Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-06-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. BENGKULU., II. HENDRI DUNAND VS ARJUS PURNAMA T;
114 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 tentangpengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Hendri Dunand, tanggal 10 April tahun 2012 ;Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :A1KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PENGGUGATBahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004tentaa, orang ( Perubahan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan
    halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Penundaan :e Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, padatanggal 10 April 2012, sampai perkara yang diajukan Pemohon mempunyaikekuatan Hukum tetap.
    ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan surat :aSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/Kpts/KPUProv007/2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama ArjusPurnama, T/Penggugat ;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota komisiPemilihan
    Putusan Nomor 274 K/TUN/2013.14Kabupaten Kaur yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2012 atas nama ArjusPurnama,T/ Penggugat ;b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 07/Kpts/KPUProv007/2012 Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, padatanggal 10 April 2012 ;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mencabut keduaobyek sengketa a quo dan mengembalikan hakhak Penggugat sebagai Ketua/Anggota
    Tergugat tentangpencabutan kedua objek sengketa:a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluNomor: 06/Kpts/KPUProv007/2012 tentang PemberhentianAnggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur atas nama ArjusPurnama T, tanggal 9 April 2012;b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi BengkuluNomor: 07/Kpts/KPUProv007/2012 tentang PengangkatanPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Hendri Dunan, tanggal 10 April 2012;6 Menghukum Tergugat untuk
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 18-04-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 40/PDT/2015/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2015 — 1. ALFIAN ASWAD, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Dayung RT. 004 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sengatta Utara Kab. Kutai Timur dan beralamat kantor di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARSANTY HANDAYANI, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Mujur Jaya VIII No. 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, sekarang Pembanding I; 2. MAHYUNADI, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARIANTO, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II , sekarang Pembanding II; Melawan: 1. MARJAKI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso I RT. 007 Kelurahan Sengataa Utara Kecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding; 2. HARJUNA ALI, SE., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kantor DPRD Kab. Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi No. 2 Sengatta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MEDIANSYAH, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Donomulyo RT. 35 No. 15 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagaiTergugat III, sekarang Turut Terbanding;
85 — 39
  • Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timurtanggal 6 November 2013 yang memutuskan dan menetapkanJadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kutai Timur bulan Novembermasa persidangan Ill tahun 2013, yakni pada poin 5 denganuraian kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW)anggotn DPRD Kabupaten Kutai Timur sisa masa jabatan 20092014 tanggal 12 November 2013 dengan keterangan ParipurnaIstimewa.10.
    SGT, tertanggal 03 Juni 2014 MengenaiGugatan perbuatan Melawan Hukum (pHM) yang ditujukanterhadap TERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantianAntar waktu (PAW) antara PENGGUGAT dengan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur sdr " YULIANUS PALANGIRAN, SE."
    YULIANUSPALANGIRAN, SE haruslah ditolak.Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendalilkanmengalamkerugian baik secara Materil maupun Imateril olehkarena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodier untuk dudukdalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimur atas dasarpergantian Antar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009 s/d 2014yang menggantikan YULTANUS PALANGIRAN, sE anggota DPRDKabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.
    Penjelasan saksi ariefyulianto dikuatkan oleh saksi mardianto yang mengakuimenerima surat somasi tersebut dan juga saksi widiyal fitrizulkarnain yang menjelaskan bahwa keputusan tertinggi dipartai kedaulatan adalah rapat pleno dan perihal PAW anggotapartai kedaulatan di kab Kutim tidak pernah dibicarakan dalamHalaman 42 dari 74 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRrapat pleno dan ketua DPP partai kedaulatan juga menyangkalitandatangannya dalam rekomendasi yang mengakibatkanproses PAW itu terjadi
    Tanggal 11 Oktober 2013 untuk dilakukannya PergantianAntar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT/ TERBANDING.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 16-01-1917 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 16 Januari 1917 — 1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM), DK VS MUHAMMAD RUSLI
164 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MohammadRusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Sampang Nomor 0265/SE2/DPDNasDemSampang/V1/2016Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang FraksiNasDem tertanggal 10 Juni 2016 karena Pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Nasdem dan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan aturan ART (Anggaran RumahTangga) Partai Nasdem;4.
    Atasketidakpatuhan dan pembangkangan Penggugat tersebut makakemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi objekperkara;Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Termohon Kasasi/dahuluPenggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pergantian AntarWaktu (PAW) Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137SI/DPPNasDem/Halaman 19 dari 38 hal.Put.
    Atas dasar pembangkangan tersebut maka Tergugat memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Penggugat yangkemudian pemecatan yang diikuti dengan PAW ini digugat oleh Penggugatke Pengadilan Negeri tanpa terlebin dahulu melakukan mekanismekeberatan secara internal baik kepada DPP Partai Nasdem maupun keMahkamah Partai Nasdem;4.
    yang menjadi objek gugatan diakhiri dengan adanyaPutusan Mahkamah Partai yang menyatakan Penggugat terbukti bersalahdan digantikan posisinya sebagai caleg terpilih (bukan PAW).
    Atas Keputusan pemecatandan PAW ini Penggugat terbukti belum pernah menggunakan mekanismekeberatan ke DPP Partai Nasdem dan atau mengajukan keberatan melaluimekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD ART Partai;Halaman 32 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.SusParpol/20167.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2014
Tanggal 24 September 2014 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU vs RAHMI KOMALAWATI
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Penggugat mengetahui Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli2013 setelah Penggugat menerima surat keputusan tersebut melalui stafTergugat, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan, ProvinsiKepulauan Riau periode 20092014;Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 UndangUndang (UU)Nomor 5 Tahun 1986 diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan diperbaharui
    Bahwa dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 690 Tahun2013 tanggal 19 Juli 2013, tentang peresmian Pemberhentian AntarWaktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintan periode20092014, adalah surat DPRD Bintan Nomor 170/DPRDBINTAN/082tanggal 11 Juni 2013, tentang usulan pemberhentian antar waktu (PAW)Penggugat sebagai anggota DPRD Bintan periode 20092014 (BuktiP3).
    Bahwa oleh karenanya meskipun obyek sengketa (SuratKeputusan Nomor 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013,tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Bintan periode20092014) lebih dahulu diterbitkan Tergugat dari padaterbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013, dan diuraikan kembalidalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUUX1/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang membatalkan Pasal 16ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun
    Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yang berwenangmengusulkan PAW terhadap Penggugat bukan DPC PartaiPatriot. Melainkan menjadi kewenangan dari DPP Partai Patriot;Yang kesemuanya menurut hukum tidak dapat dijadikanpertimbangan, dan atau dasar hukum untuk menerbitkan suatukeputusan pejabat Tata Usaha Negara. Dan hal tersebut telahdiketahui oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketadalam perkara ini;c.
    Yang pada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untukmengusulkan dilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuaiAD/ART Partai Patriot. Bukan kewenangan dari DPC Partai PatriotKabupaten Bintan;d. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagai objeksengketa, tidak sekaligus menyertakan nama pengganti yang akanmenggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Bintan;e.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Register : 13-10-2008 — Putus : 26-06-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pdt.G/2008/PN.Kdi
Tanggal 26 Juni 2008 — BURHANUDDIN H.P Lawan H. ANDI NURJAYA,SE, dkk
111 — 63
  • Gugatan penggugat dan II kabur demi hukum.Penggugat merujuk pasal (55) ayat (2) UndangundangNo.32 Tahun 2004 ~~ adalah tidak tepat secarasubsitansinya terhadap Penggantian Antar Waktu(PAW).
    l (DPWPKB)Sultra menyampaikan surat dengan No.022/DPW03/A.1/1X/2006kepada penggugat dan II perihal penyampaian klasifikasisubsitansi persoalan Pemberhentian Antar Waktu) (PAW) DPRDSultra tetapi kedua penggugat tidak menanggapi isi surattersebut, maka tergugat II DPW Sultra mengusulkanPergantian Antar Waku (PAW) kepada Pimpinan DPRD Sultra53 agar kiranya Saudara 1.9 dr.H.Muh. AMIN NOMPO, SKM Dapil Kab. Buton.2.
    Drs.H.ADRIAH SALEH Dapil Kota Kendari.Kedua nama tersebut diatas' kiranya diadakan PergantianAntar Waktu) (PAW) DPRD Sultra dengan pergantian sebagaiberikuta) dr.H.Muh.
    Usulan PAW DPRD Sultra atas nama Drs. H. ADRIAH SALEH No.022/DPC02/A.1/VI1/2006 tanggal 27 Juli2006 tujuan ke DPP.. Usulan DPCPKB Kota Kendari tentangpemberhentian anggota PKB dan PAW DPRD SultraNo.017DPC02/A.1/VII/2006 ke DPPPusat.. Undangan DPCPKB Konsel tentang musyawarahcabang (Muscab 1) di Konsel sebagai Muscabtandingan terhadap PKB yang diakui olehPemerintah..
    Usulan DPCPKB Kabupaten Buton tentang PAW DPRDSultra (Sultra IV) atas nama dr. H.MUH. AMINNOMPO, SKM, No.038/DPC02/A.1/VII/2006 tangal 20Juli 2006 tujuan ke DPPPKB.. Jawaban atas surat DPPPKB terhadap DPWPKBSultra tentang PAW atas nama dr. H. Muh. AMINNOMPO, SKM, dan saudara Drs.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 26-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 317/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • Bahwa Penetapan Ahli Waris (PAW) ini dibutuhkan untuk kepentinganpengurusan Harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM berupa sebidangtanah yang terletak di Kampung Pannara, Kelurahan Antang, KecamatanManggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kohir No.115Halaman 4 dari 7 hal. putusan Nomor 317/Pdt.P/2019/PA.MksC dengan Luas 0,50 Ha dan 0,27 Ha yang terdaftar atas nama AlmarhumALMARHUM.6.
    Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris(PAW) ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dariALMARHUM sesuai Hukum Waris Islam.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonmemohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini, berkenanmemutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :PRIMAIR1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
    Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.SUBSIDAIRApabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Makassar atau Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar berpendapat lain, maka kamimohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasaPemohon telah datang menghadapi, dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait Penetapan Ahli Waris (PAW) berdasarkan hukum Islam;Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/PDT.SUS/2011
IRWAN ARBAIN, ST.; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PATRIOT
31 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IrwanArbain, ST sebagai anggota DPRD Kota Bontang, yang sifatnya dapatsaja ditindaklanjuti tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh KetuaDPRD Kota Bontang, maka untuk menghormati proses hukum adalahsangat beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukanpermohonan Provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan ProsesHal. 5 dari 22 hal. Put.
    Nomor 509 K/Pdt.Sus/2011Penggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang agar kiranya berkenan memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBontang untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW)anggota DPRD Kota Bontang terhadap diri Penggugat sampai adanya putusanpengadilan yang
    Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak bersesuaian.Bahwa gugatan Penggugat pada petitum dalam provisiMemerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bontang untuk menunda proses pelaksanaan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bontang terhadap diriPenggugat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara ini, sedangkan dalam posita sama sekalitidak menunjukkan dasar hukum tuntutannya dan sama sekali tidakmenjelaskan dari mana dan atas dasar
    Nomor 509 K/Pdt.Sus/2011(PAW) anggota DPRD Kota Bontang terhadap diri Penggugat sampaiadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat pada No. 2.a dan 2.b tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    Nomor 509 K/Pdt.Sus/201 1Bahwa dengan di prosesnya pergantian antar waktu anggota DPRDKota Bontang tersebut sebagaimana pada Bukti T.10,T.11 dan 1.12 tersebut,maka sebelum dikeluarkan Keputusan Pergantian Antar Waktu oleh DPRD KotaBontang dimana Pemohon kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBontang yang telah diregister dalam Perkara Perdata Nomor21/Pdt.G/2011/PN.Btg, agar DPRD Kota Bontang menunda PAW PemohonKasasi sebagai anggota DPRD Kota Bontang sampai menunggu perkara a quoberkekuatan
Pengadilan PA TEMANGGUNG Perdata Perceraian
Register : 13-02-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 0190/Pdt.G/2012/PA.Tmg
Tanggal 10 April 2012 — 1. Penggugat 2. Tergugat
15 — 1
  • PA.TmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas IB Temanggung yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : SUR Binti NGA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,tempat tinggal di Dusun Dayohan RT.003 RW.002, DesaWonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; PAW
    Menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat (SUR Binti NGA) danTergugat (PAW A Bin SAR) dengan perceraian;3.
    Surat Foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 242/24/VI/2007 tertanggal17 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BuluKabupaten Temanggung atas nama PAW AN dan SUR telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, tanda P.; Il. Saksisaksi1.
    Menjatuhkan talak satu Bain suhgro dari Tergugat (PAW A Bin SAR) terhadapPenggugat (SUR Binti NGA); 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung untukmengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat, dan di tempat perkawinan Penggugat danTergugatdilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4.
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 11-11-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 25-11-2024
Putusan PA DENPASAR Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps
Tanggal 25 Nopember 2024 — Pemohon melawan Termohon
6 — 3
  • Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi harta peninggalan Pewaris sesuai hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);