Bahwa mengingat ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatasmasih membutuhkan Penggugat untuk mendidik dan mengasuh agar lebihterjamin pertumbuhan mental dan psikologisnya jika berada dibawahasuhan Penggugat, maka sudah sepatutnya dinyatakan berada dibawahasuhan Penggugat;10.

Bahwa mengingat Tergugat juga memiliki Penghasilan yang tetap sebagaiPedagang, maka sudah sepatutnya Tergugat diberikan kewajiban untukmemberikan biaya nafkah dan kesehatan untuk ketiga anak Penggugat danTergugat tersebut di atas sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setiapbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;Berdasarkan alasan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini danselanjutnya menjatuhkan putusan yang

ia harus dijatuhi pidana, dan agarpidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal denganperbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan meringankan pada diri TerdakwaHalhal yang memberatkaneHalhal yang meringankane Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;e Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulanginya kembali ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumahtahanan negara, maka sudah sepatutnya

bila masa penahanan yangtelah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidanayang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agarTerdakwa tetap ditahan ;Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidaklagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudahsepatutnya untuk diperintahkan dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakanbersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan makasegala

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulanyang lalu;e Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan namadan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan perubahan namasesuai dengan yang sebenarnya adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajibanpemohon untuk melaporkan peristiwa kelahiran tersebut sebagaimana diatur dalampasal 3 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makasudah sepatutnya

apabila permohonan pemohon yang cukup beralasan dan berdasarhukum tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,buktibukti surat, keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itupermohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka

2011;: bahwa pengenaan STP PPN sebesar Rp. 685.228.394,00 timbul sebagai sanksi ataspenyerahan yang dibuatkan Faktur Pajak tetapi diisi dengan tidak sebenarnya,dengan perincian:e Sanksi denda sebesar 2%,e DPP PPN Rp. 34.261.419.705,00,e Nilai STP Rp. 685.228.394,00;: bahwa Penggugat membuat Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undangundang No 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga apabila adakesalahan merupakan kekhilafan Penggugat bukan suatu kesengajaan sehinggatidak sepatutnya

Tergugat Nomor : KEP504/WPJ.12/2012 telahmelampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat(1d) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007;bahwa di dalam alasan materialnya Penggugat menyatakan telah membuat FakturPajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5)Undangundang PPN sedangkan apabila ada kesalahan merupakan kekhilafansehingga tidak sepatutnya

Termohon,tanpa konfirmasi atau menanyakan kepada Pemohon terlebih dahululangsung marahmarah, mengucapkan katakata kotor dan menyebutnama binatang anjing yang tidak sepatutnya dilontarkan sebagaimanalayaknya seorang istri yang baik.5.

Bkstuanya, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaananak Xxxx diberikan kepada Pemohon sebagai ayahnya.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohon mohonagar Pengadilan Agama Bekasi, berkenan memberikan putusan denganamar sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya2. Memberikan izin kepada Pemohon Xxxx untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon Xxxxdi depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.3.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpertimbangan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam beritaacara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terural diatas;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yangberkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitantelah diindahkan, dan ternyata Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih3 bulan; Bahwa saksisaksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terurai diatas Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasanalasanGugatan cerainya dan alasanalasan Gugatan cerainya tersebut telahmemenuhi pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 f PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya sudah sepatutnya

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu panggilan a quo telahdilaksanakan secara resmi dan patut.Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya sebelumacara jawaban Termohon, maka pencabutan permohonan yang dilakukan olehPemohon sudah sepatutnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271272 Rv.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya,dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi majelishakim untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut

dan pencabutan perkara yang dilakukanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan.Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor39/Pat.G/2016/PA Pst.

/Desa Purwakerti, atas nama I WAYAN MAWI akan tetapi dengan caracara intimidasiTergugat menguasai tanpa hak, maka Tergugat harus dihukum untukmengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya tersebut, sejumlahRp569.214.600, (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribuenam ratus rupiah) yang harus dibayar seketika setelah putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap; .Bahwa untuk menjamin Penggugat mendapatkan haknya atas ganti rugisebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya

atas nama I WAYAN MAWI beserta rumah diatasnya dan tanah SHM No. 381/Desa Purwakerti, atas nama I WAYAN MAWI oleh Pengadilan Negeri Amlapura;13.14.Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang kuatmaka oleh karenanya sudahlah patut atas putusan perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, baik verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada diri Penggugatsudahlah sepatutnya

H.T.Bahrumsyah, SH.) tidak mempunyai status /egal persona standi in judiciomewakili DPP Aceh Sepakat dalam perkara a quo sehingga menyebabkangugatan Penggugat mengandung cacat error in persona;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat error inpersona, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus perkaraa quo memberikan putusan dengan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard)sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K

Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakimyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikanputusan dengan menyatakan gugatan Pengqugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaara);EKSEPSI SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) baris ke 9 (sembilan) menyebutkan ....Tapak tanah tempat berdirinya masjid danBalai Raya adalah persil tanah yang diperoleh Hak Guna

Tanah bekas jalan pekuburan dan jalan belakang perpustakaan (DewaRuci), kepemilikannya adalah Yayasan Kerukunan Aceh;atau dengan kata lain keempat persil tanah tersebut adalah bukan milikYayasan Aceh Sepakat;Bahwa hal tersebut secara jelas dan terang membuktikan bahwa objek yangdijadikan Penggugat dalam perkara a quo adalah salah, yang berakibathukum cacatnya gugatan Penggugat karena mengandung cacat error inobjecto, dan oleh sebab itu, maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili

; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, makasudah sepatutnya maijelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;Berdasarkan dalildalil sebagaimana Tergugat , Il, dan IIl kemukakan diatastelah membuktikan bahwa Tergugat I, Il dan Ill tidak terbukti melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan untuk itu, dengan iniTergugat I, Il dan Ill memohon kepada Majelis Hakim yang

Panggugat) tidak mempunyai setatus (/egalpersona standi in judicio) mewakili DPP Aceh Sepakat;2.5.Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat mengandung cacaterorr in persona, maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan Bila salahsatu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan dengan

yang ada hanya mengenai ganti rugiyang tidak berdasar dalam perincian gugatannya;Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat atau abscuur libel dalam Petitum yangtidak sejalan dengan dalildalil gugatan Penggugat yang dimohonkan Penggugat kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran;Bahwa telah terang dan jelaslah gugatan penggugat telah kabur (obscuur libel) dan tidakmemenuhi syarat formil maupun materil dalam gugatan yang diajukan kepada yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga sepatutnya

Mantis Manurung masih hidup dan sehat dapat melakukanpencabutan penyerahan lisan atas sebidang tanah Penggugat tersebut pada tahun 1994,karena Mantis Manurung meninggal dunia pada tahun 2001, sehingga jelas adanya ke116)kaburan (obscur libel) gugatan Penggugat ajukan kehadapan Majelis Hakim PengadilanNegeri Kisaran;Bahwa telah terang dan jelaslah gugatan penggugat telah kabur (obscuur libel) dan tidakmemenuhi syarat formil maupun materil dalam gugatan yang diajukan, sehingga sudahselayaknya dan sepatutnya

Tertanggal 15 Maret 2012;Bahwa dalam perkara yang diajukan Penggugat dihadapan Mejelis Hakim PengadilanKisaran telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 15 Maret2012 dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PNKis., sehingga sepatutnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima dan setidaktidaknya ditolak demi hukum;Il.

dan selayaknya permasalahan ini Tergugat II ajukan kepadaPihak Kepolisian Resor Asahan;Bahwa dari uraian yang telah diuraikan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugathendaknya dapat ditolak dan setidaktidaknya gugatan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Maka berdasarkan segala yang diuraikan tersebut diatas, dimohonkan kehadapan Majelis Hakimyang mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :I.

Tertanggal 15 Maret 2012;e Bahwa dalam perkara yang diajukan Penggugat dihadapan Mejelis Hakim PengadilanKisaran telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 15 Maret2012 dalam Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PNKis., sehingga sepatutnya gugatanPenggugat tidak dapat diterima dan setidaktidaknya ditolak demi hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T5 yang diajukan olehPenasehat Hukum tergugat II yakni Putusan No. 11/Pdt.G/2011/PNKis, dimana dalam buktitersebut

IV, sehingga orang yang ditarik sebagai pihakTergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah keliru (Gemisaanhoedarmigheid);Bahwa dengan ditariknya Tergugat II (GULASTRI), Tergugat III (ACHMADYANI, S.Pd.) dan Tergugat IV (SAHIRA), kedalam Gugatan a quo, makasuatu kekeliruan yang nyata telah dilakukan oleh Penggugat, danmenimbulkan akibat hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratFormil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya

Latang dan Laeri mengajukan diri sebagaipihak ketiga yang berkepentingan (intervensi), sehingga sangat tepatapa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannyasehingga sepatutnya terhadap keberatan dari Para Pembandingtersebut ditolak (Memori Banding pada halaman 710, dan halaman1215).Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknyabahwa terkait dengan adanya perbedaan batas objek antaraPenggugat dan Para Tergugat tersebut tidaklah mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur

Tarif dan AbdulHafid, keterangan saksi Tergugat Amiruddin), sehingga pertimbanganMajelis Hakim telah tepat dan sepatutnya terhadap keberatan tersebutditolak (memori banding pada halaman 1617 dan halaman 18).Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknya ParaPembanding meragukan / tidak meyakini adanya kesesuaian antarabukti P5 dan P14 adalah anggapan yang keliru, karena jelas alat buktitersebut sangat berkorelasi.

Tarif yang menyatakan bahwaobjek sengketa tersebut sebelumnya merupakan milik Dere (sebagaisalah satu ahli waris) namun telah dibeli oleh Penggugat / Terbandingpada tahun 1996 sehingga hal ini bersesuaian dengan bukti suratPenggugat / Terbanding yang bertanda P1, P3, P5, P7, dan P14,sehingga sepatutnya terhadap keberatan Para Pembanding tersebutharuslah ditolak (memori banding pada halaman 20).Bahwa terkait keberatan Para Pembanding yang pada pokoknyamenerangkan bahwa letak posisi objek sengketa

Hardin (tanah ini berbatas langsung denganlahan sengketa dan II / sebelah selatan), bukti P16 berupa SHM atannama Andi Pandita ynag berbatasan langsung dengan Objek Sengketa sebelah Timur dan dikuatkan oleh keterangan saksi dari Penggugat /Terbanding sehingga sangat jelas posisi objek sengketa yang dimaksudadalah merupakan milik Terbanding, sehingga sepatutnya terhadapkeberatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak (memor bandingpada halaman 2021);Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, mohon

bukti P2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untukpersidangan perkara ini Penggugat hadir yang didampingi oleh KuasaHukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan juga tidakmengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap ke mukapersidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yangdapat dibenarkan padahal telah dipanggil secara sah dan sepatutnya

yangrelaasnya dibacakan di muka persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadiri persidangan padahaltelah dipanggil secara sah dan sepatutnya sehingga perdamaian danmediasi tidak dapat dilakukan selain memberikan penjelasan seperlunyakepada Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;Hal. 6 dari 10 hal.

Putusan Nomor :5028/Pdt.G/2017/PA.BadgMenimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidanganjuga tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadiripersidangan padahal telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka sikapTergugat tersebut dinilai sebagai sikap Tergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangan sehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sekiranya tidakmelawan hak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa alasan

SAHRUNI dan ZURIATINUR diubah/diperbaki menjadi AHMAD YASIR AKBAR, lahir di Amuntai,tanggal 20 September 2006, anak ke Dua lakilaki dari Suami isteri SAHRUNI danZURIATI NUR, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dantidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patutuntuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohontersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

memerintahkan kepada Kantor Dinas KependudukanCatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi daripenetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mengganti penambahannama orang tua lakilaki pemohon, Pemohon tersebut pada register AktaPencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan pergantian redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

RT.05 Kecamatan LampihongKabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, menurut Hakim adalah telahterbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan denganhukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan,sepanjang mengenai identitas diri dari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untukmemperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya;Menimbang

Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinanresmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuatcatatan pinggiran mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohontersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu danmengganti Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon,sehingga Hakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnyatanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonanPemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dansifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentinganPemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

mencapai umur 21 tahun harus memperoleh izin dari kKedua orangtua;Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) telah mengaturtentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua ataukeluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan gunadidengar keterangannya, namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya

alasannyakarena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;Menimbang, bahwa keengganan wali nasab Pemohon ternyatabukan masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti perbedaan aqidah danmasalah kafaah dalam asasasas perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sikap tidak maunyawali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap enggan(adhal);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka sudah sepatutnya

Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakimmenyebutkan bahwa:Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayahKecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untukmenikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1) peraturan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BontoBahari, Kabupaten Bulukumba selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuksebagai wali hakim atas diri saudara Pemohon Suharti binti

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjadinya putusperkawinan dengan talak pemohon kepada termohon membawaakibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajibanyang harus dipenuhi pemohon sebagai suami kepada termohonsebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yangmenghalanginya, maka Pengadilan Agama secara ex officiodapat menetapkannya dan sesuai kesanggupan pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya

pasal 149 huruf a dan b serta dKompi lasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa besarnya nafkah selama iddah tersebutdisesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemohon dan sesuaidengan kesanggupan pemohon tersebut, maka sudah sepatutnyapemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohonakibat dari perceraian ini sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa besarnya mut'ah tersebut disesuaikandengan kemampuan ekonomi pemohon dan sesuai dengankesanggupan pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya

pemohondihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon akibat dariperceraian ini sebesar Rp. 2.000.000, ( dua jutarupiah ),;Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah dua orang anakyang pada saat ini ikut dengan termohon disesuaikan dengankemampuan ekonomi pemohon dan sesuai dengan kesanggupan10pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pemohon dihukumuntuk memberikan biaya nafkah 2 anak setiap bulan kepadatermohon sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah),sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, terhadappermohonan dari Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semulabernama RIFANI menjadi FAKHRURRAZI, menurut Hakim adalah telah terbuktimengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menuruthukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diridari anak Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasanmenurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya

SipilKabupaten Hulu Sungai Utara setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahanHalaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Ant.nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakanuntuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapatkekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehinggaHakim berpendapat sepatutnya

dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubahmaksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makadalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya danberalasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untukdinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dariperkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri,maka sudah sepatutnya

sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak dapat dilakukan karenaTergugat tidak hadir di persidangan dan mediasipun tidak dapat dilaksankan,namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepadaPenggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai denganTergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untukmelanjutkan perkara ini ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya

Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugatdengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampaisekarang tidak pernah kembali, dan bahkan tidak lagi mempedulikanPenggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangansetelah dipanggil dengan sepatutnya

Tergugat suami istri kawinsah, dan belum dikaruniai anak, sekarang tidak serumah lagi kurang lebih 4bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat pergimeninggalkan Penggugat sejak Februari 2017 yang lalu;Menimbang, Penggugat telah menyampaikan keseimpulannyadipersidangan;Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetapingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untukmembela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya

asas manfaat demi mempermudah kepentinganPemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalahberalasan petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan memperbaikiredaksional petitumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan buktibukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonanPemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkandengan memperbaiki petitumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan dan bersifat Jurisdiction voluntarism sudah sepatutnya

bahwabiaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonandikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biayapermohonan sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribuHalaman 8 dari 10 Putusan Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2019/PN Bjbrupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitumnomor 3 dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan makasudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;Mengingat UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 jo UndangUndang