-PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP Indonesia Kabupaten Karo lawan -Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), DKK

PENETAPANNomor 20/Pdt.SusParpol/2014/PN KbjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkaraperkara perdatakhusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, disingkat PKP IndonesiaKabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Djerman Sitepu dan Idris Sardi Sitepu,dalam kedudukannya selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan

S.H, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2014, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe:Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:1 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), yang diwakili oleh Letjen TNI (purn) Sutiyoso dan M.

Yusuf Kartanegara,dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris JenderalDewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia), beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 68, Cipete, Jakarta Selatan12150, , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2 Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Haryanto, SH dan Dra.

F.Adla Hasibuan, dalam kedudukannya masingmasing selaku Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPIndonesia) Sumatera Utara beralamat di Jalan Krakatau No. 199 Medan 20235, Telp(061) 77428499, Fax (O61) 6640630, selanjutnya disebut sebagaiwa nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n enna TERGUGAT I;3 Ir.

Penggugat dicabut sebelum acara Jawabandari Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV perihal pencabutan tersebuttidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat:Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara dinyatakan berakhir dan biaya yang timbul dalam perkara ini akandibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;Memperhatikan pasal 271, 272 RV, dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Penggugat:
Murhaban
Tergugat:
1.Ketua DPP Partai Daerah Aceh Prov Aceh
2.Ketua Majelis Tahkim DPP Partai Daerah Aceh
3.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Selatan

Penggugat:
MORATUA GAJAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP GERINDRA), cq. H. PRABOWO SUBIATO selaku KETUA DEWAN PEMBINA / KETUA UMUM PARTAI GERINDRA dan H. AHMAD MUZANI selaku SEKRETARIS JENDERAL
2.KETUA MAHKAMAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PROVINSI SUMATERA UTARA (DPD PARTAI GERINDRA SUMUT), cq. H. GUS IRAWAN PASARIBU selaku KETUA dan H.

AULIA RACHMAN SELAKU SEKRETARIS DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (DPC PARTAI GERINDRA HUMBAHAS) cq. SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA selaku KETUA dan JIMMY TOGU H. PURBA SELAKU SEKRETARIS DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PERI PRATAMA, SH >< DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA dkk

DPP PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) Cq. DPD I PKPBPROPINSI LAMPUNG Cg. DPD Il PKPB KABUPATEN TULANGBAWANG, berkedudukan di Jalan Negara Gunung Sakti No.53 MengQala; Semula Tergugat I, sekarang Terbanding I; 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENTULANG BAWANG, beralamat di Jalan Cemara Menggala; Semula Tergugat Il, sekarang Terbanding Il; Page of 63.

Hj HUZULIAMELAWANDEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)

politikatas nama Penggugat oleh karena Penggugat telahmengundurkan diri sebagai anggota partai politik IndonesiaSejahtera dan menjadi Calon Legeslatif dari Partai lain dansaat ini sebagai daftar calon tetap anggota DPRD Kota bauBau ;Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai PolitikNomor 2 Tahun 2011 bahwa keanggotaan partai politiksuatu partai dinyatakan berhenti jika anggota partai Politiktersebut pindah partai dan mengundurkan diri, Penggugatdalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan

partai setiap surat yang ditujukan padaanggota partai harus mencantumkan identitas lengkap termasuk NomorKeanggotaan Partai.

GUGATAN OBSCUR LIBELS ;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena tidakmempunyai dasar hukum dan tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yangtelah dilanggar oleh Tergugat ;1617DALAM POKOK PERKARA:Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 bahwa keanggotaan partai politik suatu partai dinyatakan berhenti jikaanggota partai Politik tersebut pindah partai dan mengundurkan diri,Penggugat dalam konteks gugatan ini telah pindah partai danmengundurkan diri sebagai

Menjadi anggota partai politik lainserta 4.

dalam hal ini adalah Partai IndonesiaSejahtera;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU NO.2Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimaa diatur dalam Ad dan ART;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)UU NO.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukanoleh Mahkamah Partai

FAUZI FARIED FRLAWANDPD PARTAI GERINDRA PROPINSI JATIM, Cs

Penggugat:
AGUS PURWANTO
Tergugat:
1.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, HARIYADI SUPARLAN
2.PLT. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI, PRAPTO SUCAHYO
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KOTA DUMAI
4.SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, ARWAN CITRA JAYA, SH.
5.KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU, H. AGUNG NUGROHO, SE.

6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU
7.SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. TEUKU RIEFKY HARSYA, BSC. MT.
8.KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, MSC. MPA. MA.
9.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA, DK

.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP PARTAI GOLKAR).;

., jabatan Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik,Sub Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara;11.Ani Turbiana, S.H., jabatan Kepala Seksi Analisa dan PertimbanganHukum Tata Negara, Sub Direktorat Hukum Tata Negara, DirektoratTia NGG AYE fansite ctinerecninnicireeenennhineianennnnnnteinneanntnmane12.A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi PenyelesaianPewarganegaraan, Subdit Pewarganegaraan, Direktorat Tata Negara;13. Tjasdirin, S.H.

Oryza, S.H., jabatan Analis Pertimbangan Hukum Tata Negara, SubditHukum Tata negara, Direktorat Tata Negara;15.lmam Choirul Muttagin, S.H., M.H., jabatan Analis PertimbanganHukum Tata Negara, Subdit Hukum Tata Negara, Direktorat Tata16.Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P., jabatan Analis Pertimbangan Hukumdan Advokasi Partai Politik, Subdit Hukum Tata Negara, DirektoratTata Negara j2ss22 sin en sense natn nese nese semen nnn seemmeennnaneeene17.R.

Penggugat:
BURHANUDDIN MAHIR
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jambi

Penggugat:
MUJIANNOR
Tergugat:
DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SERUYAN
Turut Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Penggugat:
Hamzah Tun, MR
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkita Bangsa Kabupaten Aceh Tengah
2.Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh
3.Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

Pembanding/Penggugat : Amirul Muchtar, SE
Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum DPP Partai NasDem. Bpk Surya Paloh
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Nasdem
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan

Jeneponto dari Partai Amanat Nasional yang sah dengan masa jabatan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Jeneponto dari Partai Amanat Nasional antara Penggugat SYAHRIR KHANNA dengan HASANUDDIN. ---5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----------------------------------------6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);--

SYAHRIR KHANNA ---- (Penggugat)DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (Tergugat I)DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO (Tergugat II)

Jeneponto(Partai Amanat Nasional), Jenis Kelamin : Laki laki, Agama :Islam, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Kelara No. 5, Kel.Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto; Selanjutnya disebut sebagai .................+ PEN AT; DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq. DEWANPIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL Cq.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANATNASIONAL, berkantor di Jalan Pahlawan No. 199 Kel. Empoang,Kec. Binamu, Kab.

Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan Pebruari Dewan Pimpinan Daerah (DPD)Partai Amanat Nasional Kab. Jeneponto mengusulkan Pergantian antara waktu(PAW) anggota DPRD Kab. Jeneponto antara SYAHRIR KHANNA Penggugatdan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai AmanatNasional dengan surat No. PAN/21.16/B/KS/002/II/2012 tertanggal 9 Pebruari.

Bahwa usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kab.Jeneponto, kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasionalkemudian memberikan persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Jeneponto dari partai Amanat Nasional Dapil antara SYAHRIR KHANNAPenggugat dan HASANUDDIN kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PartaiAmanat Nasional wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat No. PAN/A/KWSJ/006/II/201 2, tertanggal 22 Pebruari 2012;.

Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasionalwilayah Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan Rekomendasi persetujuanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Jeneponto, antara SYAHRIRKHANNA Penggugat dan HASANUDDIN dengan surat No. PAN/2 /BKS/074/IV/2012, tertanggal 7 April 2012;. Bahwa dengan surat Rekomendasi tersebut kemudian Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Amanat Nasional Kab. Jeneponto kemudian mengajukan kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.

Gugatan Kekurangan Pihak; 2220Bahwa seharusnya Penggugat melibatkan dalarn gugatan orang yang akanmengganti dan atau memPAW Penggugat sebagai pihak dalam gugatan, karenaorang yang akan mengganti dan atau memPAW Penggugat adalah pihak yang telahmengajukan gugatan secara Internal kepada DPP Partai Amanat Nasional, danpunya kepentingan langsung dalam gugatan ini; DALAM POKOK PERKARA : 27202 222220 nono ncn cnn cnn nn ncn nce ences cnn1.

Pembanding/Penggugat : ANTHONIUS SUPIT
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTA BITUNG
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEM PROVINSI SULAWESI UTARA

HAMZAH PULUHULAWA, S.E VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) Cq. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL KABUPATEN TOLITOLI

Delegationof authority ini tidak dapat dicabut kembali paska pemilu karena sifatnyabukanlah "mandatum" atau mandat dari partai (Tergugat). Olehkarenanya berdasar hasil pemilu tahun 2009 Penggugat telah menjelmamenjadi wakil rakyat bukannya wakil partai;.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;2. Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan:1.

Nomor 107 K/Pdt.SusParpol/2014Anggota Partai Politik lain, dan namanya terdaftar dalam DCT sebagai calonanggota DPRD Kabupaten Tolitoli dari Partai Gerakan Indonesia Raya;Mungkin Penggugat lupa, atau berpurapura lupa, bahwa Berdasarkan AD/ART, sangat jelas disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai kewenanganuntuk melakukan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), karenanya hal tersebutadalah merupakan hak Partai pengusung yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN);Tidak itu saja, Jika partai politik melakukan

Bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli, kurang cermat dalam menerapkanketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, yang secara tegas menentukan bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain, sedangkan di dalam internalPartai Peduli Rakyat Nasional itu sendiri hingga saat ini belum memilikiMahkamah Partai Politik, atau sebutan lain misalnya suatu bentuk forumyang dibentuk untuk menyelesaikan

Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihnan tersebut belum diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008

Penggugat:
SOVAN HASLIN PRADANA, SE
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA SEMARANG

gajinya guna disetorkanke partai sebagaimana yang ditetapkan partai.

Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III adalahkeputusan Partai Politik.

; (5)pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadapkeputusan Partai Politik.2.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam ADART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan

Partai Amanat Nasional;6.

YOHANIS SAMPEBULU VS PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN DEWAN PENGURUS KABUPATEN TORAJA UTARA

yang tertuang dalam Akta Revisi tanggal 15 Juli 2010menyebutkan: "Anggota PDK dapat diberhentikan karena:Melanggar Konstitusi dan Peraturan Partai;Melanggar Kebijakan Partai;Dihukum oleh Pengadilan Negeri, baik Perkara Pidana maupun Perdata;Mencemarkann Nama Baik Partai";Selanjutnya dalam Pasal 33 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Kebangsaanmenyebutkan:12Pengambilan Keputusan disetiap tingkatan Partai dilakukan secara Demokratis;Jika pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud

Politik, perselisihanpartai politik diselesaikan secara internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ketentuanketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:e UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 32 mengatur:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur dalam AD/ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;e Pasal 33 mengatur:1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;e Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor VI/KongNas 11/2010 tentang Anggaran dasar PDK tanggal 29 Juli 2010, Pasal 59menyatakan "Kewenangan Ombudsman Nasional adalah menyelesaikan perselisihaninternal Partai"; Pasal 60 "Perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59meliputi antara lain:a.

Keberatan terhadap keputusan pimpinan partai;Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.SusParpol/2014e Bahwa pada kenyataannya, Penggugat belum pernah mebawah masalahpemberhentiannya pada proses internal Partai Politik sebagaimana diatur dalamketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD Partai Demokrasi Kebangsaansebagaimana tersebut di atas.

Penggugat:
FERDINANDO SOLOSSA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Maybrat
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar

,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat II : DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat III : DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan