Mengabulkan permohonan banding selurunhnya dari Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Putusan Nomor 2112 B/PK/Pjk/2020Kembali pada tanggal 3 Desember 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

Putusan Nomor 1295/B/PK/Pjk/2019sengketa ini agar dapat mengabulkan selurunhnya banding PemohonBanding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menurutPemohon Banding dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan JumlahDasar pengenaan pajak 45.125.496.950Perhitungan PPN kurang bayar 0Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya 0PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) 0KUPPPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

(Lebih) Bayar (135.717.543.120,00)Dikompensasikan 135.717.543.120,00PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115579.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya

Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara sah dan patut menurut hukum;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan verstek;3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangnNdilangsungkan secara agama Hindu di Br. Dinas Bhuanasari, DesaKayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal13 Nopember 1994, sesuai Surat Keterangan Menikah/ Kawin Nomor:470/12/Ket/2017, adalah SAH;4.

Putusan Nomor 5191/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01495/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Agustus

Bahwa Termohon tidak pernah mengatakan uang belanja kurang,besarkecilnya uang belanja yang termohon terima relative sesuai kebutuhanekonomi yang ada dipasar dengan harga sumbako,dan adalah suatukebohongan Pemohon memberi uang penghasilan selurunhnya kepadaTermohon, Termohon tidak pernah diberi tau berapa penghasilannya setiaphari;.

Bandingyang terutang untuk Masa Pajak November 2013 adalah Nihil dan segeramemerintahkan Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihanpembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini besertaimbalan bunganya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juni 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002505.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019 , yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Mengabulkan selurunhnya permohonan banding Pemohon banding;2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00261/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 1/7 Maret 2016 tentangHalaman 1 dari 8 halaman.

Penghasilan Kena Pajak 593.240.462.234PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 3.984. 104.538Kredit Pajak 3.984. 104.538 PPh kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117601.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Sipil Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untukmemperbaiki setiap data kependudukan dan pencatatan sipil terkait namaPemohon sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohondinyatakan dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Jumlah Pajak Keluaran sebesar Rp708.424.204,00 dan Pajak Masukansebesar Rp12.773.001.888,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85459/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1998/WPJ.07/2015 tanggal 24 Juni2015

., yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat III selurunhnya;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2018Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pr.

1.389.192.343Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.318.160.619PPN Lebih Bayar 3.928.968.276Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.928.968.276 PPN Yang Kurang Dibayar Sanksi KenaikanPPN Yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085637.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapatmemutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis pengganti surat uraian banding tanggal 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006038.45/2018/PP/M.XVIIB Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya

Fitryana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto selurunhnya 0,1122 gram (sisa labkrim berat netto0,0910 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1317/Pid.Sus/2020/ PN. Jkt.Brt....dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fitryana Hawa, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto selurunhnya 0,1122 gram (sisa labkrim berat netto0,0910 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftardalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

Putusan Nomor 5183/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01487/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurunhnya dengan tanpa hadirnyaTergugat (Verstek) ;3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di KantorDinas Catatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Kedirisebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan (bagi Warga NegaraIndonesia) No. 154/VII/2001; yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil danKependudukan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2001 tersebutPUTUS KARENA PERCERAIAN4.