ini sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 172/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Surakarta;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Skt tanggal 6 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan selurunhnya

;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian; Menyatakan Perjanjian Pemborongan Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Addendum Nomor020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 8 Agustus 2008 antaraPembanding dengan Terbanding adalah sah dan mengikat; Menyatakan Terbanding telan wanprestasi kepada Pembandingberdasarkan perjanjian Pemborongan Nomor 020/SPPP/MSC020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 8 Agustus 2008; Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian kepadaPembanding selurunhnya

diperhitungkan tahun lalu Rp. 0Jumlah PPh Terutang Rp. 0Kredit Pajak Rp. 114.429.000Pajak yang tidak/kurang bayar Rp. (114.429.000)Sanksi Administrasi Rp. 0Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar Rp. (114.429.000)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117531.15/2013/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 04 September 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 143.095.909 (143.095.909) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang

7.788.000 7.788.000 7.788.000 Bahwa demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanpermohonan banding ini seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113855.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

nafkah untukPenggugat dan keluarga; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa sSelanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangansaksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agarPengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadirtanpa alasan sah menurut hukum ;Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan dianggap telah termuat selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Rofian selama 1(satu) tahun dikurangi selurunhnya selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa Dua buah sangkar, Satu ekor burung jenis murai batu;dikembalikan kepada saksi Yusak taufik; Satu potong jaket warna cokelat; Satu potong celana jeans pendek warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa Satu buah helm merk KYT warna hitam; Satu buah helm merk HIU warna pink Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 51.452.960 (51.452.960) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang

Soeradji Tirtonegoro No.211, Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan,Klaten dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalamdaerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara

hukum yang berlaku perbuatan terdakwa tersebutdilarang karena BPKB dan STNK Mobil Grand Livina tersebut bukanlah milik terdakwaakan tetapi milik Saksi Noor Sudiarto karena sudah terjadi jual beli antara Terdakwadengan saksi Noor Sudiarto sehingga Hak Milik atas mobil Grand Livina tersebut telahberalin kepada Saksi Noor Sudiarto, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas BPKBdan STNK tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya