Ditemukan 13708 data
18 — 7
bersuamikanTergugat;Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atasyang kemudian dikaitkan dengan faktafakta hukum yang telah dikonstatirserta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilanberpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi;Bahwa dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:Halaman 10 dari 13Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.GdtJa pil) aga sic aig b pti
25 — 13
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan danHalaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA. Tulsyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:b.
14 — 2
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae gp thlig typ Cy Aba g pti 9 Ada S$ 35) pal le eR 6g N'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:a.
9 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil;a.
21 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag ely gas Ce Aba g pti 9 Adana S$ 55) pal le eR 6g M85Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Pdlgb.
18 — 1
beberapa hadis yang terdapat dalambeberapa kitab yang diambil alin menjadi pendapat Hakim dalampertimbangan ini, sebagaimana berikut:Kitab /anah al Thalibin, Juz V, halaman 254:9S Cry Whdig oly gai cpa Abe pi g Aline YS 45) al gle CIS i eull codyArtinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dandua orang saksi yang adil.Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:Hal 10 dari hal 14 Penetapan Nomor 00019S Cry Whdig oly gai cps Abe pti
18 — 2
Fathu al Muin, juz N, halaman 253:Ala pti g Anne 9S 35) pal gle CIS 6 eal hyArtinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon Il telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangandengan
108 — 11
potongan besi baja, dimana karung tersebuttergeletak di sekitar bagunan;Bahwa kemudian terdakwa mengambil karung yang berisipotongan potongan besi baja tersebut dan membawanyaturun ke lantai bawah dengan maksud untuk mengamankankarung tersebut di bawah dan nanti setelah selesaibekerja, potongan potongan besi baja tersebut akandijual dan uang hasil penjualan besi baja tersebutakan digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan danuntuk ongkos pulang;Bahwa potongan potongan besi baja tersebut milik dari PTI
15 — 12
Pernikahan pemohon dengan pemohon Il adalahsah menurut hukum Islam;Mengingat dalil syari yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz Il, halaman354 yaitu :Leg Al Sag ASLAM gees dis Goad ae OS OlyArtinya: Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalildalilpermohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakimdapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkanpenetapan atas perkara tersebut.Demikian pula dalil Syari yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Il : 253 berbunyi:ales pti
281 — 726
AdhyaksaDharmasatya;Indonesia;Perumahan Tenaga Kerja P.T AdhyaksaDharmasatya Desa Tanjung Jorong,Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 50;.NamaJabatanKewarganegaraanAlamat/tempat kedudukanSARIPUDIN;Tenaga Kerja Rawat PTI.
AdhyaksaDharmasatya;Indonesia;Perumahan Tenaga Kerja P.T AdhyaksaDharmasatya Desa Tanjung Jorong,Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 57;58.NamaJabatanKewarganegaraanAlamat/tempat kedudukanSUYONO;Tenaga Kerja Rawat PTI.
AdhyaksaDharmasatya;Indonesia;Perumahan Tenaga Kerja P.T AdhyaksaDharmasatya Desa Tanjung Jorong,Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 58;59.NamaJabatanKewarganegaraanAlamat/tempat kedudukanNYAMIATI;Tenaga Kerja Rawat PTI.
AdhyaksaDharmasatya;Indonesia;Perumahan Tenaga Kerja P.T AdhyaksaDharmasatya Desa Tanjung Jorong,Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 68;69.NamaJabatanEKA NINGSIH;Tenaga Kerja Rawat PTI.
Adhyaksa Dharmasatya;Indonesia;Perumahan Tenaga Kerja P.T AdhyaksaDharmasatya Desa Tanjung Jorong,Kecamatan Tualan Hulu, Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 70;71.NamaJabatanKewarganegaraanAlamat/tempat kedudukanJUMINTEN;Tenaga Kerja Rawat PTI.
25 — 6
Palmyra Prima Nabaty akibatperbuatan terdakwa saksi tidak mengetahui;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan terhadap PT.Palmyra Prima Nabati;Bahwa terdakwa berhutang kepada PTI. Palmyra Prima Nabati pada awalpembelian terdakwa telah berhutang kepada PT.
Palmyra Prima Nabati, lalu terdakwa menjawab, bahwaterdakwa belum dapat membayarkan kepada PTI.
48 — 29
SUBIYANTO),NIK : 80.57.000447 sebagai karyawan PTI. Dok danPerkapalan Surabaya (PERSERO) yang diterbitkan olehTergugat selaku Direktur Utama PT.
ditolak angka 8 Gugatan Penggugat, karena37berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 1998, mengenai pemberhentian karyawanPersero, dalam hal ini pemberhentian karyawan PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ditetapkanberdasarkan perjanjian kerja dan perundang undangandi bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo.Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PTI
Terbanding/Tergugat : PT. Maybank Indonesia Finance, Kantor Cabang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Unit Usaha Syariah
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Shinhan Indonesia Kantor Cabang Pembantu
Terbanding/Turut Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV
Terbanding/Turut Tergugat IV : Bank Indonesia
71 — 278
kreditsebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b di atas, mengenaianalisa Capacity (Kemampuan) merupakan faktor utama dariBank atau perusahaan pembiayaan untuk menyetujui atas fasilitaskredit yang diajukan, dimana penolakan yang dilakukan oleh TurutTergugat Il bisa saja karena Penggugat dinilai tidak memilikikecukupan dalam hal Capacity (Kemampuan), dimana Capacity(Kemampuan) Penggugat diperhitungkan dengan menggunakanmetode Debt Bruden Ratio (DBR) atau Installment to Income (IIR)atau Payment to Income (PTI
NOMOR 818/PDT/2019/PT SBY kreditnya oleh Turut Tergugat II bukan merupakan tanggung jawabdari Tergugat, sehingga sangat aneh dan licik jika Penggugatmenyalahkan Tergugat akan hal tersebut, karena Penggugathanya menggunakan alasanalasan dalil kosongnya untukmenutupi fakta sebenarnya bahwa Penggugat sebenarnya tidakmemiliki kapasitas yang mumpuni atas pengajuan fasilitaskreditnya pada Turut Tergugat II, dimana berdasarkan DebtBruden Ratio (DBR) atau Installment to Income (IIR) atauPayment to Income (PTI
) yaitu rasio seluruh cicilan terhadappendapatan bersih atau take home pay (THP) Penggugat tidakmemiliki rasio / kemampuan yang bagus dalam menerima kreditbaru.13.Bahwa untuk membuktikan seluruh sangahan atas dalil yangdisampaikan oleh Tergugat, dimana Tergugat sangat yakin bahwaditolaknya fasilitas kredit pada Turut Tergugat II adalah kurangnyakemampuan rasio dari Debt Bruden Ratio (DBR) atau /nstallmentto Income (IIR) atau Payment to Income (PTI);Tergugat dibuktikan bahwa terhitung tanggal 25 Maret
TRYNALIA, SH.
Terdakwa:
ZENI SYAHRONI alias BONI bin SAHLI
87 — 23
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Isi (PTI) dari PT. J&T Express.
- 1 (satu) unit handphone VIVO 1727 Type V9 warna black, l-MEI 1:868889035180758, l-MEI 2: 868889035180741, berikut kardus Handphone, charger dan heatshet.
SOPIAN sebagai penerima kuasa.2. 1 (Satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 12603914271 pesawatGaruda Indonesia GA 0072 tanggal 19 April 2018.3. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Isi (PTI) dari PT.
SOPIAN sebagai penerima kuasa.1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 12603914271 pesawat GarudaIndonesia GA 0072 tanggal 19 April 2018.1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Isi (PTI) dari PT.
SOPIAN sebagai penerima kuasa.1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 12603914271 pesawatGaruda Indonesia GA 0072 tanggal 19 April 2018.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan tentang Isi (PTI) dari PT.
267 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIPM), dansecara khusus hanya terkait dengan perihal pemberianKuasa Pertambangan kepada PTI. DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindih dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat;2.3.3.
Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari No. 12/G/2010/PTUN.KDI tanggal 19Mei 2010 (Putusan PT.TUN Makassar No. 73/2010).Padahal, isi/amar dalam kedua putusan pengadilan tersebutsama sekali TIDAK PERNAH memerintahkan Tergugatuntuk mengeluarkan surat keputusan baru yangmemberlakukan kembali SK No. 267/2007, yang berisipemberian Kuasa Pertambangan kepada PTI. DIPMsebagaimana ditetapbkan dalam diktum Kedua KTUNTergugat.4.1.2.
Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Tergugat yang dijadikan dasar bagi PTI. DIPM untukberoperasi di wilayah pertambangan Penggugat.f.
77 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
IPTN, terbukti terdapat kKesamaan tentang acuanperhitungannya adalah Gaji Pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja.Bahwa mengingat Para Pemohon PK memilih cara pembayaransekaligus/lumpsum dan rumus manfaat pensiunnya hanya diatur dalamketentuan Program Pensiun yang lama, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1)Keputusan Direksi PTI.
Pasal 1 ayat (16) SuratKeputusan Direksi PTI. ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun DariDana Pensiun IPTN atau alat bukti PP32, namun mengingat adanya ketentuanyang telah diatur dalam penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) UndangUndangNomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka di Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
Nomor 50 PK/PDT.SUSPHI/2015Keputusan Direksi PTI. ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari DanaPensiun IPTN atau alat bukti PP32 , karena antara ketentuan program pensiunyang lama dengan peraturan dana pensiun yang baru sesuai Pasal 54 ayat (1)Surat Keputusan Direksi PT.
IPTNNomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang KetentuanPokok Jaminan Hari Tua, dan sehingga dalil Termohon PK/Pemohon kasasiyang mengkaitkan antara rumus manfaat pensiun yang diatur dalam ketentuanpensiun yang lama SE06 Tahun 1989 dengan lampiran SKEP 248 Tahun2009, merupakan dalil yang bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari DanaPensiun IPTN.Bahwa perlu dijelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
116 — 108
RONI pernahmengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PTI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahanDelitu. akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING,terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut adasuratnya ;Bahwa Jahan yang sudah dibeli PT. ErasaktiWiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi oleh sdr. A.RONI kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1091 hapada akhir tahun 2005 ;Bahwa sdr..A. RONI selama ini ikut membantu' tumbangjalur untuk PT. EWF dan sampai tahun 2006 sdr.
KHARISMA KEMINGKING dengansebaik baiknya ;Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi dari PTI. EWF,saksi belum menjabat sebagai Camat Maro Sebo ;Bahwa pada tahun 2006 saksi ikut melihat pengukuranuntuk PT. EWF, ketika itu tidak sampai dibuat peta ;Bahwa saksi tidak =menemukan apakah ada contohsporadik yang dikeluarkan kecamatan di kantorkecamatan ;Bahwa peta yang dibuat oleh PT. KHARISMA KEMINGKINGjuga dibuat dengan bantuan Kades M. ZAKI ;Bahwa kanal sebelumnya dibuat oleh PT.
RONI pernahmengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PTI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahanitu. akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING,terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut adasuratnya ; Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi olehTerdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI kepada PT.
88 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meitha Perkasa Utama yang ditujukan kepada BupatiBolaang Mongondow Timur in casu Tergugat (Vide Pasal 93UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009) maka susunan AnggotaDireksi dan Anggota Dewan Komisaris PTI. Meitha PerkasaUtama adalah sebagai berikut :Nama Perusahaan : PT. MEITHA PERKASA UTAMADirektur : ARNOLD LEOPOLD WUANKomisaris Utama : GUNAWAN HARSONO.Komisaris : TAN HARY TANTONODan berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa objekgugatan yang dimaksud ditujukan kepada Pengurus PT.
Bahwa PTI. Meitha Perkasa Utama hanya dapat melaksanakanusaha Pertambangan Operasi Produksi yang wilayah Eksploitasinyaterletak dititik koordinat yang berada diwilayah laut berdasarkan SuratHalaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 533 K/TUN/201410.Keputusan Bupati Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama diDesa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang MongondowTimur.PT.
Meitha Perkasa Utama ( PTI. MPU ) in casuPenggugat/Terbanding/Termohon kasasi sebagaimana SuratPermohonan Nomor : 164/MPU/DIR/IV/2013 tanggal 23 April 2013,yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bolaang Mongondow Timur incasu Tergugat/Pembanding, telah mengakui melakukan kegiatanoperasional Pertambangan pada titiktitik koordinat yang belum ada izinsehingga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada WilayahDaratan Kawasan Mangrove. ( Vide Bukti T 27 ).3.
109 — 49
Pasal 6 hurufb menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjangBandar Udara yang termasuk didalamnya adalah jasa penempatankendaraan bermotor (parkir) ditetapkan oleh penyedia jasa;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang BandarUdara yang dikelola PT.
(Persero) Angkasa Pura ;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor diKantor Cabang PT.
(Persero) Angkasa Pura Nomor :KEP89/0OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasidan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura BandarUdara Ngurah Rai Bali;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas(Tanda ljin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT.(Persero) Angkasa Pura ;Surat Direktur Utama PT.
10 — 7
Untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.Bahwa sejak perkawinan berlangsung, almarhum dan almarhumah telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama: PEMOHON (sebagai anak perempuan kandung); PEMOHON Il (sebagai anak perempuan kandung); PEMOHON Ill (sebagai anak laki laki kandung).Bahwa diketahui pada tahun 2011, almarhum mempunyai hartapeninggalan berupa tabungan/simpanan pada PTI. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tok. Cabang Makassar sebesar Rp. 71.000.000.