Ditemukan 5775 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA Kwandang Perdata Agama
Register : 22-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-05-2021
Putusan PA Kwandang Nomor 90/Pdt.G/2021/PA.Kwd
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 4
    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukrino Kum bin Robi Kum) kepada Penggugat (Inang Suleman binti Yamin Suleman);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00( lima ratus sepuluh ribu rupiah
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
DIREKTUR PT. KOGARPERDANA MURNI
Tergugat:
KEPALA DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
69 — 51
    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak pernah hadir;
    2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
    3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
    4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.
    Kogarperdana Murni adalah sah menurut hukum;
  • Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/25/KUM/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
    Bahwa perusahaan Penggugat tersebut telah memperoleh Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati TapinNomor 188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.Kogarperdana Murni.
    Dan atas izin tersebut perusahaan milik penggugattelah memperoleh Perpanjangan Tahap Pertama izin usaha pertambanganOperasi produksi, Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/25/KUM/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Pertama IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KOGARPERDANAMURNI;.
    Menyatakan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 TentangPersetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 84/Padt.G/2020/PN BjbMitra Bersama Mulia kepada PT. Kogarperdana Murni adalah sah menuruthukum;c. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/25/KUM/2013Tentang Persetujuan Perpanjangan Tahap Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT. KOGARPERDANA MURNIadalah sah menurut hukum;d.
    Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/73/KUM/2013 tentangPersetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Mitra Bersama Mulia Kepada PT. Kogarperdana Murni, tanggal 14 Agustus2013, diberi tanda P4;5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/25/KUM/2013 tentangPersetujuan Perpanjangan Tahap Pertama Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.
    Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/73/KUM/2013 Tentang Persetujuan Pemindahan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Mitra Bersama Mulia kepada PT.Kogarperdana Murni adalah sah menurut hukum;5. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor188.45/25/KUM/2013 Tentang Persetujuan Perpanjangan TahapPertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.KOGARPERDANA MURNI adalah sah menurut hukum;6. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;7.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Perikanan
Putus : 25-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 5/PID/2016/PT.SMR
Tanggal 25 Januari 2016 — Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan; Tempat lahir : Banjarmasin; Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980; Jenis Kelamin : Laki - laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No. 15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.; Agama : Islam; Pekerjaan : Nelayan ; 2.
127 — 36
  • Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35 / 10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki - laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tendean Gang Batu Sahasa 5 No. 15 RT. 12 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang.;Agama : Islam;Pekerjaan : Nelayan ;2.
    PUTUSANNo. 5/PID/2016/PT.SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkarapidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa:1 Nama lengkap : Abdul Munir Alias Kum Kum Bin Irawan;Tempat lahir : Banjarmasin;Umur/tanggal lahir : 35/10 Desember 1980;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Kapt.
    ,perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih
    No. 5/PID/2016/PT.SMRBahwa Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWAN dan Terdakwa IIEDI JUNAIDI alias JALI bin MADO pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekirapukul 18.00 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanNopember tahun 2015, bertempat di Perairan Bontang Kuala Kota Bontang KalimantanTimur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, merekayang melakukan, yang
    , perbuatan para terdakwa dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.00Wita, Terdakwa I ABDUL MUNIR alias KUM KUM bin IRAWANbersamasama Terdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI bin MADO denganmenggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah terdakwa I diBontang Kuala menuju ke Perairan Bontang Kuala Kota Bontang denganmaksud untuk mancari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih
    KUM BIN IRAWAN DANTerdakwa II EDI JUNAIDI alias JALI BIN MADO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMADENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANHal. 9 dari 14 hal.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 21-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 698/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 4

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Lause bin Umar Lause) terhadap Penggugat (Mirlan Kum binti Abdullah Kum);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,- ( empat ratus enam belas
    Bukti Saksi.Saksi 1, SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KelurahanLibuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Hal. 3 dari 10 Hal.
    danmemberikan nafkah kepada Penggugat dan anakanaknya;Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati danmendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Saksi 2, SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugatsaksi kenal bernama Mirlan Kum
    binti Abdullan Kum sedangkanTergugat saksi kenal bernama Ahmad Lause bin Umar Lause;Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;Bahwa mereka menikah pada tanggal 10 Maret 2005;Hal. 4 dari 10 Hal.
    Putusan No.698/Pdt.G/2019/PA.Gtlopada tanggal 10 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksisaksiyaitu: Hadidjah Kum Bonti Kum dan Hasni Yusuf Binti Anis Yusuf, keduanyatelah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam dudukperkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil
Pengadilan PA TANAH GROGOT
Register : 09-10-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 691/Pdt.G/2014/PA.Tgt
Tanggal 10 Nopember 2014 —
16 — 4
  • Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan20092014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu danmenerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD KabupatenBanjar, Gt.Khairiah,
    Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor:188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014.Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTUANGGOTA DEWAN3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASAJABATAN TAHUN 20092014.Atas nama : MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.4.
    Bahwa mencermati dalildalil dalam gugatan Penggugat,Penggugat mendalilkan yang menjadi obyek sengketahanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014.2.
    Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antarwaktu anggota DPRD KabupatenBanjar Masa Jabatan Tahun 2009 2014, berdasarkanketentuan Peraturan PerUndangUndangan yang berlakuberawal dari terbitnya:a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang PemberhentianSdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 856/Pid.B/LH/2020/PN Bdg
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
A .R .KARTONO, SH.MH
Terdakwa:
JAJANG LUKMANUDIN BIN YUYUN SOPARI
289 — 44
  • Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.
    Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
    /2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Smg
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NOVIE AMALIA NUGRAHENI SH MH
Terdakwa:
HERMAN Bin MEGGU.
202 — 57
  • SmgBahwa meyakini 23 (dua puluh tiga) buah paruh burung rangkonggading (Rhinoplax Vigil) adalah asli dilihat dari kKarakteristik bentuk danwarnanya;Bahwa burung rangkong gading (Rhinoplax Vigil) adalah satwa yangdilindungi UndangUndang berdasarkanPeraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentang jenistumbuhan
    Permen LHK Nomor : P. 22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentangLembaga Konservasi;6. Permen LHK Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;7. Permen LHK No. : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentangPerubahan Atas No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;8. Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018tentangPerubahanKedua Atas Permen LHK No.
    :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhandan Satwa Yang Dilindungi;9.
    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kptsll/2003 tentangTata Usaha Pengambilan atau Penangkapan danPeredaranTumbuhan dan Satwa LiarBahwa sesuai yang tercantum pada lampiran PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN NOMOR : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI;Bahwa yang dapat menyimpan, memiliki, memelihara satwa liar yangdilindungi
    Satwa Rangkong gading(Rhinoplax vigil) termasuk satwa yang dilindungi undangundangberdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasisumber Daya Alam dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 12 Juni 2019 — - IMRAN TOLOI, S.Ap
183 — 54
  • /2019/PN MndPerusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
    Formula Kontruksimilik saksi ABDUL MUIN KUM sebagai prasyarat pencairan danakegiatan saja dan nantinya apabila dana sudah dicairkan maka saksiABDUL MUIN KUM akan diberikan Fee/Bonus sebesar 2,5 % (duakoma lima persen) dari nilai Kontrak, dan nantinya pasti perusahaansaksi ABDUL MUIN KUM akan menjadi pemenang dalam lelangtender pada LPSE dan saksi ABDUL MUIN KUM langsungmenyetujuinya, sehinga untuk pembuatan dokumen kontrak sudahdibuat oleh pihak Dinas, saksi ABDUL MUIN KUM hanya bertugasmembuat dan
    JUMBARA tersebut,Perusahaan saksi ABDUL MUIN KUM CV.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MULYADI, SH
Terdakwa:
LIM KUANG TANG Als ATANG Anak dari JAP SUN CUAH Alm
121 — 31
  • . 1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi pada nomor urut 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dengannama ilmiah LORIUS LORY.
    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Lampirannya telah diubah dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN PtkIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;c.
    .1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Dilindungi, yang selanjutnya diubah denganPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaHalaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN PtkNomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dan selanjutnya diubah pula melalui Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP
    .106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa terhadap 15 (limabelas) ekor satwa liar yang diperlihatkan olehPenyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar kepada Ahli, Ahli berpendapatbahwa 15 (limabelas) ekor satwa liar tersebut merupakan satwa liar yangdilindungi di Indonesia yaitu burung Kasturi Kepala Hitam/Nuri KepalaHitam dengan nama latin (Lorius
    lory) sebagaimana diatur dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 557;Bahwa perbuatan orang perorangan tersebut tidak dapat dibenarkankarena bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UndangUndangNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 07 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 2 Oktober 2014 — ABDUL RASYID BUPATI KOTABARU
101 — 39
  • M E N G A D I L I :Dalam Penundaan;- Mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;4.
    DUDUK SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARADAN ALASAN HUKUM SENGKETA TATA USAHA NEGARA:1.Bahwa Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap Penggugatberdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor:188.45/002/KUM/2014 Tanggal O03 Januari 2014 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru pada saatPenggugat masih menjalankan pemerintahan sebagai Kepala DesaSembilang beradasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 18845/252/KUM/2010 Tanggal
    Usaha Negara, yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yakni:Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/002/KUM/2014 Tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru.4.
    Menyatakan Obyek Sengketa : Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/02/KUM/2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang TengahKabupaten Kotabaru tertanggal 03 Januari 2014. Adalah Tetap Berlakudan SAH.3.
    BuktiP.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati KotabaruNomor 188.45/252/KUM/2010, Tentang Pemberhentian danPengesahan Kepala Desa Terpilin Sembilang KecamatanKelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Priode 20102016,Tertanggal Kotabaru 01 Juni 2010;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 #TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN Plk
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.R.S.B. SIMANGUNSONG, SH
3.AGUSTIN HEMATANG, SH
Terdakwa:
MOCHAMAD CHOIRUL BASORI Alias ALUN Bin YAKUP
402 — 40
  • Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, kKedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
    Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.
    Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, Kedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
    Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN PIkLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.
    .1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix Il CITES.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN Skt
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ENDANG PUJIASTUTI, S.H, M.H
2.IRFAN SUSILO, SH.
Terdakwa:
YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO
192 — 49
  • Burung Kakaktua Raja (Probosciger Aterrimus) sejumlah 1 (Satu)ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi terdaftar dalam nomor urut 261;b.
    ) sejumlah 8(delapan) ekor, adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam LampiranPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi terdaftar dalam nomor urut 258;d.
    Burung Kasuari (Casuarius sp.) sejumlah 1 (Satu) ekor, adalahtermasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, terdaftar dalam nomor urut 280;f.
    Burung Nuri Bayan (Eclectus Roratus) sejumlah 3 (tiga) ekor,adalah termasuk satwa yang dilindungi dalam Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, terdaftar dalam nomor urut 537;g.
    .1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, maka :a.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus
Register : 12-10-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.B/LH/2018/PN Tbh
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TEGUH PRAYOGI, SH
Terdakwa:
RINGGO WONO PRAKOSO Als RINGGO Bin RB. GAWOTO
380 — 8
  • Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.
    ) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.
    /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyimpan, mengangkut
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pilkada
Putus : 27-03-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 27/G/2011/PTUN.BJM
Tanggal 27 Maret 2012 — RAMLAN,BUPATI BARITO KUALA
136 — 44
  • 7Desember 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/PEN.HS/2011/PTUN.BJM, tanggal 2Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum;Telah membaca dan mempelajari bukti surat dan saksisaksi yang berkaitan dengansengketa ini ;Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Adapun yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah "Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/246/KUM
    Ramli Gani dengan nomor urut 3, yangsekarang telah menjabat sebagai Kepala Desa Parimata Periode 2011 2017berdasarkan Keputusan Tergugat Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Parimata Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, tanggal 6September 2011, atas nama Ramli Gani, yang kami yakini keputusan itu melanggarAzasazas Umum Pemerintahan yang Baik.16.
    Ramli Gani dilantik menjadi Kepala Desa Parimata, berdasarkansurat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Parimata Kecamatan Belawang KabupatenBarito Kuala Tahun 2011, tertanggal 6 September 2011 atas nama RamliGani.
    188.45/246/KUM/2011 tertanggal 6 September 2011 yangdikeluarkan tergugat adalah sah, karena ditetapkan sesuai dengan kewenangan yangdiamanatkan pada Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten.
    DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan BupatiBarito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentang PengesahanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa ParimataKecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011, Tanggal 6September 2011 Atas Nama Ramli Gani;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2011 tentangPengesahan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 384/Pid.Sus.LH/2020/PN Jmb
Tanggal 14 September 2020 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
MURIADI Alias MURI Bin YAZID
81 — 21
  • .1/8/2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak).
    .1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alamsedangkan untuk Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dariHutan Hak, aturan pengangkutannya merujuk pada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi pembeda
    HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dengan Hasil Hutan KayuBudidaya yang Berasal dari Hutan Hak yaitu dari jenis hasil hutankayu itu sendiri, dimana untuk jenisjenis budidaya telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, di luar jenisjenistersebut
    Kalaupun ada jenisjenis diluar yang diatur sebagai jenis budidaya, maka dapat ditambahkansebagai jenis kayu budidaya dengan Surat Keputusan Kepala DinasProvinsi di luar Pulau Jawa dan Bali (Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK /SETJEN/KUM.1 b/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak).Halaman
    Peraturan menteri kehutanan nomorP.64/MenLHK/segjen/KUM.1/12/2017d. Tanggal 19 desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasilhutan untuk perhitungan provisi Sumber daya hutan,ganti rugi tegakan danpegantian nilai tegakan.e.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 12-10-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 960/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps
Tanggal 28 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, SH
Terdakwa:
H. Ramze
116 — 42
  • PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa benar ke8 (delapan) buah kerang tersebut merupakan jeniskerang triton terompet (Charonia tritonis
    2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut782 kerang triton terompet (Charonia tritonis).
    .1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung!
    .1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut 782 kerangtriton terompet (Charonia tritonis).
    Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
291 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.14/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi danPenetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan EkosistemGambut, dan 3.
    P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pelaksanaan InventarisasiPelaksanaan Ekosistem Gambut: Permen LHK No. P.15/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Dititik Penaatan; Permen LHK No. P.16/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi EkosistemGambut:; Permen LHK No.
    P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.
    Ketentuan Peralihan pasal 21 ayat (5) Permen LHK No.P.14/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, Pasal 13 Permen LHK No. P15/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, dan Pasal 23 Permen LHK No.P.16/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017, tidak bertentangan denganPasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut Dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan peralinan Pasal 21ayat (5) Permen LHK No.
    No. 41 P/HUM/2018Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang TataCara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, 2. PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di TitikPenaatan Ekosistem Gambut, dan 3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Nopember 2017 —
114 — 55
  • LOW KUM LUEN als RAYMONDLOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk terkaitkerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOWterhadap PT. SMI.Bahwa tanpa sepengetahuan PT SMI ternyata pada tanggal 20 Juni 2009sdr. LOW KUM LUEN als RAYMOND LOW juga membuat AktaPengoperan hak pemesanan cicilan Rumah Pantai Indah Kapuk yangditujukan untuk sdr. IMING MAKNAWAN TESALONIKA, SH.Hal 21 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.6. pada tahun 2011 sdr.
    Utara.terlapor 1 menjelaskan gugatan Iming Tesaloka Ditolak denganpertimbangan Akta No. 15 Tentang Surat Pengakuan Hutang YangDibuat Oleh Low Kum Luen Als Raymon Low.f.
    Miko Suharianto (Terlapor 1) di posisitergutat II.terlapor 2 menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalamPembuatan Akta No. 15 tersebut karena akta tersebut hanyamelibatkan Low Kum Luen Als Raymon Low, istrinya Low Kum LuenAls Raymond Low Dan Miko Suharianto (Terlapor 1).Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksisaksi dan bukti buktiditemukan fakta hukum sdr.
    LOW KUM LUENals RAYMOND LOW untuk melanjutkan cicilan Rumah Pantai IndahKapuk terkait kKerugian yang dilakukan oleh sdr. LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW terhadap PT. SMI.Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009 sdr. IMING MAKNAWANTESALONIKA, SH. juga mendapatkan dari LOW KUM LUEN alsRAYMOND LOW Akta Pengoperan hak pemesanan cicilan RumahPantai Indah Kapuk yang telah dilanjutkan cicilannya oleh sdr. MIKOSUHARIANTO.Bahwa pada tahun 2011 sdr.
    DKI yang intinya menolakgugatanPENGGUGAT, bahkan Sdr Low Kum Luen Als Raymon Lowmengakui kebenaran adanya Akta Pengoperan Hak Pemesanan dan Akta Pengakuan No. 15 Notaris Drs.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-08-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 13-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 183/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Nopember 2010 — BUPATI KOTABARU; PT. SAKA KENCANA SEJAHTERA
65 — 34
  • AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, SH.MH.jabatan Pelaksana dan Pemeroses Bantuan HukumKantor Pemerintah kabupaten Kotabaru;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan Pangeran Indra Kusuma NegaraNo. 1 Kotabaru, berdasar surat kuasa khusus Nomor183.1/01/KUM tanggal 10 Pebruari 2010; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING; MELAWAN:PT.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak diKecamatan kelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atasnama PT.Saka kencana sejahtera (SKS ), dan,Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan KeputusanBupati Kotabaru No. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian IjinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas 8.050Ha Terletak di Kecamatan kelumpang Utara dan kecamatanSungai Durian atas nama PT.Saka kencana sejahtera ( SKS ),dan;b.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009,tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiKotabaru No. 435 Tahun 2006 Tentang Pemberian ijin UsahaPerkebunan (IUP ) atas nama PT.Saka Kencana Sejahtera (SKS );3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati KotabaruNo. 433 Tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa sawit seluas 8.050 Ha terletak di Kecamatankelumpang Utara dan kecamatan Sungai Durian atas nama PT.Sakakencana sejahtera ( SKS ), dan;b.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 14-08-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2017/PTUN.BJM
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Ir. Manhuri
Tergugat:
Bupati Kabupaten Banjar
105 — 63
  • Pasar Bauntung BatuahKabupaten Banjar Periode 2015 2019, tanggal 31 Juli 2017 menyampaikanHalaman22 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMusulan, yakni "Meningkatkan status pemberhentian sementara pada Direksiyang dimaksud, sebagaimana Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/531/KUM/2017 dan Nomor : 188.45/532/KUM/2017 tanggal 11 Juli 2017menjadi PEMBERHENTIAN TETAP dan Atau Bapak berpendapat lain. Bahwa dengan memperhatikan dan didasarkan pada hasil sidang BadanPengawas PD.
    dan Umum Perusahaan Daerah PasarBantuang Batuah Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/572/KUM/2017 tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan UmumPerusahaan Daerah Pasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar.
    Menyatakan sah Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2017tentang Pemberhentian Direktur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bantuang Batuah Kabupaten Banjar, tanggal 9 Agustus 2017;3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;4.
    Bukti T6 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/532/KUM/2017 tentang Pemberhentian SementaraDirektur Operasional dan Umum Perusahaan DaerahPasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (potokopisesuai asli);7. Bukti T7 : Keputusan Bupati Banjar Nomor188.45/578/KUM/2017 tentang Penunjukan PelaksanaTugas Direktur Perusahaan Daerah Pasar BauntungBatuah Kabupaten Banjar (potokopi sesuai asli);Halaman32 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJM8.
    /532/KUM/2017 tanggal 11Juli 2017 menjadi PEMBERHENTIAN TETAP ;2) Atau Bapak berpendapat lain ;18.