Ditemukan 34492 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — GANJAR PURNAMA SIDIK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI;
159 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 70 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 70 P/HUM/2018program studi terlampir).
    Putusan Nomor 70 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 70 P/HUM/20181)2)3)4)c.
    Putusan Nomor 70 P/HUM/2018f. Peraturan Daerah Provinsi dan;g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;2.
    Putusan Nomor 70 P/HUM/2018 Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540924 198403 1 001 Halaman 26 dari 25 halaman. Putusan Nomor 70 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 15-05-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04 P/HUM/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — TONI LAYITNO VS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI ;
56 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 04 P/HUM/2012
    No. 04 P/HUM/2012Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dalildalilgugatan sebagai berikut :l.
    No. 04 P/HUM/2012f.
    No. 04 P/HUM/201210.11.12.13.14.Fotocopy Surat kepada Sdr. Toni Layitno dari Plt.
    Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :e Bahwa objek permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang sama telahpernah disampaikan dan diputus dibawah Register No. 07 P/HUM/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan amar putusan :Menyatakan permohonan Hak Uji Materiil (HUM) dari Pemohon ToniLayitno tersebut tidak dapat diterima.e Bahwa permohonan tersebut diputus berdasarkan PERMA No. 1Tahun 2004 karena berkaitan dengan tenggang waktu.e Bahwa In casu permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang diajukanoleh
    Administrasi HUM Rp. 989.000.Jumlah Rp.1.000.000,Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 04 P/HUM/2012Untuk SalinanMahkamah Agunga.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraAS HADI, SHNIP. 220.000.754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2018
Tanggal 13 September 2018 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55 P/HUM/2018
    di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 6 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 55 P/HUM/2018Halaman 1 dari 54 halaman.
    Putusan Nomor 55 P/HUM/20182.
    Putusan Nomor 55 P/HUM/20183)Bahwa penafsiran sistematis sebagaimana dimaksud angka 2)adalan metode penafsiran dengan cara memperhatikannaskahnaskah hukum lain.
    Putusan Nomor 55 P/HUM/2018telah diajukan oleh Pemohon, yang kemudian dikembalikan olehKementerian Hukum dan HAM.
    Putusan Nomor 55 P/HUM/2018Muhammad Aly Rusmin, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi HUM Rp 989.000,00Jumlah Rp 1.000.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-04-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2009
Tanggal 21 April 2010 — I MADE SUDANA, SH., ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 36 P/HUM/2009
    PUTUSANNo. 36 P/HUM/2009.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981, tanggal 28 Maret 1981, tentangPelaksanaan Penertiban Perjudian pada tingkat pertama dan terakhir telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : MADE SUDANA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamatdi Jalan Gandapura Gg.
    IB No. 1 Denpasar TimurBali ;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara, Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 4April 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.l. pada tanggal30 September 2009 dan didaftar dibawah register No. 36 P/HUM/2009 telahmengajukan Permohonan
    No. 36 P/HUM/2009.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang.5. Peraturan Pemerintah.6. Keputusan Presiden. Pasal 4 ayat (1) TAPMPR No.
    No. 36 P/HUM/2009.dihaturkan di Sanggah (pemujaan perorangan) dan Pura Balai Agung.
    No. 36 P/HUM/2009.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — Dr. H. TEGUH PURNOMO, SH., M.Hum., M.Kn., DK VS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU RI);
64 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2018berlaku.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2018c. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan;d.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/20186.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2018mempunyai kepentingan dalam permohonan a quo.
    Putusan Nomor 18 P/HUM/2018Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, S.H.NIP. 19540924 198403 1 001Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/2018
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — BANTENG YUDHA PRANOTO, DK VS MENTERI PERTANIAN RI
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 76 P/HUM/2013
    /2013, TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013l.
    Tanggal 14 Juni 2010.Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/20135.
    Bahwa dalam pengujian materiil Peraturan Menteri Pertanian a quoberdasarkan permohonan Nomor 76 P/HUM/Th.2013 tanggal11 Desember 2013 di Mahkamah Agung, Pemohon dalam pokokpermohonannya rnendasarkan pada UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah KonstitusiHalaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013Nomor 006/PUUIII/2005 dan putusan Nomor 11/PUUV/2007.
    (vide bukti P6, P7, P8, P9, P10, P15),yang secara substansial tidak ada hubungannya dengan materi muatanperaturan objek HUM.
    Administrasi HUM... Rp. 989.000,Jumlah ......0.. 0.02. Rp. 1.000.000.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.Nip. 220000754 Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 76 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 24-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — H. MUSIMIN, DK VS. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
114 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 P/HUM/2010
    PUTUSANNo.54 P/HUM/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden RI. (Keppres) No.28 Tahun 1975 tentang PerlakuanTerhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C bertentangan denganPutusan Mahkamah Agung No.69 K/TUN/2008, Jo. No.113/B/2007/PT.TUN.Jkt.Jo.
    No.54 P/HUM2010TENTANG DUDUKNYAPERKARA:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannyatanggal 3 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 3 September 2010, dan diregister dengan Nomor : 54P/HUM/2010 telah mengajukan keberatan dengan dalildalil pada pokoknyasebagai berikut :. Perihal hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-05-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2018
Tanggal 17 September 2018 — SYINTIA DEWI ANANTA SHINTA DEWI VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 31 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018g.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018permohonan keberatan uji materi terhadap Peraturan KomisiPemilihnan Umum Nomor 14 Tahun 2018;IV.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018Perwakilan Daerah juga melaksanakan ketentuan Pasal 182huruf a;.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2018, merupakan kewenanganTermohon untuk mengaturnya.
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2018perundangundangan yang didalilkan olehPemohon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 68 P/HUM/2013
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013keberadaanya dan secara hierarki berada dibawah undangundang danseterusnya..
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia.B.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/201316.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013D.
    Putusan Nomor 68 P/HUM/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-06-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2011
Tanggal 20 Juni 2011 — IRZAL YANUARDI, vs MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
128 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 19 P/HUM/2011
    Nomor 19 P/HUM/201112melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, dan bahkanmematikan hasil produksi dalam negeri.
    Nomor 19 P/HUM/2011berdasarkan hal tersebut Permendag Nomor 39 Tahun 2010sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 ;24.Bahwa kegiatan produsen yang mengimpor barang jadi jelas sangatmerugikan pembangunan ketenagakerjaan khususnya pekerja diIndonesia.
    Nomor 19 P/HUM/201116Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Pasal 4UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;29.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskanPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barangjadi untuk mendorong pengembangan usahanya.
    Nomor 19 P/HUM/201122"Pembangunan industri bertujuan untuk :1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golonganekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktifdalam pembangunan industri ;2. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatanberusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;3.
    Nomor 19 P/HUM/201124Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ttd./Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Biayabiaya : Panitera Pengganti :. Meteratl............ Rp. 6.000, Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.. RedaksSl............ Rp. 5.000,. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,Jumlah ...................Rp.1.000.000,Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. 220000754
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/ 2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — I WAYAN PUJA VS GUBENUR BALI, DK
101 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 32 P/HUM/ 2010
    No. 32 P/HUM/2010terhadap Perda No. 16/2009;IM. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON;1.
    No. 32 P/HUM/2010g. Kemudahan procedure perizinan, dan/atau;h.
    No. 32 P/HUM/2010Perda 16/2009 pasti akan terjadi kKeguncangan dalam masyarakat karenamasyarakat Bali membutuhkan perlindungan dan pengaturan sebagaiterurai dalam normanorma Perda 16/2009.
    No. 32 P/HUM/2010masyarakat Bali;Nomor 4: Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ejo. Pasal 44 ayat (9) dan 15 jo. Pasal 50 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 106 ayat(3) huruf b dan e jo.
    No. 32 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2011
Tanggal 20 Juli 2011 — TALAM, SAKIRAH, dkk.; BUPATI KABUPATEN INDRAMAYU,
45 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 24 P/HUM/2011
    Nomor 25 P/HUM/2006 (bukti P3) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/Th.2002 (bukti P4);Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2008 (bukti P5) ;Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 09 P/HUM/2010 (bukti P6) ;Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Mei 2011 ;Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Para Pemohontersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI
    No. 24 P/HUM/201 1a.
    Bahwa dalil permohonan pada halaman 6 angka 13 dan 14 adalah terlaluberlebihan dan terkesan seolah benar adanya bahwa permohonankeberatan yang diajukan Para Pemohon merasa percaya diri akandikabulkan karena didasarkan pada contoh kasus/permohonan keberatanHak Uji Materiil seperti dalam putusan perkara permohonan Hak Uji MateriilNomor 25 P/HUM/2006, putusan Nomor 20 P/HUM/Th. 2002, putusanNomor 25 P/HUM/2008 dan putusan Nomor 09 P/HUM/2010 ;Padahal jika dicermati secara teliti dan seksama bahwa tidaklah
    No. 24 P/HUM/201 1cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;8.
    No. 24 P/HUM/201 1Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 24 P/HUM/201 1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2018
Tanggal 4 Oktober 2018 — ROBERTUS LILIK SUTRISNA, ST., DK VS BUPATI BANTUL;
135 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 54 P/HUM/2018
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.3.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.8 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;dan g.
    Putusan Nomor 54 P/HUM/2018.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
212 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 60 P/HUM/2015
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 f. Kejelasan rumusan; dang. KeterbukaanPasal 6 ayat (1) (g):Materi Muatan Peraturan PerundangUndangan harusmencerminkan asas keadilan.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);E.1.4.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015E.4.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015lain menegaskan bahwa Qanun adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuanbersama Gubemur.
    Putusan Nomor 60 P/HUM/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/ 2010
Tanggal 28 Juli 2010 — MARDONAN YUPITERSON NYOLA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 18 P/HUM/ 2010
    No. 18 P/HUM/2010penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkanberkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;.
    No. 18 P/HUM/20101. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadapPeraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;2.
    No. 18 P/HUM/2010"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi AnggotaDPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dikabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72,ditentukan :a.
    No. 18 P/HUM/2010perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilin didasarkan atasperolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009.
    No. 18 P/HUM/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
974 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 09 P/HUM/2012
    No. 09 P/HUM/2012SH.
    No. 09 P/HUM/201232(1) huruf 1, Pasal 6 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 48 dan PeraturanPerundangundangan lainnya.l.a.
    No. 09 P/HUM/2012442.b.2.C.Bahwa dengan rumusan dan muatan materi sebagaimana yang dibuatdan disusun oleh Termohon pada Pasal 8 ayat (4) a quo, yang redaksirumusannya adalah sebagai berikut :IUP.
    No. 09 P/HUM/20125.b.
    No. 09 P/HUM/2012Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,khususnya Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 48,c Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
349 — 772 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 82 P/HUM/2019
    Putusan Nomor 82 P/HUM/20196.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019a.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019b.
    Putusan Nomor 82 P/HUM/2019d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-08-2010 — Upload : 07-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2010
Tanggal 5 Agustus 2010 — HARIS RUSLY, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 P/HUM/2010
    PUTUSANNo. 28 P/HUM/2010.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009, tanggal 30Desember 2009, Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum padatingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagaiberikut dalam perkara :HARIS RUSLY, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Perum Harapan Indah BlokRK/14, RT.007
    No. 28 P/HUM/2010.Hukum (Satgas), terdapat tengara adanya cacat formil maupun materiilterhadap Keppres pembentukannya (Obyek Keberatan, vide bukti P1);TERMOHON sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahanseharusnya tidak membentuk lembaga "antahberantah" yang cenderungmelakukan intervensi terhadap sistem hukum yang mandiri.
    No. 28 P/HUM/2010.Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum(rechtstaats), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaats)(Pasal 1 ayat (3) UUD 1945);b.
    No. 28 P/HUM/2010.3. Sdr. Mas Achmad Santoso, SH., LL.M. ;4. Dr. Yunus Husein, SH., LL.M. ;Bahwa sebagai beschikking, maka Obyek Keberatan menurut hukumsemestinya berupa keputusan administratif yang ditetapbkan olehTERMOHON untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi (yaitu UndangUndang, Peraturan Pemerintah dan PeraturanPresiden);Bahwa ternyata Obyek Keberatan tersebut secara substansial jugamengandung diktum yang bersifat mengatur (regeling).
    No. 28 P/HUM/2010.Dalam membentuk peraturan perundangundangan harus berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik,yang meliputi asasasas :a. Kejelasan tujuan;b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepaty;c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;d. Dapat dilaksanakan;e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. Kejelasan rumusan; dang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — IDA ROYANI, DKK VS BUPATI KUNINGAN
100 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 64 P/HUM/2014
    PUTUSANNomor 64 P/HUM/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KuninganNomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan MinumanBeralkohol di Kabupaten Kuningan, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:IDA ROYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT 03/2Desa Jalaksana, Kec.
    ,Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/20143. Yayat Supriyatna, S.H.
    Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaituwewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangandibawah Undangundang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjaudari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkatyang lebih tinggi (Pasal 31 Undangundang Mahkamah Agung NomorHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/201414 Tahun 1985).2. FUNGS!
    FUNGSI LAINLAINHalaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili sertamenyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undangundang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dankewenangan lain berdasarkan Undangundang.lll. Kedudukan Hukum dan AlasanAlasan diajukan Permohonan4.
    ASHADI, SHNIP : 220 000 754 Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 64 P/HUM/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 22-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — PT. INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) ATAU PT. INALUM (PERSERO) vs GUBERNUR SUMATERA UTARA
123 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 4 P/HUM/2016
    PUTUSANNomor 4 P/HUM/2016DEM!
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016selaku subjek pajak yang ditetapbkan dalam UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 Jo.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016lll. Tentang Jawaban Termohon;A.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016.
    Putusan Nomor 4 P/HUM/2016