Ditemukan 17962 data
22 — 0
tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaraantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah serta wakaf
MHD. IKHSAN
69 — 43
orangorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan diatas dijabarkan pulatentang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
16 — 1
sindALY sll y Yisll Find y Spall g Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
25 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls els le Aiolituyl Salad) S905 agbily Guay ALLins) rindALY sll Ygl) Giallg Cagally Ad juene g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 413/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
24 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
31 — 13
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
23 — 8
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) Abally cisil) ple Aol slg) S505 og lbly Gay ALLins) sindAN ally Vsll Giadly Ci pally Ad pucan y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0281/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
ZAINUDDIN) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. ( Fighus Sunnah, jilid
24 — 6
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gibal) Abell chs) ple al Salg cal Sg ag lals pag ALLias) windAN lly sll Gilly Crgally 48 pany Cid glyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0337/Pdt.P/2019/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
20 — 10
sebagai bukti yang berdirisendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bukti lain;Bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar pada berita yang tersebarluas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut di dalam kitab Fiqih Sunnah jilidIll halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari berita yangtersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak,perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf
16 — 7
Serang yang telah memeriksa dan mengadiliperkara perdata tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan majelismenjatuhkan putusan pekara gugat cerai yang diajukan oleh;Roisah binti Arsani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanIbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Jalud RT.015 RW. 005 Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang,selanjutnya disebut Penggugat ;MelawanAwaludin bin Rasidi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Wakaf
123 — 174
Sedangkan perkawinan yang akandilangsungkan menurut dan sesuai dengan tatacara selain agama Islamdicatatkan Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil, maka perkarapencegahan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan umum(Negeri);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
21 — 11
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
39 — 20
denganalasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
15 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telahsesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagaiahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus tunjangan hari tua /THT,uang duka wakaf dan hakhak lainnya pada Kantor PT, Taspen Persero sertauntuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa
18 — 13
yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 49 huruf (a)angka (22) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangmerupakan perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, tentangPeradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (Cc).wasiat; (d). hibah; (e). wakaf
1.Marjasan bin Abu Thalib
2.Dewi Oktavia binti Junun
26 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
15 — 4
Fighus Sunnah, jilid HI, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya;Hal 7 dari 10 Penetapan
12 — 6
Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2021/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Tergugat
40 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf