/08 tanggal 14 April 2008, koreksiTerbanding dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PertambahanNilai Nomor: 00030/307/07/057/09 tanggal 27 April 2009 sebagai berikut: No.

Bahwa atas permohonan Restitusi tersebut, telah dikeluarkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPLB PPN)Nomor : 00259/407/07/057/08 tanggal14 April 2008;5.3.

Bahwa adanya tenggang waktu selama 15 (lima belas) hari antaraditerbitkannya SKPLB PPN Nomor: 00259/407/07/057/08 tanggal 14April 2008 dengan penyampaian data Pernyataan Transaksi DalamHubungan Istimewa dalam Lampiran 3A/3B SPT Tahunan PPh BadanTahun Pajak 2007 pada tanggal 29 April 2008, memungkinkan adanyakondisi dimana fiskus tidak mungkinmenetapkan jumlah pajak yang terutang dalam SKPLB PPN Nomor:00259/407/07/057/08 tanggal 14 April 2008 secara benar, karena dataPernyataan Transaksi Dalam Hubungan

Istimewa belum disampaikan.Sehingga, pada saat penerbitan SKPLB PPN Nomor:00259/407/07/057/08 tanggall4 April 2008, belum ada informasi tentangPernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa.

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan (SKPKBT) PPN Nomor : 00030/307/07/057/09 tanggal 27April 2009 telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang diijinkanUndangUndang, khususnya dalam Pasal 15 UndangUndang KUP;6 Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 5 di atas, nyatanyata Majelis Hakimtelah bersikap tidak cermat dengan membatalkan SKPKBT PPN Nomor00030/307/07/057/09 tanggal 27 April 2009 dengan alasan tidak memenuhi ketentuandalam Pasal 15 UndangUndang KUP

057/Pdt.P/2019/MS.Snb

Rosmawarni binti Iskandar Rahman, anak perempuan kandung;2.2.Dalis Manidar binti Iskandar Rahman, anak perempuankandung;Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 057/Pdt.P/2019/MS.Snb3.

Bahwa Rosmawarni binti Iskandar Rahman (anak perempuan kandungIskandar Rahman) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue karenasakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/287/SDB/2019yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue CutKabupaten Simeulue tanggal 28 Agustus 2019;Hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 057/Pdt.P/2019/MS.Snb9.

SuratHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 057/Pdt.P/2019/MS.Snb1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dalis Manidar (Pemohon)Nomor 1116085605630003, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten AcehTamiang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuail, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;2.

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jamaah, Nomor470/286/DSB/2019, tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan olehHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 057/Pdt.P/2019/MS.SnbKepala Desa Sibuluh, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue,bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;B. Saksi1.

Biaya Materai : Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 356.000,(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 057/Pdt.P/2019/MS.Snb

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2012/PA.PrgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara pihakpihak :Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong,selanjutnya disebut sebagai penggugat;MELAWANTergugat, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di kediaman/rumahpenggugat kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke Palu bertempat tinggal diPutusan No. 057/Pdt.G/2012/PA.Prg, hal. 1 dari 11rumah kost kurang lebih 6 tahun dan setelah itu kembali lagi ke Desa Dusunandan menempati kediaman bersama dan telah hidup rukun, namun tidakdikaruniai anak;Bahwa penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan telahberpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus

;Putusan No. 057/Pdt.G/2012/PA.Prg, hal. 6 dari 11Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat yaitu berupaDuplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yangmenerangkan adanya pernikahan penggugat dan tergugat.

Muhammad Ridwan, S.H.sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masingmasingsebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalamPutusan No. 057/Pdt.G/2012/PA.Prg, hal. 10 dari 11sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengandidampingi hakimhakim anggota dan Aryati Yahya, S.Ag. sebagai paniterapengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;Ketua Majelis,Drs.

Redaksi : Ro 5.000,00Jumlah : Rp 436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Putusan No. 057/Pdt.G/2012/PA.Prg, hal. 11 dari 11

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.MinCIT .SeaypeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yangmemeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah padatingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:Amrizal bin Asam, tempat/tanggal lahir Agam Koto Gadang,02 Juli 1960,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal diJorong Ateh, Kenagarian Koto

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 16 Juni 1984 di Desa Koto Gadang, sekarang Jorong Ateh,Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, KabupatenHalaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Padt.P/2016/PA.MinAgam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Tuangku LabaiBagindo, wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ali dan disaksikanoleh dua orang saksi yang bernama Imam Tanameh dan Karim KatikSampono, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000. ;2.

Murnas bin Zakaria, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian KotoHalaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Padt.P/2016/PA.MinGadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawahsumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karenaPemohon dan Pemohon II adalah famili saksi; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hj.Yuhi, MAPanitera PenggantittdAsad, S.H.I.Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2016/PA.MinPERINCIAN BIAYA :Biaya Pencatatan1.Biaya ATK2.Biaya HHKL.11.33.Biaya Redaksi4.Biaya MeteralJumlahRp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 10.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp 101.000,(Seratus satu ribu rupiah) Koto Gadang VI Koto, 25 Agustus 2016Disalin sesuai aslinyaPaniteraDrs.

MawardiHalaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2016/PA.MinPERINCIAN BIAYA :Biaya Pencatatan > Rp. 30.000,5.Biaya ATK > Rp. 50.000,6.Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 60.000,7.Biaya Panggilan Pemohon II > Rp. 60.000,8.Biaya Redaksi : Rp. 5.000,9.Biaya Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp 211.000,(dua ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2016/PA.MinHalaman 13 dari 11 Halaman Penetapan No 057/Pdt.P/2016/PA.Min

permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put18961/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikutBahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP591/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Keberatanatas SuratKeputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2005 Nomor 00194/207/05/057

/07tanggal 14 Agustus 2007, bersama ini Pemohon Bandingmengajukan Banding atas keputusan tersebut ; Bahwa perincian masalah dalam SKPKB Nomor00194/207/05/057/07Uraian Semula Ditambah/ MenjadiDikurangi(Rp) (RP) (Rp)PPN Kurang(Lebih) Bayar 741.211. 741.211.305Sanksi BungaSanksi Kenaikan 741.211. 741.211.305Jumlah PPN ymh (lebih) 1.482.422.6 1.482.422.610 Bahwa jumlah tersebut di atas timbul akibat kesalahan danketidaktelitian stafPemohon Banding yang kurang mengerti menyusun Laporan SPTMasa PPNsehingga

Dan malahanRp.pemeriksa langsung menerbitkan SKPKB Nomor00194/207/05/057/07 tanpa ada pembicaraan dan pembahasanlebih lanjut dengan pihak Pemohon Banding;Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang UndangKUP yang menyatakan bahwa Terbanding dapat mengurangkanatau) menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturanperundang undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya

;Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas,seharusnya pemeriksa memberikan kesempatan kepada PemohonBanding untuk membetulkan kesalahan Pemohon Banding dalampenyusunan SPT Masa PPN dan bukan langsung memberikansanksi serta menerbitkan SKPKB Nomor 00194/207/05/057/07;Bahwa Pemeriksa juga harus melihat itikad baik PemohonBanding mengakuikesalahan dan kekeliruan Pemohon Banding.

./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Banding Nomor : FCF/Tax Dept./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: FCF/Tax Dept./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011 :1. menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP192/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari

2010atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/ JKP Masa Pajak Nopember 2007 Nomor: 00410/207/07/052/10tanggal 27 Januari 2010;2. dimaksudkan oleh Pemohon Banding sebagai upaya hukum lanjutan dari upayakeberatan melalui Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 011/CSCI/IV/2010tanggal 23 April 2010 yang menurut Pemohon dijawab oleh Terbanding melaluikeputusan Nomor : KEP192/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari 2011;bahwa Surat Banding Nomor : FCF/Tax Dept./057

/IV/2011 tanggal 20 April 2011memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: FCF/Tax Dept./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011 memuatalasanalasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusanTerbanding Nomor: KEP192/WPJ.07/2011 tanggal 24 Januari 2011, yaitu pada tanggal26 Januari 2011, sehingga pengajuan Banding memenuhi ketentuan

Pasal 36 ayat (2)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : FCF/Tax Dept./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dilampiridengan salinan Keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan Banding memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP192/WPJ.07/2011tanggal 24 Januari 2011 berkenaan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang

Artinya, pemberitahuan kepadakantor pelayanan pajak baru dilakukan setelah terbitnya suratsurat ketetapan pajak;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor:FCF/Tax Dept./057/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tangani oleh XX, jabatan:Direktur, mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat diterima;bahwa oleh karena sengketa ini telah diputus secara formal maka atas materi sengketabanding tidak diperiksa lebih lanjut;mengingatMemutuskanUndang.undang Nomor

No.057/Pdt.P/2018/PA.Dps.pendidikan saat ini Mahasiswa, pekerjaan swasta, tempat tinggaldi Jalan BucuTelu Gang O Nomor O, Br. Tegal Lantang Kaja, Ds/Kel.

No.057/Pdt.P/2018/PA.Dps.

No.057/Pdt.P/2018/PA.Dps.formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;.

No.057/Padt.P/2018/PA.Dps.Hakim Anggota,ttdDra.Hj.A. Bungawali, M.H.Rincian BiayaPendaftranProsesPanggilanRedaksiMateraiJumlahDrs.AF. Maftukhin, M.H.Hakim Anggota,ttdDrs. A. Junaidi, MH.I.Panitera Pengganti,tidH. Mujemal, SH.Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 125.000,Rp. 5.000, Rp. 6,.000,Rp. 216.000, (Dua ratus enam belas ribu rupiah);Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinyaPENGADILAN AGAMA DENPASARPANITERA,Hal.13 dari 14 hal. Pen. No.057/Pdt.P/2018/PA.Dps.1.G.B. KARYADI, SH. MH.Hal.14 dari 14 hal.

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.JU tanggal 1 Maret 2019.
2. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara supaya mencoret perkara tersebut dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon I danPemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

JAKARTA UTARA.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il.selanjutnya Pemohon dan Pemohon II dalam penetapan ini disebutsebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah membaca surat keterangan yang di keluarkan Panitera PenhadilanAgama Jakarta Utara;TENTANG DUDUK PERKARABahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaUtara dengan Register Perkara Nomor 057

Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungPemohon yang bernama:CALON MEMPELAI PRIA, tempat tanggal lahir Jakarta, 13Juni 2001, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikanHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.JU.SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KOTAJAKARTA UTARA;dengan calon istrinya yang bernama:CALON MEMPELAI WANITA, tempat tanggal lahir Jakarta, 19September 2000, Umur 18 Tahun, agama Islam,pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempattinggal di KOTA JAKARTA

bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas tertanggal 2 April 2019yang telah dibacakan di depan persidangan, dan terhadap panggilan manapara Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan, dan ketidakhadirannya tidak pula terbukti karena ada alasan hukum yang sah;Menimbang, bahwa untuk melanjutkan persidangan perkara ini, biayapanggilan tidak mencukupi lagi, maka oleh Majelis telah memerintahkanHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 057

Paet Hasibuan, S.H., M.A., sebagaiHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.JU.Ketua Majelis, Drs. Waljon, Siahaan, S.H., M.H., dan Dr. H.M.

Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 521.000,(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2019/PA.JU.

Putusan Nomor. 684/B/PK/PJK/201 1B~ Tentang Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP)PPN Nomor: 00143/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Masa PajakAgustus 2005 sebesar Rp 82.001.214,00 telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (4)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan s.t.d.d.

Tentang Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat TagihanPajak (STP) PPN Nomor 00143/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus2007 Masa Pajak Agustus 2005 Sebesar Rp82.001.214,00 Telah Sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan s.t.d.d. Undangundang Nomor 16 Tahun 2000.1.

Nomor 00183/207/05/057/07 tanggal 13Agustus 2007, yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2005;Halaman 21 dari 27 halaman.

Bahwa atas pada SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2005 Nomor00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan dan ditolakoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukanbanding ke Pengadilan Pajak;1.0.3 Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put19832/PP/M.VII/16/2009 tanggal 10 September 2009 yang mengurangkan koreksiDasar Pengenaan Pajak pada SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2005Nomor 00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus

Pajak (STP) PPN Nomor: 00143/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007Masa Pajak Agustus 2005 senilai Rp 82.001.214,00 telahbertentangan dengan faktafakta serta buktibukti yang terungkappada persidangan serta peraturan perundangundangan yang berlakukarena terbukti koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dasar penghitungan sanksiadministrasi pada STP PPN tersebut dalam SKPKB PPN Masa PajakAgustus 2005 Nomor 00183/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

Bahwa Tergugat sebagai imam atau kepala keluarga tidak bisamemberikan contoh dan membimbing Penggugat.Hal. 2 dari 15 Putusan No. 057/Pdt.G/2019/PA.Pkp8. Pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 11 Januari 2019 dikarenakan Tergugat sudah keluar dari agama Islam (Murtad) dan tidakmenghargai Penggugat lagi dalam rumah milik bersama tersebutsebagai orang Islam.9.

Untuk itu Ketua MajelisHal. 3 dari 15 Putusan No. 057/Pdt.G/2019/PA.Pkpmeberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dariHakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada MajelisHakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelismembacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :1.

Bahwa tidak benar Tergugat pindah agama ;Hal. 4 dari 15 Putusan No. 057/Pdt.G/2019/PA.Pkp7. Bahwa penyebab cekcok karena Penggugat tidak mengurus Tergugatyang sedang sakit ;8.

Namun demikian,Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkan gugatan PenggugatHal. 10 dari 15 Putusan No. 057/Pdt.G/2019/PA.Pkpyang didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tidak harus terbukti secara nyata penyebab cekcok sebagaimanadalam gugatan Penggugat.

Meterai Rp6.000,00Jumlah Rp271.000,00( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )Hal. 15 dari 15 Putusan No. 057/Pdt.G/2019/PA.Pkp

PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2017/PA.Min> yeni y DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya,Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan BuruhHarian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan V Koto KP Dalam,Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 27Maret 2017 yang telah didaftarkan dalam register induk perkara gugatanPengadilan Agama Maninjau Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 27 Maret2017, dengan dalildalil sebagai berikut

dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan olehsuatu halangan yang sah menurut hukum ;Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikannasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembaliserta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapiPenggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damaiHalaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 057/Pdt.G/2017/PA.Minmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sejumlanh Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enamribu rupiah);Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 057/Pdt.G/2017/PA.MinDemikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis PengadilanAgama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatandengan tanggal 27 Syaban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis,Drs.

,M.H.Panitera Pengganti,Asad, SHIPERINCIAN BIAYA :Pendaftaran : Rp. 30.000,1.ATK Perkara : Rp. 50.000,2.HHKL.11.3 >: Rp. 5.000,3.Panggilan Penggugat : Rp. 80.000,Panggilan Tergugat : Rp. 170.000,Redaksi : Rp. 5.000,6.Meterai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enamHalaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 057/Pdt.G/2017/PA.Minribu rupiah)Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 057/Pdt.G/2017/PA.Min

PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakFebruari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa Terbanding menerbitkan berdasarkan penelitian Surat Banding PemohonBanding Nomor: 057

telah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;: bahwa terdapat kesalahan (copy paste) dalam lampiran perhitungan perhitunganatas ketetapan pajak yang ada, seharusnya Pemohon Banding tidak dikenakan PPhterutang atas sanksi administrasi karena upah tenaga kerja harian dibawah PTKPdan hampir di tiaptiap proyek;: bahwa Surat Banding Nomor: 057

XX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,dibuat dalam Bahasa

Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 23 April 2013yang dikirim melalui pos sesuai dengan bukti kirim pos tertanggal 22 April 2013,sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkanpada tanggal 22 Januari 2013 sesuai dengan bukti

Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak karenanya tidak dapat diterima;bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pemenuhan ketentuan formal Pasal36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak tidak diperiksa lebih lanjut;: bahwa berdasarkan data dan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa SuratBanding Nomor: 057

Putusan No. 057/Pdt.G/2016/PA.JS.1.3.

Putusan No. 057/Pdt.G/2016/PA.JS.

Putusan No. 057/Pdt.G/2016/PA.JS.3.

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2014/PA.Btl.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yangdiajukan oleh :PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul,Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",Pengadilan

Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtuacalon mempelai wanita dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannyatertanggal 03 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBantul Nomor: 057/Pdt.P/2014/PA.Btl mengemukakan halhal sebagai berikut;1.

No. 057 /Pdt.P/2014 /PA.Btl.Bantul, dengan calon isterinya : CALON ISTERI ANAK PEMOHONUmur19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertempat tinggal di KabupatenBantul, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkandihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bantul ;.

No. 057 /Pdt.P/2014 /PA.Btl.Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calonmempelai pria, (anak Pemohon), calon mempelai wanita dan orangtuanya,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

No. 057 /Pdt.P/2014 /PA.Btl.

21 alinea ke7, yaitu denganmembetulkan perhitungan STP PPN Nomor: 00141/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus2007 Masa Pajak Desember 2005 sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.19835/PP/M.

Tentang Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP)PPN Nomor: 00141/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Masa Pajak Desember2005 Sebesar Rp 47.727.673,00 Telah Sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan s.t.d.d.

Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00141/107/05/057/07tanggal 13 Agustus 2007 berkaitan dengan koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya harusdipungut atas Jasa MaklonMasa Pajak Desember 2005 sebesar Rp 2.386.383.665,00 pada SKPKBPPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00180/207/05/057/07 tanggal13 Agustus 2007, yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat)dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2005;10.2.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put19835/PP/M.VII/16/2009 tanggal 10 September 2009 yang mengurangkan koreksiDasar Pengenaan Pajak pada SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005Nomor: 00180/207/05/057/07tanggal 13 Agustus 2007 menjadi Nihil yang menjadi dasarditerbitkannya sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) STP PPN Nomor:00141/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Masa Pajak Desember2005 telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)melalui

Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor :00141/107/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Masa Pajak Desember 2005 tersebut;12.

No. 057/Pdt.P/2020/PA.KdiBahwa antara pemohon dengan pemohon II tidak mempunyaihubungan darah dan sesusuan.Bahwa dalam perkawinannya, pemohon dan pemohon Il tidakpernah bercerai.2.

No. 057/Pdt.P/2020/PA.Kdibernama Djamaruddin.

No. 057/Pdt.P/2020/PA.KdiKendari Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang ImamKampung yang Bernama H.

No. 057/Pdt.P/2020/PA.KdiMengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon Il.2.

No. 057/Pdt.P/2020/PA.KdiPerincian Biaya Perkara :1.Oo Rw NBiaya PendaftaranBiaya ProsesPanggilanPNBPBiaya redaksiMeteraiJumlahPanitera Pengganti,ttdAbdul Mukti Jasri Saleh, S.HRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 200.000,00Rp 20.000,00Rp. 10.000,00Rp. 6.000,00Rp 316.000,00(tigaratus enam belas ribu rupiah)Untuk salinan sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Agama KendariDrs. H. Rahmading, M.HHal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 057/Pdt.P/2020/PA.Kdi

No. 799 K/Pdt.Sus/201 1 4 00006/109/03/057/07 23042007 Rp 28.387.5235 00007/101/07/057/07 23042007 Rp 50.0006 00007/109/03/057/07 23042007 Rp 872.439.0507 00008/109/03/057/07 23042007 Rp 163.655.1728 00014/106/05/057/07 23042007 Rp 100.0009 00015/106/05/057/07 23042007 Rp 350.00010 00015/109/04/057/07 23042007 Rp 6.454.28411 00016/109/04/057/07 23042007 Rp 15.072.69012 00017/109/04/057/07 23042007 Rp 4.089.60013 00018/109/04/057/07 23042007 Rp 29.497.42514 00030/277/03/057/05 28092007 Rp 2.423.441

.80515 00041/101/06/057/07 23042007 Rp 600.00016 00045/101/06/057/07 23042007 Rp 100.00017 00045/240/04/057/06 29092006 Rp 34.080.00018 00046/201/04/057/06 29092006 Rp 125.605.74619 00052/106/06/057/07 15092007 Rp 50.00020 00072/203/04/057/06 29092006 Rp 245.811.87621 00097/203/03/057/05 28092005 Rp 454.597.70122 00114/107/06/057/07 15022007 Rp 50.000 Hal. 3 dari 57 hal.

No. 799 K/Pdt.Sus/201 1 3 00005/101/07/057/07 23042007 Rp 50.0004 00006/109/03/057/07 23042007 Rp 28.387.5235 00007/101/07/057/07 23042007 Rp 50.0006 00007/109/03/057/07 23042007 Rp 872.439.0507 00008/109/03/057/07 23042007 Rp 163.655.1728 00014/106/05/057/07 23042007 Rp 100.0009 00015/106/05/057/07 23042007 Rp 350.00010 00015/109/04/057/07 23042007 Rp 6.454.28411 00016/109/04/057/07 23042007 Rp 15.072.69012 00017/109/04/057/07 23042007 Rp 4.089.60013 00018/109/04/057/07 23042007 Rp 29.497.42514

00030/277/03/057/05 28092007 Rp 2.423.441 .80515 00041/101/06/057/07 23042007 Rp 600.00016 00045/101/06/057/07 23042007 Rp 100.000 Hal. 30 dari 57 hal.

No. 799 K/Pdt.Sus/201 1 17 00045/240/04/057/06 29092006 Rp 34.080.00018 00046/201/04/057/06 29092006 Rp 125.605.74619 00052/106/06/057/07 15092007 Rp 50.00020 00072/203/04/057/06 29092006 Rp 245.811.87621 00097/203/03/057/05 28092005 Rp 454.597.70122 00114/107/06/057/07 15022007 Rp 50.00023 00207/106/06/057/07 23042007 Rp 100.000Jumlah Utang Pajak Rp. 4.405.282.872 5.

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2018/PA.Sgt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memutusperkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:Pihak berperkaraSunartik bin Joto, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia,pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun Danau Keman, RT 06, DesaSetiris, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi,bertindak

Mengabulkan permohonan Pemohon;Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2018/PA.Sgt, Hal. 2 dari 13 halaman.2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Kurnadibin Hari Wibowo untuk menikah dengan seorang perempuan bernama RantiRahmawati binti Abdul Haris;3.

Bahwa nama calon istri anak Pemohon adalah Ranti Rahmawati binti Abdul Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2018/PA.Sgt, Hal. 3 dari 13 halaman.Haris dan telah menjalin hubungan asmara dengannya, saling mencintaidan hendak menikah;3. Bahwa di antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dan samasamabelum pernah menikah;4.

Mengabulkan permohonan Pemohon;Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2018/PA.Sgt, Hal. 12 dari 13 halaman.2. Memberikan izin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Kurnadibin Hari Wibowo, umur 18 tahun, untuk melaksanakan pernikahan denganRanti Rahmawati binti Abdul Haris;3.

Syukri Adly, S.H.I., M.A.Panitera Pengganti,Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara:ORWNP Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 50.000,00Biaya Panggilan : Rp 100.000,00Biaya Redaksi : Rp 5.000,00Biaya Materai : Rp 6.000,00Jumlah Rp 191.000,00(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Penetapan Nomor 057/Pdt.P/2018/PA.Sgt, Hal. 13 dari 13 halaman.

Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA Kra3.

Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA KraBahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti, baik suratsurat maupun saksisaksi sebagai berikut : A. Surat: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karanganyar atas nama Suyanto(Pemohon), NIK.: 33.1309.210676.0001, tanggal 03112012, lalu ditandai (P1);2.

Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kra1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kradituangkan dalam bentuk putusan yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Jo.

Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA.KraPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. BAPP : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,4. Materai :Rp. 6.000,5. Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah Rp. 371.000, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Agama KaranganyarDrs. Zamzami, M.SI.Putusan initelah Berkekuatan Hukum TetapTanggal:Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan 057 1/Pdt.G/2016/PA.Kra

057/Pdt.G/2010/PA.Ktl

Salinan Putusan Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.KtlTENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2010 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan register perkaraNomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl tanggal 04 Maret 2010 telah mengajukan permohonanuntuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : 1.Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung diParit Deli pada tanggal 24 Nopember 2005,

Salinan Putusan Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl1.Nafkah anak yang bernama: ANAK hingga berusia 21 tahun sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; 2.

Perkara Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl. adalah perkara syiqoq; 2. Mengangkat HAKAMAIN I dan HAKAMAIN II sebagai Juru Damai/Hakamain; Halaman 8 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl3. Menugaskan kepada kedua Juru Damai/Hakamain tersebut di atas agar berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina kembali rumah tangga denganbaik, serta hasilnya dilaporkan dalam sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal padatanggal 10 Juni 2010;4.

Salinan Putusan Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl2.

Salinan Putusan Nomor: 057/Pdt.G/2010/PA.Ktl