Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 03-09-2012 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 260/Pdt.G/2013/PA.Bky Tanggal 27 Mei 2013 — PENGGUGAT Vs TERGUGAT
77 — 40
77 — 40
Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :2. 1 Tanah dengan luas 395,65 M2 dan yang berdiri diatasnya rumah tinggal permanen dengan luas 127,82 M2 yang terletak di jalan Pajajaran RT 04 RW 02 Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan jalan Sebelah selatan berbatasan dengan tanah wakaf kuburan Sebelah barat berbatasan dengan
yang terletak di jalan Pajajaran RT 04 RW02 Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayangdengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah utara berbatasan dengan jalane Sebelah selatan berbatasan dengan tanah wakaf kuburane Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rupiane Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanafi2. 1 unit motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna putih KB 5095 KB An.
yang terletak di jalan Pajajaran RT 04 RW02 Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayangdengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah utara berbatasan dengan jalane Sebelah selatan berbatasan dengan tanah wakaf kuburane Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rupiane Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanafi2.
yang terletak di jalan Pajajaran RT 04 RW02 Desa Sungai Jaga B Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayangdengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah utara berbatasan dengan jalane Sebelah selatan berbatasan dengan tanah wakaf kuburane Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rupiane Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hanafi2 Hutang di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejumlah Rp.1.810.800, (satu juta delapan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) setiapbulan terhitung sejak
Register : 12-09-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Tjk Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
1.HERNAWATI
2.DESTIANA
3.FIRDAUS
4.AFRIYANTI
5.SRI HARTATI
Tergugat:
1.KAFIAH FEBRINA
2.Universitas Teknokrat Indonesia
56 — 4
1.HERNAWATI
2.DESTIANA
3.FIRDAUS
4.AFRIYANTI
5.SRI HARTATI
Tergugat:
1.KAFIAH FEBRINA
2.Universitas Teknokrat Indonesia
56 — 4
Bila ada diantara ahli waris yang tidakmenyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukangugatan meiaiui Pengadiian Agama untuk dilakukan pembagian hartawarisan " Dan ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1321K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, menyebutkan : Dengan diberiakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradiianAgama, maka Pengadiian Negeri tidak berwenang iagi memeriksa danmengadili perkaraperkara gugatan tentang perkawinan, kewarisan, hibah,wakaf
Bila ada diantara ahli waris yang tidakmenyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukangugatan melalui Pengadilan Agama untuk diiakukan pembagian hartawarisan "Dan ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, menyebutkan :" Dengan diber/akukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, maka Pengaditan Negeri tidak berwenang tagi memeriksa danmengaditi perkaraperkara gugatan tentang perkawinan, kewarisan, hibah,wakaf
Bila ada diantara ahli waris yang tidakmenyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukangugatan meiaiui Pengadiian Agama untuk dilakukan pembagian hartawarisan " Dan ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1321K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, menyebutkan : Dengan diberiakukannya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradiianAgama, maka Pengadiian Negeri tidak berwenang iagi memeriksa danmengadiii perkaraperkara gugatan tentang perkawinan, kewarisan, hibah,wakaf
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 K/Pid/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — ALWI bin MUHAMMAD YUNUS;
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jono adalah milik pesantren Nahdlatul Wathan yangdidapat dari wakaf Sdr. H. Mukhlisin untuk keperluan pondok,sedangkan Akta Jual Beli Nomor 120/AJB/TGR/2014 tanggal 30April 2014 saksi tidak mengetahuinya;Awalnya sekitar tahun 1985 Sdr. H. Mukhlisin mewakafkan tanahyang ia beli dari Sdr. Suyono untuk pondok pesantren dansetelah sertifikat diterima Sda. H. Mukhlisin sekitar tahun 1990beliau menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 2323 an. Jonokepada pengurus lama pesantren Sdr. H.
Sahrul Anam dandibuatkan surat pernyataan wakaf disaksikan pengurus pondok,kemudian tahun 2012 saksi selaku ketua yang baru dan adanyapersetujuan dari pihak pondok saksi menjual sertifikat hak milikNomor 2323 kepada Sdr.
Jonomilik pesantren Nahdlatul Wathan yang merupakan wakaf dari Sdr. H.Mukhlisin tersebut dari saksi Marwan selanjutnya Terdakwa menyuruhsaksi Suyono alias Yono Anak Dari Wosnyoto untuk menutupnutupinama M. Jono dan menandatangani surat perintah/kuasa nama Nomor001/SPKN/1/2013 tanggal 01 Januari 2013 yang isinya tidak benar,karena saksi Suyono alias Yono Anak dari Wosnyoto tidak tahu siapaJono yang tercantum di sertifikat Nomor 2323 tahun 1990.
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
136 — 303
136 — 303
Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri PondokPesantren AlKamal No. 11 tanggal 14 September 2011 yang dibuatdihadapan Notaris SIT NUR ISMININGSH, notaris di Jakarta, antara lainsebagai berikut : Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar Situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN AIKAMAL,berkedudukan di Jakarta ;hal 7
Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI Sebidang tanah seluas 4.790 M2, persil No. 114b/S/lll, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangdiperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
di Jakarta; Sebidang tanah seluas 4.970 M2, persil No. 114b/S/Ill, terletak di KelurahanKedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yangmemperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No.
Adapun asset tersebut, yaitu berupa: Sebidang tanah sertifikat Hak Milik (wakaf) No. 1052/Kedoya seluas 21.275M2 terletak di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat,DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Gambar situasi tertanggal 09Februari 1987 No. 30/742/1987 terdaftar atas nama YAYASAN ALKAMAL,berkedudukan di Jakarta.
Sebidang Tanah seluas 4.790 m2, persil No. 114b/S/Ill, terletak diKelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diperoleh berdasarkan Akta lkrar Wakaf No. W2/168/05tahun 1994 tertanggal 13 Juni 1994. Saham milik YPP AlKamal dalam PT.
Register : 12-08-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 340/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 3 September 2013 — Penggugat
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Register : 01-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbs Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon:
Zulkarnain SS
79 — 13
Zulkarnain SS
79 — 13
dilanjutkandengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertanankan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan alat bukti berupa:1.Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 1993, setelahditeliti sesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tandadengan P1;Fotokopi Surat Kuasa Penuh tertanggal 5 Januari 1992, setelah ditelitisesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tanda P2;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Wakaf
Register : 18-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Kds Tanggal 26 Januari 2017 — Siti Haryani
25 — 11
25 — 11
adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 12-10-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0514/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 16-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Tanggal 10 Maret 2015 — Pemohon dan Termohon
11 — 1
11 — 1
0080/Pdt.G/2015/PA.Ppg.memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 01-07-2013 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1916/Pdt.G/2013/PA.Sda Tanggal 12 Mei 2015 — PEMOHON & TERMOHON
16 — 1
16 — 1
Pasal 49 Undangundang tersebut menyatakan bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomisyari'ah;Hal.5 dari hal. 8 Putusan No. 1916/Pdt.G/2013/PA.Sda.Bahwa fungsi Pengadilan Agama dalam tugas dan wewenang memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut pada prinsipnya bermaknapersengketaan
Register : 11-06-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Wt Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Wakaf ;T Zakat ;g. Infaq ;h. Shadaqah ; danI. Ekonomi syariah.16.
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-08-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan MS SIGLI Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Sgi Tanggal 6 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 57
62 — 57
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik masyarakat Kemukiman Paloh yaitu sebidang tanah beserta gedung bangunan sekolah seluas 1618 M2(seribu enam ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Gampong Pasar Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat : dengan jalan kecamatan (25,40 Meter + 21,20 Meter);
- Timur :
Register : 12-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Tanggal 28 April 2015 — Penggugat vs Tergugat
19 — 4
19 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Putus : 15-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 532/Pid.B/2015/PN.Plg Tanggal 15 Juni 2015 — HERIYANTO BIN YUNUS
23 — 1
23 — 1
Wakaf Rt. 25 Kel. 34 Ulu Kec.
Register : 22-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA.Bks Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
24 — 5
24 — 5
dari 9 Bahwa, ternyata anaknya tersebut, saat ini belum berusia 21 tahun,maka menurut hukum anaknya tersebut termasuk golongan anakyang belum dewasa. oleh karenanya mereka masih dalamkekuasaan orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, makasegala perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya(Pemohon) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut,ternyata maksud Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak tersebutadalah sematamata untuk kepentingan mengurus penjualan tanahuntuk wakaf
Register : 04-11-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 29-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 61/PDT/2013/PT KDI Tanggal 10 Desember 2013 — Pembanding/Penggugat : DRS.H. REKSON S. LIMBA, MSi
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAB. BOMBANA Cq KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BOMBANA
Terbanding/Tergugat : BUPATI selaku Pimpinan Daerah Otonom
88 — 30
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KAB. BOMBANA Cq KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN BOMBANA
Terbanding/Tergugat : BUPATI selaku Pimpinan Daerah Otonom
88 — 30
SUltraSebelah Selatan dengan Jalan Banteng (dahulu)dengan Jalan Reteno;Sebelah Barat dengan Jalan Ahmad Yani (dahulu)dengan Jalan Raya;Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehsecara mewaris dari Nure (ayahnya) selakupemilik tanah asal;3.Menyatakan Tergugat I/Terbanding melakukanperbuatan melawan hukum melanggar pasal 2 UUNo.51 PRP Tahun 1960 karena secara faktualmemakai tanah tanpa ijin dari yang berhakserta menerbitkan Akta Wakaf dan Ikrar Wakafyang non prosedural dan bukan dari pemiliktanah
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 5 Juli 2011 —
70 — 18
70 — 18
Bahwa semua pendaftar (pemohon) programajudikasi (sertifikat masal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register KeuanganPensertifikatan masal tahun 2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwapemohon / masyarakat yang mendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohondengan rincian sebanyak 898 bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuktanah wakaf. Sehingga terkumpul pembayaran sertifikat massal / ajudikasi untukmasyarakat sebanyak 898 X Rp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Bahwa semua pendaftar (pemohon) program ajudikasi (sertifikatmasal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register keuangan Pensertifikatan masal tahun2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwa pemohon / masyarakat yangmendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohon dengan rincian sebanyak 898bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuk tanah wakaf. Sehinggaterkumpul pembayaran sertifikat masal / ajudikasi untuk masyarakat sebanyak 898 XRp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Membayar biaya pendaftaranper bidang Rp.195.000; kecuali terhadap tanah wakaf tidak dipungut biaya, 2.Fotocopy KTP Pemohon, 3. Fotocopy Petok D atau kutipan buku C desa, 4. Buktiperolehan hak, 5.
Register : 29-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : RIANIM Br DAMANIK Diwakili Oleh : ZANIAFOH SARAGIH SH Mhum DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : JAUNDI PURBA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KAB SIMALUNGUN Cq CAMAT KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI Cq PANGULU NAGORI PANOMBEIAN
41 — 21
Terbanding/Tergugat I : JAUNDI PURBA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KAB SIMALUNGUN Cq CAMAT KECAMATAN PANOMBEIAN PANEI Cq PANGULU NAGORI PANOMBEIAN
41 — 21
Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan yang terletak di Desa BahtoropNagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Panei KabupatenSimalungun seluas 5 rantai atau + 2000 m*( dua ribu meter persegi ), denganbatas batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah timur berbatas dengan saluran tirigasi2.
oleh Gamot Bahtorop mempunyai kekuatanhukum.Menyatakan surat keterangan tanah No.594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015adalah tidak mempunyai kekuatan hukumMenyatakan tanah persawahan seluas 5 rantai / ( +2000 M*) adalah milik daripenggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang PanombeanKecamatan Panombeian Panei Kabupeten Simalungun dengan batas batas : Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean Sebelah barat berbatas dengan wakaf
Menyatakan tanah persawahan seluas 5 rante/(+/2000M2) adalah milikdari Penggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori PamatangHalaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDNPanombean Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungundengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas tanah Jaundi Purba Sebelah Selatan berbatas dengan jalan besar Pematang Panombean Sebelah Barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi.7.
Register : 05-03-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Bdg Tanggal 10 Nopember 2015 — INDRA BUDI HARDIAN,dkk LAWAN TJANDRA MINARDI,dkk
73 — 12
73 — 12
berwenang untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah PengadilanAgama ; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan UndangundangNomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang, 1.Perkawinan, 2.Waris, 3.Wasiat, 4.Hibah, 5.Wakaf
selanjutnya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamPenjelasan Umum ditegaskan Para Pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilinh hukum apa uang di pergunakan dalampembagian waris dinyatakan dihapus, artinya bagi para pihak yang beragamaIslam tidak lagi memiliki pilinan hukum, melainkan harus diselesaikan denganhukum kewarisan Islam yaitu di Pengadilan Agama, sama halnya denganmasalah sengketa wasiat, hibah wakaf
setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat prinsipil dan substansi yang harusmenjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu :Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama di antara orangorang yangberagama Islam ;Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permasalahandimana bidang atau pokok perkara yangdipersengketakan (objek perkara) adalah mengenai bidang : 1.Perkawinan, 2waris, 3.Wasiat. 4.Hibah,5.Wakaf
bahwasertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 memberikanpengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c undangundang Pokok Agraria untuk hakatastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf