kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.

Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari

2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)

Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.

Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.

Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan

Sebelummenjadi anggota dewan berasal dari partai ;Bahwa saksi selaku ketua DPRD pernah mengirim surat pada Pj.

Asir (FPDIP).Bahwa tugas pokok sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa adalahmengkoordinir anggota fraksi dalam rangka kelancaran tugas anggota fraksi di dewan.Penyalur aspirasi masyarakat dari partai politik kebangkitan bangsa serta sebagaikepanjangan tangan partai politik. Saksi jelaskan pula bahwa fraksi bukan alatkelengkapan dewan. Sedangkan yang dinamakan alat kelengkapan dewan adalah :e Komisi, Ketua Drs. Abdul Ghofure Panggar, Ketua H. Madini Farouge Panmus, Ketua H.

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN TjbDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Bahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

dengan saksi Nur Famizal bin Ramdan saat akanberangkat ke Medan;Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Nur Famizal bin Ramdan datang keTanjung Balai;Bahwa saksi Agusyanto Alias Agus tidak ada cerita kepada Terdakwa kalausaksi Nur Famizal bin Ramdan akan datang ke Tanjung Balai;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agusyanto Alias Agus sejak Terdakwatugas di Polres Tanjung Balai, karena saat itu saksi Agusyanto Alias AgusPHL;Bahwa setahu Terdakwa saat ini saksi Agusyanto Alias Agus menjabatsebagai Ketua Partai

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah (BB.168)169 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;168 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;162 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

EDI ARIADI, M.Si ModelBKWKKPU yang ditandatangani DPD Partai Politik yang mengajukan pasangancalon. ; 1 (satu) lembar asli Jadwal Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010 yang ditandatangani Ketua KPU Kota CilegonSYAEFUL BAHRI. ; = 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota CilegonNomor :46/Kpts/KPUClg015.436430/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang ditandatanganiSYAEFUL BAHRI Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan WakilWalikota Cilegon

Periode 20102015 pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kota Cilegon tahun 2010. ; = = = = = === = 24 (dua puluh empat) lembar Fotocopy dan asli Surat Pernyataan Partai Politiktidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Walikota dan Wakil WalikotaCilegon tertanggal 8 Februari 2010 Model B 1.AKWKKPU yang ditandatanganioleh masingmasing Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Kota Cilegon.; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir form lexus sales order No. 090262 tanggal 27 Oktober 2009. ; =2 nme

SPM : 931/04/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip PENARIKAN TUNAI Bank Jabar Banten tertanggal 20Februari 2009 dari Nomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFAAT,Ssos, Msi, H sebesar Rp. 215.000.000

SPM : 931/20/I/LS/BantDPPKD/2009 tertanggal 12 Mareti 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus duabelas juta rupiah), berikut 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Nomor : (tanpaNomor) perihal Pengembalian Atas Temuan BPK Tahun 2006 Partai Golkar KotaCilegon yang keempat sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ; 1 (satu) lembar asli Slip SETORAN Bank Jabar Banten tertanggal 31 Mareti 2009 keNomor rekening 0283200248418 atas nama Tb AAT SYAFA'AT sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai

mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai

Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.

Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600

Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai

Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.

P.51/Menhut11/2006 yang diubah pada pasal yang sama ayat (3)dijelaskan bahwa pengangkutan lanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyatmenggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkannomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai kayu olahan tersebutberasal dari hutan negara atau hutan hak. Sebab jika kayukayu tersebut berasaldari hutan negara, maka tata cara pengukuran dan pengujiannya dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penerbitan SKAU sebagaimana ditanyakan padapertanyaan no.19 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006yang diubah pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkutanlanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkanoleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN TjbBahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat akan berangkat ke Medanbersama dengan saksi Agus Yanto Alias Agus; Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi Agus Yanto Alias Agus tidak ada cerita kepada saksi kalauTerdakwa akan datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Yanto Alias Agus sejak saksi tugasdi Polres Tanjung Balai, Karena saat itu saksi Agus Yanto Alias Agus PHL; Bahwa setahu saksi saat ini saksi Agus Yanto Alias Agus menjabat sebagaiKetua Partai

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.

Dengan demikian, kalimat tersebutmengandung arti bahwa kalau orangorang pandai (ahli) dalam pengetahuanagama Islam (sekaligus melekat) sebagai penjahat kelas kakap berbicaratentang politik atau masuk ke dalam partai politik, ayat Alquran bukanlah lagipedoman (pegangan/aturan) sebagai kebenaran mutlak.

Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai