Ditemukan 11447 data
210 — 171
secara tegas Penggugat akui kebenarannya dalam Replik ini;Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai PenggugatRekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat pada angka 9 yangmenyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya cukup untukmemenuhi kebutuhan seharihari, nyatanya sejak menikah tahun 1995Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji dari pensiunan sebulan sebesarRp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari Partai
20 — 14
No. 67/Pdt.G/2019/PA.SkgMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, haridan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat,sehingga telah memenuhi syarat
99 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik, atau;d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;25. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250mengatur bahwa) 22222222222 222 ene 22PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;;a.
ANGGA ALFRITS RANTUNG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA TATENGESAN, KECAMATAN POSUMAEN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
169 — 68
Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
105 — 38
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :Pasal 87 ayat (4) : PS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
160 — 68
olehNotaris PP AT dan Camat PP AT Bekasi Timur; maka untuk jelasnya perkaraPenggugat harus pula diingat Ginik C No.531, Persil 15, seluas 3.420 M2 (atau GirikC No.418) masih atas nama Komeng, belum pernah dibalik nama baik keatas namaH.Abdul Aziz maupun keatas nama Ny.Siti Fauziar TaherfPenggugat, tetapi karenaH.Abdul Aziz pembeli dan Komeng penjual, juga Lurah Duren Jaya Saksi dan CamatBekasi Timur selaku pembuat akta jual beli tidak ikut digugat dalam perkara ml,formil gugatan Penggugat kurang partai
36 — 3
Berdasarkan hal itu, maka bukti P.1, P.2, P.7, danP.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 yang diajukan PenggugatKonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sahdari suatu akta di bawah tangan yang dibuat secara partai, knusus dibuat sebagaialat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengandemikian bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan
PT. Catur Jaya
Tergugat:
Carlson Hotels Asia Pasific PTY Limited
312 — 110
pengadilandengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindaksebagai penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian,disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata:Hal 23 Putusan No.433/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Pst. 12.13. permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandungsengketa, sengketa terjadi di antara para pthak, paling kurang di antara duapihak, berarti gugatan perdata bersifat partai
92 — 53
bertanda tangan dalam surat pernyataantertanggal 21 Agustus 1981 tersebut saat itu orang tua Tergugat Itidak mau bertanda tangan, sehingga LA BARA terpaksamenitipkan surat pernyataan tersebut di rumah orang tuaTergugat I dengan menyampaikan pesan yang bernada ancamanpada waktu itu bahwa ZIMA dan LA WELA harus tanda tanganisurat ini dan kalau kalian tidak tanda tangan, maka saya akanlaporkan kalian kepada pihak berwajib dan kalian akandianggap/dicap sebagai pengikut organisasi terlarang yaitu PKI(Partai
1.Tn. ANGGI MARTIYO
2.Ny. DWI SEKARSIWI AT
Tergugat:
2.Ny. SOEKIRAH
3.Tn. SUWITO
4.Ny. SRI SETYAWATI
144 — 21
TindakanA bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata;Bahwa salah menarik Pihak yaitu TERGUGAT II dan TERGUGATlll ke dalam Gugatan yang jelas tidak ada hubungan hukumdengan Objek Sengketa yaitu jual beli sebidang tanah danbangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216/ KelurahanBanjarejo, dengan Surat Ukur (SU) No. 507 tanggal 15 Januari1982 seluas 480 M2, atas nama SOEKIRAH yang terletak di Jl.Terate, RT. 019 RW. 006, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman,
296 — 193
Mshkepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutin Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang dinegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya dilantik oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengahyang berkedudukan
RIDWAN AMMY PUTRA, SH
Terdakwa:
RESTU MILANDARI Binti DG. MAMMILE
134 — 53
PUTRIANAJAYA UTAMA tidak ada hubungan kerja sama mengenai jual beli BBM ;Bahwa, selama saksi bekerja sebagai penanggung jawab di APMSPUTRIANA JAYA UTAMA, saksi tidak pernah melayani saudara Sarjunmelakukan pembelian BBM dengan partai banyak atau denganmenggunakan drum, yang saksi tahu saudara Sarjun sering melakukanpembelian BBM melalui Nossel untuk di gunakan pada kendaraannya ;Bahwa, saksi kurang tahu saudara Sarjun melakukan pembelian BBMmelalui Nossel untuk dimasukkan kedalam tangki kendaraannya
70 — 29
Saksi Samuel Pelletimu Alias Sammy, pada pokoknya menerangkan:Bahwa kenal dengan Terdakwa Syahrir Silawane selaku teman;Bahwa pada hari, Tanggal 24 Juli 2016 saksi hendak mencari mobil miliksaksi yang disewa oleh saudara Roby dari Partai PDIP Jakarta yang sedangberada di Masohi dan menginap di Hotel Irene, lalu melihat mobil Hyluxwarna Hitam yang biasanya dikemudikan oleh saksi Yunus Tampary,selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Yunus Tampary di Hotel Irene, yangNo Kamarnya saksi tidak ingat lagi
ABD HALIM
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
158 — 102
disebutkan pada poin menimbang huruf bdalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
246 — 154
Kelakuan ataua perkataan di muka khalayak ramai atau berupatulisan yang melanggar disiplin.Melakukan bunuh diri meghindari penyidikan adan atau tuntutanhukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yangdilakukannyaMenjadi anggota atau pengurus partai politik yang diketahuikemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partaipolitik dan setelah diperingatkan masih tetap mempertahankanstatusnya ituHalaman 15 Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.PLGi) Dijatuhui hukuman disiplin baru dua kali
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
164 — 59
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
39 — 4
mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa diarak 50 (ima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirnmya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
83 — 43
Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai
150 — 142
Penggarap wajib memilih Partai Golkar dalam Pemilu. ;Bahwa pada tahun 1990, Sdr. Yap Yok Jwan alias Soetrisnomelakukan pembongkaran gudang perusahaan yang terletak di lokasiperkebunan. ;Bahwa pada tahun 1995, kantor dan pabrik Penggugat di JI. RayaBandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dijual kepada Sdr.Haryanto Prawiro, penduduk JI.