berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat

Gorontalo Nomor:29/KEP/DPRD/1X/2017 Tentang Pernyataan Pendapat tertanggal22 September 2017 yang mendasari terbitnya objek sengketa;Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo8.3.Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangdiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendii.Q, Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/KEP/ DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan PanitiaAngket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalotertanggal 22 September 2017, dan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kab.

Gorontalo Nomor.29/KEP/DPRD/IX/2017 Tentang Pernyataan Pendapattertanggal 22 September 2017 yang mendasari terbitnya objekSengketa; 2222 nnn n nnn nnn nnn nenBahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar serta tidaktunduk dan tidak patuh terhadap mekanisme dan prosedur yangHalaman 31 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdodiatur oleh TATIB sebagai acuan beracara di DPRD KabupatenGorontalo itu Sendiri.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PewakilanRakyat Daerah Kabupaten

Bahwa oleh karena yang mendasari terbitnya Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28/ KEP/DPRD/ IX/ 2017 Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia AngketDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab Gorontalo Nomor 29/KEP/DPRD/IX/2017 TentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 hingga terbitnyaOBJEK SENGKETA tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Para Penggugat bermula dariperbuatan wanprestasi Penggugat ! yang tidak melaksanakankewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat, dan Penggugat telah Wanprestasi dengan demikian gugatanPara Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harusdinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;.

Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan Ferror InPersona;5.1.5.2.Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahPerjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjiankredit Nomor 0000041/PK/02226/090010413 tertanggal 16 April 2013 yangtelah dilegalisasi oleh Maudy Lunel Pongtuluran Notaris di KabupatenBandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yang terkaitdalam permasalahan ini adalah Nani Nasrudin sebagai debitur dansuaminya Robby Gunaedi

kebanyakan saksi lebihdekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP terdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

kebanyakan saksi lebih dekat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPterdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

yang di wajibkan,yaitu memperdagangkan padangan yang tidak memenuhi standart mutu yangditetapkan sesuai yang diperuntukannya dan karena karena terdakwa ditahan diRutan Semarang dan kebanyakan saksi lebih dekat di wilayah hukum PengadilanNegeri SemaBerawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI)tertanggal 5 September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungankonsumsi garam yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPMyang terjadi di Kabupaten Pati ;Bahwa mendasari

Smelting kurang lebihsebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah).Benar saksi memang memerintahkan saksi FARUL ROZI untukmenunggu terdakwa KHOIRUN NADHORI dan melakukanpemeriksaan locker baju serta locker sepatu tersanghkaKHOIRUN NADHORI tanggal 25 April 2019 karena saat ituposisi saksi sedang ada tugas kantor diluar kota, kemudiansaksi untuk melaporkan hasil pemeriksaan locker baju danlocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI pada tanggal 25April 2019 kepada saksi melalui telepon.Yang mendasari

Akhirnya1 bungkus plastik putih/bening berisi Raw slime yang ditemukan dilocker sepatu saudara KHOIRUN NADHORI SE tersebut oleh saksiHalaman 12 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN GskARIF ISMAIL di dibuang atau dikembalikan ke tempat penampunganRaw Slime di bagian Refinery.Yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan locker sepatuterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE karena mencurigai terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE mengambil kemudian menyimpan RawSlime didalam locker sepatunya;Benar kantung plastik putih/oening

yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI SEtersebut bentuknya sama dengan kantung plastik berisi Raw Slim yangditemukan di locker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE padatanggal 25 April 2019.Saat melakukan pemeriksaan dan membuka locker sepatu terdakwaKHOIRUN NADHORI, SE tersebut tanpa diketahui oleh pimpinanshift / TL (Team Leader), karena khawatir dan takut apabila ketahuanterdakwa KHOIRUN NADHORI, SE menyimpan Raw Slime makaimbasnya semua karyawan yang satu shift dikeluarkan.Yang mendasari

Jadi awalnyaketika locker sepatu dibuka, 1 bungkus plastik bening berisi barangyang diduga Raw slime tersebut tidak kelihatan karena tertutup kainMajun, sepasang sarung tangan karet warna Biru dan SepasangSepatu Kerja.Yang mendasari keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadaplocker sepatu terdakwa KHOIRUN NADHORI, SE pada pada hariKamis tanggal 25 April 2019 adalah informasi adanya dugaanpengambilan Raw Slime yang dilakukan oleh terdakwa KHOIRUNNADHORI, SE.Terhadap keterangan saksi terdakwa

badan layaknya suami isteri ditempat lain.Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suamiisteri dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah hamil.Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pernikahan denganTerdakwa baik nikah secara agama/nikah siri ataupun nikahsecara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).Bahwa status Saksi pada saat Saksi menjalin hubungandekat dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2013 statusSaksi sudah janda dengan anak 2 (Dua) karena Saksidengan suami Saksi sudah bercerai.Bahwa awalnya yang mendasari

di Skadik 405 Lanud AdiSoemarmo Solo Jawa Tengah sebanyak 2 (Dua) kali dansetiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istriTerdakwa dengan Saksi2 selalu merasakan kenikmatan danmencapai klimaks namun Terdakwa selalu mengeluarkanspermanya diluar kemaluan Saksi2 dan Saksi2 selamamelakukan hubungan layaknya sumai isteri denganTerdakwa, Saksi2 tidak pernah hamil serta hubungan badanlayaknya suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi2 dilakukan atas dasar suka sama suka.Bahwa benar yang mendasari

Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Hakim PengadilanAgama Wonosari tanggal 25 Oktober 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 99/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 25 Oktober2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan adalahbahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bermaksudmenikah dengan wanita bernama dan Pemohon telah setujudengan rencana anak Pemohon tersebut

material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari

Keadaankeadaan tersebutmerupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak turutdipertimbangkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu, sehinggaputusan Judex Facti tersebut haruslah diperbaiki dengan menjatuhkanpidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena mendasari ketentuanPasal 26 KUHPM Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak tetapberada dalam Dinas Keprajuritan TNI ;Demikian pula karena perobuatan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu incasu sudah berlangsung lama dalam kurun wakitu

Keadaankeadaan tersebut mengindikasikan keadaan pada diri Terdakwa yakniketergantungan pada Narkotika ;Mendasari keadaankeadaan tersebut dan sesuai ketentuan perundangundangan, kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melaluirehabilitasi terlebih in casu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandari Dinas Militer, supaya dikemudian hari sekembalinya Terdakwa kelingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidakmenimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkanpenyembuhan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/118

:Bahwa mengenai keberatankebertan yang diajukan OditurMiliter dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingdengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidanganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.

Steven, saksi 3 juga memberikan komisi kepadaterdakwa dari uang hasil penjualan itu sebesar Rp. 200 .000,(dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulangke Lanal Mataram.Menimbang :Bahwa dengan mendasari fakta hukum diatas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanMenimbangMenimbangMenimbang10Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 13K/PM.III14/AL/II/2014tanggal 6 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/145/AD/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yangmenyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam KitabUndangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidakdiketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakanpemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dankesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer l02 MedanNomor : Sdak/56

;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta Replik dan Duplik secara lisan tetappada Gugatan dan Jawaban, maka terhadap jawaban pihak para Tergugattersebut diatas Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama atasalasanalasan yang mendasari Jawaban pihak para Tergugat, dihubungkandengan surat gugatan Penggugat serta

Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01Nopember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/02/X1/2012 tanggal 01Nopember 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1014/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MII I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor :