., Tanggal 03 Mei 2018 sehingga amarnya sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak bulan Mei 2017;3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah kepada penggugat sebesar 1/3 x 4 x Rp5.390.000 = Rp7.186.666,00 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;3.

,Tanggal 03 Mei 2018 sehingga amarnya sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak bulan Mei 2017;3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah kepada penggugatsebesar 1/3 x 4 x Rp5.390.000 = Rp7.186.666,00 (tujuh jutaseratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enamrupiah);4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;3.

Akhirudin yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/80/IV/1997 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-28022023-0019 dan/atau nama Eeng Akhirudin yang tertulis dalam Kartu Keluarga No.3573032702230001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573031403640003 dan/atau nama Akhirudin yang tertulis dalam Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK.55/UMUM/SDM/26/PHK/REGIONAL-7/0320 tanggal 04 Maret 2020 adalah satu orang yang sama;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena PHK; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sejumlah Rp35.414.043,00 (tiga puluh lima juta empat ratus empat belas ribu empat puluh tiga rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya kepada Negara;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 maret 2016 karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Uang Pisah dan Upah Penggugat bulan November 2014 s/d Februari 2016 serta THR Tahun 2015

dengan Tergugat sebagaimana Pasal 156 Ayat (4d);Bahwa para Penggugat selalu dalam menjalankan pekerjaan menjaganama baik Tergugat dengan merawat barangbarang inventaris para Tergugatdan tidak melanggar ketentuan yang dibuat para Tergugat;Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan upaya penyelesaianmelalui perundingan bipartit dengan Tergugat tetapi tidak terjadi kKesepakatan,karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan secara baikbaikdan/atau damai atas permasalahan perselisinan PHK

Bahwa berdasarkan simpulan bukti dari para Termohon Kasasi/Penggugat maupun Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terdapat 1 (satu)bukti pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat adamelakukan PHK sepihak terhadap para Termohon Kasasi/paraPenggugat;Bahwa nyata dalam perjanjian kerja bahwa Termohon Kasasi/Penggugatll a.n. Friston D. Ochotan mendapat perhitungan jamjaman termasuklembur diberi perhitungan tersendiri (waktu kerja disesuaikan dengan jamkerja);.

Adakah PHK terjadi dalam perkara antara para Termohon Kasasi/paraPenggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat ?;Bahwa dalam perkara a quo antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan paraHal. 13 dari 18 hal. Put.

No. 454 K/Pdt.Sus/201 1Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak terjadi PHK,melainkan berakhirnya perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT);Bahwa dengan demikian, maka segala konsekuensi hukum dariberakhirnya PKWT adalah mengacu pada isi perjanjian tersebutsebagaimana yang memang disebutkan dalam ketentuan undangundang, bahwa segala akibat dari berakhirnya perjanjian kerja waktutertentu mengacu pada perjanjian tersebut.

lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;4. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;5. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

nasabah yang dikeluarkan olehBank Sinar Mas Kota Sukabumid. 11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merahe. 1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumif. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumig. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota SukabumiHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN SKBh. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Bank SinarMas Kota Sukabumi15 (lima belas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkan oleh BankSinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PT BankSinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yang dikeluarkanPT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar Mas SyariahKota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Sukabumi;3. 15 (lima belaas) lembar data pribadi nasabah yang dikeluarkanoleh Bank Sinar Mas Kota Sukabumi;11 (sebelas) lembar bukti setoran nasabah warna merah;1 (satu) lembar Asli Surat surat pengangkatan yang dikeluarka PTBank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;6. 4 (empat) lembar perjanjian kontrak kerja wkatu tertentu yangdikeluarkan PT Bank Sinar Mas Syariah Kota Sukabumi;7. 1 (satu) lembar slip gaji yang dikeluarkan PT Bank Sinar MasSyariah Kota Sukabumi;8. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PHK

Nomor 746 K/Pdt.SusPHI/20143232343536Bahwa oleh karena itu atas dasar UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang kebebasan berserikat diminta kepada Tergugat d.R/Penggugat d.K untukmenghentikan semua bentuk union busting terselubung dan memberikankesempatan kepada pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau menjadi pengurusserikat pekerja/buruh;Bahwa Tergugat d.R/Penggugat d.K telah melakukan Pemutusan HubunganKerja tanpa melalui proses PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1),ayat (2) dan ayat

Sutinah, S.H., pada tanggal23 Desember 2013;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaiman dimaksud dalam Pasal151 ayat (3) batal demi hukum;Maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K terhadap ParaPenggugat d.R/Tergugat d.K tersebut adalah batal demi hukum;a738Bahwa dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat d.R/Penggugat d.Kterhadap Para Penggugat d.R/Tergugat d.K dinyatakan

Kasakata Kimia tidakmenjalankan Nota Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor yaituNota Pemeriksaan Nomor 566.4510/wasnaker tanggal 22 Agustus 2013 danNota Peringatan Nomor 566.5707/wasnaker tanggal 18 Oktober 2013 dandiperparah lagi dengan melakukan PHK tanpa izin dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) oleh karena itu sangatlah wajar danpatut bagi penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukumTergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayarkan uang denda (dwangsom

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudahjarang berkomunikasi lagi namun Pemohon masih ada memberikannafkah kepada Termohon dan anak tatapi sejak Pemohon di PHK padabulan Agustus Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah kepadaPemohon dan anak;7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikanperselisinan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihakkeluarga Termohon, namun tidak berhasil;8.

sering merasakekurangan atas nafkah yangdiberikan Pemohon;Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon danTermohon bertengkar karena rumah saksi berdekatan denganrumah Pemohon;Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon seringchattingan dengan orang lain sehingga tidak peduli denganPemohon;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejakbulan Oktober 2019;Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon,karena diusir Termohon disebabkan Pemohon telah di PHK

daritempat kerjanya yaitu di Pabrik arang di Daerah Wajok ;Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon jarangberkomunikasi ;Bahwa sewaktu Pemohon belum di PHK Pemohon masihmemberi nafkah kepda Termohon setelah di PHK Pemohon sudahtidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah,pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karenaTermohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon danmenyuruh Pemohon mengajukan perceraian;Bahwa saksi sudah

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat! dan PenggugatII secara melawan hukum ;3.

Menghukum Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugatberikut :secara tunai, seketika, sekaligus sebagai Uang pesangonRp.3.200.000, X 7 bulanRp.22.400.000,00 Uang penghargaan masakerjaRp.3.200.000, X 2 bulanRp.6.400.000,00 Tunjangan perumahan &pengobatan 15 %Rp.28.800.000, X 15 %Rp.4.320.000,00 Kekurangan upah bulanJuli s/d Desember 2015Rp.3.200.000, dikurangjiRp.1.925.000.

Menyatakan Tergugat membayar untuk kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada PenggugatIl secara tunai, seketika, sekaligus sebagai berikut :1 Uang pesangon Rp.3.200.000, x 7 bulan Rp.22.400.000,002 Uang penghargaan masa Rp.3.200.000, x 3 bulan Rp.9.600.000,00kerja 3 Tunjangan perumahan & Rp.32.000.000, x 15 % Rp.4.800.000,00pengobatan 15 %4 Kekurangan upah bulan Rp.3.200.000, dikurangi Rp.7.650.000,00Juli s/d Desember 2015 Rp.1.925.000, =Rp.1.275.000, x 6 bulan5 THR Idul Fitri 1 Syawal Rp.3.100.000

) kepada Penggugatll, MajelisHakim berpendapat Tergugat berkewajiban membayarkan uang kompensasiterhadap Penggugatll dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atasmaka petitum pada angka (4) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (3) mohon untuk membayaruang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugatl, MajelisHakim berpendapat

dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah BatalDemi Hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas,maka petitum pada angka (3) dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan yangdibuat oleh Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa di dalam Petitum pada angka (2) mohon perbuatanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan Penggugatlldinyatakan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat PHK yang dilakukan olehTergugat adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangantentang

Hal ini juga sama dengan pendapat dari DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang yang dinyatakan dalamSurat Anjuran Nomor: 567/2793/2014 tertanggal 20 Mei 2014;Bahwa oleh karena demi hukum pekerjaan Penggugat menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu, maka dengan diberhentikannya Penggugatsebagai pekerja dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, danPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang pengganti

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, yang menyatakan:Pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud dalamhuruf c dianggap menolak anjuran tertulis;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah bagi Tergugatuntuk memberikan hakhak normatif yang seharusnya diterima olehPenggugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan demi hukum perjanjian kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sebagaimanaketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir/putus karena PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, serta upah prosesdengan rincian sebagai

Nomor 669 K/Pdt.SusPHI/20158.9.Bahwa lebih lanjut, pada butir 3 petitum gugatan bagian Dalam PokokPerkara, Penggugat telah secara tegas meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berakhir/putus karena PHK sepihak yangdilakukan oleh Tergugat.

Bahwa karenanya hubungan kerja tepat dan sah berdasarkan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ternyata tidak diperbarui lagi, makaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai ketentuan Pasal 61 hurufb UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makagugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.

diterima tanggal17 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.2.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Nomor /77/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdgtanggal 14 Oktober 2020,Mengadili SendiriDalam Pokok Perkara:1.Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahuluTergugat) dengan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pengugat)sejak di nyatakan PHK

;Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayarkepada Para Tergugat (dahulu Para Penggugat) berupa kompensasiuang pengunduran diri (pesangon) yang besarnya sesuai dengan UUNomor 13 tahun 2003 Pasal 168 ayat (3), dimana buruh berhakmenerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannyadiatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamadengan perincian sebagai berikut:Perincian Penghargaan kerja ( PHK

(Vide Pasal164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Tergugat mencoba menghindari PHK dengan cara melakukan mutasikepada Para Penggugat ke perusahaan yang ada dalam 1 (satu) groupsebagaimana ketentuan yang di atur dalam peraturan perusahaan tetapiPara Penggugat menolak mutasi tersebut;Halaman 9 dari 13 hal. Put.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat disebabkan oleh : Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layakkepada Penggugat dari imbas kena pemutusan hubungan kerja(PHK), atas kondisi Tergugat yang menganggur tersebut,Penggugat memberikan motivasi dan nasehat agar Tergugatmencari pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab sebagaiseorang suami untuk menafkahi keluarga, namun Tergugatbermalas malasan dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan,atas sikap tersebut akhirnya pertengkaran

rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar;Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat semenjakdi PHK tidak mau berusaha mencari pekerjaaan, Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumahorangtua Penggugat;Bahwa saya maupun keluarga pernah berusahamenasehati ataumendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi

No 1010/Pdt.G/2019/PA.Amb2018 dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak tetapirumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejakbulan Maret tahun 2019 sering bertengkar; Bahwa penyebabnya karena sejak Tergugat di PHK Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugatmenganggur tidak mau mencari pekerjaan; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Mei tahun2019 Pergugat pulang kerumah orangtuanya; Bahwa

SusPHI/2020Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan keputusan pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang telahdilakukan oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2019 tanpapersetujuan Lembaga Penyelesaian Perseilsinan Hubungan Industrialtidak sah/batal demi hukum dan tidak

dapat dijadikan pedoman untukmelakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat;Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejakputusan ini dibacakan;Menghukum Tergugat membayar upah kepada Penggugat sejak bulanOktober 2019 sampai Februari 2020 dengan tolal Rp5.250.000,00 x 5= Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh riburupiah);Menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) x Pasal 156ayat (2), uang pengantian masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat(

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 154juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundanganKetenagakerjaan yang berlaku;.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanTergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan denganPasal 154 juncto Pasal 162 ayat (3) Undangundang R. Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa UangPesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang PenghargaanHalaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt.

menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN Niaga.Sby tanggal 9 September 2019, kondisi kKeuanganHalaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 1115 K/Pdt.SusPHI/2020perusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp48.928.606,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratusdua puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);4.

Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan tetap di perusahaanTergugat yang bekerja sejak tanggal 1 Juni 2010 dan 16 Desember2013;Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bulan Januari 2014,tidak berlaku sehingga batal demi hukum;Menyatakan surat Tergugat tanggal 30 September 2019 berkekuatanhukum dan mengikat sehingga berlaku sebagai dasar PHk

;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatberakhir karena Tergugat melakukan PHK sepihak pada tanggal 30September 2019;Menyatakan surat Tergugat tanggal 14 Januari 2020 dan 21 Januari2020 batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi kepada ParaPenggugat, masingmasing: untuk Costansa.

Di satu sisi dalam petitumnya angka 2, 3, dan 4, Penggugatsecara jelas dan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah dan bataldemi hukum serta menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembaliPenggugat pada perusahaan Tergugat, akan tetapi di sisi lain dalam petitumgugatannya angka 5 dan 6, Penggugat memohon kepada Majelis Hakimmenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanserta menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses PHK yangberarti Penggugat mengajukan permohonan putus hubungan kerjanyadengan Tergugat;Bahwa susunan petitum yang demikian merupakan petitum yangkontradiktif antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya apakahPenggugat mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali padaperusahaan atau mengajukan permohonan mengenai uang kompensasiPHK

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2008 pemohon di PHK oleh PT Asri Ajeng Jaya, denganmendapat pesangon sebesar Rp.47.000.000, (empat ouluh tujuh juta rupiah),kemudian uang tersebut untuk modal dagang sepeda motor, karena berdagang sepedamotor kepulangan Pemohon, selalu tidak tepat waktu, dan menjadikan perselisihandan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setiap hal tersebut terjadiTermohon selalu melontarkan katakata kotor terhadap Pemohon; .

Bahwa dalil permohonan yang pokok, dalam rumah tangganya sejak tanggal 1 Juli2008, Pemohon di PHK dari PT.Asri Ajeng Jaya, mendapat uang pesangon sebesarRp.47.000.000,(empat puluh tujuh juta) untuk berdagang motor, sehinggapulangnya selalu malam hari, mejadikan perselisihan dan pertengkaran yang salingmengeluarkan kata kotor, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak adaketenangan, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2009 sampaisekarang, Pemohon sekarang tinggal dirumah adiknya

Hakim Pengadilan Agama Demak sebagaimediator; 22222 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak baik melalui mediasi maupun melalui tahapan persidangan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa yang menjadi posita dalam permohonan Pemohon adalahkondisi disharmoni rumah tangganya, diwarnai perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohon dengan Termohon, sejak Pemohon di PHK oleh PT Asri AjengJaya, tanggal Juli 2008, dengan mendapat

;Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP , karenaterdakwa habis di PHK dan saat ini terdakwa belum mendapatkanpekerjaan lagi ;Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkandimuka persidangan tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Halaman 6 dari 12 PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2021/PN.SDAMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:1 (Satu) buah HP merk Samsung Type A 8 + (plus) warna hitambeserta pelindungnya

mengatahuinya, kemudian terdakwa diamankan olehHalaman 7 dari 12 PUTUSAN Nomor 191/Pid.B/2021/PN.SDAwarga lalu terdakwa berseta BB nya diserahkan pada pihak yangberwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ; Bahwa terdakwa dalam mengambil HP tersebut sebelumnya tidakminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik HP tersebut diatas ; Bahwa akibat dari perbuatan tsk korban mengalami kerugian taksirsebesar Rp.7.000.000. ; Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP , karenaterdakwa habis di PHK

hukumMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) buahHandPhone meerk Samsung A8 warna hitam besrta pelindungnya milikDEWI KUSMIATI tersebut sebelumnya tidak minta ijin terlebin dulu kepadapemiliknya yakni DEWI KUSMIATI dan terdakwa dalam mengambil barangbarang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukumdan setelah itu untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut untukkeperluan Terdakwa karena habis di PHK

KerjaKota Batam telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan Mediasi PenyelesaianDamai atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tetap tidak mendapatkan kesepakatan;Bahwa oleh karena penyelesaian damai tidak tercapai mediator berpendapat sebagai berikut :1.Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung antara 8(delapan) tahun 1 (satu) bulan sampai dengan 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan,berdasarkan untuk waktu tidak tertentu ; Bahwa pekerja diputuskan hubungan kerja (PHK

Menyatakan PHK dapat diterima dan memerintahkan Tergugat membayar hakPenggugat adalah sebagai berikut ; JUANITA SIHOMBINGe Uang pesangon = 9 x Rp. 3.300.000, x 2 =Rp. 59.400.000,e Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp.3.300.000, = Rp. 13.200.000,e Uang penggantian perumahan dan pengobatan= 15% xRp.. 72.600.000, =Rp. 1 Jumlah = Rp. 83.490.000,DICKY SIGARLAKIe Uang pesangon = 9 x Rp. 2.700.000, x 2 =Rp. 48.600.000,e Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp.2.700.000, = Rp. 10.800.000,e Uang penggantian

Industrialpada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menganggap bahwa Tergugat tidak mau10mempertahankan haknya atas gugutaan Para Penggugat tersebut dan berdasarkan Pasal 149Rbg jo Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan Putusan tidak hadir (Verstek) ; Menimbang, bahwa dari dasar pokok gugatan Para Penggugat adalah menyangkuttuntutan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK