Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — BATHI, dk vs. SADIJO bin RADIYO, dkk
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
Register : 28-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 25
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
Register : 14-11-2013 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.JT. Tanggal 30 Desember 2014 — -H. Chairul Arifianto bin Syahriar, CS.
-Hj. Sri Asmara Ningsih binti Syahriar, CS.
109 — 22
109 — 22
Lapangan Tembak Cibubur - Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat Iyang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :a.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :Harta bersama Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalam hal ininamun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atau atas namayayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya melekat/berdiri bangunan ( Harta bersama I) Yaitu:Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalam hal ininamun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atau atas namayayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :Harta bersama e Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalamhal ini namun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atauatas nama yayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :a.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Mei 2013 — SYAHRIR BAGE, Dkk vs ABDULLAH WATUNG, Dkk
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
empat lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut, 2 (dua) diantaranya yaitu Bidang Tanah dan II dengan batasbatas sebagaimanagugatan a quo poin 2.a dan 2.b tersebut beserta segala tanaman danbangunan rumah di atasnya untuk selanjutnya disebut sebagai obyeksengketa a quo;Sedangkan 2 (dua) lokasi lainnya yaitu Bidang Tanah Ill dan IVsebagaimana gugatan a quo poin 2.c dan 2.d di atas, oleh Para Penggugatmelalui Yusuf Boli Tuan (Penggugat V) telah diwakafkan untuk kepentinganpendidikan dengan Penerima Wakaf
Bahwa bidang tanah warisan sebagaimana poin 2 (dua) di atas, baik tanahsengketa maupun wakaf, penguasaan dan kepemilikannya telahberlangsung lama jauh sebelum jaman pendudukan Jepang Tahun 1940 dansecara terus menerus diusahakan tanaman pertanian oleh Boli Tuan ayahPenggugat Il s/d VI atau kakek Penggugat dan didalamnya terdapattanaman umur panjang seperti tanaman kelapa, mangga, bambu, sertatanaman ekonomis lainnya hasil jerin payah Boli Tuan kemudian dilanjutkanPara Penggugat sebagai ahli warisnya
No. 385 K/Pdt/2012warisnya kecuali tanah wakaf, karena telah diserahkan peruntukannyasebagaimana poin 3 (tiga) di atas;. Bahwa sepeninggalan Boli Tuan ke empat lokasi tanah termasuk tanahsengketa terus dikuasai, dimiliki dan diolah secara pertanian baik oleh ParaPenggugat maupun keluarga sendiri, di samping ada pihak lain yangmendapat manfaat atas pengelolaan bidang tanah tersebut;.
Yusuf Boli Tuan begitu pula dengan beberapa kuburan keluarga di atastanah sengketa a quo;Bahwa penguasaan tanah sebagaimana poin 2 (dua) di atas oleh Boli Tuandilanjutkan oleh Para Penggugat, kemudian pembukaan jalan baru olehPemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang melintasi ke empat lokasitermasuk tanah sengketa, selanjutnya pemberian tanah wakaf oleh ParaPenggugat melalui Penggugat V.
Register : 02-08-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN WONOGIRI Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Wng Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
LOSO
24 — 4
LOSO
24 — 4
Bahwa mengingat pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatasdengan nama RUDIWARSO, sementara data kependudukan milik Pemohonmenggunakan nama sejak lahir yaitu LOSO , Pemohonan mengalamikesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hak milikPemohon. sementara sebagian tanah pekarangan telah diwakafkan untukmasjid yang sudah didirikan bangunanannya dan Pemohon mengalamikesulitan untuk membuat surat wakaf karena terdapat perbedaan namaPemohon antara data Kependudukan dengan data
Register : 02-09-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA BINJAI Nomor 404/Pdt.G/2020/PA.Bji Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 30
103 — 30
Sebidang Tanah seluas 1.736 M* yang terletak di Desa SeiSemayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuaiSertipikat Hak Milik Nomor 69/01/1985 tertanggal 22 Januari 1985dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatas dengan Wakiyem =32,20 M Sebelah Timur berbatas dengan Tanah wakaf = 31,50 M Sebelah Utara berbatas dengan Sukarmi = 56M Sebelah Selatan berbatas dengan Saring = 54Mc.
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
174 — 66
174 — 66
Solomon GlobalAsia;10 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bagian Kedua, Obyek Pendaftaran Tanah Pasal 9:(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :Ccda bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai;b tanah hak pengelolaan;tanah wakaf;hak milik atas satuan rumah susun;hak tanggungan;tanah Negara.(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan
dibuktikandengan :I penetapan pemberian hak dari Pejabat yangberwenang memberikan hak yang bersangkutanmenurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang hak milik kepada penerima hak yangbersangkutan apabila mengenai hak guna bangunandan hak pakai atas tanah hak milik;a hak pengelolaan dibuktikan denganpenetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;b tanah wakaf
atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhalyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :a pembukuan hak atas tanah yangbersangkutan dalam buku tanah;apengakuan hak atas tanah;b pemberian hak atas tanah.Paragraf 3 Pembukuan HakPasal 29(1)Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
dalamnya,ataupetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atauakta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauakta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Register : 07-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 255/Pdt.P/2013/PA.Kdl Tanggal 3 Desember 2013 — Pemohon 1 dan Pemohon 2
13 — 1
13 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Bsk Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
NAMA
117 — 19
NAMA
117 — 19
berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakansurat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 02-05-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 19/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 23 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
42 — 1
42 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 21-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 04-06-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.SIT Tanggal 14 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
Panji, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut : Saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon II(PEMOHON II) karena saksi adalah Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon Il PEMOHONIl telah menikah sah pada 20 april 2006 ; Pernikahan Pemohon dengan Pemohon II itu dilakukan sesuaidan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah WALI NIKAH, 60tahun, agama Islam, pekerjaan meubel, tempat tinggal di dusun Wakaf
Register : 10-08-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan PA SURABAYA Nomor 1028/Pdt.P/2012/PA.Sby Tanggal 25 September 2012 — PEMOHON
25 — 12
25 — 12
tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat kesaksian tersebut tidakdisangkal dan peristiwa itu sudah lama terjadi*;Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mereka adalah termasuk kesaksianistifadhoh maka Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiqdidalam kitabnya Fighus Sunnah jilid II halaman 426 yang artinya Imam Syafiimembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi Hakim,wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 204/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
20 — 2
20 — 2
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 14-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 17-06-2017
Putusan PA PURWOREJO Nomor 43/Pdt.P/2017/PA.Pwr. Tanggal 6 Juni 2017 — PEMOHON
26 — 3
26 — 3
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulupermasalahan tentang apakah permohonan pengangkatan anak termasukwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara tertentu di tingkatpertama antara orangorang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan, (b)Waris, (e) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf
Putus : 10-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 238/Pid.B/2013/PN.Bjm Tanggal 10 April 2013 — FAHRUL Bin JAMALUDIN
45 — 5
45 — 5
Terdakwaharusdipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri paraTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yangmemberatkan dan yang meringankan ;Hal Yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;e Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang wakaf
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 36/Pdt.G/2019/PN RBI Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ISMAIL BIN JAFAR
Tergugat:
1.UNE Binti ARRAHMAN
2.AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN
76 — 38
ISMAIL BIN JAFAR
Tergugat:
1.UNE Binti ARRAHMAN
2.AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN
76 — 38
masihhidup ;Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan baik penggugat dan tergugatadalah sama sama beragama islam dan sengketa tersebut murni Sesama ahli warismaka apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilanAgama, yang menyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutusdan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 21-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 25 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
22 — 13
22 — 13
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamUndangundang ini .par2.tab Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yangdiperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudiandiperbaharui dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama (kompetensi Absolute) yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 13-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
21 — 4
No 370/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
Register : 26-11-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 533/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 17 Desember 2013 — Penggugat
Tergugat
21 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 206/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
17 — 3
17 — 3
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............ essere ) danSaksi ID (.....eeeeeeeseeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf