Ditemukan 6110 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemilihan umum daerah Pemilu Parpol ; pemilihan umum Pemilihan Komisi pemilihan umum Sengketa proses pemilihan umum
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 10-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 194/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
Kamil Alfian
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Kepulauan Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia cq Camat Sei Beduk
56 — 14
  • Asli dan Fotocopy Kartu Pemilih Nik : 2171071004022618, atas nama KamilAlfian, yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, diberi tanda buktiP2 ;3. Fotocopy Surat Hal : Undangan Rapat, No : Rt 03 / Rw 14/2007, tanggal 28Mei 2007, diberi tanda bukti P3 ;4. Asli dan Fotocopy Kartu Peserta Jamkesmas atas nama Penggugat (KamilAlfian), diberi tanda bukti P4 ;5. Asli dan Fotocopy Kartu Perlindungan Sosial atas nama Penggugat (Kamil),terbit tahun 2013, diberi tanda bukti P5 ;6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. ECO PAPER INDONESIA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.gubernur provinsi jawa barat
Intervensi:
SPSI PT. ECO
249 — 119
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilinan umumM ; Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalankewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapatdipersengketakan di dalam PTUN.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS TRI HARTONO, SH. MH.
Terdakwa:
ABDUL GAFAR ALIAS ABU AFIF ALIAS ABU ABDULLOH BIN HAMZAH ALM
230 — 124
  • beberapa ustad seperti USTAD ZEDON,USTAD ABDUL GAFAR, USTAD ABDULLAH Als AGUS SALIM tentangmateri tauhid khususnya yang membahas tentang Sirik Demokrasi, makakami Kelompok JAD Wilayah Bima menganggap bahwa sistemdemokrasi ada di Indonesia adalah Bathil dan Syirik, sehingga sebagaikonsekwensi dari pemahaman tersebut kami berupaya untukmengamalkannya dengan berusaha untuk berlepas diridari sistemdemokrasi yang ada saat ini sebagai contoh Saksi dan ikhwanikhwanKelompok JAD Wilayah Bima tidak ikut pemilihan
    umum danHalaman 42 dari 86 Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
265 — 125
  • Keputusan KomisiPemilihnan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum,Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilantidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu108dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencanaalam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-02-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 276/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 13 Februari 2018 — RAHMAD. S Bin SUHAM
80 — 63
  • S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 9 Oktober 2018 — Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono X Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
76 — 31
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Juncto UndnagUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratanrakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
138 — 66
  • Putusan Nomor : 160/G/2015/PTUNJKTdikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidanadan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; (5) Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (6)Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia; dan (7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusatmaupun
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
79 — 65
  • Dengan jatuhnya orde baru dalamtahun 1998, pengenalan system pemilihan umum yang baru di tahun 1999 danimplementasi desentralisasi di tahun 2001, memang pola hierarkis dan70pengorganisasian korupsi menyusut, tetapi berubah dalam bentuk lain.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
417 — 206
  • 268dibahas Kadishub+Kabid, Assekbang, Kasatpol PP,Kadispenda, Pak ES, IT, diparaf tanggal 1892015.e. 1 (satu) bundel asli Kartu Disposisi WalikotaCimahi, indeks : Diklat lainnya 893.5/1331, dariBappeda, perihal : laporan pelaksanaan workshoppenyusunan master plan cimahi technopark, tanggalsurat : 9112015, no. surat : 050/1461/Bappeda,diteruskan kepada : (tertulis) Sekpri : FC 3X u/ IWK u/P.IT u/ P.ES, diparaf tanggal 11112015.f. 1 (satu) bundel asli Kartu) Disposisi WalikotaCimahi, indeks : 270 (pemilihan
    umum) 101.00849,dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda kota Cimahi,perihal : laporan jadwal sementara pilkada serentaktahun 2017, tanggal surat : 20160203, no. surat :ND/10/Pem, diteruskan kepada : (tertulis) Sekprikirim melalui email kod : WK, sekda, Pa IT, Pa Asol,Pausman, diparaf tanggal 8022016.1 (satu) buah map warna merah yang didalamnya terdapat1 (satu) bundel draf Keputusan Walikota Cimahi tentangTim Pertimbangan Kebijakan Pelayanan Publik diLingkungan Pemerintah Kota Cimahi, dengan susunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2622 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 Mei 2011 — KARDA WIRANATA bin KADI
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlu dijelaskan, bahwa Terdakwa ini adalah anggotaDPRD Kabupaten Karawang Periode 2004 2009, Ketua Komisi C DPRDperiode 2004 2009 Kabupaten Karawang, Ketua DPC PDI PerjuanganKabupaten Karawang hingga saat ini, dan pada pemilihan umum yang laluTerdakwa terpilin Kembali menjadi anggota DPRD serta terpilin menjadiKetua DPRD Kabupaten Karawang untuk masa bakti 2009 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 05-10-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA SURABAYA, yang semula bernama: YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDIKIA VS YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS TRITUNGGAL SURABAYA
367 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Universitas TritunggalSurabaya (UNITAS) tersebut tidak benar dan menyalahiizinpenyelenggaraan karena telah terjadi Perluasan Program Studi yangtidak diberikan dan yang diberikan izin penyelenggaraan adalahProgram Studi bukan Jurusan tentu saja hal demikian sangat tidakdibenarkan dan ijazah yang diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya(UNITAS) cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa Rektor Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) yangkeberadaannya di bawah Penggugat pernah menerima Surat dariKomisi Pemilihan
    Umum Kabupaten Sumbawa tanggal 2 Mei 2013disertai dengan Surat Tugas untuk melaksanakan Verifikasi Faktualljazah Calon Anggota Legislatif yang diusulkan oleh Partai PolitikPeserta Pemilu 2014, dengan lampiran:a.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 28
  • Selanjutnya Bei Luan Laun alias Luan Kolo Amadan Bei Bau Halek berhenti berkebun dan Bei Bau Halek berhentiuntuk seterusnya karena isterinya Bei Funan Teik telah meninggaldunia.Tahun 1955 samapai dengan tahun 1964 Bei Luan Launalias Luan Kolo Ama, mulai menggarap dan berkebun kemballsaat itu pemilihan umum pertama kali di Indoensia atau selama 10(sepuluh ) tahun tidak terputusputus lalu berhenti garap danberhenti berkebun karena situasi Pemulihan dan Pembasmian,Komunis, (PKI) samapi di desadesa dan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 27-05-2024 — Putus : 30-05-2024 — Upload : 30-05-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 1088/PID.SUS/2024/PT MDN
Tanggal 30 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Tommy Eko Pradityo,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RACHWI RITONGA Diwakili Oleh : FADLI RIZKI, S.H
82 — 0
  • Kel/Desa Sidodadi (Bukti P-29);

    Dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

    Serta:

    1. 1 (satu) Lembar Bukti tanda terima berkas temuan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, 23 April 2024;

    2. 1 (satu) Lembar Daftar isi;

    3. 1 (satu) Lembar Penerusan tindak pidana pemilu;

    4. Surat Bawaslu Nomor : 0060/PP.00.02/KSU-28/03/2024, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Medan, tanggal

Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 16-04-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PID.SUS/2018/PT PONTIANAK
Tanggal 16 April 2018 —
51 — 13
  • S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan
140 — 24
  • Bangka Selatan Tahun 2020.69. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Belanja Modal Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan SP2D Nomor : 03989/SP2D/1.05.02/2020 Tanggal 1 Desember 2020.70. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.71. 1 (satu) rangkap
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-08-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 27 Desember 2022 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I KADEK SUGIANTARA
238 — 114
  • 400/ Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga
    182. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi
    183. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
    184. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
    185. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
    Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020.

    186. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020.

    187. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/ 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5107/KPU- Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 tanggal 19 September 2020.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 14-02-2022 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
PAISAL ANSORI Bin M. ZALAH
122 — 40
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka kegiatan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang sudah dilegalisir.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 15 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MATHEOS MATULESSY, S.H
Terbanding/Terdakwa : I GEDE BASMA, S.Pd.M.Si
177 — 21
  • Pemkessos yang di Tandatangani I Nengah Citrangga;
    184. 1 ( satu ) eksemplar Berita Acara Serah Terima Masker Nomor : 460/424/ Pemkessos yang di Tandatangani I Gede Ariadi;
    185. 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta 1 (satu) buah mouse dan 1 (satu) buah charger dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    186. 1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk Dinas Sosial Kabupaten Karangasem;
    187. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Keputusan Pemilihan
    Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 29 September 2020;
    188. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada tanggal 12 Juni 2020;
    189. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 185/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02 /Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
343 — 207
  • Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum.Bahwa selanjutnya berasarkan pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan TUN harusdimaknai juga sebagai:a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual:b.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 09-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 34/PID/2018/PT PTK
Tanggal 16 April 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAD. S Bin SUHAM Diwakili Oleh : SOFYAN, SH., Dkk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Abdul Samad, SH
109 — 28
  • S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
  • Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
  • Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
  • Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016