dengan171819perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tidak dibayarkannya upah dan hakhakyang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebagaimana uraian pada positaangka 14, maka berdasarkan pasal 86 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sejalan dengan petunjuk teknisPengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K No.3 yangberbunyi Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti denganperselisihan PHK

.SK/12/HPI/VIII/2013tentang penetapan gaji dan jabatan Pegawai yang diterima oleh Penggugat denganperincian sebagai berikut :Gaji Pokok Rp. 4.234.000,Tunjangan Daerah Rp. 135.000,Tunjangan Profesi Rp. 2.2 +TOTAL Rp. 6.604.000,Dengan Jabatan Manager Cabang P 6 ;7 Bahwa pada Bulan Maret 2014 Tergugat memberikan Upah Terakhir Penggugatsebesar Rp. 7.004.000, dibuktikan dengan Rekening Koran Bank BNI milikPenggugat pada bulan Maret 2014 P7;8 Bahwa Januari 2014 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) Penggugatmenerima upah sebesar Rp. 7.004.000/bulan dari Pihak Tergugat P 8;9 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Tergugat telah mengeluarkan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pegawai untuk Penggugat dengan Nomor:Hal 3 dari 33 Hal Put No 71/Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg10Il121314IS001.SK/13/HPI/2014 dengan alasan Telah memasuki Usia Pensiun pada tanggal 31Maret 2014 P9;Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 pihak Tergugat telah mentransfer kan uangsebesar Rp. 10.362.000 kepada Penggugat melalui rekening

P15 ;Bahwa Masa kerja Penggugat sangat jelas sejak 01 Juli 2011 dengan JabatanTerakhir sebagai Manager Cabang dan Gaji Terakhir Rp. 7.004.000, melaluipembuktian di atas (P1, P4 dan P11), dan kemudian Penggugat diputushubungan kerjanya (PHK) oleh tergugat dengan alasan memasuki Usia Pensiun(P9) 5Bahwa Tergugat hanya memberikan Uang Pelepasan sebesar Uang Terima kasihatau Uang Pelepasan sebesar Rp. 19.860.500, yaitu sebesar Pesangon Kali Pasal156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar (satu) kali

No. 113 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa tindakan Tergugat memutus hubungan kerja (PHK) secarasepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan pekerja dan tanpamendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial jelasjelas telah melanggar ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan(3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangberbunyi:Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerjatidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja

Negeritersebut; Setelah membaca surat surat dalam perkaraSetelah mendengar kedua belahpihak; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang,, bahwa Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 24 Pebruari 2011, yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28Pebruari 2011 dengan Register nomor 18/G/2011/PHI.SRG,bahwa gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan hal halsebagai berikut; Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara iniadalah tindakan PHK

Tindakan mana menurut Penggugat sangatsewenang wenang dan bertentangan dengan hukum yang berlakukarena PHK tersebut' tidak berdasarkan pada suatu' alasanyang kuat dan landasan hukum yang jelas.PROFIL PENGGUGAT1.

Bahwa sikap Tergugat dalam pertemuan tersebut adalahtetap mengaggap Penggugat dalam status kontrak dan bisadi PHK kapan saja. Dan Tergugat telah membayarkan untuk 3bulan sisa masa kontraknnya ditambah uanga kebijakansebesar 1 bulan upah.

PHK tanpa penetapan Pengadilan MHubunganIndustrial, maka bertdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 1UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 harus BATAL DEMIHUKUM.Bahwa oleh karena alasan PHK terhadap Penggugat (yangsecara hukum telah berstatus karyawan tetap) tidakdidasarkan pada alasan yang cukup kuat dan berdasar, makasudah seharusnya PHK tersebut haruslah dinyatakan DITOLAKdan Penggugat harus di pekerjakan kembali ditempat semulatanpa syarat.22.

Penggugat mengajukan permohonan pencatatan28.perselisihan PHK untuk dilakukan Mediasi.danb.

Bahwa ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh Tergugatsecara sepihak, dimana berdasarkan fakta terhitung sejak tanggal 18 Agustus2010 Penggugat sudah tidak boleh lagi masuk bekerja dan terhitung sejakbulan September 2010 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak lagimenerima upah sebagaimana biasa diterimanya ;6.

No. 754 K/Pdt.Sus/2011heBahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapaikesepakatan mengenai nilai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sebagaimana dimaksud, maka perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada kantor Sudinakertrans Kota Adminitrasi Jakarta Barat ;8.

Tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dan tidak membayar upah Penggugat terhitung sejakbulan September 2011 sampai sekarang telah menimbulkan hubungankeluarga Penggugat menjadi tidak nyaman dan tentram lagi ;d.

BerkatAirhidup Abadi) dengan Penggugat sudah tidak dapat berjalan secaraharmonis dan serasi lagi mengingat tuduhan dan keputusan awal Tergugattentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan ancamansanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, oleh karena ituPenggugat bersedia di putuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi 2(dua) kali ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan/atau sebagaimana tersebut dalam formulasi kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang

memiliki kesempatanyang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dengandemikian alasan Tergugat melakukan PHK kepada Tergugat tidak dapatdibenarkan secara hukum" ;.

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 yang perinciannya sebagai berikut ;- Uang Pesangon (3 bulan X Rp.1.875.000) X 2 = Rp. 11.250.000,- -Penggantian Hak -.

Varia Rejeki tidak sesuaidengan aturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat UD. Varia Rejeki tanpa adaalasan yang Jelas disampaikan oleh Manager UD.

Varia Rejeki Lk.Hermawan Soetanto ;10.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHKtersebut, sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan;11.Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI) ;12.Bahwa karena PHK yang dilakukan

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;Menimbang bahwa dalam masalah ini yang harus dibuktikan adalahmengenai sah atau. tidaknya PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, dengan beban pembuktian diberikan secara seimbang kepadakedua pihak ;Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip

terhadap dirinya, dan Tergugatharus membuktikan bahwa PHK tidak pernah dilakukan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 s/d P3 dan 2(dua) orang saksi, sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalilbantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T5 dan tidak mengajukan saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa PHK yang dilakukan Tergugat karena dengan tanpa alasan

terhadap Penggugat telah terbukti ;Menimbang bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidaksesuai prosedur dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat tidak dapatmembuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secarah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat, namun dalam perselisihan ini Penggugattidak meminta

Menetapkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 8 Juli 2017 adalah Berkekuatan hukum mengikat, dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanggal 8 Juli 2017; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah Rp10.793.749,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :1.

Fathur Rozaq;Dalam Surat Pemyataan tersebut penggugat juga bersedia menerima hukuman yangberlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak terhormat ditempat kerja Tergugat;11.

), haltersebut temyata dalam uraiannya sebagai berikut:Pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan PHK.

dapat dikenakan sangsisangsi Pemutusan Hubungan Keya PHk);Bahwa Putusan Mahkama Konsitusi republik Indonesia Nomor : 12/PUU/2003tanggal 24 Oktober 2004 atas Hak Uji Materi UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap UndangUndang Dasar 1945 yaituSurat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 juga moenielaskanbahwa:Dalam hal teraadi PHK terhadap Pekerja/ burun karena alasan melakukankesalahan berat ex Pasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (pasca

Putusan Mahkama Konstitusi Republik IndonesiaNomor: 012/PUU/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukanfanoa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalammelakukan proses PHK kepada Penggugat telan sesuai dengan aturataturanyang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan intemal ditempat kerja Tergugat;Dengan demikian pemberian sangsi berupa PHK adalah Sah dan BerdasarkanHukum, sehingga dalil Penggugat terkait Pemutusan

Menetapkan Surat Keputusan Pemutusan Huoungan Kerja yang dikeluarkanoleh Tergugat tanggal 8 Juli 2017 adalah Berkekuatan hukum mengikat, danTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat tanggal 8 Juli 2017;3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganian hak kepadaPenggugat sejumlah Rp10.793.749,00 (Ssepuluh juta tujuh ratus sembilanpuluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rinciansebagai berikut :1.

tersangka Fadillah Cs yang juga menyatakan bahwa kasus pencurian tersebuttidak melibatkan orang lain selain tersangka Fadillah Cs, tuduhan itu hanya akalakalanTergugat saja ;Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka tuduhan Tergugat terhadap paraPenggugat adalah tuduhan palsu yang tidak dapat dibenarkan serta surat pengundurandiri yang dibuat para Penggugat tersebut dibuat dibawah tekanan mental dan psikologisserta intimidasi melalui skenario yang dibuat Tergugat hingga tidak dapat dijadikanalasan PHK

Kasasi II/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam putusannya menyatakan bahwa pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi adalah bukan karenaPemutusan Hubungan Kerja akan tetapi berdasarkan permohonan pengunduran diriyang diajukan para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan ketentuanPasal 162 ayat (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003 : PHK

adanya keterlibatan para Pemohon Kasasi dalam pencurian tersebut danpengunduran diri para Pemohon Kasasi bertentangan dengan syarat pengundurandiri yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) huruf (a) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 karena pada faktanya pengunduran diri para Pemohon Kasasi dilakukandalam kurun waktu 1 (satu) hari sehingga pengunduran diri yang dilakukan paraPemohon Kasasi batal demi hukum dan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanTermohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi adalah PHK

kemauan sendiri melainkan adanya tekanan/intimidasi dari Termohon Kasasi dan pengunduran diri tersebut bertentangan dengansyarat pengunduran diri yang tertuang dalam Pasal 162 ayat (3) huruf (a) UndangUndang No.13 Tahun 2003 karena pada faktanya pengunduran diri para PemohonKasasi dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) hari sehingga pengunduran diri yangdilakukan para Pemohon Kasasi batal demi hukum dan pengakhiran hubungan kerjayang di lakukan Termohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi adalah PHK

;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalembang dalam putusannya menyatakan pengakhiran hubungan kerja paraPemohon Kasasi adalah bukan dengan PHK melainkan mengundurkan diri sangatlahsubyektif, tidak masuk akal dan tidak mempunyai hati nurani.

Tanda Anggota (KTA) Penggugat yang dikeluarkan olehPimpinan FSP SPSI Cabang Kota Tangerang di peroleh fakta bahwaa7kepada Penggugat tahun 2010 sebesar Rp. 1.332.500, ;Menimbang bahwa bukti T5 berupa Kartu Absensi Penggugatdiperoleh fakta bahwa Penggugat masih melaksanakan pekerja padaTergugat dan tidak melakukan PHK terhadap Penggugat;we eres Menimbang, bahwa bukti T6, berupa surat tertanggal, 20Agustus 2005 dari Bpk. Ahmad Djamaloeddin diperoleh fakta bahwaBpk.

itu dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai pribadi/ pegawaibiasa, maka harus diteliti apakah Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat dalam menjalankan tugastugas pekerjaan seharihari yang dapatmengakibatkan PHK sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat 1, yaitu:a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uangmilik perusahaan ;b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikanperusahaan

oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, maka sebagaimana telahdisampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan butir 9 di atas ;Bahwa faktanya sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi memang tidak pernahmenerima suratsurat peringatan tersebut, apa lagi secara berturutturut sama sekali tidakada ;Bahwa oleh karenanya, menjatuhkan skorsing sebanyak 2 kali (vide bukti T1 danT3) setelah sempat jeda dan kembali masuk kerja selama 7 bulan yang dimaksudkansebagai langkah menuju proses PHK

terhadap Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak memenuhi unsurunsur kesalahan berat sebagaimana diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan maupun PKB dan PDP, sehingga skorsingmenuju PHK tersebut harus dibatalkan dan Penggugat Rekonvensi harus dipekerjakankembali seperti sediakala tanpa syarat ;Bahwa tentang aksi unjuk rasa itu sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 10UndangUndang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat diMuka Umum dengan tegas mensyaratkan

Tergugat Rekonvensi telah secara sadarmelanggar hakhak asasi/hakhak sipil warga negara, yaitu melanggar kebebasanberserikat dan berkumpul serta melanggar kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum ;Bahwa dengan dikenakannya sanksi skorsing yang menuju PHK, PenggugatRekonvensi telah kehilangan haknya atas insentif atau apresiasi akhir tahun 2007,insentif tahun 2008 dan kenaikan gaji di tahun 2008 ini.

Padahal terkait dengan prestasikerja, Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah ;Bahwa dalam banyak kasus PHK, putusan pengadilan hubungan industrial yangmempekerjakan kembali pekerja seringkali sulit bahkan tidak mau dilaksanakan(eksekusi) oleh pihak Perusahaan kendati keputusan itu telah memiliki kekuatan hukumyang tetap dan final (incracht).

Bahwa dalam sidang Mediasi yang sesungguhnya belummemasuki pokok perkara fkarerta Pihak pekerja jugabelum memberikan keterangan apapun tidakjuga menyampaikan sikap akhir atas sengketa soalskorsing yang mengarah kepada PHK tersebut) tanpadiduga, pihak Mediator telah mengeluarkan suratanjuran pada tanggal 31Mei 2010 dengan Nomor 560/955/DSKT/2010 yang padapokoknya membenarkan tindakan PHK yang dilakukan olehTergugat terhadap para Penggugat terhitung sejaktanggal 31 Mei 2010 dengan alas an mogok kerja

Bahwa tindakan PHK tersebut benar benar sangattidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuahpengakhiran hubungan kerja, semata mata didasarkanpada surat anjuran dariMediator yang notabene janggal, premature dan cacatformil maupun materiil. Lagipula, anjuran itubukan produk hukum pengadilan yang sama sekalitidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat. Sungguh sebuah kekeliruanjika Tergugat menggunakan surat anjuran sebagaidasar untuk melakukan PHK.

Bahwa Pasal tersebut sudah dengan jelas menyatakanPHK hanya bias dilakukan setelahmendapat penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang dalamhal ini adalah Pengadilan HubunganIndustrial (bukan anjuran dari instansiyang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan).Nyatanya sampai detik ini, belum adaputusan dari Pengadilan Hubungan Industrialterkait dengan PHK tersebut.

Bahwa menyusul tindakan PHK = terhadap paraPenggugat tersebut, ternyata Tergugat telahmenghentikan secara sepihak pembayaran upahterhadap para Penggugat terhitungsejak bulan Juni 2010. Hal ini semakin membuktikanunsur kesengajaan dari Tergugat yang ingin melanggarhukum dan hak hak para Penggugat.31.

Menyatakan PHK tanggal 21 Juni 2010 dari Tergugatterhadap para Penggugat adalahbatal demi hukum.44. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperkerjakankembali para Penggugat keposisi semula dengan tetap membayar upahnya dan hakhak lainnya yang biasa diterimaoleh para Penggugat seperti sediakala tanpa syarat.45.

Nomor. 5667/355/DTKM/2007, tanggal 26 Maret 2007 ;Bahwa dalam pertemuan untuk mediasi Hubungan Industrialsebagai upaya menyelesaikan persoalan Penggugat oleh Dinas TenagaKerja Kota Medan, TergugatTergugat tetap bertahan dengan suratkeputusannya memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat walaupunMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Medan telahmenjelaskan bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh TergugatTergugat menurut undangundang belum terpenuhi, karena itu belum dapatdilakukan PHK

terhadap Penggugat dan surat PHK yang diterbitkan TergugatHal. 7 dari 44 hal.

Di sisi lain alasan PHK tersebut adalah alasan yangdicaricari yang bertujuan untuk menyingkirkan Penggugat dan guna dapatmenjalankan program efisiensi TergugatTergugat di lingkungan perusahaantempat Penggugat bekerja.

No. 843 K/Pdt.Sus/2008Bahwa adapun bentuk dan besarnya kerugian yang dideritaPenggugat akibat tindakan TergugatTergugat, sesuai petunjuk undangundang dapat diberikan perincian sebagai berikut :Kerugian Materil :Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undangundang Nomor. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pengusaha dapatmelakukan PHK terhadap Pekerja dengan alasan efisiensi, dengan ketentuanPekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang

Menyatakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) denganalasan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Job Description danCode of Conduct yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme danpetunjuk Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan tanpa memenuhi hakhak Penggugat adalahcacat hukum ;. Menyatakan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan TergugatI, ll, Ill dan Tergugat IV tidak dapat dipertahankan lagi dan diputusmenurut hukum ;.

Securindo Packatama Indonesia di JalanMangga Dua Abdad No. 14, Jakarta Pusat 10730sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli2006 ;Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pekerja ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pengusahatelah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat tanggal 29 Desember 2005Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah PropinsiDKI Jakarta Nomor. 031/P.565.2004/14/IX/PHK/I2005 tanggal 26 Januariu 2005 tersebut adalah sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat tanggal 29 Desember 2005 Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut : Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi DKI Jakarta No. 031/P.5652004.14/IX/PHK/I2005 tanggal 26Januari 2005, sehingga

Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Pusat ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat Nomor. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 tanggal 29Desember 2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Kasasi/Penguasa pada tanggal 02 Juni 2006 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon

Hal ini jugadiperkuat dengan putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerburuhanNo. 2144/1434/11814/IX/PHK/122005 yang diputuskan pada tanggal 29Desember 2005 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohondengan Pekerja telah dinyatakan putus sesuai dengan surat pengundurandiri Pekerja tertanggal 1 Januari 2004 ;Bahwa adapun kesalahan Termohon VI adalah dengan menggunakan uangmilik Perusahaan dalam hal ini uang setoran stiker untuk keperluan pribadiyang jelas berdasarkan ketentuan yang tercantum

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.

Bahwa penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sesuai surat PHK No. 137/HRDAM/spphk/X1/2016 tertanggal Jakarta 03 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Jonni Silalahi, SH sebagai /ndustrial RelationManager. Dimana Surat PHK ini berlaku sejak tanggal 1 Desember2016.;.

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah dirundingkandengan Penggugat, begitu juga dengan surat PHK tersebut tidakdidaftarkan pada lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang merupakan syarat dari PHK;.

Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalamayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusahahanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubunganindustrial. ;9.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHKsepihak atau PHK tersebut atas keinginan Tergugat maka tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangonsebesar

pernah hadir lagi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT.ASEAN MOTOR INTERNASIONAL sesuai surat PHK No. 137/HRDAM/spphk/X1/2016 tertanggal Jakarta 03 Nopember 2016 yang di tandatangani oleh Jonni Silalahi, SH sebagai /ndustrial Relation Manager.

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan ;3.