G/2012/PA Slik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk5.
Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5.
Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIkDra.
:Rp. 5.000,: Rp. 12.000,: Rp. 217.000,(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2022/PA.Grt selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/PA.Grt
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 2 Maret 2016, Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwk dimintakan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2015;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal19 April 2016 Nomor : 49/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkaraterdakwa tersebut;Halaman dari 10 HalamamPutusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.PaluTelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 195
Bahwa daging kambing yang disembelih Terdakwa dibagikan untuk di konsumsimasyarakat Desa Toima dan Terdakwa sendiri tidak mengambil bagian;Halaman7 dari. 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 49/PID/2016/PT PALMenimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara danturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwktanggal 2 Maret 2016 serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memoribanding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggiberpendapat
benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanyadalam dakwaan kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 195
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 2 Maret 2016, Nomor 195/Pid.B/2015/PN Lwk dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : Selasa tanggal 26 April 2016oleh kami POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.
195.000,00( seratus sembilan puluh lima ribu ).
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2022/PA.PlkdariPenggugat;
- Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- MemerintahkanPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus duapuluh ribu rupiah);
195/Pdt.G/2022/PA.Plk
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
195 Tahun2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda, pada tingkat pertama danterakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.
Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor diJakarta pada 12 Desember 2014 (Bukti P1a);2. Fotokopi Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor (Bukti P1b);3. Fotokopi UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia (Bukti P2);Halaman 11 dari 28 halaman.
141 Tahun 2015 tentang perubahan AtasPeraturan Gubernur Nomor Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Halaman 15 dari 28 halaman.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur NomorNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor(Bukti 77);.
Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang PembatasanLalu Lintas Sepeda Motor juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 141 Tahun2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu LintasSepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nanga Bulik;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
KIKI SY AHRUNA;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(ima ribu rupiah) ;Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun, yang amar nya berbunyi sebagaiberikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASER ARAFAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DenganSengaja Melakukan Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan Tidak MemilikiIzin Usaha Perkebunan
KIKI SYAHRUNA;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;Halaman 29 dari 37 hal Put No.26/PID.SUS/2014/PT.PR.30IVVIVIAkta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan padatanggal 4 Februari 2014 Nomor: 195/Akta.Pid/2013/PN.P.Bun terhadapPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014 Nomor:195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014
Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 12Februari 2014 sampai dengan 20 Februari 2014;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat syarat yangditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya yang pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut:30e Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari2014 Nomor: 195
dalam putusan Hakim tingkat pertama,Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amarputusan ini telah tepat dan adil;Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disampingmempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkansosiologis dan filosopis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195
Pasal 103 KUHP, Undang3637undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangundanganyang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Nanga Bulik; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 28 Januari 2014Nomor: 195/Pid.Sus/2013/PN.P.Bun yang dimohonkan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding ditetapkan