Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 15Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3), Kecamatan Muara Wis,Kabupaten Kutai Kartanegara pelaksanaan sebagai berikut : Yang menikahkan penghulu kampung; Yang menjadi wali nikah diwakili Aminuddin karena ayah KandungPemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara lakillakipemohon Il (adik kandung) sedang berada di Pomalaa SulawesiTenggara, namun telah mengetahui dan menyetujui pernikahanpemohon dan pemohon II tersebut; Yang menjadi

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon Il, yangdilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3)Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;3.

dan Pemohon II merupakan orang yangberkepentingan langsung dengan perkara ini yaitu Pemohon sebagai suamidan Pemohon II sebagai isteri, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Pemohon II mempunyai /ega/standing dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II padapokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon danPemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2017 di KampungKota Bangun (SP3

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaperkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3), Kecamatan Muara Wis,Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara, harus dinyatakan sah;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukup beralasan danberdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Pemohon Ilpatut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam

Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kampung Kota Bangun (SP3)Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara;3.

pengawasanterhadappenggunaan dana yang telah disalurkan kepada LKD.e Bahwa selain tugas dan fungsi terdakwa berdasarkan Surat Keputusan BupatiSimalungun Nomor: 188.451760 BPPD tanggal 17 Pebruari 2011, terdakwajuga melakukan pemantauan pelaksanaan PNPN PISEW di wilayah kerjanyasesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh saksiBAREN AMBARITA, ST dalam melaksanakan pekerjaan di 33 LembagaKemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Dolok Pardamean berdasarkanSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3

Bl diNasdY Besugsen WALDEMAR sep. 350 m' 40,320,000.00 12,492SID X aAU 2,RU 50K m' ,3999.53 17 miahJu 1,495,550,000.0 99,244,2111.27 30,893 ,30.80 e Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan terdakwa EDIMARULI TUASINAGA bersamasama dengan saksi BAREN AMBARITA telah mencairkandana sebanyak 4 termin/ tahap yaitu := Tahap untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2011 dengan persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3

) adalah Ketua LKD mengajukan permintaankepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, SuratRekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran danKwitansi Pembayaran ;Tahap II untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 25 April 2011 dengan persyaratan yangharus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / PenarikanDana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan

KemajuanPelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencanadan Rencana Penggunaan Dana ;Tahap Ill untuk pembayaran sebesar 30% (tiga puluh) persensudah dicairkan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan persyaratanyang harus dipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) adalah Berita Acara Pembayaran / PenarikanDana, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Laporan KemajuanPelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi Pembayaran Angsuran, Rencanadan Rencana Penggunaan Dana ;Tahap IV untuk pembayaran

sebesar 10% (sepuluh) persen sudahdicairkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan persyaratan yangharusdipenuhi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)adalah Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana, Berita Acara PrestasiPekerjaan,Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Kuitansi15Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD kePPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing), Foto DokumentasiPelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA)yang sama, dan

M E N G A D I L I

• Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
• Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/VI/2020/ SPKT.Polda Sulsel tanggal 17 Juni 2020;
  • Membebani biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Bahwa, PEMOHON dalam kedudukanya sebagai pihak yangdirugikan akibat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN RESORTHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel.METRO JAKARTA SELATAN dengan NomorS.Tap/43/XIl/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, tertanggal 31Desember 2020;3.

Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2020, Terbit surat PenetapanPenghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALAKEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN denganNomor : S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020/Restro Jaksel, dengan alasanperkara tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti atauperistiwa bukan tindak pidana;ll.

Bahwa pada Tanggal 8 Desember 2020 dilakukan Gelar Perkara yang dipimpin oleh AKP BENITO HARLEANDRA, S.I.K, dengan kesimpulanbahwa perkara tersebut dihentikan Penyidikannya (SP3) dengan alasansaksi dan ahli pidana yang disangkakan kepada Tersangka tidak cukupbukti, atau peristiwa bukan tindak pidana, dan Kepala Kepolisian ResortMetro Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan (SP3) dengan Nomor : S.Tap/43/XII/RES.1.24/2020/RestroJaksel;10.

Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh TermohonPraperadilan dalam menerbitkan (SP3) terhadap Sdri. NikitaMirzani merupakan keputusan terbaik secara hukum karenajelas permasalahan yang terjadi adalah murni perkara perdatatentang HARTA BERSAMA;6.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatandengan Nomor S.Tap/43/XII/Res.1.24/2020 Restro Jaksel, tertanggal 31Desember 2020, adalah sah menurut hukum;4.

Bahwa selain Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang tidak mempertimbangakan bukti surat tersebut di atas, jugaketerangan saksi Penggugat yang bernama Subagyo terkait faktafaktahukum penolakan terhadap pemberian Surat Peringatan III yang dilakukanoleh Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan: Terguat telah diberikanSP3, selanjutnya menyatakan: setelah diberikan SP3 tidak menerima danHalaman 5 dari 13 hal. Put.

tegas menyatakanbahwa Termohon Kasasi/Tergugat menolak pemberian Surat Peringatan IIIyang dibuktikan dengan tidak mau menerima dan menolak menandatanganiSurat Peringatan III yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat akibatkesalahan meninggalkan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat (videhalaman 13 putusan);Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (8) poin (8.10) PKB sebagaimanadisebutkan di atas, perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yangmembangkang/menolak dan sekaligus melawan atasan pada saatpemberian SP3

, Tergugat melakukan pelanggaran lagi denganmenolak/tidak mengakui pemberian Surat Peringatan Ill, sehingga Tergugatmelakukan pelanggaranpelanggaran lagi setelan SP3 pada masatenggang waktu berlaku SP3, yaitu menentang/melawan terhadap atasanpada saat diberi pengarahan dan teguran, selain itu Termohon Kasasimelakukan pelanggaranpelanggaran lain yaitu datang terlambat masuk kekantor dan meninggalkan tempat kerja pada jam kerja tanpa ijin atasan,sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh

menolak menandatangani Surat Peringatan Ill incasu Termohon Kasasi/Tergugat masih melakukan pelanggaran disiplin yaitudatang terlambat masuk ke kantor dan meninggalkan tempat kerja pada jamkerja tanpa ijin atasan (vide halaman 13 putusan);Pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Kasasi (Tergugat) masaperiode berlaku Pemberian SPIII: Bahwa sebagaimana keterangan saksisaksi Penggugat yang telahdisumpah sesuai agamanya yang bernama Subagyo dan WulahadiWulele yang menyatakan: Setelah diberikan SP3

Nomor 664 K/Pdt.SusPHI/2017Wulele menyatakan: setelah mendapat SP3 Tergugat melakukanpelanggaran disiplin lain yaitu datang terlambat masuk ke kantor danmeninggalkan tempat kerja pada jam kerja, hal ini bersesuaian denganbukti yang telah diajukan dan tambahan (terlampir) bahwa sebanyak 5(lima) kali dalam periode Agustus 2015 yaitu pada tanggal 06, 07, 13, 20,24, 29 secara yuridis maupun de facto terbukti bahwa TermohonKasasi/Tergugat dalam masa pemberian Surat Peringatan Ill in casutelah melakukan

PBR36b)Pengelola UEK SP membuat surat perjanjian pemberian pinjaman(SP3) dengan pemegang otoritas rekening Dana Usaha Kelurahan(DUK) diketahui oleh pendamping desa yang dilengkapi dengandokumen usulan kegiatan, hasil pembahasan pada MK II.Pemegang otoritas rekening DUK berdasarkan surat perjanjianpemberian pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening DUK kerekening UEK sesuai dengan jumlah yang diajukan dilengkapidengan Surat Perintah Bayar (SPB), surat perjanjian pemberianpinjaman (SP3), dan daftar

jutarupiah) untuk 4 (empat) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 012/PPD/UEKSP/DT/XI/2011, tanggal 10Nopember 2012, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 013/PPD/UEKSP/DT/XI/2011, tanggal 12Desember 2011, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) untuk 6 (enam ) pemanfaat.Berdasarkan SP3 Nomor : 015/PPD/UEKSP/DT/II/2012, tanggal 14 Februari2012, dana yang dicairkan adalah sebesar Rp

Melampirkan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatan danaUsaha Kelurahan.

Pemegang otoritas rekening DUK berdasarkan surat perjanjianpemberian pinjaman (SP3) mentransfer dana dari rekening DUK kerekening UEK sesuai dengan jumlah yang diajukan dilengkapidengan Surat Perintah Bayar (SPB), surat perjanjian pemberianpinjaman (SP3), dan daftar pemanfaat dan jumlah masing masingpinjaman.d. Penyaluran dana dari UEK kepada pemanfaat dilakukan sesuaikebutuhan serta memperhatikan siklus usaha.e.

Bahwa Penggugat merupakan pemilik Sah atas tanah yang terletak diJalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk,Kabupaten Sorong sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 570 atas namaBambang Suprapto yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Sorong;2.Bahwa Para Pihak telah menemukan kata sepakat mengenaipenempatan Tiang Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM) PT PLN(Persero) UP3 Sorong berjumlah 5 (lima) tiang yang terletak di tanahmilik Penggugat pada Jalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun

Bahwa Pihak Penggugat sepakat dan bersedia tanah milik penggugatdi Jalan Nusa Indah SP3, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk,Kabupaten Sorong digunakan untuk penempatan 5 (lima) Tiang SUTMPT PLN (Persero) UP3 Sorong;6. Bahwa Pihak Penggugat tidak akan pernah mengajukan gugatan atauupaya hukum lain atas tanah yang digunakan untuk penempatan tiangSUTM PT PLN (Persero) UP3 Sorong baik di dalam maupun di luarpengadilan selama tanah tersebut masih digunakan atau dimanfaatkanoleh Tergugat 1;7.

BATUNG PERDANA Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/KontrakNomor : 099/62/6204080/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, danSurat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/080/CERDADB/ 2002 tanggal 07 Nopember 2002. Nilai kontrak sejumlah Rp.98.000.000, (Sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan pekerjaan :Pembangunan Jembatan dan GorongGorong Desa Patung KecamatanDusun Tengah ;8. CV.

AZHARI Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor :100/62/ 6204070/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, dan SuratPerjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/081/CERDADB/2002 tanggal 07 Nopember 2002.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) kedelapanrekanan Proyek CERD Tahun Anggaran 2002 ;e Pasal 4 tentang Kewajiban Pihak Kedua, yaitu :4.1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian PemberianPekerjaan, pihak Kedua wajid melaksanakan,menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuhHal. 13 dari 41 hal. Put.

No. 77 PK/Pid/2007Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/074/CERDADB/2002 tanggal 07 Nopember 2002. Nilai Kontrak Sejumlah Rp. 367.650.000,(tiga ratus enam puluh juta tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),dengan pekerjaan : Pembangunan Poros Pasar Pedesaan di Jihi DesaBambulung Kecamatan Pematang Karau ;. CV.

AZHARI Pusat Buntok dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 100/62/6204070/PMPDC/2002 tanggal 17 Nopember 2002, dan Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan (SP3) Nomor : 050/081/CERDADB/2002 tanggal 07Nopember 2002.

Bank BRI SyariahCabang Balikpapan, berdasarkan Surat Persetujuan PrinsipPembiayaan (SP3),No /BRIS SPGBPN/KONS/XI2013,tanggal 06 November 2013,yang ditanda tangani kedua belah pihakyaitu Pihak Kreditur diwakili oleh Pimpinan Cabang dan AccountOfficer, sedangkan Debitur ditandatangi langsung oleh Penggugat;2.

Bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Persetujuan PrinsipPembiayaan (SP3),No : /BRIS SPGBPN/KONS/XI2013, tanggal 06 November 2013,belum jatuh tempo;13.2.

;Bahwa Penggugat masih memiliki niat baik untuk menyelesaikanangsuran pembayaran pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan Putusan Nomor 462/Pdt.G/2020/PA.Bpp 5 dari 36Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3),No : /BRISSPGBPN/KONS/XI2013, tanggal 06 November 2013;16.

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada SuratPersetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) antara Penggugat dantergugat , namun pada gugatan yang diterima oleh Tergugat Ilhanya disebutkan SP3 No /BRIS/SPGBPN/KONS/XI2013 tanggal06 November 2013.8. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan, kekosongan nomor tersebutjelas berbeda dari data yang diserahkan oleh Bank BRI Syariah (incasu Tergugat I) kepada Tergugat II.

Juga ketiadaan nomor SP3yang menimbulkan ketidakjelasan pada SP3 yang menjadi dasarpermasalahan perkara aquo.9. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No 565 K/Sip/1973 Tgl 21Agustus 1974 menyatakan Kalau objek gugatan tidak jelas, makagugatan tidak dapat diterima.10.

TommyKarya, maka menurut Pemohon, bahwa alasan dan dasar hukumKepolisian Daerah Riau menerbitkan SP3 dengan terlapor TommyKarya, adalah prematur dan cacat hukum sehingga harus diuji melaluisidang praperadilan;Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat Pemohonadalah sebagai berikut :2.1. SP3 BERSIFAT PREMATUR;a. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/271/IX/2013/SPK/RIAUPelapor H. Jupri Zubir yang Terlapor Sdr.

SP3 CACAT HUKUM;a. Sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, maka penghentianpenyidikan, yang dituangkan dalam SP3, dilakukan dalam 3kondisi, yaitu : tidak cukup bukti, bukan merupakan tindakpidana dan ditutup demi hukum;b. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap saksisaksi,terlapor belum melakukan pemeriksaan yang memadai sepertibelum diperiksanya pihak PT. Panghegar, belum diperiksanyapara pihak yang terikat perjanjian seperti H.

Oleh karena SP3 yang dikeluarkan oleh Termohon tersebutbersifat prematur, cacat hukum sebagaimana ditentukan dalamKUHAP maka SP3 tersebut harus dinyatakan tidak sah secarahukum;IV. TUNTUTAN (PETITUM) :Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan NegeriPekanbaru agar segera mengadakan sidang praperadilan terhadapTermohon sesuai dengan hakhak Pemohon berdasarkan Pasal 80 junctoPasal 78 juncto Pasal 77 KUHAP, selanjutnya mohon putusan sebagaiberikut :1.

Menyatakan bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan(SP3) Nomor SP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.Sidik/252.a/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadapLaporan Polisi dari Pemohon dengan Nomor LP/271/IX/SPKT/RIAU tanggal30 September 2013 atas nama terlapor TOMMY KARYA dan kawankawanadalah prematur dan tidak sah;Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/20163.

Alasan ini dapat dipakai apabilaada alasanalasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hakmenjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangkameninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa;Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) NomorSP.TAP/48/IX/2014/Reskrimum tanggal 15 September 2014 dan SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SP.Sidik/252.a/IX/201 4/Reskrimum tanggal 15 September 2014, terhadap Laporan Polisi dariPemohon dengan Nomor LP/271/IX

berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.Apabila Karyawan masih melakukan pelanggaran sejenis atau setingkat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan yang sebelumnya diterima, makadapat diberikan kembali sanksi Surat Peringatan yang lebih berat/satu tingkatdi atasnya atau sanksi PHK jika sebelumnya sudah mendapatkan saksi SP3.Ketentuan 6 bulan masa berlakunya masingmasing Surat Peringatan (SPI,SPII dan SPlIII) yang telah ditetapkan baik itu di dalam Pasal 161 ayat (2) UUNo. 13 Tahun

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya padahalaman 2 poin 5yang menyatakan Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) yangdiberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sangat merugikan Penggugat,merupakan pernyataan yang tidak mendasar, karena pelaksanaan pembinaandan pemberian sanksi oleh Tergugat kepada Penggugat berupa SuratPeringatan Satu (SP1), Surat Peringatan Dua (SP2) dan Surat Peringatan Tiga(SP3) terhadap Penggugat bukan serta merta diberikan tanpa dasar dan alasanyang kuat, mengingat

Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat atas pernyataan Penggugatyang menyatakan masa berlaku Surat Peringatan (SP1,SP2 dan SP3) yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telahditetapbkan oleh Pasal 161 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Jo.

Artinya dengan diterbitkannya Surat Peringatan Kedua (SP2) dan SuratPeringatan Ketiga (SP3) bukan berarti membatalkan Surat Peringatan yangsebelumnya diberikan, tetapi lebin kepada peningkatan sanksi yang lebih beratdari sebelumnya, sehingga masa berlaku sanksi Surat Peringatan (SP1, SP2,SP3) tetap 6 bulan yang berlaku sejak masingmasing sanksi Surat Peringatantersebut diterbitkan;Pemberian dan peningkatan sanksi dari Tergugat kepada Penggugat dalammasa berlakunya sanksi Surat Peringatan tanpa harus

Surat Peringatan Tiga (SP3) yang dianggap tidak memenuhiketentuanPasal 161 Ayat (2) UndangUndang No.13 Tahun 2003 (UUKetenagakerjaan) jo Pasal 55 Peraturan Perusahaan Periode 20152017Tergugat, bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, olehkarenanya mohon Majelis Hakim sudi untuk menolak pernyataan Penggugatdan menyatakan pemberian sanksi Surat Peringatan oleh Tergugat terhadapPenggugat Syah secara hukum;.

Bahwa Penyidik telah Menghentikan Penyidikannya denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikann (SP3) Nomor:Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN RhlSp.Sidik/81/IV/2020/Reskrim tertanggal 02042020, dan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan Nomor : S. Tap/81.a/IV/2020/Reskrim tanggal 02042020;4.

Bahwa Penyidik' telah Menghentikan Penyidikannya denganmengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikann (SP3) Nomor:Sp. Sidik/81/IV/2020/Reskrim tertanggal 02042020, dan SuratKetetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/81.a/IV/2020/Reskrim tanggal ; 02042020.Diperbaiki / ditambah menjadi:3. Bahwa Termohon telah menerbitkan dan mengeluarkan SP3 yangdengan alasan Laporan Pemohon tidak cukup bukti.

) pada bulan April 2020,akan tetapi Pemohon hanya menerima surat pemberitahuanperkembangan Hasil penyidikan.Dalil Pemohon dalil yang tidak benar dan tidak beralasan Hukum, suratperintah penghentian penyidikan (SP3) hanya diberitahukan kepadaPenuntut Umum, Tersangka atau keluarganya sesual ketentuan Pasal109 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP dan didalam KUHAP tidak adamenyebutkan bahwa Pemohon harus diberikan surat perintahpenghentian penyidikan (SP3) kepada Pemohon, Termohonmemberikan surat pemberitahuan perkembangan

Daud,Saimun Sinaga dan Abdul Manaf, kemudian Termohon telah menerbitkan danmengeluarkan SP3 yang dengan alasan Laporan Pemohon tidak cukup bukti;Bahwa menurut Pemohon, SP3 yang telah dikeluarkan oleh Termohonitu merupakan pernyataan yang Keliru, Karena Pemohon merasa Laporan yangtelah dibuatnya cukup bukti, pemohon telah memberikan buktibukti kepadaPenyidik (Termohon) yakni, berupa 2 (dua) buah Kwitansi pembayaran panjartanah / lahan yang dibeli.

Selanjutnya pada tahap penyidikanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Rhltelah dinyatakan peristiwa yang dilaporkan dalam perkara ini adalah tindakpidana, sehingga tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan;Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan, perkara ini di SP3 denganalasan perkara ini masuk dalam ranah hukum perdata, namun memperhatikantidak dilakukannya konfrontasi dalam perkara ini, maka SP3 yang menyatakanperkara ini masuk dalam ranah hukum perdata adalah pernyataan

M E M U T U S K A N :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penghentian Penyidikan (SP3) Laporan Polisi No LP/255/K.3/I/2004/Ops/Tabes tanggal 26 Januari 2004 atas nama Pelapor Adeline Tampubolon, BA berdasarkan surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No S.TAP/233.b/V/2014/Reskrim tanggal 10 Mei 2014
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Faktanya atas laporan Polisi tersebut telah dihentikan prosespenyidikannya berdasarkan SP3 (Surat Perintah PenghentianPenyidikan) nomor : SPPP/26/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018dikarenakan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kekerasandalam rumah tangga tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada poin 2.3halaman 3 menyatakan adanya Surat Perintah PenghentianPenyidikan / Sp3 Nomor : SPPP/26/2018 Tertanggal 25 Januari2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Depok dandikuatkan bukti awal dari Penggugat yang disampaikan dalamPendaftaran Elektronik Qourt yaitu Surat Perintah PenghentianPenyidikan / Sp3 Nomor : SPPP/26/2018 Tertanggal 25 Januari2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Depok mengartikanGugatan Penggugat ini adalah tentang ganti

kan, oleh karena sudah adaMusyawarah/damai sehingga surat itu tidak dilanjutkan lagi;Bahwa atas laporan saudara Bettei sudah di SP3 kan di karenakanadanya sudah ada perdamaian dan tidak dibuktikan dengan buktibuktiawal/permulaan;Bahwa Laporan itu di SP3kan karena tidak ada bukti yang dapat dinaikan ; 2.

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada poin 2.3halaman 3 menyatakan adanya Surat Perintah PenghentianPenyidikan / Sp3 Nomor : SPPP/26/2018 Tertanggal 25 Januari2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Depok dandikuatkan bukti awal dari Penggugat yang disampaikan dalamPendaftaran Elektronik Qourt yaitu Surat Perintah PenghentianHalaman 27 dari 36Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2020/PN CbiPenyidikan / Sp3 Nomor : SPPP/26/2018 Tertanggal 25 Januari2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Bahwa berdasarkan Objek Gugatan berupa Surat PerintahPenghentian Penyidikan / Sp3 Nomor : SPPP/26/2018 Tertanggal25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Depokmerupakan Kewenangan Relatif wilayan hukum Pengadilan NegeriDepok;.

Lp/766/X1/2017/Sulut/resBm);Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Penggugat menerima SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan laporan No.B/484/XI/Res.1.24/2018, dari pihak kepolisian dengan hasil penyidikan yangmenjelaskan bahwa unsur yang disangkakan terhadap (Sdr.FREDRIKOMINTALANGI) adalah tidak terbukti, sehingga pada tanggal 21 November2018 penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan oleh karena tidak cukupbukti atau tidak memenuhi unsur, dengan demikian Pihak KepolisianMengeluarkan SP3

Bahwa setelah Penggugat menerima SP3 dari pihak kepolisian, Penggugatselanjutnya menyerahkan SP3 tersebut kepada pihak BPS GMBIM (diwakiliPara Tergugat), kemudian pihak BPS GMIBM atas dasar SP3 darikepolisian tersebut justru) menyarankan kepada Penggugat untukmengundurkan diri, jika tidak, akan diberhentikan secara tidak hormat(dipecat), bahwa pembicaraan antara Penggugat dengan pihak BPSGMIBM yang waktu itu diwakili Tergugat II yang menjabat sebagai wakilketua BPS GMIBM, dimana Tergugat II memberikan

penjelasan kepadaPenggugat, ketika SP3 itu keluar berarti Penggugat tidak bisamembuktikan pencemaran nama baik yang ditujukan' kepadaPenggugat sehingga berarti memang tidak ada pencemaran nama baikyang dilakukan oleh (Sdr.

BETRIS DIEN NOVITA NDAY,S.Teol (Penggugat) Selaku PEGAWAI GMIBM atas dasar SP3 darikepolisian;8. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 06/1.001.01/42019 tentangPemberhentian Sdri.

Karena dengan adanya SP3 tersebut, BPS GMIBM menganggapPenggugat tidak dapat membuktikan bahwa isu perselingkuhan yangditujukan kepada Penggugat tidak benar adanya (vide bukti surat TI, II, III &TT7.10); Bahwa atas pilinan tersebut Penggugat pada tanggal 4 Maret 2019mengajukan surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai pegawaiorganik sinode GMIBM (vide bukti surat TI,II,II & TT5 dan TLII, Il & TT7.11).

53.748.800Uraian lainnya (Jika Ada):> Bahwa setelah berbagai upaya dari pihak PENGGUGAT sebagaitindakan penyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upayapenawaran untuk menjual objek jaminan dibawah tangan denganHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Kpnkesepakatan kedua belah pihak kurang ditanggapi secara baik, makapihak PENGGUGAT memberikan SP 1 No: S084/ULMTMPG/SP1/XI/2016 tanggal 18 November2016 ; SP II No: S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 ; SP Ill No : S001/ULMTMPG/SP3

Copy dari Asli Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (APPM) dariTERGUGAT kepada PENGGUGAT, tanggal 09 Juni 2015.Bahwa Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro (APPM ) dari TERGUGATmenunjukan TERGUGAT memiliki inisiasi awal untuk meminjam/mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT, dan hal inimembuktikan bahwa TERGUGAT memerlukan sejumlah uang untukkeperluan usahanya ;Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN KpnCopy dari Asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor :028/ULMTMPG/SP3

melayangkan Surat Peringatan Il Nomor : S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, disini terbuktiPENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan ke2 (Kedua)kalinya kepada TERGUGAT secara lazim dan patut untuk memenuhikewajibanya sesuai yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakatidan ditandatangani oleh PARA PIHAK ;Copy dari Copy Surat Peringatan III beserta Copy dari Asli Tanda TerimaSurat Peringatan III ;Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan III Nomor : S001/ULMTMPG/SP3

Copy dari Asli Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor :028/ULMTMPG/SP3/V1/15 tertanggal 19 Juni 2015 ;3. Copy dari Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor : 028/ULMTMPG/ PKSUP/VI/15, tanggal 19 Juni 2015 ;4. Copy dari Asli Tanda Terima Pencairan Pembiayaan No. Nota : 028/ULMTMPG/TTP/VI/15 tertanggal 19 Juni 2015 ;5. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)Nomor 201 tanggal 19 Juni 2015 ;6.

. 32.101.702TOTAL : Rp. 53.748.800> Bahwa setelah berbagai upaya dari pihak PENGGUGAT sebagai tindakanpenyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upaya penawaran untukmenjual objek jaminan dibawah tangan dengan kesepakatan kedua belahpihak kurang ditanggapi secara baik, maka pihak PENGGUGATmemberikan :SP No : S084/ULMTMPG/SP1/XI/2016 tanggal 18 November2016Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Padt.G.S/2021/PN KpnSP Il No : S071/ULMTMPG/SP2/XII/2016 tanggal 15 Desember2016 SP III No : S001/ULMTMPG/SP3