Ditemukan 20445 data
18 — 2
267/Pdt.P/2022/PA.JB
23 — 2
267/Pdt.P/2022/PA.Amb
14 — 1
267/Pdt.P/2022/PA.Jnp
11 — 0
267/Pdt.P/2024/PA.Lmg
20 — 1
267/Pdt.P/2022/PA.Prg
13 — 1
267/Pdt.G./2013/PA_TPI
14 — 0
267/Pdt.P/2022/PA.Cbd
21 — 3
267/Pdt.G/2022/PA.TBK
13 — 6
267/Pdt.P/2012/PA.BL
15 — 8
267/Pdt.G/2024/PA.Bjr
11 — 1
267/Pdt.G/2022/PA.Tgt
10 — 5
267/Pdt.G/2018/PA.Sel
12 — 2
267/Pdt.G/2015/PA.Jr
32 — 15
267/Pdt.G/2023/MS.KC
96 — 29
267/Pdt.G/2021/MS.Mbo
17 — 0
267/Pdt.G/2023/PA.Pkp
86 — 0
267/Pdt.G/2023/PA.Nnk
46 — 17
267/Pdt.P/2024/PA.Una
PATMINAH NULARNA
Tergugat:
BUPATI SIAK
232 — 184
Tentang Tata Cara Pemberhentian Karena PelanggaranDisiplin sebagaimana ketentuan Pasal 267 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNSsebagai berikut:1. Bahwa objek sengketa berupa surat pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan surat No. 14/IKKHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 TentangLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari InspektoratKabupaten Siak;2.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara aquo tertanggal 20 Desember 2017yang melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulanpemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat adalahBERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 menegaskan: keputusan pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentianditerima.Bahwa oleh karena keputusanpemberhentian Penggugat tidaksesuai dengan
tatacarapemberhentiansebagaimana dalamPasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 Tentang ManejemenPNS maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah danharus dibatalkan.b.
bertanya ada apa saya dipanggil beliaumenjawab tidak tahuPutusan Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR, Halaman 17 dari 54 HalamanBahwaberdasarkanuraiandiatas, makaTergugat dalammengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupaobjeksengketa bertentangan dengan: Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNSyakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3); Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPNS yakni Pasal 253 ayat (1), Pasal 267
128 — 13
JAFARBahwa saksi selaku kKepala SDN No. 267 SungaiSahut Il Tabir Selatan pada tahun anggaran2009 pernah mendapatkan Dana AlokasiKhusus (DAK) sebesar Rp.199.200.000.
/01/TAHUN 2009 Tentang Perjanjianhibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai SahutPERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/18/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi.PERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/20/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai II!
JAFAR (kepala sekolah SDN No.267/VI Sungai SautIl), saksi ARLIS BIN MUKHTAR (kepala sekolah SDN No.302/VI Bungo Antoi III), saksiAPRIZAL BIN M. YANIS (kepala sekolah SDN No.26/VI Kapuk 1), saksi ARLENA Binti A.MA'RUF (kepala sekolah SDN No.87/VI Kandang ), saksi M. RUSLI BIN A.
(setoran tahap III)SD N 197/ VI AIR LIKISD N 73/ VI TANJUNG DALAMSD N 170/ VI RASAUSD N 272/ VI PULAU TENGAHSD N 267 / VI SUNGAI SAHUTSD N 150/ VI LUBUK BUMBUNSD N 298/ VI LUBUK BERINGINSD N 82/ VI RNTAU LIMAU KAPASSD N 277/ VI TANJUNG REJOSD N 233 / VI SUNGAI HITAMSD N 300/ VI SUNGAI TEBALSD N 272/ VI PULAU TENGAH(setoran ini merupakan pelunasanpembayaran tahap I!)