Mentri Kesehatan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Palembang Nomor LAB : 3792/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikCabang Palembang Nomor LAB : 3792/NNF/2018 tanggal 13 Desember2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

bukti mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.Barang bukti merupakan milik Terdakwa HENDRI UTAMA BIN H.M.ZAINI.

,M.Si, dkk, bahwa barang buktiberupa :1) 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi :> 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masing berisi serbukwarna merah muda berat netto keseluruhan 0,154 gram.> 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk diamond tebal0,644 cm berat netto 0,333 gram.Barang bukti mengandung MDMA terdaftar sebagai Golongan (Satu)Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UU RI No

. 35 Tahun 2009 Tentangnarkotika.2) 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi :> 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing masingberisikristalkeristal putin berat netto keseluruhan 0781 gram.Barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentangnarkotika.Barang bukti merupakan milik Saksi Hendri Utama Bin H.M

Yansen dan saksi AbdulAziz ditangkap oleh Polisi Polres Bintan, kemudian dilakukan penangkapan terhadapterdakwa.Bahwa terdakwa dan Yanto melakukan penebangan pohon di hutan, menjual, danmemiliki hasil hutan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dikarenakan kayu yangdijual oleh terdakwa dari hasil penebangan pohon di hutan adalah Kayu Rimba Campuranyang dikategorikan ke dalam Kayu Alam, jadi prosedur penebangannya harus dilengkapidengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Mentri

Kayu /SKAU) dalam prosespenebangannya.Bahwa benar prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSKB (SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkan oleh Dinasterkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanahyang dibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diaturdidalam Lampiran Peraturan Mentri

Kehutanan No : P.33/MenhutII/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yangdimaksud kayu alam ialah kayu yang tumbuh di Hutan Alamatau Hutan Negara (Hutan yang tidak dibebani hak atas tanah)sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutI/2006 tanggal 29 Agustus 2006tentang Penatausahaan hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.Bahwa benar kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi saat ini termasuk dalam jenis kayuKelompok Rimba Campuran yang masuk

Ahli prosedur mengenai penjualan kayu hasil hutanharus dilengkapi dengan dokumen yakni kayu hasil hutan harus dilengkapi dengandokumen berupa SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) yang dikeluarkanoleh Dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan setempat.Bahwa benar menurut keterangan Ahli yang dimaksud dengan kayu rakyat ialah kayuyang ditanam di Hutan Hak (Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah) sebagaimana yang diatur didalam Lampiran Peraturan Mentri Kehutanan No

:P.33/MenhutH/2007 tanggal 24 Agustus 2007, sedangkan yang dimaksud kayu alamialah kayu yang tumbuh di Hutan Alam atau Hutan Negara (Hutan yang tidakdibebani hak atas tanah) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mentri KehutananNomor P. 55/ MenhutII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan hasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.Bahwa benar menurut keterangan Ahli kayu bulat yang dimuat didalam lori yangdiperlihatkan kepada saksi Isfahan saat ini termasuk dalam jenis kayu KelompokRimba

pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian,Penjualan, ekspor, impor, minyak bumi melalui pipa;e Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan UsahaSwasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan untuk mengeluarkan izin usaha adalahmentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004selanjutnya Mentri

pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dandistribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor,impor, minyak bumi melalui pipa;1110 Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usahapengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dansamapi saat ini keweangan untuk mengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkankewenangan yang akan diatur dalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat(2) PP No. 36 tahun 2004;11 Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;12 Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasilolahannya dari Wilayah

melalui pipa transmisi dan distribusi,sedangkan pasal ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor,minyak bumi melalui pipa;Menimbang, Bahwa keterangan ahli juga mengatakan berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBMadalah badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasikecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan untukmengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 danPP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah lembaga penyalur yang di tunjukuntuk menyalurkan BBM jenis Bensin serta di dalam perbuatannya terdakwa tidak memilikiyin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, berdasarkan fakta pula BBM yang dibeli oleh terdakwa 7.000,(tujuh

diluar peruntukkannya dan/atau diluarwilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan kedua Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak PidanaEkonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentang PerdaganganBarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) joHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN SakPasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

termasuk dalam anggota kelompok tani serta harus terdaftardalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

Perdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor PertanianJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf bUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri Perdagangan

satu dakwaan PenuntutUmum terhadap Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal, 6ayat (1) huruf b UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 TentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4Huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang Dalam PengawasanJo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mentri

pupuk bersubsidi jenis NPKPHONSKA sebanyak 100 (seratus) karung pada hari Minggu tanggal 22Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) hurufb UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 8 ayat (1)Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (2) jo Pasal21 ayat (1) Peraturan Mentri

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamnLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) NomorUrut 37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikadidalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) Nomor Urut 37Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamnLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

ANDI Bin MAT GANTI danIKA CANDRA Binti DARMANSetelan dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa :1.Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamnLampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kristalkristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetaminayang

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) NomorUrut 37 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotikadidalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Tablet warna merah muda logo hello kitty pada tabel pemeriksaanmengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan (Satu) Nomor Urut 37Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.

dapatmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasMajelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;Ad.2.Unsurtanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki artitanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimanadalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Mentri

Sisa barang buktistelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamphetamina 0,5942gram;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya memiliki, danmenguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang, dengan demikian Terdakwa dalam memiliki danmenguasai Narkotika golongan jenis shabu tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI sehinggaTerdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa jugadalam menguasai shabu tersebut

bukan Terdakwa pergunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologikepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosisserta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri KesehatanRl;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telahtidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UndangUndangRI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telahdidakwakan pada dakwaan

JKT.BRTMenimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya memiliki, danmenguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang, dengan demikian Terdakwa dalam memiliki danmenguasai Narkotika golongan jenis shabu tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI sehinggaTerdakwa tidak memiliki hak atas ganja tersebut dan Terdakwa jugadalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untukkepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan

dan teknologikepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosisserta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri KesehatanRI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telahtelah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RINo.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakanpada dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakimmengenai

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML berdasarkan laporan darisaksi Almahori, Dedi Efendi, Hartono dan saiful Hadi yang melakukanpatroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekira jam 10.00wib ketika itu mereka menemukan tanaman akasia yang telah berumursekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML ketika saksi sedangmelakukan patroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekirajam 10.00 Wib saksi menemukan Tanaman akasia yang telah berumurHalaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.BLH/2018/PN Bbu.sekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

PMLseluas 3200 Ha;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT. Inhutani V(persero);Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perusakan denganmelakukan penebangan pohon milik PT. PML ketika saksi sedangmelakukan patroli pada hari jumat tanggal tanggal 01 april 2016 sekirajam 10.00 Wib saksi menemukan Tanaman akasia yang telah berumursekira 2 (dua) bulan yang ditanam oleh PT.

Dan disahkanoleh Mentri kehutanan tanggal 23 Febuari 1988 dengan luas 20.195hektar kemudian ditetapkan oleh Mentri kehutanan dengan SK menhutNomor:081/KPTSII/88 tanggak 27 febuari 1988; Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian perkara dugaan tindakpidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidakSah dan atau melakukan kegiatan perkebunan Tanpa izin Mentrididalam kawasan hutan dari hasil pengecekan dan pengukurandilapangan yang saksi lakukan langsung bersamasama denganpenyidik Polres way

PML makadiperbolehkan, jika tidak ada izin tumpang sari yang dilakukan olehterdakwa maka tidak diperbolehkan atau ilegal;Bahwa yang mendapat izin dari mentri Kehutanan adalah PT.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu.

Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Putusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 8 dari 12 halamanMenimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanPutusan nomor 136/Pdt.P/2019.PA.Rbg halan 9 dari 12 halamanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Mentri Kesehatan,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 534 /NNF/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

sisa yang diterima 0,032 gram dan 1 (satu) bungkusplastik klip bening berisi 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembartisue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisi kristal kristal putin berat netto 0, 005gram dengan sisa yang diterima Habis milik terdakwa Modasa Kurniawan AlsWawan Cemot Bin Baharudin mengandung Metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut pada tabel pemeriksaan mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61Lampiran Peraturan Mentri

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah termos esberlak segel lengkap dengan labelbarang bukti setelah dibuka didalamnyaterdapat 1 (Satu) botol plastik berisi urine volume 10 MI milik terdakwa ModasaKurniawan Als Wawan Cemot Bin Baharudin positif mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut pada tabelpemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 20 Tahun

Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 534 /NNF/2019tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

yang diterima 0,032gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (Satu) bungkus kotakrokok berisi 1 (Satu) lembar tisue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisi kristalkristal putin berat netto 0, 005 gram dengan sisa yang diterima Habis milikterdakwa Modasa Kurniawan Als Wawan Cemot Bin Baharudin mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) Nomor Urut pada tabelpemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri

dalam perkara tata usaha Negara aquo adalahsurat Menteri BUMN Nomor S412/MBU/2013 tanggal 26 Juni 2013, yangdilakukan dalam kapasitas sebagai Mentri BUMN (selaku pemegangsaham suatu Persero, bukan suatu perseroan terbatas), dengan kopsurat Mentri BUMN, yang kepadanya terikat secara hukum dengan UUNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012.Bahwa Objek Sengketa aquo dalam perkara tata usaha Negara aquoadalah surat Menteri BUMN Nomor S412/MBU/2013

telah bersifat final dan menimbulkanakibat hukum, karena Mentri BUMN cq.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding keliru dalam menerapkan hukum,karena menganggap Mentri BUMN sebagai badan hukum perdata dalammelakukan tindakan sebagai pemegang saham BUMN cq. PT. SurveyorIndonesia (Persero).1.

, alinia 2 Putusan banding aquo dalam bertindaksebagai pemegang saham PT.Surveyor Indonesia (Persero),padahal secara hukum Mentri BUMN sebagai badan hukum publikyang terikat dan berlaku ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Meneg BUMNHalaman 36 dari 42 halaman.

Bahwa dengan demikian, Majelis hakim banding telah mengabaikanhukum karena Mentri BUMN menerbitkan Objek Sengketa aquobertentangan dengan Prinsip Dasar dalam Tatacara PengangkatanAnggota Direksi, yakni Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (goodcorporate governance) yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan MenegBUMN Nomor: PER01/MBU/2012;10.

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milikorang; Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah itu dijemput oleh terdakwa I lalu pergike Hotel Heryon Jl Mentri

saksi Dwi Yuli Astuti dan mengakubernama Yudi Irawan , terdakwa berpura puramenawar harga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya, terdakwa I menelphoneterdakwa II dan mengatakan pada terdakwa MIImengerti maksud terdakwa I bahwa untuk menipusepeda motor milik orang;Bahwa selanjutnya terdakwa II datang keYogyakarta dan setelah sampai di Yogyakartasetelah litu dijemput oleh terdakwa I lalupergi ke Hotel Heryon Jl Mentri

Yuli Astuti dan mengaku bernamaYudi Irawan, terdakwa I pura pura menawarharga sepeda motor tersebut dan telaghterjadi kesepakatan harba Rp 1.000.000,( sebelas juta rupiah ) yang akan dibayarkeesokanharinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; Bahwa terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan, terdakwa I pura pura menawar harga sepedamotor tersebut dan setelah terjadi kesepakatan hargaRp 1.000.000, ( sebelas juta rupiah ) yang akandibayar keesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada kerjaan, terdakwa AsepHidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik orang; 28Bahwa terdaka Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heeryon Jl Mentri

Astuti dan mengaku bernama YudiIrawan , terdakwa berpura pura menaarharga sepeda motor tersebut dan telahterjadi kesepakatan harga Rp.11.000.000,( sebelas juta rupiah) yang akan dibayarkeesokan harinya; Bahwa kemudian terdakwa menelphone terdakwaAsep Hidayaat dan meminta untuk datang keYogyakarta karena ada keerjaan , terdakwaAsep Hidayat mengerti maksud terdakwa adalahuntuk menipu sepeda motor milik Bahwa benar terdakwa Asep Hidayat datang keYogyakarta lalu bersama sama pergi keHotel Heryon Jl Mentri

danmengamankan terdakwa berikut barang bukti 1 (Satu) buah plastic klip beningberisi narkotika jenis sabu beserta bong.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari BALAI BPOMdi Bandar Lampung dengan No.PM.01.05.90.01.18.009 tanggal 22 Januari 2018disimpulkan bahwa :e i(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiranKristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung Positif (+)metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiranperaturan Mentri

tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari Dinas KesehatanUPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung denganNo.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 disimpulkan bahwa :e 1 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomorurut 61 Lampiran peraturan Mentri

sehingga dapat dilakukan rehabilitasi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Suratyakni surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariBALAI BPOM di Bandar Lampung dengan No.PM.01.05.90.01.18.009 tanggal22 Januari 2018 disimpulkan bahwa :1(satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiranKristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu mengandung Positif (+)metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomor urut 61Lampiran peraturan Mentri

didalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari DinasKesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampungdengan No.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 disimpulkanbahwa :Putusan Nomor 100/Pid Sus/2018/PN Met halaman 9 dari 211 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomorurut 61 Lampiran peraturan Mentri

2017 tentang perubahan penggolongan narkotikadidalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara labroratories dari DinasKesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di BandarLampung dengan No.Lab : 31220.B/HP/1/2018 tanggal 25 Januari 2018disimpulkan bahwa :e 1 (satu) buah pot berisi urine an.Amin Solihin bin Sumadi berisikan zatNarkotika jenis metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan nomor urut 61 Lampiran peraturan Mentri

pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian,Penjualan, ekspor, impor, minyak bumi melalui pipa;e Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatanusaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan UsahaSwasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutk mengeluarkan izin usaha adalahmentri, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004selanjutnya Mentri

pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dandistribusi, sedangkan pasal 1 ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor,impor, minyak bumi melalui pipa;Bahwa berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usahapengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dansamapi saat ini keweangan unutk mengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal23 UU No. 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkankewenangan yang akan diatur dalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat(2) PP No. 36 tahun 2004;Bahwa lembaga penyalur remi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi anatara lain SPBU,APMS dan SPDN;Bahwa yang dimaksud perniagaan menurut UU No. 22 tahun 2001 Pasal 1 ayat (12)menyatakan bahwa pengangkutan adalah pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasilolahannya dari Wilayah kerja

melalui pipa transmisi dan distribusi,sedangkan pasal ayat (14) Niaga adalah kegiatan pembelian, Penjualan, ekspor, impor,minyak bumi melalui pipa;Menimbang, Bahwa keterangan ahli juga mengatakan berdasarkan pasal 9 UU No. 22 tahun2001 yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBMadalah badan usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasikecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS) dan samapi saat ini keweangan unutkmengeluarkan izin usaha adalah mentri

, sesuai dengan Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 danPP No. 36 tahun 2004 selanjutnya Mentri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Mentri sebagaimana di jelaskan pasal 13 Ayat (2) PP No. 36 tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah lembaga penyalur yang di tunjukuntuk menyalurkan BBM jenis Bensin serta di dalam perbuatannya terdakwa tidak memilikiyin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang, berdasarkan fakta pula BBM yang dibeli oleh terdakwa 7.000,(tujuh

Kepala Kantor Cabang UtamaPT.TASPEN, telah dicocokan dengan aslinya, telahdinazegelen bermeterai cukup, diberi tanda ( P.3 );Poto kopi Surat Departemen Pendidikan dan KebudayaanNomor: 66487/C/KV.2/1985 tanggal 23 Agustus 1985tentang Pemberhentian dengan Hormat (Pensiun) An.P tertanggal 23 Agustus 1985, telahdicocokan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeteraicukup, diberi tanda ( P.4) ;Poto kopi Kutipan Surat Keputusan Pensiun AN. pSNomor 66486/C/KV 2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri

Pendidikan danKebudayaan RI, telah dicocokan dengan aslinya dan telahdinazegelen bermeterai cukup diberi tanda (P.5) ;Poto kopi Salinan Surat Kutipan Keputusan Pensiun AN.Nomor 66486/C/KV2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri Pendidikan danKebudayaan RI, telah dicocokan dengan aslinya dan telahdinazegelen bermeterai cukup diberi tanda (P.6) ;Poto kopi Surat Kutipan Keputusan Pensiun AN. 7S Nomor 66486/C/KV2/1985, tertanggal23081985 yang dikeluarkan oleh Mentri Pendidikan danKebudayaan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yalitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (5)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yang dimaksud Pengadilanadalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Mentri Agama nomor 11 tahun 2007, yaitu Perubahan yangmenyangkut biodata Suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mentri Agama nomor 19 tahun2018 Pasal 34 (1) bahwa pencatatan biodata suami, istri dan wali berdasarkanpenetapan

harusberdasarkan Pasal 25 UU nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa Majlis Hakim berpedoman pula kepada Pasal 49UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah ke UU nomor 3 tahun 2006 dandiubah pula ke UU nomor 50 tahun 2009 yang menerangkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dalambidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh danekonomi syariah;Menimbang, bahwa karena Peraturan Mentri

Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

Hasil Uji Nomor : LHU.111.K.05.05.18.0005 tanggal 22Februari 2018 dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Manokwari yangdibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh LUKAS DOSONUGROHO,S.Si.Apt dan FERRI AGUSTINUS MUNGKUR, S.Si yang melakukanpengujian sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja berkesimpulanbahwa:Sampel Positif merupakan tanaman Ganja (Mengandung Cannabinol(CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja:Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri

PANDE NYOMANARJANA, IPTU Nrp 87081666 menerangkan bahwa urine YOSEP AYOMIpositif mengandung THC/Ganja;Bahwa Narkotika jenis Ganja adalah Narkotika Golongan Nomor urut 8Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada Kutipan AktaNikah tertulis Tanggal , Bulan , dan Tahun Akad Nikah Pemohon Hari Ahad,09 September 1990, Sedangkan di Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988Hari Ahad , 12 Juni 1988, kemudian berkeinginan agar KantorUrusan Agama mencatat dan perubahan identitas Pemohon pada daftaryang sesuai dengan ketentuan perundangundangan menjadi sebagaimanadalam Surat Keterangan Nikah No.46/B/IMPPN/1988 Hari Ahad , 12 Juni1988;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri

Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2) berbunyi:Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal,bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 115/Padt.P/2021/PN Blkpekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkansurat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Agama Nomor 20Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat (2

tidakberwenang untuk menetapkan permohonan ini oleh karena itu PermohonanPemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) maka segala biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik IndonesiaTahun 2009, KUHPerdata, Rbg, dan Pasal 38 Peraturan Mentri