IMAM NURKHOLIS Bin WARYONO dan terdakwa M.KHAMIMUDIN Bin ROSIDIN, hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 sekira pukul 18.30wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di SPBU 44.524.04 JI.Raya Banjaranyar Balapulang Tegal atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangtermasuk dalam daerah hUkum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan tanpaijin usaha pengangkutan dan melakukan Niaga tanpa ijin usaha niaga

ImamNurkholis dan terdakwa M.Khamimudin di SPBU 44.524.04 JI.Raya Banjaranyar Balapulang Tegalkarena telah membeli BBMsebanyak 24 jerigen berisi 800 litertanpa dilengkapi dengan dokumenniaga dan Pengangkutan ;Bahwa awalnya sehabis saksimelaksanakan sholat Magrib diMusholla yang berada di SPBUtersebut, saksi melihat 1 (satu) unitmobil pick up merk Suzuki FuturaNopol.

Khamimudinditangkap oleh saksi Hery selakuanggota Polri di SPBU 44.524.04 JI.Raya Banjaranyar Balapulang Tegalkarena telah membeli BBMsebanyak 24 jerigen berisi 800 litertanpa dilengkapi dengan dokumenniaga dan Pengangkutan ;Bahwa sebelumnya saksi menyuruhterdakwa M.

Raya Banjaranyar BalapulangTegal karena telah membeli BBMsebanyak 24 jerigen berisi 800 litertanpa dilengkapi dengan dokumenniaga dan Pengangkutan ;Bahwa awalnya sehabis saksi Herymelaksanakan sholat Magrib diMusholla yang berada di SPBUtersebut, saksi Hery melihat 1 (satu)unit mobil pick up merk SuzukiFutura Nopol.

Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar Minyak yangdisubsidi pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyakdan gas bumi yang dimaksud dengan :e Pengangkutan adalah kegiatanpemindahan Minyak Bumi, GasBumi, dan atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan,termasuk pengangkutan Gas Bumimelalui pipa transmisi dandistribusi ;e Niaga adalah Kegiatan pembelian,penjualan, ekspor, impor MinyakBumi dan atau hasil olahannya

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan atauNiaga atau membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi seharga Rp.6.900, (enam ribu sembilan ratus rupiah) kurang lebih sebanyak 30 (tigapuluh) liter, yang akan dipergunakan oleh terdakwa sebagai bahan bakarpada mesin diesel untuk pemecah/penggiling batu, merupakan perbuatanyang melanggar hukum karena usaha terdakwa masuk dalam kegiatan/sektor industri kriteria usaha kecil atau bukan merupakan konsumenpengguna BBM Subsidi/jenis

BBM Subsidi/jenis BBM tertentu sesuai keterangan Ahli Drs.SULARDI selaku Kasi Riset Pasar dan Perlindungan KonsumenKoperindagkop Kabupaten kediri dan kegiatan usaha milik terdakwa tidakdilengkapi dengan ljin Usaha Pengangkutan dan atau Ijin Usaha Niaga dariPemerintah karena terdakwa telah memperoleh atau mendapatkankuntungan dari selisih harga BBM bersubsidi dan BBM Non Subsidisehingga Negara mengalami kerugian karena Subsidi BBM merupakanBeban Negara sebagaimana keterangan ahli ENDO EKO SATRYO,

Yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyakyang disubsidi Pemerintah ;Ad. 1.

Unsur : yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, yaitu : Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa adalah pemilik usaha UD. Tutik Jaya Mulya (TJM) sejaktahun 2011 ;e Bahwa usaha penggilingan/pemecah batu dengan menggunakan mesindiesel dan mesin diesel tersebut menggunakan bahan bakar jenis solar ;Putusan Perkara Pidana Nomor 704/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.

Menyatakan terdakwa I HASTUTI binti SUKARMAN terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN ATAU NIAGA BAHANBAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASTUTI binti SUKARMANtersebut diatas dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sejumlahRp.1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1

Menyatakan terdakwa AHMAD EFENDI ALS BULLA BIN BANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;2. Menghukum terdakwa AHMAD EFENDI ALS BULLA BIN BANDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

setiap 1 (satu) liter terdakwajual seharga Rp. 8.000, (delapan ribu rupiah).Bahwa pada saat terdakwa dalam perialanan pulang denganmembawa ke 6 (enam) buah jerigen yang telah terisi BBM (BahanBakar Minyak) jenis premium / bensin tersebut tepatnya di DesaLampuawu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara,terdakwa di berhentikan anggota polisi dari Polres Luwu Utara.Pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi dari PolresLuwu Utara terdakwa tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi,surat izin pengangkutan

, ataupun surat izin usaha dan/ atau niagadari pihak berwenang untuk melakukan pengambilan BBM (BahanBakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakanjerigen ataupun untuk melakukan pengangkutan maupun niagaBBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin tersebut.Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) /bensin dengan menggunakan jerigen dan niaga / penjualan BahanBakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 1(satu) tahu lamanya.Perbuatan terdakwa sebagaimana

, ataupun surat izin usaha dan/ atau niagadari pihak berwenang untuk melakukan pengambilan BBM (BahanBakar Minyak) jenis premium / bensin dengan menggunakan11jerigen ataupun untuk melakukan pengangkutan maupun niagaBBM (Bahan Bakar Minyak) jenis premium / bensin tersebut.Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) /bensin dengan menggunakan jerigen dan niaga / penjualan BahanBakar Minyak (BBM) / bensin tanpa ijin tersebut sudah sekitar 1(satu) tahu lamanya.Perbuatan terdakwa sebagaimana

Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasaIndonesia makna kata niaga adalah melakukan kegiatan jual belliuntuk memperoleh untung;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangdihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta padahari Senin tanggal O6 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita,bertempat di jalan trans Sulawesi didesa lampuawa Kec. SukamajuKab.

NDOK Bin ABDULMANAP bersalah melakukan tindak pidana bersamasamamenyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UU RI Nomor 2001 Tahun 2001 Tentang Migas jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap RAHMAT HIDAYAT als.

MUJIONO als PURDASIO (mereka belum tertangkap / termasuk dalam daftar pencarianorang / DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 08.00wib atau pada waktuwaktu lain dalam bulan Juli 2015 atau pada tahun2015 bertempat di SPBU Desa Tambi Bendo Kecamatan MojoKabupaten Kediri, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gampengrejo, Merekayang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau

Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi Pemerintah ;3.

dan / atau niaga bahan bakarminyak yang disubsidi Pemerintah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalahkegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannyadari wilayah kerja atau tempat penampungan danpengolahan,sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, imporminyak bumi dan/atau hasil olahannya, termsuk niaga gas bumi melaluipipa ;Menimbang, bahwa menurut Perpres No. 191 Tahun 2014,konsumen pengguna BBM subsidi/BBM tertentu jenis solar adalah usahamikro

NDOK Bin ABDULMANAP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menyuruh lakukanpenyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BahanBakar Minyak yang bersubsidi ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan) ;133.

Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin M Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha, dan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);4.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah. Perouatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasibahwa di Lorong Kupula Desa Keude Aceh Kec.

Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah.Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut dipertimbangkan sebagaiberikutAd 1 Tentang unsur setiap orang;Menimbang, bahwa pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaankedua ini, majelis mengambil alin pertimbangan unsur setiap orang dakwaankesatu lebih subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telahterpenuhi dan terbukti;Ad 2 tentang unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahanbakar minyak yang

dari Sugeng seharga Rp 5.100,,(lima ribu seratus rupiah) perliternya, dan dijual kepada nelayan seharga Rp5.500, (lima ribu lima ratus rupiah) tiap liternya; Bahwa terdakwa sudah 2 (dua ) tahun lebih menjual minyak solar kepadanelayan, dulunya terdakwa ada izin menjual minyak lampu, dan izin tersebutsudah habis masa berlakuknya; Bahwa barang bukti solar dalam perkara ini termasuk minyak yang disubsidipemerintah;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diketahui terdakwatelah menyalahgunakan pengangkutan

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin; 2.

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama menampung,memanftaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK,atau Izin berupa biji timah dan gulungan timah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2.

Telah melakukan perbuatan melakukan,menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral danbatubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, PasalHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.

Balai Karimun melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan, menampung,memanftaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yangbukan dari pemegang IUP, /UPK atau tanpa ijindariyang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700kg;Bahwa saksi M.

Unsur yang menampung, memanftaatkan,melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukanHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN. TBKdari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atauPasal 105 ayat (1);3.

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamasama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahandan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan BatubaraYang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin;2.

Putusan Nomor 58 K/PID.SUSLH/2019dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor81 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKutai Barat tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:Menyatakan masingmasing Terdakwa Akhmadan bin Tansinsyah danTerdakwa II Jumli bin Jakrani bersalah melakukan tindak pidana secarabersamasama dengan sengaja melakukan pengangkutan

Menyatakan Terdakwa Akhmadan bin Tansinsyah dan Terdakwa II Jumlibin Jakrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukantindak pidana secara bersamasama melakukan pengangkutan kayuhasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keteranganSahnya hasil Hutan;2.

Menyatakan Terdakwa MOHD AMIN Als AMIN Bin SIPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin; 2.

Balai Karimunmelakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan,menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan daripemegang IUP, IUPK atau tanpa ijindari yang berwenang berupa PasirTimah sebanyak 5700 kg;Bahwa saksi SUKAI als AKIAT adalah pemilik mobil pick up warna biruNopol BP 8144 KA dan pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015terdakwa M.

AMIN tidak memiliki IUP produksisebagai persyaratan guna melakukan penampungan,pemanfaatan dan pengangkutan timah sesuai denganPasal 36 ayat (1) huruf b UURI No 4 Tahun 2009 TentangMineral dan Batubara. Kemudian terdakwa MOHD.

Unsur yang menampung, memanftaatkan,melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atauPasal 105 ayat (1);3.

AMIN jugatidak memiliki ijin pengangkutan maupun penjualan atau menjadi WIUP yangdikeluarkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan Pasal 37 huruf a UURI No4 Tahun 2009;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Ad. 3.

Menyatakan Terdakwa MOHD AMIN Als AMIN Bin SIPIR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamasama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahandan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan BatubaraYang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin;2.

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT PENGANGKUTAN KALIMAS tersebut;

PT PENGANGKUTAN KALIMAS VS PT PENGANGKUTAN KALIMAS, DKK

PUTUSANNomor 89 PK/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lainlain) padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara antara:PT PENGANGKUTAN KALIMAS, berkedudukan di JalanRajawali Nomor 87, Kota Surabaya, yang diwakili olen WidodoWidjaja selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasakepada Dinalara D.

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT PENGANGKUTAN KALIMAS tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr.Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 89 PK/Pdt.

BAPAK PUTRA Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Dude, saksiAlimuddin dan saksi Selli;Putusan No. 8/Pid.Sus/2015/PN.MsbHal. 20 dari 68 Bahwa benar terdakwa menyimpan BBM jenis Premium dirumahsaksi yang kemudian ditemukan oleh anggota Polres Luwu Utarayaitu baru 2 (dua) hari lamanya dan pengangkutan BBM jenispremium tersebut kerumah saksi dilakukan terdakwa sebanyak 2(dua) kali; Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas sudah berapalama terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut; Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan

Luwu utara;Bahwa sampai saat ini belum ada aturan yang dikeluarkan olehpemerintah daerah untuk pemberian ijin terhadap orang yangmelakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM BersubsidiPemerintah namun pemerintah Kab.

Luwu Utara (Bupati Luwu Utara) tidak pernahmemberikan Izin Usaha Pengangkutan, penyimpanan atau Niaga BBMkepada Lel. Harmin Jaya Putra Als. Bapak Putra (terdakwa).Sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama terdakwaHarmin Jaya Putra Als.

Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi Pemerintah ;Ad.1.

Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalahkegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariWilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasukpengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001), sedangkan yang dimaksud dengan Niagaadalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atauhasil

Menyatakan Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perekrutan, penampungan, pengangkutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;2.

Menyatakan terdakwa RINALDI BATUBARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI BATUBARA, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

PDM344/SIBOL/Ep/06/2012 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan padatanggal 19 Februari 2013 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan :Menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :MENUNTUT1 Menyatakan terdakwa RINALDI BATUBARA, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama turut sertamelakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izinusaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam

Tapanuli Tengah, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu,setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan bahan bakar minyak tanahyang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011sekira pukul 23.30 wib, saksi Bambang EWS bersama

dakwaan melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2001 tentang MigasNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan bentuk surat dakwaanPenuntut Umum adalah berbentuk dakwaan tunggal ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2001 tentang Migas jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dengan unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur barang siapa;2 Unsur yang melakukan pengangkutan

sebagaimana dimaksud dalam pasal23 tanpa izin usaha pengangkutan ;3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukanperbuatan ;Ad. 1.

Unsur yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23tanpa izin usaha pengangkutan;Berdasarkan faktafakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dariketerangan saksisaksi serta keterangan terdakwa, bahwa RINALDI BATUBARA,tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Tapteng karena telah memiliki ganja untukdihisap bersamasama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 wibbertempat Lingk. Kampung Dairi, Kel. Pinangsori, Kec. Pinangsori, Kab.

TUGIYO ; PENGANGKUTAN TRANSPORT KARYA MUDA

Tugiyo, Jalan Babat Randuputi, KecamatanGempolPasuruan dengan pengangkutan Transport Karya Muda, JalanNelayan No. 44 Surabaya, tidak ada hubungan kerja yang mengikatsehingga tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maupun hakhaklainnya ; Putusan ini mengikat bagi Pengusaha dan Pekerja ;Menimbang, bahwa amar putusannya Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan

Tugiyo adalah pekerja yang bekerja sebagai Sopir diperusahaan pengangkutan Jalan Nelayan 44, Surabaya, sejak tahun 1987,dan sebagai Sopir RitRitan (dengan sistem pengupahan borongan) untukmengangkut barang dalam Kota dan kadangkadang juga sebagai sopirbagi hasil untuk mengangkut barang ke luar Kota dan dalam suratpernyataan tersebut juga menyatakan, bahwa bapak Mustofa membuatsurat pernyataan tersebut tanopa adanya unsur paksaan dari pihakmanapun (foto copy terlampir)..

KaryaMuda tidak ada ikatan hubungan kerja.Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut diatas, maka kami selakukuasa pekerja/oburuh mengajukan permohonan kepada Mahkamah AgungR. untuk melakukan peninjauankembali dan sekaligus memutuskan untukmembatalkan dan menyatakan tidak sah terhadap Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang bernomor dibawah iniPutusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat Nomor.1454/2489/40210/XIII/PHK/92005, tentang pemutusan hubungan kerjaantara Pengangkutan

Pekerja juga meluangkan sebagianwaktunya untuk bekerja sebagai sopir pengangkutan didalam kota yangpengupahannya berdasarkan upah borongan atau Ritritan (sistempengupahan borongan).Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 024 PK/PDT.SUS/2008.8.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA tersebut ;

PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA vs AZWAR LUBIS

PUTUSANNomor 771 K/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA, beralamat diJalan Letda Sujono No.227, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal inimemberi kuasa kepada Joni Asmono, SH. dan Bluher Sitorus, SH.

KecamatanMedan Deli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011,Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa adapun Penggugat telah bekerja di Perusahaan Pengangkutan

Bahwa Perusahan Pengangkutan LamloJaya yang didudukan Termohon Kasasi sebagai Tergugat dalam perkara aquo bukanlah suatu Badan Hukum maupun perseorangan sebagai subyekhukum, Lamlo Jaya adalah suatu merek usaha, hanya berupa tanda pengenalusaha dan bukan subyek hukum. Merek Usaha tersebut dalam perkara a quotidak dapat dimintakan pertanggung jawabanya didalam hukum.

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidakdapat membuktikan dalil gugatanya, yakniadanya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi,seharusnya dengan fakta hukum yangdemikian, maka gugatan Penggugat /Termohon Kasasi dalam perkara a quoseharusnya ditolak ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yangmenyimpulkan telah terjadi hubungan kerjaantara Pemohon Kasasi dengan TennohonKasasi dengan didasarkan kepada adanyapertimbangan, sebagai berikut :a Bahwa perusahaan Tergugat adalahbergerak dibidang pengangkutan

jawaban Tergugat hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi telah berlangsung lebih kurang berlangsung 9tahun, telah dimanipulasi oleh Judex Facti seolaholah telah terjadi hubungankerja sebagai ;Bahwa sebaliknya Judex Facti dalampertimbangan hukumnya, pada halaman 12,telah memberikan pertimbangan, tentanghubungan kerja terdiri dari unsur pekerjaan,upah dan perintah, dan selanjutnyamemberikan pertimbangan hukumnyasebagai berikut;Bahwa perusahaan Tergugat adalah bergerak dibidang pengangkutan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA tersebut;

PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA VS AZWAR LUBIS

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA tersebut;

PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA vs JAMALUDDIN ABDUL GHANIE PURBA

NOMOR 772 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAMLO JAYA, beralamat diJalan Letda Sujono Nomor 227, Kota Medan, Sumatera Utara, dalamhal ini diwakili oleh TWAN TANUJAYA, Pengusaha/PemilikPerusahaan Pengangkutan Lamlo Jaya, dalam hal ini memberikankuasa kepada:1 JONI ASMONO, SH.;2 BLUHER SITORUS, SH.

dalamlingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur khusus dalam undangundang ini;Dan apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan Pasal I angka 7 huruf aUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai Lex Specialis, maka yangdimaksud dengan Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadanhukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badanhukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakanpekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain,dengan demikian Perusahaan Pengangkutan

Bahwa Perusahan Pengangkutan Lamlo Jaya yang didudukan TermohonKasasi sebagai Tergugat dalam perkara a quo bukanlah suatu Badan Hukummaupun perseorangan sebagai subjek hukum, Lamlo Jaya adalah suatu merekusaha, hanya berupa tanda pengenal usaha dan bukan subjek hukum. MerekUsaha tersebut dalam perkara) a quo tidak dapat dimintakanpertanggungjawabanya didalam hukum.

oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilgugatannya, yakni adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi, seharusnya dengan fakta hukum yang demikian, makagugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara a quo seharusnyaditolak;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan telah terjadi hubungankerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dengan didasarkankepada adanya pertimbangan, sebagai berikut:a Bahwa perusahaan Tergugat adalah bergerak dibidang pengangkutan

Tergugat hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi telah berlangsung lebih kurang berlangsung 9tahun, telah dimanipulasi oleh Judex Facti seolaholah telah terjadihubungan kerja sebagai;e Bahwa sebaliknya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, padahalaman 12, telah memberikan pertimbangan, tentang hubungankerja terdiri dari unsur pekerjaan, upah dan perintah, dan selanjutnyamemberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:Bahwa perusahaan Tergugat adalah bergerak dibidang pengangkutan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM), tersebut;

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM) VS KASMAN SIHOTANG

PUTUSANNomor 633 K/PDT.SUSPHI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN (KPUM),diwakili oleh Drs. Jambar Siburian, M.M. dan HalashonRajagukguk sebagai Ketua Umum dan Sekretaris , beralamat diJalan Rupat Nomor 3032, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada P.M.

PT CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES

./2014 tanggal04 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CITRA PEMBINA PENGANGKUTAN INDUSTRIES, beralamatdi Jalan Mas Surya Negara Kav.AQ, Kabil Insudtrial Estate, Kabil,Batam 29435;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Penghasilan Pasal 26 jasa pelayaran asingsebesar Rp7.018.660.973,00Bahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya jasa pelayaran sebesarRp7.018.660.973,00 tersebut yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaranasing seluruhnya merupakan tambahan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;Bahwa Terbanding juga berpendapat bahwa karena perusahaan pelayarantersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia maka atas penggantian atauimbalan yang diterima atau diperoleh perusahan pelayaran dan/ataupenerbangan asing tersebut dari pengangkutan

Terbanding tetap berpendapat bahwa seluruh objek merupakan objekPajak Penghasilan Pasal 26 yang dikenakan tarif 20% sehingga keberatanditolak selurunnya dan menambah objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 26sebesar Rp999.656.312,00 dengan tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26terhutang sebesar Rp322.144.008,00;Alasan BandingObjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sewa alat berat sebesarRp2.210.951.099,00Bahwa Tiong Woon adalah perusahaan Singapura yang menyewakan alatalatberat (Heavy lift) untuk kegiatan pengangkutan