• ABDULPerbuatan Terdakwa diatur dan diancama dalam pasal 309 UndangUndang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana JaksaPenuntut Umum No. Reg.

  sebagaiD@VikUt : 222222 2n enn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nee1) Menyatakan terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN Bin SUARTA telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengansengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilihmenjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapattambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurangsebagaimana diatur dan diancam Pasal 309 Undangundang RI No. 08Tahun 2012 tentang Pemilihan

  Umum); 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GODJALI BASAH NASIRIN BinSUARTA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintahuntuk segera masuk dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)subsidair 1 (Satu) bulan kurungan; 3) Menyatakan Barang Bukti berupa : 15 (lima belas) lembar kertas suara daerah PemilihanPurwakarta 3DPRD Kabupaten;Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta melalui saksiDIDIN SYAPRUDIN selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta;= 1 (satu) buah ballpoint

  Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telahmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, sehinggapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Purwakarta, dimana pidana yang dijatuhkan belummemenuhi rasa keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah menodai demokrasidan bertentangan dengan tujuan Pemilihan

  Umum, dimana seharusnya Pemiluterlaksana secara damai, aman dan tertio secara konstitusional, dimanaperbuatan Terdakwa yaitu pencoblosan terhadap 15 (lima belas) kertas suara ,proses perhitungan suara di TPS V mengalami gangguan dan menyebabkan 7(tujuh) lembar suara menjadi tidak bernilai dan perolehan suara peserta Pemilumenjadi berkurang, 8 (delapan) lembar surat suara mendapat tambahan padasalah satu peserta PeMilU; 22 ne nnn en ene nnn ene n nn nnen nn encnennnsMenimbang, bahwa atas memori banding

• Salinan Berita Acara Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor: 78 / PK.01-BA / 7505 / KPU-7505/KPU-Kab / VII / 2018, tanggal 21 Juli 2018 dan
  lampiran Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen bakal Calon dengan nama Calon HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 Dapil Gorontalo Utara

  Salinan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan

  Bakal Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Nomor : 85 / PL.01.4 / BA / 7505 / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018 dan Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon atas nama HENNY MASUARA dari Partai Hanura nomor urut 2 dapil Gorontalo Utara .

  Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara diantar olehLO (Liaison/penghubung Partai) yakni Sdr.

  Gorontalo Utara Pemilihan Umum tahun 2019 dariPartai HANURA daerah pemiihan 2 Kab. Gorontalo Utara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena diperkenalkan oleh Sdri.JUMLIA GOBEL sekitar bulan Meijuni tahun 2018 dimana saat itu saksimeminta kepada Sdri. JUMLAI GOBEL sebagai Ketua Pengurus AnakCabang Partai PKB untuk mencari pigur calon Gander yang akandicalonkan sebagai Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dari partai PKBDapil 2 (Kec. AtinggolaKec.

  GorontaloUtara Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai HANURA daerah pemiihan 2(Kec. AtinggolaKec. Gentuma Raya) Kab. Gorontalo Utara saksi menelponSdri. Jumlia Gobel untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah masukdalam DCT sedangkan la tidak mempunyai ijazah SMA dan Sdri. JumliaGobel katakan nanti la akan menelpon terdakwa untuk menanyakan ijazahapa yang la gunakan untuk menjadi Caleg. Dan menurut Sdri.

  Umum yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

  Umum (KPU)Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ;Bahwa pada had Senin tanggal 8 Oktober 2018 pihak Badan PengawasPemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, mendapat informasidari saksi NURDIN BUHANG, bahwa ada salah satu calon Anggota DPRD dariPartai Hanura atas nama HENNY MASUARA (terdakwa) yang sudah terdaftarCalon tetap (DCT), akan tetapi tidak memiliki ijazah SMA, sehingga saat itupihak Bawaslu KabupatenGorontalo Utara menelusuri atas informasi tersebut

• Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agarketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi AndiHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PDGMarianto, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok; Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagibagikansprei kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, SaksiSurhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, SaksiRima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati

  Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentangKampanye Pemilihan Umum yaitu : Bahan Kampanye adalah semuabenda atau bentuk lain yang memuat visi, misi , program , dan/atauinformasi lainnya dari Peserta Pemilu , simbol atau tanda gambar yangdisebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orangmemilin Peserta Pemilu tertentu.Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PeraturanKPU Nomor 23 Tahun

  Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agarketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi AndiMarianto, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagibagikansprei kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, SaksiSurhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, SaksiRima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati untuk memberikan hak suaranyaHalaman 4 dari 10 Putusan

  Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, makapermintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamengemukakan sebagai berikut:Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PDGa.

  Umum dan pasalpasal dalamUndang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal dariPeraturan Perundangan yang bersangkutan;MENGADILI:1.

• dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

• Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• Satu buah dokumen Keputusan komisi pemilihan

  umum kab Tasikmalaya nomor : 49 / IIK. 05. 3 - Kpt / 3206 / KPU - Kab / IX / 2018, tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab Tasikmalaya dalam pemilihan umum Tahun 2019;

• Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H.

• • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kegiatan bakti sosial tanggal 14 Desember 2018;

  • 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : 073 / Panwascam / JB-09.I.11 / XII / 2018 tanggal 15 Desember 2018;
  • 1 (satu) bendel fotocopy (salinan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-KAB/XII/2018 tentan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.014-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018

  tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum tahun 2019;

• 1 (satu) bendel foto copy model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kapmanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
• 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Secara Demokratis dan Terbuka tanggall 17 Juli 2018 (Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum

  Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Juli 2018 (Formulir model B-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B-DPRD Kabupaten/Rev), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

• Menyatakan terdakwa FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO Alias F.Z.GANEPO Anak Laki laki dari (alm) INSIL terbukti bersalan secara sah danmeyakinkan melakukan dengan sengaja pada waktu pemungutan suaramemberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang Undang No. 7 Tahun 2017Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN KtpTentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakanPenuntut umum.2.

  I.Kom dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara padapemilu, ada diatur tentang pencelupan jari ke tinta, namun tida adaaturan terkait berapa ruas jari yang harus dicelupkan dan lainsebagainya. Tetapi saat kami melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) keKecamatan , kami melarang di TPS untuk di disedikan lap/Tissue.

  Bahwa Tidak ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)yang memperbolehkan masyarakat untuk melakukan pemilihan lebih darisatu kali, adapun jika ada yang melakukan pemilihan lebih dari satu kalimaka ada sanksi pidananya.Keterangan Terdakwa FRANSISKUS ZAKARIAS GANEPO Als F.Z GANEPOanak lakilaki dari (Alm) INSIL, dalam persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Benar terdakwa mengakui pencoblosan lebih dari satu kali, adapuntempat tersangka melakukan pencoblosan yang pertama yaitu di TempatPemungutan

  , saat ditanya tersebut baru terdakwa ingat bahwaterdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 04 sebelumnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UndangundangRI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsurunsurnya adalahsebagai

  Umum, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Ktp1.

• hijau motif kotak dengan 4 (empat) buah kaki meja warna cokelat natural dengan ukuran panjang 2(dua)meter, lebar 0,8(nol koma delapan)meter, dan tinggi 0,9(nol koma sembilan)meter serta dialasi dengan 1 (satu) buah kain taplak meja dengan motif batik warna coklat yang mana di salah satu bagian meja terdapat 1 (satu) buah paku scrub warna hitam yang ujung paku scrubnya menghadap ke atas meja dan kepala pakunya berada di bawah meja;

• Asli surat suara Pemilihan

  Umum DPD RI Dapil Lampung sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar (surat suara tidak sah/rusak);

• Asli surat suara Pemilihan Umum DPR RI Dapil Lampung 1 sebanyak 80 (delapan puluh) lembar (surat suara tidak sah/rusak);
• Asli surat suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar (surat suara tidak sah/rusak);
• 1 (satu) bundel asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS

  10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPD RI Dapil Lampung (Model C Hasil Salinan DPD RI);

• 1 (satu) bundel asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPR RI Dapil Lampung 1 (Model C Hasil Salinan DPR RI);
• 1 (satu) bundel Asli Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara (TPS 10) Desa Kubu Batu Pemilihan Umum DPRD Provinsi Dapil

• );

• Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  • - 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan

    Umum Tahun 2019 TPS 10 Kelurahan Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

  • - 1 (satu) rangkap daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
  • - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 10 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi

  • - 1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 18 Kelurahan Baebunta Kecamatan baebunta Kabupaten Luwu Utara.
  • - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A3 KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/Desa Baebunta Kecamatan baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

  • - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A DPK KPU) / Model C7 DPT KPU, TPS 18 Kelurahan/desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
  • - Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6 KPU) No. DPT 202 TPS 18 atas nama AWALUDDIN
  • Dikembalikan kepada KPU melalui Ketua KPU An. Sdr. SYAMSUL BACHRI.

• Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;

• 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
• 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
• 1 (satu) buah Flashdisk berwama merah hitam merek Sandisk yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluhdua) detik yang merupakan video saat perhitungan

• 2019/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai masa hukuman bagi terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

  1. Menyatakan terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana dalam dakwaan Pasal 516 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

  Umum;

• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  • Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor DPT 075 an.

  • Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
  • Lampiran daftar hadir pemilih (model C7 DPT.KPU) pada pemilihan umum tahun 2019 di TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
  • Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 13 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

  • Lampiran daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 (Model : A.3-KPU) TPS 14 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka melalui saksi Kamal Baddu alias Kamal;

1. Menghukum terdakwa HASBAHUDDIN alias PUTRA LUWU bin ANDI HABI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Masale TPS 44
• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Tello BaruTPS 7
• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil

• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan) Kelurahan Masale TPS 44
• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Tello Baru TPS 7
• Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

  Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan Menggunkan Kertas A3 ) Kelurahan Karuwisi TPS 19.

  Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi TPS 19

• Asli Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kecamatan Panakukang.

  Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau Makassar B ( DB 1 SALINAN ) Kecamatan Panakukang.

• di tambah sebanyak 48 suara termasuk suara partai dan Caleg Partai Buruh sebanyak 12 (dua belas) lembar;

• Kopian D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (Setelah 48 suara yang ditambahkan ke Caleg atas nama ILLIYIN PUTRA SALEH dikembalikan ke suara partai semula termasuk partai dan caleg Partai Buruh) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
• 1 (satu) Rekapan daftar Suara Partai Buruh yang digeser per TPS di masing-masing Desa;
• 7 (tujuh) lembar Kopian Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan

  Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor berita acara: 71/HK.06.5-BA/7106/4/2024;

• 2 (dua) lembar Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024;
• 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama YARDI HARUN;
• 2 (dua) lembar screenshoot percakapan whats up atas nama FERDYNAN OPO BAWENGAN;

Tetap terlampir dalam berkas;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa