Ditemukan 20445 data
PATMINAH NULARNA
Tergugat:
BUPATI SIAK
232 — 184
Tentang Tata Cara Pemberhentian Karena PelanggaranDisiplin sebagaimana ketentuan Pasal 267 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNSsebagai berikut:1. Bahwa objek sengketa berupa surat pemberhentianPenggugat adalah berdasarkan surat No. 14/IKKHS/RHS/X/700/2017 tanggal 6 Oktober 2017 TentangLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari InspektoratKabupaten Siak;2.
Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objeksengketa dalam perkara aquo tertanggal 20 Desember 2017yang melebihi 21 (dua puluh satu) hari dari usulanpemberhentian yang diajukan oleh Inspektorat adalahBERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 menegaskan: keputusan pemberhentiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentianditerima.Bahwa oleh karena keputusanpemberhentian Penggugat tidaksesuai dengan
tatacarapemberhentiansebagaimana dalamPasal 267 ayat (3) PPNo. 11 Tahun 2017 Tentang ManejemenPNS maka keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah danharus dibatalkan.b.
bertanya ada apa saya dipanggil beliaumenjawab tidak tahuPutusan Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR, Halaman 17 dari 54 HalamanBahwaberdasarkanuraiandiatas, makaTergugat dalammengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupaobjeksengketa bertentangan dengan: Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNSyakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3); Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPNS yakni Pasal 253 ayat (1), Pasal 267
118 — 47
267/Pid/2018/PT SMG
PUTUSANNOMOR 267/Pid/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : INDRA NUGRAHA Als. INDRA Bin SUGIARTO.Tempat lahir : Cilacap.Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juni 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal tJl.
2018.Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 30 Agustus 2018sampai dengan tanggal 28 September 2018.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal27 Nopember 2018.Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh PenasihatHukum.Halaman 1 Putusan Nomor267/Pid/2018/PT SMGPengadilan Tinggi tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 267
11 — 2
Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamakecamatan Kanigaran kota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 267/49/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012;.
dari replikdan duplik tersebut sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;Bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan merelakan tuntutannya padapoin huruf a yaitu tentang tanah kavling yang dibeli oleh Pemohon dan Termohonselama dalam perkawinan, sedang untuk yang lain Termohon tetap menuntut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama kecamatan Kanigaran kota Probolinggo Nomor 267
205 — 54
berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
128 — 13
JAFARBahwa saksi selaku kKepala SDN No. 267 SungaiSahut Il Tabir Selatan pada tahun anggaran2009 pernah mendapatkan Dana AlokasiKhusus (DAK) sebesar Rp.199.200.000.
/01/TAHUN 2009 Tentang Perjanjianhibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai SahutPERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/18/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi.PERJANJIAN HIBAH NOMOR:421.2/20/SD/TAHUN 2009 Tentang Perjanjian hibahantara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai II!
JAFAR (kepala sekolah SDN No.267/VI Sungai SautIl), saksi ARLIS BIN MUKHTAR (kepala sekolah SDN No.302/VI Bungo Antoi III), saksiAPRIZAL BIN M. YANIS (kepala sekolah SDN No.26/VI Kapuk 1), saksi ARLENA Binti A.MA'RUF (kepala sekolah SDN No.87/VI Kandang ), saksi M. RUSLI BIN A.
(setoran tahap III)SD N 197/ VI AIR LIKISD N 73/ VI TANJUNG DALAMSD N 170/ VI RASAUSD N 272/ VI PULAU TENGAHSD N 267 / VI SUNGAI SAHUTSD N 150/ VI LUBUK BUMBUNSD N 298/ VI LUBUK BERINGINSD N 82/ VI RNTAU LIMAU KAPASSD N 277/ VI TANJUNG REJOSD N 233 / VI SUNGAI HITAMSD N 300/ VI SUNGAI TEBALSD N 272/ VI PULAU TENGAH(setoran ini merupakan pelunasanpembayaran tahap I!)
361 — 204
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
Rp. 267. 120.000, Tepung tapioka merk989 20.000 Kg x Rp. 5.150, = Rp. Rp. 103. 000.000,Sesuai kesepakatan lisan antara saksi dengan HM. TOWARNO tentangpembayaran atas pembelian tepung tapioka tersebut adalah setelah barangditerima maka HM. TOWARNO harus buka giro dan rata ? rata jatuh tempokliringnya adalah 2 bulan namun untuk pengiriman tepung tapioka padatanggal 15 Juli 2012 tersebut sampai sekarang saksi belum pernahmenerima pembayaran dari HM. TOWARNO.
TOWARNO membelitepung tapioka dari saksi HENDY di Lampung sebanyak 3 rit sejumlah83.000 Kg dengan perincian merk GBV harganya Rp. 267. 120.000, (duaratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan merk 989harganya Rp. 103. 000.000, (Seratus tiga juta rupiah), total pembayaransenilai Rp. 370.120.000, (tiga ratus tujun puluh juta seratus dua puluh riburupiah) yang dibayar menggunakan 3 lembar bilyet giro yaitu : Pembelian tepung Tapioka sesuai surat jalan nomor 298 dibayar denganbilyet
52 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2582 K/Pdt/2015tersebut pada posita angka 14 (empat belas) di atas, selanjutnya Tergugat menunjuk dan mengangkat Turut Tergugat sebagai Pejabat DirekturAkademi Maritim Djadajat Definitif, sebagaimana surat Tergugat IV yangdikirimkan kepada Penggugat dengan Nomor 267/Dir/MAD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012, sekalipun sudah diberhentikan sebagai PelaksanaSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat;16.Bahwa selanjutnya setelah menunjuk Turut Tergugat sebagai PejabatDirektur Akademi Maritim Djadajat
yang dibuat oleh Tergugat II kepada Tergugat IV untukmelaksanakan Perubahan Akta Nomor 6 tanggal 15 April 2009 menjadi yangkemudian dikenal dengan Akta Nomor 14 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tergugat V, selanjutnya diikuti oleh Tergugat Illyang melaksanakan Pelantikan kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat Il,dan Turut Tergugat Ill serta Turut Tergugat IV masingmasing sebagaiPejabat Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Maritim Djadajatberdasarkan Surat Tergugat Nomor 267
Menyatakan Surat Keputusan Nomor 19/Dir/AMD/2012, bertanggal 24Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur AkademiMaritim Djadajat dan Surat Keputusan Nomor 267/Dir/AMD/IV/2012,bertanggal 2 April 2012 tentang Penunjukan Direktur Definitif AkademiMaritim Djadajat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku PejabatSementara Direktur Akademi Maritim Djadajat adalah tidak sah dandinyatakan batal karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentangPendidikan dan Statuta Akademi Maritim
1.YUNIATI SUGENG HARYANTO
2.RADEN MAS M ZUHDI HARYANTO. P
Tergugat:
SUPRIYONO
Turut Tergugat:
1.FENTI ROHMAWATI VIKTORIA
2.RADEN MAS MUHAMMAD HUSSEIN HARYANTO PUTRO
119 — 11
Rembang, KabupatenPurbalingga, luas 267 m2, tertuang dalam Sertifikat Hak Milik(dahulu) SHM No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI,sekarang telah menjadi SHM No. 04056 atas nama YUNIATI Cs. Dalil tersebut tidak benar karena luas tanah dalam Sertifikat HakMilik No. 03538 atas nama SUGENG bin NURNGALI adalah 579m2, bukan 267 m2;Tanah milik alm.
Raden MasMuhammad Hussein Haryanto Putro terletak di Desa Makam, KecamatanRembang, Kabupaten Purbalingga seluas 267 m, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut di atas telah bermateraicukup, ternyata bukti surat T1 sampai dengan T3 tersebut Ssesuai denganaslinya, sedangkan bukti surat T4 aslinya dititipkan di Polres PurbalinggaHalaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Pbgsesuai berita acara penitipan barang bukti dari Polres
141 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3690/B/PK/Pjk/2020Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
267 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3765/B/PK/Pjk/2020Undang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
9 — 0
PUTUSANNomor: 267 1/Pdt.G/2013/PA.LmjBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD,tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebutsebagai " Penggugat";LawanTERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru
Terbanding/Jaksa Penuntut : Basaria Marpaung, S.H.
91 — 24
. :267/Pid.B/2013/ PN.Btl.Ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan memoribanding; Menimbang, bahwa walau tidak adanya memori banding dari Jaksa PenuntutUmum maupun terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tetap akan memeriksanya sepertiperkara banding lainnya, oleh karena memori banding bukan merupakan syarat adanya perkara banding;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbanganpertimbangan Majelis Tingkat pertama mengenai unsurunsur yang didakwakandalam pasal dakwaan,
157 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1824/B/PK/Pjk/2020Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor:267/PMK.010/2015.b.
64 — 2
Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masingmasing adalah anak kandung dariseorang ayah yang bernama Almarhum DALIJO BIN WONGSO dan seorang ibuyang bernama Almarhumah NAJEM Binti RESO MENAWI, yang menikah secaraislam pada Tahun 1950 dan telah pula diisbathkan perkawinannya berdasarkanPutusan Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 267/Pdt.G/2017/PARap, tertanggal 25 April 2017 ;2.
323 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
16 — 1
No.265/Padt.P/2020/PA.Lbtbahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipunmerupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud
25 — 3
Surat pengantar (asli) nomor 474.1/267 /2012 tanggal 22 Maret 2012 an.WIWID CHANDA WIDIATNA yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Pati, diberi tanda ( P1 );2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) nomor 3318181303740002 AnMARLAN dan Foto Copy kartu Tanda Penduduk ( KTP ) nomor3318185008800001 atas nama YANTI diberi tanda ( P2);3.
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi dahuluPenggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadapsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Agama Sumber pada pokoknya atas dalildalil:bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 1998 diKantor Urusan Agama Kecamatan Karangsembung, sebagaimana tercantumdalam Akta Nikah No. 267
9 — 0
NomorKk.15.32.25/Pw.01/267/2013 Tanggal 26 September 2013 tentang pernikahanPemohon tidak terdaftar (P.3);4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor3509110209052880 tanggal 05 Desember 2010 (P.4);Bukti Saksi :1.
19 — 3
yangdisediakan itu;4 Membebaskan biaya perkara sesuai hokum;SUBSIDAIR:Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa sebagai berikut :A Bukti Surat :1 Buku Nikah Nomor XXXX/267