Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatanbahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 021/ADMVII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 ;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2(ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;bahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010

Pemenuhan Ketentuan Formal penerbitan Surat Ketetapan Pajakbahwa Surat Keberatan Nomor: 021/ADMED/VI/2010 tanggal 26 Juli 2010 ditujuterhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010;bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak JanuariDesember 2008 Nomor: 00004/307/08/057/10 tanggal 28 April 2010 diterbitberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA Empat Nomor : LAP331/WPJKP.0505/2010 tanggal

PPN kurang/(lebih) Dibayar (Rp. 842.706.936,00) PPN yang telah direstitusi (Rp, 842.706.936,00)bahwa didalam laporan tersebut tidak diketahui apakah surat ketetapan pajak PPN MPajak Januari sampai dengan Desember 2008 merupakan SKP Nihil atau SKPKB SKPLB;bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak KPP PMA EnNomor: LAP331/WPJ.07/KP.0505/2010 tanggal 28 April 2010, diketahui bahwa SKetetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2Nomor: 00004/307/08/057

Pemohon Banctelah mengirimkan barang untuk pengadaan pameran dan barang yang dikirim terstidak untuk dijual dan akan di impor kembali setelah pameran selesai;bahwa terdapat juga beberapa barangbarang perlengkapan yang tidak mungkin dib.pulang kembali karena terbentur ketentuan kepabeanan, antara lain, partisi, barang hpakai, dan perlengkapan pameran lainnya;bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Kurang B:Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nomor: 00004/307/08/057

terdapat bukti balsebelum diterbitkannya SKPKBT telah diterbitkan surat ketetapan pajak serta data ydiperiksa oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan SKPKBT adalah bukan merupadata baru atau data yang sebelumnya belum terungkap, dengan demikian penerbSKPKBT Nomor: 00004/307/08/058/10 tanggal 28 April 2010 cacat hul(rechtsgebreken) ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKetetapan Kurang Bayar Tambahan PPN masa Januari s.d Desember 2008 Nor00004/307/08/057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikahdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan tanggal 29 Januari 2014 tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan KabupatenKuningan , ;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan Nomor : 057/057/1/2014 Tanggal 29 Januari2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (diberi kode P.2);3.

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3208095107890001 tanggal 10 Februari 2014, maka terbukti Penggugattercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan,karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan AgamaKuningan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/057/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terikat

ternyataPemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan ...mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan PengadilanPajak tanggal 26 September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohonpeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA IV menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00004/227/01/057

sebenarbenarnya kepada fiskus, sebelum diterbitkannya suratketetapan pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26September 2003 Nomor : Put01599/PP/HT.V/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.199/WPUJ.07/BD.04/2003 tanggal 27 Mei 2003 mengenai Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2001 Nomor : 00004/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00004/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Maret 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar ...dasar hukum untuk menagih PPN Impor.

wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untukdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang padahakekatnya hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut dalamayat ini, ....... dst ;Bahwa karena dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983s.t.d.td UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 sama sekali tidakdisebutkan tentang tidak dibayarnya PPN Impor sebagai salah satu halyang karenanya dapat diterbitkan SKPKB, sehingga karenanya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) nomor : 00004/227/01/057

tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084844.13/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2221/WP4J.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011Nomor: 00008/204/11/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember2011 Nomor 00008/204/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013, atasnama PT Duta Sugar International, NPWP 02.193.073.0057.000beralamat di Multivision Tower Lantai 12, JI. Kuningan Mulia Kav.9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2221/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00008/204/11/057

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat Nomor 056/GME/SE/III/2020 dan Nomor 057

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c.

RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin);Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan ParaPenggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No.056/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat (i.c. RidhaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c.

RidnaSuhendra Tanjung) dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020untuk Penggugat II (i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung)dan No. 057/GME/SE/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 untuk Penggugat II(i.c. Thamrin) sah secara hukum;Bahwa oleh karena Surat Tergugat No. 056/GME/SE/III/2020 tanggal 06Maret 2020 untuk Penggugat (i.c.

Ridha Suhendra Tanjung) sebesar Rp. 105.803.034, (Seratus lima jutadelapan ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.057/GME/SE/III/2020 tanggal O6 Maret 2020 untuk Tergugat Ildr/Penggugat II dk (i.c.

Putusan Nomor 1166/B/PK/Pjk/2018Tambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77155/PP/M.1B/15/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor

: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013, atas nama :PT. Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP811/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKBKBT) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00001/306/06/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117121.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057

Putusan Nomor 2493/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02503/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00276/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat Pajak harus dibayar/ditagih kembaliTelah dibayarKurang dibayarSanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUPd. Bunga Pasal 9 (2a) KUPe. Denda Pasal 14 (3) KUPf. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUPh.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116749.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057

Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02404/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02404/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00278/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak oleh

Putusan Nomor 1039 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057/13 tanggal2 Desember 2013, atas nama PT Osaki Medical Indonesia, NPWP01.824.471.5057.000, beralamat di Jalan Rembang

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85208/PP/M.IIIB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00007/506/08/057/13 tanggal 2 Desember 2013, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP 01.824.471.5057.000, beralamatdi Jalan Rembang Industri III Nomor 30, Pasuruan Industrial EstateRembang (PIER), Pasuruan 67152, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 7 halaman.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Demohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP632/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,nnengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00007/506/08/057

057/Pdt.P/2016/PA.Bkt

057/Pdt.P/2016/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wtasl pea ait) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:Ririn Januaristi binti Tarwoto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun KretekRT. 18/RW. 08 Desa Glagah, Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Penggugat1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 02 Telah dibayar3 Kurang dibayar4 Sanksi administrasi a. Denda Pasal 7 KUPb. Bunga Pasal 8 (2) KUPc. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Denda Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUPg. Bunga Pasal 14 (5) KUP h.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116747.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057

Putusan Nomor 2495/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02459/NKEB/ WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajid Pajak, atas nama

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02459/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00274/107/14/057/16tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20Februari 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89603/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00018/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/ 10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTHalaman 3 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00710/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor00018/507/10/057

Putusan Nomor 1165/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77160/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006 Nomor:00005/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelan dibetulkan dengan KEP00007/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,Halaman 3 dari 7 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP816/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2006Nomor: 00005/307/06/057

Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096877.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14 tanggal 25 April2014;3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00035/406/12/057/14 tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABCPresident Indonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057/14tanggal 25 April 2014 atas nama PT ABC President Indonesia,NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat di EightyEight@KasablankaOffice Tower A Lantai 31 Unit AH, Jalan Casablanca Raya Kav. 88,Tebet Jakarta Selatan 12870, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP2268/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00035/406/12/057

KEP896/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, Pemohon Banding telahmengajukan satu surat banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbanding sebagaimana tersebutdiatas pada tanggal 5 September 2008.

KEP898/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, dilakukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnyaPasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (8) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.

S1074/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 25/PT.JICM/FN/VV/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP896/WPVJ.07/BD.05/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan TerbandingNo.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak Maret 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

Sebagai bahan pertimbanganMajelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPNtahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004 yang Pemohon Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaanpajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00005/206/10/057

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84964/PP/M.IIA/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal5 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00005/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP000365/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00005/206/10/057/15tanggal 13 Februari 2015, atas nama: PT.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00365/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 5 April 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00005/206/10/057

PUTUSANNOMOR: 057/G.TUN/2004/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menyatakan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. CERENTI SUBUR, yang) diwakili oleh TINO MULYAWANTO.

Korlak BantuanHukum Ill B pada Biro Hukum dan HumasDepartemen Keuangan ; Kesemuanya megambil domisili hukum di KantorBiro Hukum dan Humas Departemen KeuanganRepublik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor : 24 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1621/LK/2004,tertanggal 16 April 2004, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PENDIS/2004/PTUN.JKT

tertanggal 21 April 2004 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; # penenn as Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 057/PEN/2004/PTUNJKT tertanggal 21 April 2004,tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus sengketa yang bersan g kutan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 057/PENHS/2004/PTUNJKT tertanggal 22April2004 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca berkas

dalam sengketa yang bersangkutan ; Telah memerksa suratsurat bukti dan mendengarkan keteranganparapihak dipersidangan ; +222 22222222 02 Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketayang bersaiig KUTAN ; ~ nnn nn nin incrTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2004, yangditerima dandidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta padatanggal 12 April 2004, dengan Register Nomor :057

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

Pegawai Negeri Sipil, pada Unit Kerja Dinas Kebudayaandan Pariwisata Pemeritahan Kota Surabaya, NIP : 19701117 200801 2 012,Golongan Ruang IA, berdasarkan petikan Keputusan Walikota Surabaya Nomor :821.12/5878/436.7.6/2009, tertanggal 02 Desember 2009, dengan gaji pokok sebesarRp.1.278.600, (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);Bahwa, Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ini, yakniSurat Keputusan KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIANNEGARA,Nomor : 057

Pemberitahuan Keputusan terhadap Penggugat tidak dapatdijadikan obyek sengketa maka gugatan Penggugat harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 28 Mei2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa)Nomor : 057

30 Tahun 1980;Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor: X.188.45/1545/436.7.6/2010 tanggal 30 Maret 2010 Termohon Kasasidiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena TermohonKasasi melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Pemohon Kasasi dalam surat keputusannya Nomor: 057

Putusan Nomor 403 K/TUN/20124 Pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman 33 alineakelima s/d halaman 34 alinea ke satu, ke dua, ke tiga, juga telah secara nyatanyata salah, oleh karena itu harus ditolak, sebab dalam keputusan PemohonKasasi (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 padaunsur menimbang huruf a tidak ada pertimbangan BAPEK yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamelakukan pemalsuan kutipan akta nikah, sebab

Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasiini agar dapat memberi putusan sebagai berikut :a Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari PemohonKasasi (BAPEK);b Menyatakan batal putusan Majelis Hakim PT.TUN Jakartaperkara Nomor: 23/G/2011/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2012dan menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi (BAPEK) Nomor:057/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penguatanhukuman disiplin atas nama Termohon Kasasi (LYAKUSUMAWATI), NIP. 19701117 200801 2 012 telah sesuaidengan Peraturan