Ditemukan 17962 data
67 — 33
DALAM EKSEPSIEKSEPSI MENGENAI PENGADILAN AGAMA SUWAWA TIDAKBERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILIPERKARA AQUO (KEWENANGAN ABSOLUT) DAN OBJEK SENGKETATELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI GORONTALO.Pengadilan Agama tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak milik, jikasengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketalain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketawasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah.Bahwa
Hibah, e Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shodokah danEkonomi Syariah.
Eksepsi tentang Kewenangan AbsolutMenimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkansengketa para pihak adalah bukan merupakan sengketa waris namun murniadalah sengketa hak milik, dan Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik jika sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri,tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris,sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atausengketa ekonomi syariah, termasuk antara
Pembanding/Penggugat I : SYOFINAR RAJO LELO Diwakili Oleh : SYOFINAR RAJO LELO
Pembanding/Penggugat II : NOFEMBRI RAJO NAN PUTIAH Diwakili Oleh : SYOFINAR RAJO LELO
Terbanding/Tergugat V : DERIT
Terbanding/Tergugat III : RUDI
Terbanding/Tergugat I : JAMARDI PGL JAMAN
Terbanding/Tergugat IV : REVI
Terbanding/Tergugat II : RIKA
139 — 54
Yang Tergugat ketahui objek tersebutmerupakan wakaf bersama oleh Mamak Tergugat Yaitu (alm) Mamak Basir RajoLelo, (alm) Mamak Darwis Rajo Bonsu, (alm) Mamak Udin Rajo Bujang dan (alm)Mamak Rulin Malin Marajo untuk masyarakat Jorong Taluak Dalam yang terdiri dariTiga Suku yaitu: Suku Melayu, Suku Bendang dan Suku Caniago. Kemudian Tanahdan Bangunan tersebut juga sebagai batas tanah atau sepadan.
Karena Tanah Tersebut merupakan Hibah atau wakaf dari Mamak Kami untukmasyarakat Jorong Taluak Dalam untuk membangun Kantor Jorong, PosHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pdt/2017/PT.PdgPemuda, Gedung PKK dan Tempat Penampungan air.
Terbanding/Tergugat : PARDIYAH binti SIPAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta
93 — 42
Bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas, wewenang, memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shodagoh, Ekonomi Syariah sebagaimanatercantum didalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006..
Menurut pasal 49 UU No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (UU 3/2006), yang menjadi kewenangan daripengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah, ekonomi syari'ah.10.
70 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Kaum menurut adat Minangkabau ialah kelompok orangorangyang seketurunan matrilineal dan yang dapat dibuktikan dengan sebuahRanji; (http://www.scriobd.com/doc/98771532/07KepemilikanTanahDiMinangkabau) by Herman;Hak (milik) ulayat masyarakat adat dan hak milik adat menurut Undang AdatMinangkabau terdiri dari ulayat nagari, ulayat rajo, ulayat kaum, ulayat suku,milik pribadi, milik faraidh dan milik wakaf dengan rumusan seperti dibawahini:a.
Milik wakaf ialah tanah yang diwakafkan untuk kepentingan agama Islam;Ulayat kaum dapat berupa:a. Pusako tinggi ialah tanah yang dimiliki kaum lama sekali secara turuntemurun menurut garis keturunan matrilineal Ulayat kaum berasal dariulayat Nagari Ulayat Nagari yang ditaruko (diolah dan diperbaikikondisinya atau telah dimodali oleh kaum seperti dijadikan sawah)statusnya berubah menjadi ulayat kaum.. Ulayat kaum ini diwarisi turuntemurun disebut pusako tinggi;b.
11 — 1
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luasPenetapan Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 8 dari 11 hal(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
12 — 6
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksisaksi tersebutyang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab FiqhusSunnah yang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
15 — 13
alasansebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antara orangorangberagama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
13 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
9 — 0
Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah.Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara antara orangorangyang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentangPeradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yangtermasuk
9 — 6
dan saksi Il yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebarluas (syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan dalam terjemahanfighus sunnah jilid II yang berbunyi :95200 Vaugls LY pwiaboa 12 Vauldnna 9.9 Viewur gVgV06 9g Ving9 VqVsa 9V 95.08 9g Van54J gViSI7 gigArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
17 — 16
Fighus Sunnah, jilid ll, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi:jal y ai gll 9 AY sll y esl y Sin y Crgally S2'V gly cuuill gf April) aie AcoldYly Salgtll enatsdail sig cISilsArtinya : Imamsyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
16 — 1
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadiPenetapan Nomor 430/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 8 dari 11 halhakim, wakaf
22 — 6
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
23 — 3
tentangPeradilan Agama, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan dalam lingkunganPengadilan Agama :Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan : Pengadilan agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ; b. waris ; c.wasiat ; d. hibah ; e. wakaf
11 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
12 — 8
keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :oY sll y Gall y Cr gall y So'V gll g Cuaill (08 AuedLtll aie Aelia Salgutll eastdal sis CUS y Sjalls Gidlls AY llsArtinya : mam syafir'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dariberita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
36 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
17 — 4
menilaikesaksian saksi kedua tersebut digolongkan kepada testomonium de auditu;Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) atau testomonium deauditu sebagaimana disebut di dalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
MUHAMMAD
Tergugat:
1.PATON
2.PAK BOEKANDAR
3.PAK FAUZI
4.PAK SUR
5.PAK IWAN
56 — 8
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49 : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
12 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf