Tajudin, Djamaludin, Agus Salim, dan Daslin, seluruhnya mintadibayarkan pesangonnya sebesar Rp. 4.280.000,, (empat juta dua ratus delapanpuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pesangon sebesar Rp.21.400.000, (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa ketentuan Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 menentukan,sebagai berikut :"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) Tahun

Mengenai Eksepsi huruf B tentang Gugatan Salah Pihak (error in persona),Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf D tentangGugatan Kabur dan Tidak Jelas.1 Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 25 paragraf 4 disebutkan padaintinya Judex Facti menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentangHal.19 dari 32 hal.Put.No.464 K/Pdt.Sus/20112020Gugatan Salah Pihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsihuruf D tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, dengan

Dengan demikian putusanperkara No. 166/PHI.G/2010/PN.JKT.2010 yang menolak Eksepsi Tergugat Idan Tergugat II huruf B, huruf C, dan huruf D, harus dianggap tanpapertimbangan hukum ;Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II huruf B tentang Gugatan SalahPihak, Eksepsi huruf C tentang Gugatan Kadaluarsa, dan Eksepsi huruf Dtentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, diajukan berdasarkan faktafakta dandasar hukum yang sangat kuat.

Hal ini karena meskipun petitum angka 3 tersebut telahdinyatakan Kadaluarsa, namun ternyata pada amar putusan angka 4 Judex Factitetap membebankan kompensasi PHK kepada Tergugat II secara tanggungrenteng bersamasama dengan Tergugat I ;Putusan yang saling tidak sejalan tersebut mengakibatkan putusan menjadisumir dan tidak jelas karena Judex Facti tidak konsisten dalam memutus perkaraa quo ;18.Bahwa kalaupun seandainya Judex Facti menganggap pernah terjadi hubungankerja antara para Penggugat dengan

Tergugat II sebelum bulan Januari 2000,namun dengan ditolaknya petitum gugatan angka 3 dan tuntutan dinyatakantelah Kadaluarsa, maka segala permintaan / tuntutan berkaitan denganhubungan kerja tersebut terhadap Tergugat II harus juga dianggap Kadaluarsa ;.Bahwa selain itu, amar putusan angka 4 yang menghukum Tergugat I dan TergugatII membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat kompensasipesangon dengan perincian Lili Sutisna Rp. 33.990.000,, M.

Ramli bersalah melakukantindak pidana) memperdagangkan barang += yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau metto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagaimana dimaksudpasal 8 ayat (1) huruf

Rifal Suyitno (keterangan dibacakan)Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasibaik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tentang UUPerlindungan Konsumen dan melakukan mediasi bilamana adapengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;Bahwa setiap orang perseorangan maupun badan usaha yanmelakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan pangan wajimencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.

Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang, bahwa selanjutnya

Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau .jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan. pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang bahwa Unsur

atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasangj/dibuat, Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi ;2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI! DAN REKONVENSI!

Bahwa kalau dikaitkan antara tenggang waktu pengajuan gugatandengan proses formil yang harus ditempuh sejak terjadinya pemutusanhubungan kerja hingga pengajuan suatu gugatan ke PengadilanHubungan Industrial cukup menyita waktu yang cukup lama, jadisangatlah tidak logis kalau kadaluarsa tenggang waktu pengajuangugatan dihitung dari sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja, sebabsejak terjadinya pemutusan hubungan kerja hingga pengajuan gugatanharus melalui penyelesaian bipartit, mediasi hingga terbitnya

Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum putusan pengadilanHubungan Industrial yang menyatakan pengajuan gugatan PemohonKasasi/Penggugat sudah kadaluarsa adalah merupakan suatupertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dan telahmelanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat 1 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHal. 12 dari 16 hal. Put. No. 393 K/Pdt.Sus/2010Agung Jo.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2.

tidak ditolak, sedangkan poin 1 berbunyi : Menyatakantegugatan Penggugat telah kadaluarsa yang artinya gugatan Penggugatsudah tidak bisa diajukan lagi.Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tidakmenerapkan hukum atau telah menerapkan hukum atau terdapat kesalahanHal. 14 dari 16 hal.

tersebut tidak diperbolehkan dijual di tokoobat milik terdakwa, tetapi harus melalui apotik dan dijual oleh orang yangmemiliki keahlian kefarmasian ;Bahwa toko obat milik terdakwa bukan apotik, dan terdakwa tidak memilikikeahlian kefarmasian;Bahwa obatobatan yang saksi temukan diantaranya adalah Natriun Doklofenak,Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin ;Bahwa Tripelcream termasuk obat bebas terbatas yang boleh dijual di toko obatmilik terdakwa, tatapi dalam kondisi kadaluarsa

, demikian juga dengan obatvanquin juga dalam kadaaan kadaluarsa ;e Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut di dalam kotakpenyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa obat NatriunDoklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, danvanquin, adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudian disita dariterdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobat keras di toko obatmilik terdakwa yang

, demikian juga dengan obat vanquinjuga dalam kadaaan kadaluarsae Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut didalam kotak penyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidanganberupa obat Natriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum,Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin,adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudiandisita dari terdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobatkeras di toko obat milik terdakwa yang diamankan

Vanquin Rp. 7.000, (tujuh ribu Rupiah) per keping, obat TripelCrem Rp. 4.000, (empat ribu Rupiah) per keping, dengan keuntungan Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per keping;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupaNatriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, dan Mitadexadalah obatobatan yang dijual di toko obat milik terdakwa, sedangkan obatTripelcream dan vanquin adalah obat milik terdakwa yang tidak dijual laghi dantelah disimpan terdakwa karena telah kadaluarsa

Ponorogo laludatang polisi melakukan razia dan dari saksi ditemukan 2 kantong plastik berisi pilyang dibeli dari terdakwa tersebut ;e Bahwa polisi juga menemukan uang dan pil dextro di saku celana terdakwa;e Bahwa dalam kemasan yang dijual terdakwa tersebut tidak terdapat label(keterangan berisi tanggal kadaluarsa, merk obat, nama obat, kontra indikasi ) ;e Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah membeli pil dektro dari terdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, terdakwamembenarkan

golongan obatkeras daftar G ;Bahwa apabila mengkonsumsi obat tersebut menyebabkan mual, mengantuk danapabila mengkonsumsi tidak sesuai aturan pakai mengakibatkan gangguansusunan saraf pusat dan fly;Bahwa yang berhak menjual obat tersebut adalah apotik yang memiliki tenaga ahliapoteker sedangkan pembelinya harus menggunakan resep dokter;Bahwa obat yang dapat diedarkan adalah obat yang dalam kemasannya ada labeldalam bahasa Indonesia (berisi aturan pakai, isi/ kandungan bahan, efek sampingdan masa kadaluarsa

melakukan razia;Bahwa polisi menemukan pil yang dibeli oleh Agung Suwito tersebut ;Bahwa polisi juga menemukan 2 kantong plastik klip masingmasing berisi 30 butirdan 10 butir pil dextro serta uang dari saku celana terdakwa ;Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan pil dari Agung Suwito tersebut;Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli di Apotik Cokro diMadiun;Bahwa pil / obat tersebut dalam kemasannya tidak ada label yang berisi aturanpakai, isi kandungan bahan, efek samping masa kadaluarsa

bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan orang yang mengkonsumsi obat / pil tersebut, jika tidak sesuaidengan aturan pakai akan menyebabkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian dan tidak memiliki izinmenjual pil / obat tersebut;e Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut tanpa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa

adalah Dextromethorphan dan apabiladiedarkan masih dalam bentuk kemasan asli termasuk dalam golongan obat bebasterbatas tetapi karena sudah lepas dari kemasan aslinya termasuk golongan obatkeras daftar G dan penggunaan pil / obat tersebut apabila tidak sesuai denganaturan pakai akan mengakibatkan gangguan susunan saraf pusat dan fly;e Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil tersebut tanoa resep dokter dan dalamkemasan tidak ada label yang berisi aturan pakai, isi kandungan bahan, efeksamping masa kadaluarsa

Bahwa lewat waktu 12 (dua belas) tahun dalam tindak pidana pemalsuan suratsebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana menurut Putusan MahkamahAgung Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakanpertimbangannya berdasarkan Pasal 79 ayat (1) KUHP yang berbunyi tentang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatandilakukan, kecuali dalam halhal sebagai berikut : (ayat) 1 dalam perkaramemalsu atau merusak uang, tenggang itu mulai dihitung dari keesokanharinya sesudah benda

yang ditimbulkan oleh perbuatan memalsu ataumerusak uang itu dipakal Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan dalampertimbangannya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulalpada tanggal 18 Pebruari 1989 atau telah digunakan pada tahun 1989 atautelah terjadi + 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan bahwa ancamanhukuman yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu lebih dari 3 tahun memilikitenggang waktu kadaluarsa

selama 12 (dua belas) tahun; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa tenggang waktu kadaluarsa adalahesok hari setelah tanggal 18 Pebruari 1989 sampai dengan 12 (dua belas)tahun kemudian yaitu tanggal 18 Pebruari 2001 sehingga tindakan penuntutanyang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah di luar tenggangwaktu kadaluarsa yang telah ditentukan oleh undangundang;7.

penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHPyang berbunyi tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudahperbuatan dilakukan dihitung dari waktu sesudah diketahuinya perbuatanmemalsukan atau membuat surat palsu tersebut menimbulkan kerugianyaitu di bulan Juli 2006 ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah sesudah 12(dua belas) tahun,

maka mengingat ketentuan tersebut kadaluarsa perbuatanpidana memalsukan atau membuat surat palsu yang dilakukan olehTerdakwa dimulai dari setelan perbuatan itu mengakibatkan kerugian padakorban/pelapor yaitu dalam bulan juli 2006 sehingga kadaluarsa penundaandalam perkara aquo dimulai dari bulan juli 2006 sampai dengan 12 (dua belas)tahun kemudian yaitu bulan Juli 2008 sehingga tindakan penuntutan yangdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktukadaluarsa sebagaimana yang

rupiah) ;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, sekalipun adaupaya hukum (Verzet), banding dan kasasi (Uit Vorbaar Bij Vooraad) ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;AtauJika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang berpandang lain, mohon keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:I.GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

No. 459 K/PHI/2007Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah memperantarai penyelesaianperselisinan serta telah mengeluarkan anjuran sesuai Surat No.567.2/1087 Disnaker/2005 tertanggal 2 Pebruari 2005 (kurang lebih 1tahun 7 bulan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini) ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI mengatur kadaluarsa/lewat waktu yang untuk jelasnya kamituliskan : gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 171

Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI secara tegas mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanoleh Pekerja (dhi Penggugat) adalah 1 tahun terhitung sejak tanggaldiberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha (dhi Tergugat)sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah lewat waktu 1tahun 9 bulan sejak Tergugat mengeluarkan keputusan dan atau lewatwaktu 1 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal Disnaker mengeluarkananjuran dengan demikian jelas dan TERBUKTI bahwa GugatanPenggugat KADALUARSA

/LEWAT WAKTU oleh karenannya hak untukmengajukan gugatan menjadi gugur ;Bahwa sebelum PHI terbentuk untuk menyelesaikan sengketa perselisihanhubungan industrial Penggugat dalam dapat mengajukan pada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) hal mana tidakdimanfaatkan oleh Penggugat ;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut pada butir 2 angka 1 s/d 7 diatasTERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat KADALUARSA / LEWAT WAKTUoleh karenanya sepantasnya Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormatmenolak

Gugatan Penggugat dan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karenatelah kadaluarsa/lewat waktu ;GUGATAN PENGGUGAT TELAH PERNAH GUGUR.

Ketentuan hukum yang digunakan untukmenghitung kadaluarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 385 ke1 KUHP yangdilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 79KUHP saja yang berbunyi tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku padahari sesudah perbuatan dilakukan.Bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara Terdakwa initidak dihitung sejak dibuat / diketiknya

Unsur melawan hukum subjektif;Bahwa dalam keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akanmenguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang perbuatan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, tapi akan kami sampaikansalah satu unsur dari perbuatan pidana, yaitu unsur adanya kelakuan(tingkah laku) dan akibat konstitutif, sehingga bisa menjadi dasar untukmenghitung kadaluarsa penuntutan yang menjadi kKewenangan kami selaku,Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai

penuntutanberdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "tenggang waktukadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" dihitungdari waktu sesudah diketahuinya perbuatan "memalsukan" atau "membuatSurat palsu atau menggunakan surat palsu tersebut menimbulkan kerugianyaitu di tanggal 12 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun

Sehingga kadaluarsa dalam perkaraaquo dimulai dari tanggal tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan 12 (duabelas) tahun kemudian sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan olehJaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsasebagaimana yang ditentukan oleh undangundang;Maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktukadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyitenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatandilakukan dihitung dari

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPmenyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsamengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuantersebut kadaluarsa perbuatan pidana membuat surat palsu atau yangdipalsukan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukanoleh Terdakwa bersamasama dengan Sdr.

Kemudian untuk mengecekkadaluarsa produk kosmetika yang dijual oleh terdakwadilakukan dengan cara mengecek tanggal berlaku yangtertera pada kemasan produk tersebut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan produkkosmetika pada counter milik terdakwa ditemukan produkkosmetik tanpa izin edar sebanyak 20 (dua puluh) jenis danproduk kosmetik yang sudah kadaluarsa sebanyak 38 (tigapuluh delapan) jenis dengan rincian sebagai berikut:No Nama Produk Jumlah Keterangan1 Lipstick Revion 20pcs Tidak Memiliki

Kemudian untuk mengecekkadaluarsa produk kosmetika yang dijual oleh terdakwadilakukan dengan cara mengecek tanggal berlaku yangtertera pada kemasan produk tersebut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan produkkosmetika pada counter milik terdakwa ditemukan produkkosmetik tanpa izin edar sebanyak 20 (dua puluh) jenis danproduk kosmetik yang sudah kadaluarsa sebanyak 38 (tigapuluh delapan) jenis dengan rincian sebagai berikut: No Nama Produk Jumlah Keterangan1 Lipstick Revlon 20 pcs Tidak

Kemudian untuk mengecek kadaluarsa produk kosmetikayang dijual oleh terdakwa dilakukan dengan cara mengecektanggal berlaku yang tertera pada kemasan produk tersebut.> Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undangundang RI No36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan produkkosmetika pada counter milik terdakwa ditemukan produkkosmetik tanpa izin edar sebanyak 20 (dua puluh) jenis danproduk

kosmetik yang sudah kadaluarsa sebanyak 38 (tiga puluhdelapan) jenis dengan rincian sebagai berikut: No Nama Produk Jumlah Keterangan20 pcs Tidak Memiliki Izin1 Lipstick Revlon EdarCollagen Night 8 pcs Tidak Memiliki: Izinand Day Edar2 Cream6 pcs Tidak Memiliki Izin3 Cream Special EdarCherveen 2 pcs Tidak Memiliki: Izin4 eyeshadow EdarNaked 2 pcs Tidak Memiliki: Izino Eyeshadow Edar3 pcs Tidak Memiliki Izin6 Huda Beauty Edar4 pcs Tidak Memiliki IzinMiss Girl Lip Tint EdarKiss Beauty 2 pcs Tidak

Petugas kemudian melihat produkproduk untuk dicek no ijin edar dan kadaluarsa. Saksi turut membantu melihatijin edar dan tanggal kadaluarsa pada produk kosmetik. Petugasmenemukan beberapa produk kosmetik yang tidak memiliki ijinedar dan kadaluarsa. Selanjutnya petugas memisahkan produkkosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan produk kosmetikkadaluarsa.

) bulan dan 22 (dua puluhdua) hari);Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirianbahwa gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dinyatakan kadaluarsa.

Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014tanggal 21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman11 paragraf 4 menegaskan:"Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum pernah dilakukanjudicial review oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi dasarMahkamah Agung RI untuk menyatakan kadaluarsa apabila gugatandiajukan melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;9.

demi hukum menjatuhkan putusan yangamarnya :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Hal 38 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Eksepsi Kadaluarsa (Exceptio Tempotis); Bahwa Penggugat diberhentikan tanggal 13 September 2015 dangugatan diajukan pada tanggal 04 Juni 2018, sehingga bertentangandengan Pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung berpendirian bahwagugatan yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana Pasal82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dinyatakan kadaluarsa

berlaku sejak tanggal 15 Juni2001 dan masa kadaluarsa tersebut adalah 15 Juni 2013 dan apabilaHal. 29 dari 35 hal.

Putusan Nomor 1470 K/PID/2016mengacu pada perbuatan penggunaan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebagai dasar perbuatan jualbeli di Notaris Tirtowardojo, S.H., pada tanggal 26 September 2001 yangdipersalahkan, maka kadaluarsa mulai berlaku sejak tanggal 27 September2001 dan masa kadaluarsa adalah tanggal 27 September 2013;Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M.

Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal11 Maret 2014, sedangkan apabila batas kadaluarsa mengacu pada awalpersidangan sebagai bentuk penuntutan, maka dakwaan atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafii dibacakan di depan persidangan PengadilanNegeri Surabaya pada hari Senin tanggal 07 April 2014, dengan demikiantelah lewat dari masa kadaluarsa untuk dilakukan penuntutan atas perkaraTerdakwa H.M.

Syafii;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke3KUHPidana, yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun maka perkara initelah memenuhi kriteria kadaluarsa karena masa kadaluarsa telah terpenuhiyang menyangkut perbuatan Terdakwa ini sudah lebih dari 12 (dua belas)tahun sejak perbuatan tersebut ada bahkan sudah lewat dari 12 (dua belastahun) atau tepatnya sudah 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan;Pertimbangan Pengadilan

Bahwa kewenangan penuntutan sudah kadaluarsa seperti yang diaturdalam ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke3 KUHPidana atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M.

membantu melakukan tes laboratorium untuk mengetahui layakatau tidak air kemasan merek Rencong tersebut dikonsumsi dan dari hasil teslaboratorium tersebut maka air kemasan merek Rencong diproduksi dankemudian perdagangkan ke supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh.Bahwa air kemasan merek Rencong yang tidak ada izin diperdagangkan olehterdakwa di supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh ternyata padakemasan botol plastiknya juga tidak mencantum jenis produksi, grade(tingkatan mutu), tanggal kadaluarsa

C2.814.06.13.1280 tanggal 14 Juni 2013 dan SuratKepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014;Bahwa setelah dikeluarkannya surat tersebut telah dilakukan perbaikan, namuntetap dikeluarkan surat teguran;Bahwa surat teguran dikeluarkan karena ada kekurangan yaitu berupa lampupenerangan di ruangan produksi tidak sesuai dengan standar, kamar mandiharus di luar, ruang produksi dan pekerja harus mengenakan masker, tutupkepala dan sarung tangan;Bahwa pada kemasan 220 ml, ada dicantumkan masa kadaluarsa

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa selain alatalat bukti tersebut di atas, di mukapersidangan telah pula diperlinatkan barang bukti berupa :11(satu) rangkap surat dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia dengan Nomor : PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan;(satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan No.503/4233/KPPTSP/2013 tertanggal 8 Nopember 2013

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanpertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Surat Dakwaan yang bersifat gabungan alternatifsubsidaritas, yaitu :Pertama :Primair : melanggar Pasal 141 Jo.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai Terdakwa telah memiliki kKesengajaan dalam memperdagangkan airminum dalam kemasan milik Rencong walaupun telah diketahuinya izinnya telahdicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangansebagaimana Surat Kepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun2014 tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan serta suratsurat

Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili, pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal dari saksi TRI WAHYU GUNAWAN anggota Sat

Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan danketentuan perundangundangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha adalah setiap orang atauperseorangan atau badan udsaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukanbadan hukum

Sepakat Rt 001 Desa BaharuSelatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sebagai pelaku usaha yangmemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan pada saatpenggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barangbarang sebagai berikut : 8 (delapan)buah Cream Merk BD. 9 (sembilan) botol cuka Apel. 34 (tiga puluh empat) obat Nafsumakan. 28 (dua puluh delapan) buah cream merk Herbal Plus. 11 (Sebelas) buah Tonermerk Temulawak 100 ml. 4 (empat) buah serum merk Temulawak. 2 (dua) buah

sabunmerk Temulawak, 12 (dua belas) cream siang malam merk Temulawak dan 29 (dua puluhsembilan) buah cream malam merk Temulawak dan 1 (satu) buah Handphone merkSamsung J7 plus warna hitam yang mana kosmetika tersebut dari kemasan fisik ataukemasan pada label tidak mencantumkan tanggal/ bulan/ tahun kadaluarsa dan tidakmemiliki tanggal produksi serta kode produksi yang dijual secara eceran kepadamasyarakat yang membutuhkan, yang mana setelah masyarakat/ konsumen memerlukanbarang barang yang yang

mau dibeli, kemudian Pelaku mengambilkan barang tersebutdan dilanjutkan pembayaran tanpa memberitahukan/ menginformasikan informasi barang barang yang dijual dari kemasan fisik atau kemasan pada label tidak mencantumkantanggal/ bulan/ tahun kadaluarsa dan tidak memiliki tanggal produksi serta kode produksitersebut.

Bahwa Tergugat dalam jawaban ke1 tanggal 5 Maret 2003 dan dalamDuplik tanggal 20 Maret 2003 pada pokoknya menerangkan bahwagugatan Penggugat sudah kadaluarsa yaitu telah lebih dari 30 tahun ;2.

No. 2637 K/Pdt/2004dan bukan KUHPerdata (BW) dan sesuai dengan aturan hukum adatyang berlaku, bahwa tuntutan hak mengenai kepemilikan (hak milik)terhadap seseorang itu tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa), jadikapanpun tuntutan hak itu bisa diajukan, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret1960 yang intinya tuntutan mengenai warisan tidak dapat kadaluarsa...."

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan judex factiyang menyatakan dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat gugurkarena kadaluarsa harus ditolak adalah sudah tepat dan benar tetapisayang judex facti tidak konsisten dengan pertimbangan tersebut karenajustru. dibatalkan sendiri dengan pertimbangan hukumnya sebagaiberikut :wie 5 ae Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 37 K/Sip/1959 tanggal 1831959, bahwa anak angkat hanyadiperkenankan mewarisi harta gono gini orang

Bahwa sanggahan Tergugat tentang gugatan kadaluarsa sebagaimanatersebut dalam butir yang seharusnya didukung oleh saksisaksi, tetapisaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memperkuat sanggahanTergugat tentang telah kadaluarsanya gugatan Penggugat tetapi justrumenerangkan tentang asalusul obyek sengketa sehingga tidak adaHal. 8 dari 13 hal. Put.

No. 2637 K/Pdt/2004kesinambungan dan keselarasan antara sanggahan Tergugat dengansaksisaksi yang diajukan oleh Tergugat oleh karena itu sanggahanTergugat tersebut harus dikesampingkan ;Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2003, tidakmenyinggung tentang "kadaluarsa" tetapi berubah 180 % denganmenerangkan antara lain sebagai berikut : (butir 2)vanes lapangan ini sudah ada jauh sebelum Hardjodiguno menjabat KepalaDesa, yang kemudian oleh Kepala Desa ada perluasan lapangan seluas407

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2020/PTUN.BJM. tanggal 8 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa;

Dalam Pokok Perkara

Pengajuan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat menjadicacat yuridis dan sesuatu perbuatan yang mengandung cacat yuridis tidak dapatdigunakan sebagai sarana untuk menjustifikasi perbuatan selanjutnya, dengandemikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan eksepsi Tergugat/Tergugat IIIntervensi tentang upaya administrasi kadaluarsa dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Tergugat IIIntervensi dinyatakan diterima dan Para Pembanding/Para Penggugat telahkehilangan hak untuk

Pasal 78 KUHPidana tentang Kadaluarsa Hak Penuntutan Hukuman (strafsactie);c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun2012, Tentang Manegemen Penyidikan Tindak Pidana, Paragraf 9, PenghentianPenyidikan, Pasal 76, ayat (1), huruf (c), angka (2);B.

TENTANG KADALUARSA PENYIDIKAN IN CASU A QUO;Bahwa diketahui bersesuaian berdasarkan kepada alat alat bukti tertulis(Surat resmi) in casu a quo, kalau Pemohon Praperadilan telah dilaporkan olehHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor10/Pid.Prap/2019/PN KisPelapor (i.c.

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian, bersesuaian berdasarkan kepada uraian landasanyuridis tertulis di atas, menjadi nyata dan terang benderang kalau sebuah PerbuatanTindak Pidana (strafbaarfeit) berdasarkan hukum memiliki tenggang waktu untukdikualifikasikan telah kadaluarsa atau telah lewat waktu dalam penyidikan danpenuntutan;Bahwa dikarenakan in casu a quo Pemohon Praperadilan telah dilaporkanoleh Pelapor (i.c.

Selanjutnya bersesuaianberdasarkan kepada isi dan maksud tertulis di dalam Pasal 78, angka (2e)KUHPidana dinyatakan tertulis kalau Kadaluarsa (lewat waktu) Hak PenuntutanHukuman (strafsactie) adalah Sesudah lewat 6 (enam) tahun, bagi kejahatan, yangterancam hukuman denda kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridistertulis diatas, semestinya berdasarkan dan atau demi hukum Termohon Praperadilantidak menetapkan Pemohon

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian Perbuatan Hukum (rechthandeling) dan SikapHukum (fet) dari Termohon Praperadilan yang menetapkan Pemohon Praperadilandengan status hukum (legal standing) sebagai Tersangka adalah tidak berdasarkanatas hukum dan atau tidak sah, serta kontradiktif dengan kwalitas materil dari HukumPidana Positif.

barang sediaan farmasi berupa obatobatantradisional berbagng menemui terdakwa di Toko AlKaromah Jln. panjunan No.61Kota Cirebon dengan membawa obat tradisional sesuai permintaan, kemudiaan tanpamemperdulikan standar mutu dan persyaratan keamanan produk dan obatobatantradisional yang dipesannya yaitu penandaan yang terdapat dalam kemasan ataubungkusan luar produk yang memuat informasi lengkap seputar produk seperti adatidaknya mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets,batas kadaluarsa

B/2015/PN.Bdg4Toko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, sehingga petugas langsung melakukanpenyitaan terhadap obatobatan tradisional tersebut yaitu Nangen ZengZhangsusebanyak 11(sebelas) dus, Osagi tablet 4 (empat) pak, Urat Madu Obat Kuat dan tahanlama 10 (sepuluh) dus

menjual obatobatantradisional yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, diketahuioleh Petugas dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada pada hariKamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 11.00 Wib datang melakukan inspeksi keToko AlKaromah dimana dari hasil pemeriksaan Petugas menemukan obatobatantradisional yang tidak mencantumkan informasi lengkap pada kemasan atau bungkusluarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar,nomor bets, batas kadaluarsa

Batas kadaluarsa, 13. Klaim penggunaan, 14.Halaman7 dari 15 Putusan No. 106/Pid. B/2015/PN.BdgKonra Indikasi, 15. Efek samping, 16. Interaksi obat, 17. Cara penyimpanan,18.

PanjunanNo.61 Kota Cirebon menjual obatobatan tradisional tidak mencantumkan informasilengkap pada kemasan atau bungkus luarnya seperti tidak mencamtumkan nama kota/alamat pendaftar, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluarsa dan komposisi, yangatas temuan oleh petugas atau penyidik dari Balai Besar POM di Bandung dan darihasil pemeriksaan di Balai POM obatobatan yang terdakwa jual menggunakan izinedar fiktif/tidak mempunyai izin edar dan diantara produk tersebut mengandung bahanyang dilarang

Melalui surat tersebut, Penggugatjuga meminta penyelesaian atas uang Deposit dan penghitungan terhadappengembalian barang yang kadaluarsa BUKTIP6 ;Bahwa menurut perhitungan Penggugat, uang Deposit yang seharusnyadikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.387.910.625, (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratussepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Nilai stok barang kadaluarsa yang telah dikembalikan oleh Penggugatkepada Tergugat senilai Rp. 108.270.785, (seratus delapan juta duaratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.b.

*Catatan: Harga satuan yang tercantum di dalam tabel di atasdidasarkan pada harga yang tercantum dalam Faktur Penjualan videBUKTIP3, P4 dan P5;Bahwa pengembalian persediaan yang telah kadaluarsa tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 3angka 3.6 Perjanjian Pengangkatan Distributor Nomor 003/PPSDGEN/DIST/07.VIII/2014 yang berbunyiVide BUKTI P1:Distributor tidak akan menjual kembali setiap barangbarang yang rusakatau barangbarang yang kemasannya rusak, barangbarang

Bahwa pernyataan Penggugat tidak menjual barang dari produkproduk yang kadaluarsa karena melindungi reputasi nama Tergugat (PT.Gula Energi Nusantara) dan Tergugat II (Joko Budi Wiryono)adalah fakta jika Penggugattidak tampil atau mampu untuk menjualHalaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.produkproduk yang dibelinya ke pasar sehingga habis waktunya,tetapi Penggugat mencari pembenaran dengan mengungkapkanbahwa tindakan dimaksud adalah melindungi reputasi namaTergugat

Tanggal kadaluarsa telah lewat termasukbagian dari barang atau produk yang rusak tetapi dalam kasus Penggugatadalah berbeda, barang rusak karena telah kadaluarsa setelah kurang lebih9 (Sembilan) bulan berada dalam penguasaan Penggugat, sehinggagugatan Penggugat yang meminta penggantian barang rusak tidaktermasuk dalam syarat yang bisa diganti dalam Surat PerjanjianPengangkatan sebagai distributor No.003/PPSDGEN/DIST/07VIII/2014 ;Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat menyampaikan suratpengunduran

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KomandoDaerah Militer III/Siliwangi tanggal 9 Nopember 1999 dalam perkara aquo telah kadaluarsa oleh karena itu mohon agar gugatan ditolak setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak dengan penjelasan sebagai berikut:a.

sebagaimana ditentukan PP Nomor 24/tahun1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah";"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelisberpendapat pengajuan gugatan para Penggugat telah lewatwaktu/kadaluarsa, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat II beralasanhukum dan dapat dikabulkan";.

22 Januari 2007 makalima tahun adalah 22 Januari 2012 dan gugatan para Pemohon Kasasididaftarkan pada tanggal 15 Juli 2010, sehingga tidak kadaluarsa;.

Bahwa pada fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukankesalahan penerapan hukum karena adanya pertimbangan hukum yangkontradiktif satu dengan yang lainnya yaitu seolaholeh Majelis HakimTingkat Banding mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa TataUsaha Negara dengan mengabulkan eksepsi kadaluarsa yang dasarhukumnya adalah UndangUndang Tata Usaha Negara;C.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum karenahal kadaluarsa dalam perkara perdata sebagaimana konstruksi hukumgugatan para pemohon kasasi belum melampaui waktu kadaluarsa;1.Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa pada fakta hukumnya gugatanpara Pemohon Kasasi adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaituperbuatan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasisebagaimana posita dalam gugatan para Pemohon Kasasi sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum

Malang Setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak memenuhijanjinya mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwa melarangdan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunai sehingga SaksiTRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan hingga Bilyet Giro habis masaberlakunya (kadaluarsa);Karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI meminta terdakwamengganti

Malang Bahwa setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa ternyatatidak mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwa melarangdan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunai sehingga SaksiTRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan Bilyet Giro hingga habis masaberlakunya (kadaluarsa);Bahwa oleh karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI memintaterdakwa

oleh karena Bilyet Giro dari terdakwa telah kadaluarsa, makaSaksi TRI SUNDARIATI meminta terdakwa mengganti dengan Bilyet Giro yang baruatas nama terdakwa, lalu terdakwa memenuhi permintaan Saksi TRI SUNDARIATIHalaman 37 dari 61 halamanPutusan Perkara Nomor:4 84/Pid.B/2016Terdakwa Heni TriwahyuliswatiPengadilan Negeri Malangdengan meminta kembali Bilyet Giro lama yang telah kadaluarsa dan menyerahkansecara bertahap kepada Saksi TRI SUNDARIATI beberapa Bilyet Giro yang barusebagai penggantinya sebagai

Malang Bahwa setelah seluruh uang yang diminta diterima oleh terdakwa, terdakwa ternyatatidak mengembalikan uang berikut bunganya, bahkan saat Saksi TRI SUNDARIATImenagih dan bermaksud mencairkan Bilyet Giro yang dijaminkan, terdakwamelarang dan mengatakan bahwa pinjamannya akan dikembalikan secara tunaisehingga Saksi TRI SUNDARIATI mengurungkan niatnya mencairkan Bilyet Girohingga habis masa berlakunya (kadaluarsa);Bahwa oleh karena Bilyet Giro kadaluarsa, maka Saksi TRI SUNDARIATI memintaterdakwa