Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Hendra Mahkota

BTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa padaperadilan. tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa,Nama : HENDRA MAHKOTA Pgl.

Menyatakan Terdakwa Hendra Mahkota Pgl. MHen terbuktibersalah melakukan tindak pidana pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat ( 1) ke 3, ke 5 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Mahkota Pgl.Hen dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6( enam ) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan, dan Terdakwa tetap di tahanan ;3.

perdamaian, mohon agar Terdakwa diputus denganpidana yang seringanringannya ;Setelah pula memperhatikan tanggapan Penuntut Umumterhadap pembelaan diri Terdakwa yang pada pokoknya tetap padatuntutan hukumnya, demikian pula terhadap tanggapan PenuntutUmum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat WHukumnya tetap pulapada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangankarena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yangselengkapnya sebagai berikutena ne Bahwa Terdakwa Hendra Mahkota

Menyatakan Terdakwa HENDRA MAHKOTA Pgl HEN sebagaimanatersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwatersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnyadari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;325.

TATIK SUNARTI melawanPT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA

ADIKENCANA MAHKOTA BUANABeralamat di JI. Raya Solo Sragen Km.13,6KaranganyarDalam hal ini diwakili oleh Imeke Djianto jabatan DirekturPT Adikencana Mahkotabuana memberiakn kuasakepada Daryanto,S.H.

Karanganyar tidak memiliki legal standing,namun setelah Majelis Hakim menelaah eksepsi tersebut didapati bahwa terdapatadanya PUK SP KEP PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA halinitertuang padamukadimah Anjuran pada perkara a quo serta keterangan saksi Sutrisno yangmenerangkan bahwa benar ditempat Tergugat ada Serikat Pekerja PUK SP KEPKSPI yang berdiri pada tanggal 5 November 2019 dengan jumlah anggota kuranglebin 180 orang sehingga telah sesuai denga SEMA RI nomor 7 tahun 2012pada SUB KAMAR PERDATA KHUSUS

wajah serta sesuaiketerangan saksi Sabarno, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat tidurdijam istirahat diruang maintenance dan sudah menjadi kebiasan sejak lama dandalam hal tersebutMajelis Hakim mendapati Fakta hokum bahwa Penggugat telahtidur pada saat jam istirhat di area Perusaahan;Menimbang, bahwa terhdap peristiwa tersebut maka Penggugat olehTergugat dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai bukti bertanda T3 yangidentic dengan P3, dengan mengacu pada Peraturan Perusahaan PTAdikencana Mahkota

PT ADI KENCANA MAHKOTA BUANAMELAWANSUTRISNO

SMG tanggal 02Desember 2020, yang selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;lawanPT Adi Kencana Mahkota Buana, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdri.IMEKE DJIANTO sebagai Direktur, berdomiili di JI. RayaSoloSragen Km.13,6 Karanganyar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada DARYANTO, S.H, Advokad danKonsultan Hukum pada Kantor Advokad & Konsultan HukumDARYANTO & REKAN, berdudukan di Ruko SemarangIndah Blok C8 No. 25 Jl. Semarang Indah, Kota Semarang,Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74 /Pat.SusPHI/2020.

Adi Kencana Mahkota Buana sudahbekerja sejak tanggal 04 September 1998 sampai dengan 23 Januari 2020hampir 22 tahunBahwa Penggugat terakhir bekerja dibagian Mekanik dengan gaji terakhirsebesar Rp.3.089.000, per bulan.Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 penggugat mendapatkan panggilanuntuik menghadap Tergugat untuk klarifikasi pelanggaran merokok di areaperusahaan,bahwa Penggugat sudah bekerja dengan baik tanpa pernah adateguran tertulis maupun lisan dari Tergugat.Bahwa pada saat itu Penggugat langsung

Adi Kencana Mahkota Buana tahun 2019 dan Surat Edaran HumanCapital Sritek Group No. 241/5.1/HC.HRD/X/2019 yaitu merokok merupakankesalahan beratdan perusahaan bisa melakukan PHK sepihak.Bahwa dalam UU Ketenagakerjaan no.13/2003 sesuai Pasal 158 menyatakanbahwa Merokok bukan termasuk kesalahan berat maka PeraturanPerusahaan tersebut bertentangan dengan UU no.13/2003 pasal 158tersebut, maka pasal 40 ayat 5b Peraturan Perusahaan itu tersebut batal demiHukum sehingga merokok tidak bisa dikategorikan

Adi Kencana Mahkota Buana.Bahwa dalam hal ini tampak jelas dan tegas, setelah ada surat perbaikangugatan dan telah disampaikan kepada hakim, ternyata tergugat tidakmelihat/ tidak menemukan lagi petitum yang mempersoalkan keadaanhukum penggugat (soal phknya) berkenaan terbitnya surat pemutusanhubungan kerja. Seharusnya penggugat mempermasalahkan apakah suratPHK itu sah atau tidak, apakah minta dibatalkan atau bagaimana ?

perusahaan tersebut selama 19(Sembilan belas) tahun, dan saksi keluar pada tahun 2020, dan saat itutidak ada larangan merokok dan setelah saksi keluar dari perusahaan adapengumuman atau larangan merokok di area perusahaan saksi tidak tahu ;Menimbang, bahwa Saksi 2 Sdr Sukidi Antoro, dibawah sumpahdipersidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat ;Bahwa benar Penggugat di PHK karena sedang merokok di area meshperusahaan ;Bahwa di PT ADIKENCANA MAHKOTA

BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA BANK MAHKOTA
Tergugat:
1.BAMBANG SUHANDOYO
2.NURHASANAH

Bpr Mahkota Reksaguna Artha Bank Mahkota, tempat kedudukan Jl.Jember No. 54 Genteng, Kecamatan Genteng, KabupatenBanyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Herman Sapto Adi Suryo , SE ,dkk kepala bagian kredit PT BPR Mahkota Rekasa Guna Arthaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2018sebagaiPenggugatLawan:Bambang Suhandoyo, bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt.005 Rw.011 DesaGenteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangdi.

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

ELUAN MAHKOTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3566/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutusdalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RTO2 RW01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia

bandingtanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1339/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00132/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Februari 2011, atas namaPT Eluan Mahkota

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ELUAN MAHKOTA:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/20202.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUMI MAHKOTA PESONA

Bangun Mahkota Perkasa VS Bupati Morowali

BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA BANK MAHKOTA
Tergugat:
1.MUDOFIR
2.SALIMATUN UYUN

Herman Sapto Adi Suryo,SE, Kepala Bagian Kredit PT.BPR Mahkota Reksa ,Guna Artha (Bank Mahkota) Banyuwangi.2. Suwandi, Account Officer PT.

,BPR Mahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota)Banyuwangi.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas namaPT.BPR Mahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota), berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor.Oll/MRA SK/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 dari Hj.Siti Komariahselaku Direktur Utama PT.BPR Mahkota Reksa Guna Artha yang berkedudukan diJalan.Jember No.54 Genteng Banyuwangi, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banyuwangi Nomor488/HK/2018/PN.Byw, tanggal 03 Agustus2018, dan Surat

PT ELUAN MAHKOTA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2171/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELUAN MAHKOTA, beralamat di Jalan OKM JamilNomor 1 RT.02 RW.01, Kota Pekanbaru, yang diwakili olehHarry Hermawan, jabatan Direkktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pandu BagusA.P., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di MenaraPalma Lt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav 6,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ELUAN MAHKOTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

PT GUNUNG GILEAD terhadap CV MAHKOTA RAJA

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, berkedudukan di Gd.Menara Batavia Lt. 5, JI. K.H Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin,Tanah Abang, Jakarta Pusat.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal15 Juli 2009 No.

HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian sebagian permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1242/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00043/406/04/022/06tanggal 26 Juni 2006 atas nama : PT Elang Mahkota

PT SURYA BAHANA MAHKOTA

4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2764/P J/2019, tanggal 17 Juni 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: DanangPrasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatandan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYA BAHANA MAHKOTA

Surya Bahana Mahkota,NPWP 03.029.774.1922.000, berlamat di Jalan Timor Raya Nomor 1 RTO07RW003, Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga jumlah PPhTahun Pajak 2014 yang lebih dibayar menjadi: No.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115640.15/2014/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00029/KEB/WPJ.31/2017 tanggal 26 Mei2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/922/16 tanggal 21 April 2016 TahunPajak 2014, atas nama: PT Surya Bahana Mahkota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00029/KEB/WPJ.31/2017 tanggal 26 Mei 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00003/206/14/922/16 tanggal 21 April 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT Surya Bahana Mahkota, NPWP03.029.774.1922.000, beralamat di JI.

RIMBA MUJUR MAHKOTA (TERGUGAT)

Rimba Mujur Mahkota, beralamat diDesa Pasar Baru Batahan, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa HukumnyaYasmid, SH., Umri Fatha Ginting SH.M.Kn, HoraslanSinaga SH., Rinto Purwana Harahap, SH.MH., M.Nurdin, SH., dan Rizki Kurniadi SH., advokat/penasehathukum dari kantor BGN Law Firm, Advocates LegalConsultant yang berkedudukan di Jalan Sutomo UjungNo.83, Medan 20235, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara bertindak berdasarkan surat

Bahwa PENGGUGAT adalah salah seorang karyawan/Pekerja pada PT.Rimba Mujur Mahkota (ic. TERGUGAT) sejak tanggal 14 April 2005 yangbekerja dan ditempatkan di unit Kebun yang berada di Desa Sikarakara,Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utaradan diangkat sebagai karyawan tetap sejak tahun 2007;2.

Rimba Mujur Mahkota jelas diatur Bahwa Mutasi tidakmengurangi Upah Pekerja dan fasilitas lainnya yang pernah diberikankepada Pekerja dan biaya keperluan Mutasi menjadi beban Perusahaan,28.

Penggugat:
CV Mahkota Abadi
Tergugat:
Sulistiyaningsih

Mahkota Berlian Cemerlang Surabaya
2.DIREKTUR PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG

BPR MAHKOTA REKSAGUNA ARTHA BANK MAHKOTA
Tergugat:
1.MISWANTO
2.SITI KOLIPAH

PENETAPANNomor 97/Pdt G.S/2018/PN BywDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkaraperkara perdataGugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara :PT BPR Mahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota), berkedudukan di JI.

JemberNo 54, Genteng Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasakepada Herman Sapto Adi Suryo, SE dan Suwandi, keduanyapegawai PT BPR Mahkota Reksa Guna Artha (Bank Mahkota)berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014 / MRA SK / VIII /2018 tanggal 13 Agustus 2018 selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANMISWANTO, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal lahir 8 Agustus 1975, PekerjaanWiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Mangli RT 04 RW 01, DesaKarangsari,Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnyadisebut sebagai

MAHKOTA SENTOSA UTAMA vs IR. DJUARA PIRMATON SIAHAAN

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI;

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, tempat kedudukan Gd. MenaraBatavia Lt.5, Jl. KH.

Elang Mahkota Teknologi, NPWP : 01.366.817.3022.000, Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur No.126 Karet Tengsing, Tanah Abang,Jakarta Pusat dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi sebagai berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Peny yang PPNnya dipungut : Tarif Umum Rp 853.477.380,00b. Retur penjualan RpJumlah Rp 853.477.380,002 Pajak Keluarana. Tarif Umum Rp 85.349.738,00b. dikurangi : PPN Retur Penjualan Rpc.

Putusan Nomor 746 /B/PK/PJK/2013September 2007 atas nama : PT Elang Mahkota Teknologi, NPWP01.366.817.3022.000, alamat : Jl.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ELUAN MAHKOTA (DUTA PALMA GROUP) tersebut;2.

PT ELUAN MAHKOTA (DUTA PALMA GROUP), lawan RUBIANTO