penyidikan (SP3) Nomor:PRINT509/R.5/Fd.1/09/2016 tanggal 15 September 2016 terhadaptersangka Hamim Pou,S.Kom,MH, diterbitkan oleh termohon padaalasan yuridis yang sah sehingga surat perintah penghentianpenyidikan (SP3) Nomor PRINT509/R.5/Fd.1/09/2016 tanggal 15September 2016 terhadap tersangka Hamim Pou,S.Kom,MH, adalahsah;Oleh karena surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Nomor:PRINT509/R.5/Fd.1/09/2016 tanggal 15 September 2016 terhadaptersangka Hamim Pou,S.Kom,MH, yang diterbitkan oleh Termohonadalah

mempunyai kepastian hukum atau tidak, untuk kepastianhukum seharusnya menunggu kepastian hukum yaitu putusan kasasi;Bahwa Pasal 109 penetapan tersangka dapat dihentikan dengan diskresimenurut pribadi ahli, diskresi tidak bisa dijadikan syarat SP3;Bahwa perbuatan pidana adanya unsur kerugian negara kemudian di SP3 dan tidak dijelaskan secara detail hanya dikatakan tidak cukup bukti,Hal 26 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.menurut ahli, alasan dikeluarkannya SP3 karena tidak ada

:Bahwa setahu saksi, dihadirkan ke persidangan mengenai perkaraHamim Pou yang di SP3 kan dan saksi mendengar dari teman saksi;Bahwa saksi tahu, tahun 20112012, saksi menjabat sebagai KepalaPemerintahan Desa dan saksi sekarang dibidang pemerataan,pemberantasan kemiskinan dan infra stuktur;Bahwa saksi pernah mendengar mengenai SP3 kasus Hamim Pou tapisaksi tidak tahu kapan SP3 keluar dan saksi tidak tahu kenapa di SP3;Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mengajukan permohonan praperadilan atas

teroburuburu,seharusnya sebelum SP3 dikeluarkan ada pertimbanganpertimbangan lainjuga.

,berpendapat bahwa syarat SP3 terjadi karena tidak memiliki alat bukti, danada kewenangan Oportunitas dari Jaksa, SP3 adalah sah kewenangan dariKejaksaan tetapi ahli lupa pasal berapa yang diatur tetapi hal itu ada diaturdalam KUHAP. Bahwa tidak memiliki alat bukti artinya tidak memiliki syaratobjektif dan subjektif untuk deliknya.

(Bukti P4);4 Alasanalasan PHK :Pelanggaran hukum dan merugikan perusahaan dengan datadata sebagai berikut :1 Bahwa Pekerja melanggar Pasal 39 ayat VI angka 12 KKB yang berbunyi:Kriteria pelanggaran berat meliputi : sesudah mendapat SP3 masihmembuat pelanggaran. Dalam waktu 4 bulan Pekerja telah mendapat 3(tiga) kali SP3 yaitu : tanggal 20 Juli 2011, 11 Agustus 2011 dan 20 Oktober2011. (Bukti P5);2 Bahwa Pekerja selama bekerja di PT.

Upati mulai tanggal 22 Mei 1992, telah13 (tiga belas) kali membuat pelanggaran sehingga dikenakan surat tegurandan surat peringatan sebagai berikut :e SP3, tanggal 20 Oktober 2011 : 9 kali terlambat masuk kerja;e SP3, tanggal 11 Agustus 2011 : sering gunakan HP diwaktu jamkerja;e = SP3, tanggal 20 Juli 2011 : 8 kali terlambat masuk kerja;e = SP2, tanggal 21 Maret 2011 =: 10 kali terlambat masuk kerja;e SP1, tanggal 11 Maret 2010 : 11 kali terlambat masuk kerja;e Surat Teguran, 09 November 2010 :

Penggugat tidakmelakukan PHK terhadap Pekerja berdasarkan KKB Pasal 39 ayat VI angka 8(delapan) tetapi angka 12 (dua belas) yang berbunyi: "Kriteria pelanggaran beratmeliputi sesudah mendapat SP3 masih membuat pelanggaran".

mengulang lagi sehingga Pekerja mendapat 3 x SP3.

(BuktiP10);11 Bahwa kasus PHK Pekerja yang sudah mendapat beberapa kali SP3 lalumendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugiansesuai Pasal 156 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 akan menjadipreseden yang buruk di perusahaan PT. Upati. Karyawan yang baik akanberamairamai membuat pelanggaran sampai mendapat SP3 sekedar untukmendapat uang pesangon, uang penghargaan dan uang ganti kerugian, hancurlahPT. Upati apabila exodus seperti ini. PT.

Hadi Kusnadimelaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2 (dua) kmdengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua)km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m denganHal 12 Putusan No. 19/Pid.Tipikor/2015/PN Tte.kesepakatan pembayaran untuk tiap kilometernya sebesarRp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) sedangkanuntuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat komalima) km dikerjakan oleh Sdr.

Dengan rincian pekerjaan untuk jalansepanjang 1,2 (satu koma dua) km di Jlokasi Sp3 yangdikerjakan Sdr. Hadi Kusnadi sesuai dengan kesepakatansubkontrak sebelumnya telah selesai dikerjakan, namununtuk lokasi Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapan ratus)meter belum dikerjakan. Sedangkan untuk pekerjaan olehSdr.

Hadi Kusnadi melaksanakanpekerjaan dengan panjang total 2 (dua) km dengan rincianlokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satu koma dua) km dan Sp3 keSp4 sepanjang 800 (delapan ratus) m dengan kesepakatanpembayaran untuk tiap kilometernya sebesar Rp.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untukpekerjaan dari Sp5 ke Sp6 sepanjang 4,5 (empat koma lima)km dikerjakan oleh Sdr.

HadiKusnadi melaksanakan pekerjaan dengan panjang total 2(dua) km dengan rincian lokasi Sp3 sepanjang 1,2 (satukoma dua) km dan Sp3 ke Sp4 sepanjang 800 (delapanratus) m dengan kesepakatan pembayaran untuk tiapkilometernya sebesar Rp. 90.000.000, (sembilan puluhjuta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan dari Sp5 ke Sp6sepanjang 4,5 (empat koma lima) km dikerjakan olehSdr. Hamid Tamodehe.

Sengketa atas SP3 sebesar Rp7.718.511.078,001 Bahwa merujuk pada Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum Daerah, setiap Pemohon Bandingpertambangan pemegang UP wajib membayar iuran pertambangan kepadaKas Daerah Kabupaten Pasir.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapajenis iuran pertambangan yang wajib dibayar oleh pemegang IUP, salahsatunya adalah iuran produksi yang dihitung berdasarkan hasil produksitambang dikalikan harga jual;Bahwa SP3 (Sumbangan Pihak Ketiga) sebesarRp7.718.511.078,00 yang telah dibayarkan Pemohon Banding ke KasDaerah Kabupaten Pasir adalah SP3 Produksi (Iuran Produksi) yangdihitung berdasarkan hasil produksi tambang dikalikan harga jual.

Ditinjau dari dasar hukum dan tata cara perhitungannya, nyatanyata SP3 dikaitkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan/dijualdan dasar hukum pembayaran biaya ini juga jelas yaitu merupakaniuran pertambangan yang wajib dibayarkan oleh Pemegang IUPberdasarkan Peraturan Daerah.

:Pemohon Banding sebagai pembayar SP3 adalah penerima izin dari KuasaPertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten PasirDinas Pertambangan;Pemerintah Kabupaten PasirDinas Pertambangan sebagai penerima SP3 adalahpemberi izin Kuasa Pertambangan;b Bahwa dengan iuran produksi: sesuai dengan surat perintah pembayaran SP3 initimbul/dihitung berdasarkan tingkat produksi yang dihasilkan;e Bahwa sesungguhnya Pemerintah sendiri menyadari danmengakui bahwa Sumbangan Pihak Ketiga pada hakikatnyasama

ini terkait:a Dalam rangka hubungan kerja:Wajib Pajak sebagai pembayar SP3 adalah penerima izin dariKuasa Pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenPasir Dinas Pertambangan;Pemerintah Kabupaten Pasir Dinas Pertambangan sebagaipenerima SP3 adalah pemberi izin Kuasa Pertambangan;b Dengan iuran produksi: sesuai dengan surat perintah pembayaran SP3 ini timbul/dihitung berdasarkan tingkat produksi yang dihasilkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut

kasus apak di kejaksaan tapi jansabuiksabuik ka orang lain (biarlah saya urus pengeluaran surat SP3 kasusbapak di kejaksaan tapi jangan dikasih tahu orang lain) dan saksi korban ElvaElvina Syam Pgl Eva menjawab ndak Pak (tidak pak) lalu terdakwa berkatalagi ado pitih ibuk 50 juta untuk mengurus ke Kejaksaan Negeri Pariaman buk,bia dibayar 20 juta dulu sisonyo kalau SP3 keluar baru dibayar 30 juta la?

Satu bulan kemudian pada hariRabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban bersamadengan saksi Alwizar Syam pgl An datang kerumah terdakwa untukmenyerahkan uang yang diminta terdakwa kepada saksi korban untukkelanjutan pengurusan kasus suami saksi korban di Kejaksaan tersebut dimanasaksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) danterdakwa berkata kepada saksi korban tanang selah buk, pokoknyo SP3 tu lahaman dari jaksa dan lah hampir salasai (tenang sajalah

Pariaman TengahKota Pariaman dimana pada saat saksi koroban menyerahkan uang tersebutsaksi korban ditemani lagi oleh saksi Alwizar Syam Pgl An dan terdakwakembali berkata kepada saksi korban picayoselah dakek ambo, tanang selahbuk pokoknyo SP3 tu lah aman dari jaksa dan lah hampir salasai mah (percaya5 dari 32 halaman (Putusan Nomor 107/Pid.B/2013/PN.PRM)sajalah kepada saya, tenang sajalah buk, pokoknya surat SP3 tersebut sudahaman dari jaksa dan sudah hampir selesai);Pada bulan Maret tahun 2013

nya keluar;Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbanganpertimbangantersebut diatas saksi Elva telah menyerahkan uang pada terdakwa seluruhnyaberjumlah Rp. 110.000.000,untuk mengurus SP3 Kidin karena ia diperiksa olehKejaksaan Negeri Pariaman dengan tuduhan memakai uang komite sekolah,dan Terdakwa menjanjikan bisa menguruskan SP3 tersebut karena ia kenal baik29 dari 32 halaman (Putusan Nomor 107/Pid.B/2013/PN.PRM)dengan Ibu Kajari Pariaman dan uang tersebut akan diserahkan pada Ibu Kajaridan

Kajari pun tidak kenal dengan terdakwa sesuai dengan keteranganterdakwa pada saksi Elva tersebut yang mengatakan bahwa ia kenal baikdengan Kajari Pariaman;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan terdakwa yang telah mendatangi saksi korban (Elva) yangmengatakan bahwa ia kenal baik dengan ibu Kajari Pariaman dan juga bisamenguruskan SP3 saksi Kidin dan setelah SP3 keluar saksi Kidin tidak akandipanggil lagi oleh Kejaksaan, bahwa karena saksi Elva percaya

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan dan Penetapan TersangkaAchmad Wardoyo dalam perkara korupsi aquo telah meminta bantuan TurutTERMOHON yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Propinsi Jawa Tengah untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Negara(PKN), namun kemudian ternyata BPKP belum menyelesaikan audit dan belummenyerahkan hasil Perhitungan Kerugian Negara tetapi Termohon telahmenerbitkan SP3 atas Achmad Wardoyo. Jadi SP3 terbit tanpa adanya audit PKNBPKP ;6.

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :532tertanggal 29 April 2016 atas Tersangka Achmad Wardoyoyang diterbitkanTermohon adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.

Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor :532, tertanggal 29 April 2016, atas tersangka Achmad Wardoyo yangditerbitkan TERMOHON adalah SAH MENURUT HUKUM.3.

Bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 29 April2016 atas Tersangka Achmad Wardoyo adalah tidak ada kaitannya dengan TurutTermohon (BPKP) karenapenerbitan Surat Perintah Penghentian PenyidikanHal 25 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid. Prap/2018/PN Smg.(SP3) tersebut adalah murni menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan TinggiJawa Tengah (Termohon) sesuai dengan peraturan yang berlaku.2.

Selanjutnya haltersebut dijadikan sebagai acuan bagi Tim Penyidik dengan mohonpersetujuaan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan danditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) ;4.

Amethys Utama Kajian kebutuhan 92/BA.STPMF/XI/2008, 935.434.000,03/SP3.NF/SETWAN/VI/ sarana tenaga 14 Nopember 20082008 kerja masyarakat19 Juni 20089. PT. Patita Galaxy Kajian kebutuhan 95/BA.STPMF/XI/2008, 922.301.000,04/SP3.NF/SETWAN/VI/ sarana kebutuhan 14 Nopember 20082008 masyarakat19 Juni 200810. PT.

Murjani Artha Kajian pelayanan 91/BA.STP/NF/XI/2008, 938.553.000,Konsultan kesehatan 14 Nopember 200807/SP3.NF/SETWAN/VI/ masyarakat200819 Juni 200813. PT. Insan Mandiri Kajian perumusan 134/BA.STP/NF/XIl/ 412.230.000,Konsultan kewenangan 2008,50/SP3.NF/SETWAN/IX pemerintan 10 Desember 20082008 Kecamatan dan11 September 2008 Kelurahan14. PT.

Mitra Plan Konsultan Evaluasi efektivitas 124/BA.STP/NF/XII/ 412.280.000,46/SP3.NF/SETWAN/IX/ penyelenggaraan 20082008 PPMK 5 Desember 200811 September 200817. PT. Gubahreka Konsultan Penyusunan format 139BA.STP/NF/XIl/ 534.831 .000,34/SP3.NF/SETWAN/IX/ badan legislasi 20082008 09 Desember 200811 September 200818. PT.

Andalan Mitra Kajian 97/BA.STP/NF/XI/2008, 936.375.000,Wahana pengembangan 14 Nopember 200802/SP3.NF/SETWAN/VI/ peluang kerja2008 masyarakat19 Juni 200812. PT. Murjani Artha Kajian pelayanan 91/BA.STP/NF/XI/2008, 938.553.000,Konsultan kesehatan 14 Nopember 200807/SP3.NF/SETWAN/VI/ masyarakat200819 Juni 200813. PT.

Aditya Ridho Evaluasi efektivitas 125BA.STP/NF/XII/ 414.079.600,Gumilang penyelenggaraan 200839/SP3.NF/SETWAN/IX/ kerjasama antar 10 Desember 20082008 daerah11 September 200816. PT. Mitra Plan Konsultan Evaluasi efektivitas 124/BA.STP/NF/XII/ 412.280.000,46/SP3.NF/SETWAN/IX/ penyelenggaraan 20082008 PPMK 5 Desember 200811 September 200817. PT. Gubahreka Konsultan Penyusunan format 139BA.STP/NF/XIl/ 534.831 .000,34/SP3.NF/SETWAN/IX/ badan legislasi 20082008 09 Desember 200811 September 200818.

Menyatakan bahwa penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)oleh POLRES Banyuwangi adalah tidak sah.3. Memerintahkan kepada POLRES Banyuwangi untuk melanjutkan pemeriksaanterhadap perkara atas laporan Pemohon.4.

untuk SP3 tersebut sudah sesuaidengan prosedur hingga sampai dengan Gelar Perkara ;e Bahwa saksi tidak tahu ada berapa saksi yang diperiksa, karena saksi sifatnya hanyamengawasi proses prosedurnya tentang penyidikan tersebut ;e Bahwa benar untuk gelar perkara awal adalah tahap Laporan ;e Bahwa untuk gelar perkara kedua kita menentukan tahap Tersangka ;e Bahwa untuk gelar perkara Luar biasa tersebut, adalah guna untuk diketahui apakahperkara tersebut dilanjutkan atau di SP3 ;e Bahwa setahu saksi

Adamik ;e Bahwa dasar Penghentian SP3 tersebut, karena tidak memenuhi unsurunsur yangdisangkakan pasal 372 KUHP;e Bahwa benar tersangka telah disangka dalam pasal 372 KUHP tersebut ;17Bahwa benar pada saat gelar perkara tersebut kita tanyakan Kasustisnya kepadaAhli, ternyata menurut Ahli kasus tersebut tidak memenuhi unsurunsur dalam pasal372 KUHP tersebut ;Bahwa benar kemudian kasus tersebut dihentikan dengan SP3 ;Bahwa karena tidak memenuhi unsurunsur dari gelargelar tersebut, maka olehpenyidik

dilakukan gelar luar biasa guna untuk menentukan SP3 ;Bahwa benar salah satu syarat untuk SP3 harus dilakukan gelar perkara luar biasa ;Bahwa benar saksi ketika gelar perkara tersebut ikut akan tetapi tanggal berapapelaksanaanya saksi lupa ;Bahwa untuk menentukan SP3 tersebut sudah memenuhi prosedur dan JaksaPenuntut Umum juga sudah mendapatkan tembusan atas SP3 tersebut ;Bahwa hal tersebut telah di atur pada Perkap ( Peraturan Kapolri ) No. 12 tahun2009 ;Bahwa setahu saksi di dalam gelar tesebut

Pol : S.Tap/1124.a/1/201 1/Satreskrim tertanggal 24 Januari 2011 ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tindakanPenyidik (Termohon) yang telah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)No.

pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa ZAKARIAS ANTON KADAM alias MANSAR padahari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 13.34 WIT atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Kampung Aimasi Jalur9 SP3

SUGINAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Manokwari terkaitperkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ZAKARIAS ANTONKADAM Alias MANSAR; Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29Maret 2017 sekitar pukul 13.44 WIT di Toko Bangunan Kencana Jayabertempat di Kampung Aimasi Jalur 9 SP3 Distrik Prafi KabupatenManokwari; Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unithandphone merk OPPO

Distrik Prafi KabupatenManokwari;Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29Maret 2017 sekitar pukul 13.34 WIT di Toko Bangunan Kencana Jayabertempat di Kampung Aimasi Jalur 9 SP3 Distrik Prafi KabupatenManokwari;Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unithandphone merk OPPO warna hitam milik Saksi SUGINAH;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul13.34 WIT, Terdakwa berada di SP3 bersama dengan saudara RAINNERCHARLIE MANGGAPROUW melewati

Jalur 9 SP3 untuk mencari anjing,kemudian karena Terdakwa ingin buang air kecil, Terdakwa berbicarakepada saudara RAINNER CHARLIE MANGGAPROUW untukmenghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saudaraRAINNER CHARLIE MANGGAPROUW menghentikan sepeda motortepat depan cetakan batu tela kemudian Terdakwa turun dari sepedamotor dan berjalan kesamping tempat cetakan batu tela dan buang airkecil.

Distrik Prafi Kabupaten Manokwari;Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unithandphone merk OPPO warna hitam milik Saksi SUGINAH;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul13.34 WIT, Terdakwa berada di SP3 bersama dengan saudara RAINNERCHARLIE MANGGAPROUW melewati Jalur 9 SP3 untuk mencari anjing,kemudian karena Terdakwa ingin buang air kecil, Terdakwa berbicarakepada saudara RAINNER CHARLIE MANGGAPROUW untukmenghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian

SP3 Nomor : 056/17/SP3NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006sebesar Rp 249.393.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh tiga ribu rupiah). ; Paket 2. SP3 Nomor : 056/18/SP3NUSSP/2006 tanggal 10 Oktober 2006sebesar Rp 149.027.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua puluh tujuhribu rupiah) ; Paket 3.

Dalam ketiga SP3 tersebut terdapat dokumenperjanjianpemberian pekerjaan diantaranya adalah Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB),yang meliputi :a.

Ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (terkait Lampiran 1)Bahwa Naskah Berita Acara Serah Terima sebagaimana ditentukan dalam SuratPerjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 056/17/SP3NUSSP/2006 Pasal 9;dibuat pula untuk Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No. 056/18/SP3NUSSP/2006 dan untuk SP3 No. 056/19/SP3NUSSP/2006.B.

SP3 dengan harga pada saat pekerjaandilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut.SPESI VOLUMEBAHAN/UPAH HARGA DALAM SP3 HARGAFIKASI REALITA/SURVEYCON CON BAHAN CONBLOK UPAH BLOKBLOK BAHAN RATA PER RATAUPAH RATA HARI RATAPERHARI m?

Dalam hal ini, Negara diuntungkan dari segi Jasa (Jasa Pemborong)dan jasa perencanaan karena tidak dianggarkan dalam Surat PerjanjianPemberian Pekerjaan (SP3). Di dalam SP3 Pasal 2 ayat 3 huruf d (lampiran II C)dicantumkan rincian jasa konstruksi 10%, tetapi biaya/rupiahnya Rp 0,0 berartiNegara diuntungkan 10%.

Polresta Pekanbaru Riau kearah MafiaPenyidikan Hukum untuk Tujuan Jual Beli SP3 Polri dijajaran Polda Riau danPolresta Pekanbaru dengan Terbitnya SP3 Polri (Polresta Pekanbaru Riau Nomor.SP Sidik/262a/V1I/2015/Polresta, Pekanbaru, 24 Juni 2015 Jo. Nomor. B/535d/V1/2015/Polresta, Pekanbaru, 25 Juni 2015) hal tersebut sangat Melawan Hukumdan Melecehkan Hukum di Negara Hukum RI yang tercinta ini.

kan oleh Termohon.; Bahwa saksi mengetahui perihal di SP3 kan oleh Termohon dari keteranganPemohon yang saksi dengar.

Sution,SH, dan Laporan Pengaduan Pemohonoleh Termohon telah diterbitkan SP3 Polresta Pekanbaru Nomor SP.Sidik/262a/V1/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 Jo.

;Bahwa Pemohon melihat adanya Konsfirasi Jahat antara Termohon dan JPUuntuk Menerbitkan SP3 Polri Nomor. SP. Sidik/262a/VI/2015/RESKRIM,tanggal 24 Juni 2015 Jo. Nomor.

pasal 109 KUHAP, sehingga dengan demikian SP3 yang dikeluarkanoleh Termohon adalah sah menurut hukum.

dikarenakan kadaluarsa, belum cukup bukti ;Bahwa dengan di SP3 , ada alasannya yaitu karena tidak cukup bukti, terbuktitapi bukan tindak pidana , ditutup karena demi hukum ;Bahwa SP3 beda dengan surat penyampingan dari Mahkamah Agung tidak adaupaya hukumnya;Kalau penyidik dapat membuka kembali perkara tersebut apabila ada penemuanalat bukti lagi, Sp3 belum final ;Bahwa SP3 dapat dibuka kembali kalau ditemukan ada tambahan alat buktisehingga menjadi cukup alat bukti ;Hal 27 dari 47 Putusan No. 13

tersebut ;Bahwa jika SP3 sudah dikeluarkan kemudian ada perintah lain supayapenyidikan dilanjutkan karena ada alat bukti sudah cukup maka mencabut SP3yang sudah diterbitklan lalu sprindik baru , penyidikan dilanjutkan ;Bahwa Penyidikan sudah dimulai lalu terbit SP3 , Penetapan tersangka tidakberlaku;Bahwa SP3 sudah mengembalikan harkat dan martabat tersangkanya denganSP3 status tersangka pulih seperti dulu lagi;Bahwa kalau belum ada pencabutan Sp3 maka SP3 masih berlaku;Bahwa prosedur , ketentuan

yaitu :Hal 33 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.SmgDengan asas Praduga tak bersalah , Penyidik dapat menerbitkan SP3 denganalasan yaitu1.

Sah atau tidaknya penetapan penyitaan ;Sehingga jika salah satu terpenuhi maka SP3 diterbitkan ;Bahwa akibat hukumnya, tersangka di SP3 yaitu :Dihentikan demi hukum, perkara tidak mungkin dapat diungkap;Peristiwa bukan tindak pidanaTidak cukup bukti ;Maka kemudian ditemukan alat bukti sehingga SP3 dapat dibuka kembali.Bahwa Jika SP3 di Praperadilankan yang berkepentingan dan putusannyadikabulkan maka Penyidik wajib melanjutkan perkara sehingga SP3 menjadigugur atau batal demu hukum ;Bahwa yang berlaku

, Putusan Praperadilanyang memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena di SP3,makapenyidikan dihentikan;Bahwa kalau SP3 batal demi hukum, menurut hukum perkara ini ,Surat perintahyang dulu masih berlaku , surat perintah yang baru hanya untuk mendukungyang lalu ;Bahwa dalam putusan Praperadilan memerintahkan agar pemeriksaan/penyidikan dilanjutkan , maka Hakim harus ada alasan dalam pertimbangannya;Putusan yang tersangka di SP3 , Hakim sudah memakai logika hukum untukputusan SP3 dihentikan

Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadipenyusutan sebesar 20.000 X 1.073.000 =Rp.1.073.000, , hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasimasing masing di SP3 dan SP4 ;Pekerjaan Puskesmas Pembantu di Lokasi SP3 :A.

ARCSINDOKARYA UTAMA = dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran2006 ; 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV.ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran2006 ; 3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara PembayaranTermyn 1.2 dan 3 CV.

ARCSINDOKARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran2006 ; 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV.ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran2006 ; 3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara PembayaranTermyn 1.2 dan 3 CV.

ARCSHINDOKARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran2006 ;1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV.ARCSHINDO KARYA UTAMA = dengan DISNAKERTRANSPekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4Tahun Anggaran 2006 ;1 (satu) eksemplar asli Berita Acara PembayaranTermyn 1,2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA denganPekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4Tahun Anggaran 2006 ;Hal. 90 dari 128 hal. Put.

ARCSINDOKARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran2006 ;1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV.ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS PekerjaanSupervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran2006 ;3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara PembayaranTermyn 1.2 dan 3 CV.

Nomor: 0O7/NUSP2/SP3/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

Nomor 07/S2/NUSP2/SP3/X1/2016 tanggal 01 November 2016.

Nomor : 07/S1/NUSP2/SP3/V/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Bagi Pemohon, akibat penerbitan SP3 kepada tersangka calon anggotaDPD RI Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si pada kasus Tindak Pidana Pemiluberdampak langsung pada keputusan Komisi Pemilihan Umum terkaitdengan penetapan calon terpilih. Padahal, tindakan yang dilakukan Dra.Eni Khaerani, M.Si yang tidak patuh memenuhi panggilan polisi telahmenciderai Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 Pasal 27.

Eni Khaerani, MSi.V.B = =SP3 OLEH TERMOHON TIDAK SAH1Alasan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/13.B/IV/2014/Reskrim, adalah karena berdasarkan hasil penyidikan terhadaptersangka, keterangan saksi, ahli dan barang bukti yang ada ternyatabahwa peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana tersebut habismasa waktu proses penyidikan perkaranya.Bahwa dalam Undangundang Nomor 8 tahun 2012 tentang PemiluAnggota DPR, DPD dan DPRD tidak

Bahwa dengan dasar tersebut sudah seharusnya Surat PerintahPenghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.Tap/13.B/IV/2014/ Reskrimtanggal 24 April 2014 batal demi hukum;10.Bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)Nomor: S.Tap/13.B/IV/2014/ Reskrim tertanggal 24 April 2014 batal demihukum maka dengan demikian Laporan Polisi Nomor : LP /522 B/W/2014 / Bid / Res BkI Utara tanggal 01 April 2014 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan bernomor : SPDP /13/W / 2014/ Reskrim, tanggal 03

apabila alasan penerbitanSP8 tidak berdasarkan Pasal 78 KUHP ;Bahwa, Penyidik patut untuk mengacu pada KUHAP sebagai KetentuanUmum terhadap SP3 apabila suatu UndangUndang tidak mengaturmengenai SP3 tersebut dalam hal ini UndangUdang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilihan Umum ;Bahwa, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) hanya diatur diKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak diatur diUndangUndang Lain ;Bahwa, tidak terdapat akibat hukum apabila Penyidik tidak memenuhiketentuan

oleh karena SP3 dikeluarkan dengan alasan tidak cukupbukti atau bukan merupakan tindak pidana ;Bahwa, Pasal 261 UndangUndang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tidakmemberikan kesempatan untuk dikeluarkannya SP3 apabila dibaca secaraharafiah namun patut diingat bahwa UndangUndang No. 8 Tahun 2012tentang Pemilu mengatur bahwasanya ketentuanketentuan pada KUHAPmasih berlaku selama tidak diatur khusus oleh UndangUndang ini ;Bahwa, menurut ahli, SP3 tetap dapat diterbitkan oleh karena walaumengenai perkara

dan SuratKetetapan yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 16 September 2013,sehingga pengertian SP3 yang dikeluarkan Termohon menjadi rancu dantidak dapat dimaknai maksudnya, apakah :1.

TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN' PENYIDIKAN(DISINGKAT DENGAN SP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITERBITKAN OLEHTERMOHON (IC.

danSurat Ketetapan pada tanggal 16 September 2013, akan tetapi SP3 danSurat Ketetapan tersebut belum memenuhi langkahlangkah hukum yangbenar dan penghentiannya tidak sah karena bertentangan denganhukum, sehingga menurut Pemohon perkara pidana tersebut tidak patutuntuk dihentikan ;Bahwa adapun kekeliruan dan kesalahan yang muncul di dalam langkahlangkah penerbitan SP3 tersebut antara lain :1. a.

Penuntut Umum)tidak pernah mengetahui atau tidak pernah meneliti hasil gelarperkara, apalagi membaca berkas usulan SP3 yangdirekomendasikan Polda Riau kepada Penyidik Polsek Tampan (lc.Termohon) ;b.

Pol : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September 2013 (A4), Termohon mengatakanSPDP telah dikirim atau diberitahukan kepada Kejaksaan NegeriPekanbaru pada tanggal 05 Juli 2013, artinya ketika SPDP sudahdiberitahukan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, makaTermohon selaku Penyidik telah menemukan unsur tindakpidananya, sehingga SP3 tersebut tidak boleh sewenangwenangditerbitkan karena bisa berakibat tidak sahnya SP3 karenabertentangan dengan prosedur hukum dalam penerbitannya ;c.

Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya / Polda Metro Jaya Nomor: B/4/721/IX/2010/Dit.Reskrimum tanggal 27 September 2010 sah menurut hukum ;4. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon Pra Peradilan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

);Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3) atas proses peradilan atau pemeriksaan perkara tindak pidanaPemalsuan, Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263KUHP, Pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP yang terjadi pada tanggal 27Desember 2007 di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Matraman JakartaTimur, dengan Terlapor Djoko Santjolo.Bahwa Benar seorang Penyidik Kepolisian mempunyai kewenangan untukmengeluarkan SP3 dengan alasanalasan tidak cukup bukti

(Surat Penghentian Penyidikan Perkara).5 bahwa yang sangat mengejutkan dan mengherankan lagi SP3 yang diterbitkanTermohon sejak tanggal 27 September 2010 dan baru diserahkan pada tanggal 11Nopember 2010 , atas permintaan kuasa hukum Pelapor,telah dibubuhitandatangan dan nama yang diduga PALSU dari suami korban sehingga terkesanbahwa SP3 tersebut seolaholah sudah diterima oleh yang berkepentingan (suamikorban) padahal berdasarkan pengakuan dari suami korban yang nama dantandatangannya tercantum pada

ruang tandatangan lembar SP3 dimaksudsehingga menimbulkan pertanyaan kami siapakah yang telah melakukanperbuatan menadatangani dan mencantumkan nama suami korban pada SP3tersebut?

ini juga dapatdiakses/diikuti perkembangannya oleh Pelapor; Sedangkan mengenai SP3 tersebutHal 27 dari 37 hal.

Putusan No.02/Pid.Prap/2011/PN.Jkt.Sel.realisasinya diterima kapan dan ada dugaan pemalsuan dari si penerima Surat tidakmenjadi bagian yang harus dinilai oleh pra peradilan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka keberatanPemohon tentang SP3 yang tidak diterimakan kepadanya atau adanya dugaan pemalsuanparaf/tandatangan penerima SP3 haruslah ditolak.Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan substansi dari alasanpenghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan, penipuan

Penerbitan SP3 Karena Penyidik Mengabaikan Legalitas dan LegitimasiKepengurusan Hasil RULB Pimpinan Tonny Soenanto.a.

Dampak Yang Ditimbulkan SP3.a.

Akibat SP3 maka Terjadi Penyalah Gunaan Wewenang oleh KadisPerunahan DKI.Seandainya Proses Penyidikan atas LP Nometv..... yang dibikinPemohon pada tanggal....diproses sebagaiman mestinya, danPenyidik tidak menerbitkan SP3, niscaya tidak akan terjadi upayaTerlapor yang menukangi Kadis Perumahan DKI. Sebaliknya, karenaHalaman 16 dari 58 Putusan Nomor 01/Pid/Prap/2016/PN. Jak.

) kita harus melihat alasan dikeluarkannya SP3,Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu tidak cukup bukti, bukan merupakanperistiwa pidana atau tersangkanya meninggal dunia.

BahwaPemohon Il ikut sebagai pihak Pelapor dalam perkara a quo karenaPemohon II merasa dirugikan dengan dikeluarnya SP3 karena PemohonIl salah satu pemilik unit SRS GCM;3.

No: 2/Pid.Pra/2019/PN.Ngwsebagaimana pula diatur lebih lanjut tentang Praperadilan yang diuraikandalam KUHAP Bab X Bagian kesatu tentang Praperadilan, Pasal 77 Pasal 83 KUHAP ;Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Termohon telahmelakukan penghentian penyidikan, hal ini Termohon membantahdengan tegas, karena Termohon hingga saat ini belum pernahmengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentikan Penyidikan (SP3)dalam perkara a quo, dan oleh karena termohon belum mengeluarkanSurat Pemberitahuan Penghentikan

Penyidikan (SP3), akan tetapi hal inidijadikan alasan atau dasar hukum pemohon untuk mengajukan gugatanPraperadilan ke Pengadilan Negeri, sebagai objek dari Suatu perkaraPraperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 77 (a) KUHAP ;Oleh karena termohon belum mengeluarkan Surat PemberitahuanPenghentikan Penyidikan (SP3), dengan demikian PermohonanPemohon tidak beralasan dan belum memenuhi unsur Pasal 77 (a)KUHAP sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan

kedua karna sakit, ketiga sedang tugas dalam pengamananPilpres, keempat sedang tugas dalam pengamanan Pilkades, dll ;Bahwa kapisitas saksi adalah karena saksi juga ikut sebagai Pelapor ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mendapatkan SPDP dariPolsek Karangjati apa tidak ;Bahwa saksi tidak mengetahui proses atau tahaptahap yang dilakukanpenyidik ;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alat bukti dalam suatu perkara ;Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara yang dilaporkan Pemohon telahdikeluarkan SP3

(SP3), akan tetapi hal ini dijadikan alasan ataudasar hukum Pemohon untuk mengajukan gugatan Praperadilan kePengadilan Negeri, sebagai objek dari suatu perkara Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 (a) KUHAP ;Oleh karena Termohon belum mengeluarkan Surat PemberitahuanPenghentikan Penyidikan (SP3), dengan demikian Permohonan Pemohontidak beralasan dan belum memenuhi unsur Pasal 77 (a) KUHAP sah atautidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan, dengan

) dalam perkara a quo, dan oleh karena Termohon belummengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentikan Penyidikan (SP3), akantetapi hal ini dijadikan alasan atau dasar hukum Pemohon untukmengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri, sebagai objek darisuatu perkara Praperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 77 (a)KUHAP ;Menimbang, bahwa ruang lingkup Praperadilan diatur dalam Pasal77 KUHAP yang isinya Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa danmemutus sesuai dengan ketentuan yang diatur

AkibatnyaPenggugat mengalami kesulitan melakukan upaya hukum ketika hak Penggugatselaku nasabah merasa dirugikan Tergugat;Bahwa berdasarkan dalildalil dan bukti fakta, Obyek Gugatan berupa akadpembiayaan murahabah surat persetujuan pembiayaan Nomor : 15/0123/SP3/961 Tanggal 7 Januari 2012 telah melanggar hak hukum Penggugatselaku nasabah Tergugat.

Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murahabah Surat PersetujuanPembiayaan Nomor: 15/0123/SP3/961 Tanggal 7 Januari 2012 dengan segalaakibat hukumnya;3. Menyatakan tidak sah Akad Pembiayaan Murahabah Surat PersetujuanPembiayaan Nomor: 15/0123/SP3/961 Tanggal 7 Januari 2012 dengan segalaakibat hukumnya;4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitverbaar bijvooraad) meskipun ada upaya verset, banding dan kasasi;5.

Bahwa TERGUGAT telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukanoleh PENGGUGAT untuk untuk keperluan pembelian rumah second yangberlokasi di Badran Asri sesuai dengan suratnya No.15/0123/SP3/961tanggal 07 Januari 2012 perihal Surat Penegasan Persetujuan a.n. Ir.

Bahwa dalam butir 3 petitum gugatannya PENGGUGAT menyatakan sebagaiberikut:Menyatakan tidak sah akad pembiayaan Murabahah Surat PersetujuanPembiayaan Nomor No.15/0123/SP3/961 tanggal 07 Januari 2012 dengansegala akibat hukumnya;Bahwa sementara itu dalam posita gugatannya, PENGGUGAT tidak satudalilpun yang menjelaskan mengenai latar belakang mengenaipermohonannya untuk menyatakan tidak sah akad pembiayaan MurabahahSurat Persetujuan Pembiayaan Nomor No.15/0123/SP3/961 tanggal 07Januari 2012 dengan

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT tersebut dengan alasansebagai berikut :aBahwa fakta hukumnya PENGGUGAT walaupun beragama nasrani telahmenandatangani Surat No.15/0123/SP3/961 tanggal 07 Januari 2012 perihalSurat Penegasan Persetujuan a.n. Ir.