Ditemukan 34492 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-05-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2018
Tanggal 17 September 2018 — SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018g.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018permohonan keberatan uji materi terhadap Peraturan KomisiPemilihnan Umum Nomor 14 Tahun 2018;IV.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018Perwakilan Daerah juga melaksanakan ketentuan Pasal 182huruf a;.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018, merupakan kewenanganTermohon untuk mengaturnya.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018perundangundangan yang didalilkan olehPemohon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 68 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013keberadaanya dan secara hierarki berada dibawah undangundang danseterusnya..
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia.B.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/201316.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013D.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2011
Tanggal 20 Juni 2011 — IRZAL YANUARDI, vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
128 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2011
    Nomor 19 P/HUM/201112melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, dan bahkanmematikan hasil produksi dalam negeri.
    Nomor 19 P/HUM/2011berdasarkan hal tersebut Permendag Nomor 39 Tahun 2010sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 ;24.Bahwa kegiatan produsen yang mengimpor barang jadi jelas sangatmerugikan pembangunan ketenagakerjaan khususnya pekerja diIndonesia.
    Nomor 19 P/HUM/201116Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Pasal 4UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;29.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskanPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barangjadi untuk mendorong pengembangan usahanya.
    Nomor 19 P/HUM/201122"Pembangunan industri bertujuan untuk :1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golonganekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktifdalam pembangunan industri ;2. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatanberusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;3.
    Nomor 19 P/HUM/201124Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ttd./Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Biayabiaya : Panitera Pengganti :. Meteratl............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.. RedaksSl............ Rp. 5.000,. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,Jumlah ...................Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/ 2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I WAYAN PUJA VS GUBENUR BALI, DK
101 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 P/HUM/ 2010
    No. 32 P/HUM/2010terhadap Perda No. 16/2009;IM. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON;1.
    No. 32 P/HUM/2010g. Kemudahan procedure perizinan, dan/atau;h.
    No. 32 P/HUM/2010Perda 16/2009 pasti akan terjadi kKeguncangan dalam masyarakat karenamasyarakat Bali membutuhkan perlindungan dan pengaturan sebagaiterurai dalam normanorma Perda 16/2009.
    No. 32 P/HUM/2010masyarakat Bali;Nomor 4: Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ejo. Pasal 44 ayat (9) dan 15 jo. Pasal 50 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf b dan e jo.
    No. 32 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2011
Tanggal 20 Juli 2011 — TALAM, SAKIRAH, dkk.; BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU,
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 P/HUM/2011
    Nomor 25 P/HUM/2006 (bukti P3) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/Th.2002 (bukti P4);Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2008 (bukti P5) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 P/HUM/2010 (bukti P6) ;Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Mei 2011 ;Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Para Pemohontersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI
    No. 24 P/HUM/201 1a.
    Bahwa dalil permohonan pada halaman 6 angka 13 dan 14 adalah terlaluberlebihan dan terkesan seolah benar adanya bahwa permohonankeberatan yang diajukan Para Pemohon merasa percaya diri akandikabulkan karena didasarkan pada contoh kasus/permohonan keberatanHak Uji Materiil seperti dalam putusan perkara permohonan Hak Uji MateriilNomor 25 P/HUM/2006, putusan Nomor 20 P/HUM/Th. 2002, putusanNomor 25 P/HUM/2008 dan putusan Nomor 09 P/HUM/2010 ;Padahal jika dicermati secara teliti dan seksama bahwa tidaklah
    No. 24 P/HUM/201 1cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;8.
    No. 24 P/HUM/201 1Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 24 P/HUM/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2018
Tanggal 4 Oktober 2018 — ROBERTUS LILIK SUTRISNA, ST., DK VS BUPATI BANTUL;
135 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.3.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;dan g.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
212 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 f. Kejelasan rumusan; dang. KeterbukaanPasal 6 ayat (1) (g):Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan harusmencerminkan asas keadilan.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);E.1.4.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015E.4.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015lain menegaskan bahwa Qanun adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuanbersama Gubemur.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/ 2010
Tanggal 28 Juli 2010 — MARDONAN YUPITERSON NYOLA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 P/HUM/ 2010
    No. 18 P/HUM/2010penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkanberkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;.
    No. 18 P/HUM/20101. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.
    No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.
    No. 18 P/HUM/2010perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilin didasarkan atasperolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009.
    No. 18 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
974 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 P/HUM/2012
    No. 09 P/HUM/2012SH.
    No. 09 P/HUM/201232(1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 dan PeraturanPerundangundangan lainnya.l.a.
    No. 09 P/HUM/2012442.b.2.C.Bahwa dengan rumusan dan muatan materi sebagaimana yang dibuatdan disusun oleh Termohon pada Pasal 8 ayat (4) a quo, yang redaksirumusannya adalah sebagai berikut :IUP.
    No. 09 P/HUM/20125.b.
    No. 09 P/HUM/2012Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48,c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
349 — 772 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 P/HUM/2019
    Putusan Nomor 82 P/HUM/20196.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019a.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019b.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2013
Tanggal 27 Maret 2014 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
88 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 25 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013harga jual/harga impor yang belumpernah direvisi sejak tahun 2000,yakni harga jual/harga impor Rp2.000.000.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013PPnBM tahun 2008 dan seterusnyayang dilakukan oleh KementerianKeuangan cq.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/201341 Fotokopi Surat No.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013saing Pemohon, karena sulit bersaing dengan produkproduk serupa yangdihasilkan oleh negaranegara lain.
    Putusan Nomor 25 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2015
Tanggal 14 April 2016 — KMS. H. A. HALIM ALI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI
182 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 71 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Nomor 76 Tahun 2014 yaitu Surat dari Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin kepada Menteri Dalam Negeri cq.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 76 Tahun 2014 (ObjekPermohonan) LAHIR DARI TIDAK ADANYA KESEPAKATAN/PERSETUJUANDARI PARA PIHAK / PIHAK PIHAK TERKAIT15.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/20153. Bahwa terhadap suratsurat Bupati Musi Rawas Utara tersebut, beberapalembaga Negara memberikan masukan dan tanggapan kepadaTermohon, sebagai berikut :a.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015Selatan.
    Putusan Nomor 71 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 09-02-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — Letjend. (Purn.) SUGIONO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
191 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 41 P/HUM/2011
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
170 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 73 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018muatan (Uji materiil) Peraturan Perundangundangan di bawahundangundang terhadap undangundang;.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018batu bara yang memungkinkan (melalui Jalan Umum) ternyatadilarang oleh Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011:.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan. Termasuk jenisperaturanperundangundangan antara lain Peraturan Daerah Provinsi.
    Putusan Nomor 73 P/HUM/2018Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001 Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 73 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I MADE DEG, ; GUBERNUR BALI,
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30 P/HUM/2010
    No.30 P/HUM/2010. Materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (b) jo.
    No.30 P/HUM/20106. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (b) dan (e) Perda 16/2009bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo.
    No.30 P/HUM/2010jo.
    No.30 P/HUM/201016/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secaraproporsional ;.
    No.30 P/HUM/2010Biayabiaya :1.Meterai...... Rp. 6.000,2.Redaksi..... Rp. 5.000,3. Administrasi .... Rp. 989.000,Jumlah =: Rp. 1.000.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. :220 000 754 Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 14-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK) (diwakili oleh ANDHI SUPRIHARTONO, S.S., M.B.A) VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
172 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 61 P/HUM/20183.8.3.9.3.10.3.11.3.7.5 PT.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan a quo;IV.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota:.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018c.
    Putusan Nomor 61 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — JOHN BINSAR SIMALANGO (KETUA DEWAN PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) GATEWAY AHMAD YANI BANDUNG) VS PRESIDEN RI;
147 — 794 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 9 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang terhadapundangundang;(2).
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 (Bukti T1), dengan alasanyuridis sebagai berikut:a.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017b.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/2017pelanggaran administrasi Pemilihan.
    Putusan Nomor 9 P/HUM/20172. Redaksi ................. Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 989.000,00Jumlah ................... Rp1.000.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH. NIP. : 195409241984031001Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008
Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2008
    PUTUSANNo. 19 P/HUM/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Presiden Republik Indonesia, Tanggal 27 Desember 2007, No. 112Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :1. H.E. IRWADI SAYUTI, beralamat di Jalan R.S.
    , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal24 Juni 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.l. pada tanggal27 Juni 2008 dan didaftar dibawah register No. 19 P/HUM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — H. AGUS SUPRIADI, SH VS 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI., 2. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI., 3. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI;
172 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 34 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 34P/HUM/2018Ill.
    Putusan Nomor 34P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 34P/HUM/20184.
    Putusan Nomor 34P/HUM/2018B.
    Putusan Nomor 34P/HUM/20188.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — HERI BUDIYANTO, DKK vs MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 65 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015I.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015(4) Peraturan perundangundangan yang dinyatakan tidak sahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat..
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015Adapun berdasarkan informasi yang kami dapat dari website resmi MahkamahAgung serta hasil koordinasi dengan pihak Kepaniteraan Mahkamah Agung RIterhadap Perkara Register Nomor 18 P/HUM/2015, Majelis Hakim AgungPemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakanmenolak permohonan para Pemohon.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/20152.
    Putusan Nomor 65 P/HUM/2015