25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari

Putusan Put.44587/PP/M.X V/13/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai Objek Pajakversi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai objek PPh Pasal26 Tahun Pajak 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumbanding ini menjadi sebagai berikut :Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalamRp

ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatandan tetap pada posita maupun petitum gugatan ;Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2014/PN.DpkMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Tergugat Il telah mengajukan Eksepsi/Jawaban serta Gugatan Rekonpensisecara tertulis sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPENGGUGAT DALAM MENYUSUN GUGATAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) TIDAK JELAS DAN TERANG (OBSCUUR LIBEL) MENGENAIKEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalamgugatannya awal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanyalaporan dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian KhususSementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yang ditanggung olehPenggugat berdasarkan pada peristiwa apa;.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een

dan Tergugat Il, antara lain sebagai berikut:> Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) tidak jelas dan terang (obscure libels) mengenai kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan dalam perkara aquo, Bahwa dalam positaatau fundamentum petendi gugatan Penggugat hanya menjelaskan adanyalaporan pidana tertanggal 04 Juni 2013 terhadap Tergugat Ill (Eva SylvanaUssu) dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementaratertanggal 30 Oktober 2013 antara Penggugat

dengan Tergugat Penggugattidak pernah menjelaskan dalam gugatannya awal mula kejadian atauperistiwa yang mendasari adanya laporan dan adanya penandatanganan SuratPerdamaian Khusus Sementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yangditanggung oleh Penggugat berdasarkan pada peristiwa apa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Iltersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan gugatan Penggugat sudakjelas, bahwa dalam gugatannya menuntut pertanggungjawaban Tergugat danTergugat

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

XXXX, Perempuan, Umur 18 Tahun (Lahid di Surabaya 04 Juni1998);3.Bahwa PEMOHON berkehendak akan beristri lebin dari satu seorang(poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus janda tanpa anak(cerai mati) yang bernama:XXXX, Umur 47 tahun (Lahir di Jombang, 24 Juni 1969), Agama Islam,Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Nomor KTP :351508646690002, bertempat tinggal di XXXX, Kota Sidoarjo;Bahwa adapun alasan yang mendasari PEMOHON mengajukanpermohonan ini adalah:a.

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi IIPasal 131 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004, terakhir denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,bahwa mendasari ketentuan pasal 30 UndangUndang No. 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasimembatalkan putusan atau penetapan PengadilanPengadilan dari semualingkungan Peradilan karena :a.

Bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya yangdiambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, mendasari pasal 107, Hakim Peradilan TUN menentukan olehkarena Tergugat merupakan pekabat yang berwenang untuk melaksanakanpendaftaran tanah sebagaimana disampaikan sebelumnya maka bebanpembuktian akan lebih besar dibebankan kepada Tergugat, yaitu Tergugatharus membuktikan prosedural penerbitan sertifikat obyek sengketatersebut telah sesuai dengan PPRI No. 24 tahun

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tersebut telah keliru dan tidak mendasari ketentuan pasal 107sebagaimana yang didengungdengungkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mencarikebenaran materil dengan alasan dan fakta hukum bahwa bukti P6 yangdiajukan Penggugat yang isi surat tersebut mengenai sanggahan /pencegahan untuk tidak menerbitkan sertifikat di atas tanah 2 SHM No.Halaman 20 dari 25 halaman.

huruf a dan peraturanperundangundangan lainnya Tergugat menerbitkan permohonan sertifikatyang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sekarang PemohonKasasi.Bahwa secara formal Pemohon kasasi telah mengajukan permohonanpenerbitan Sertifikat hak Milik dengan mengajukan dan melengkapipersyaratn administrasi sebagaimana yang telah termohon ajukan padapembuktian dipersidangan dengan mengajukan 9 bukti sebagaimanatermuat dalam halaman 23 sampai dengan halaman 24 putusan No.22/G/2014/PTUN.MKS, mendasari

Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

ini.TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimanateruraidiatas; === nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohondan Termohon adalah sebagai suami istriyang sah;9 2929222 22222222222 222 n Menimbang ,bahwa yang mendasari

Dan oleh karenanya PermohonanPemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas seoranganaknya yang bernama XXXXX, umur 7 tahun , Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Termohonberagama Kristen juga dikhawatirkan anak tersebut ikut agama Termohon ; Menimbang , bahwa atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannyamenyatakan keberatan bila hak hadlonah

Penggugat diusir olehTergugat sehingga tidak pernah lagi berkumpul sampai sekarang; Bahwa, permasalahan yang mendasari diusirnya Penggugat oleh Tergugattidak dapat dibuktikan karena tidak mencukupi batas minimal pembuktian; Bahwa, orang terdekat Penggugat dan Tergugat pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukungoleh buktibukti surat dan keterangan kedua orang saksi di atas, maka dailildalilgugatan Penggugat tersebut dianggap

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka MajelisHakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun dan harmonis, keduanya tidak lagi memiliki rasa saling membutuhkandan mempedulikan satu sama lain karena keduanya telah nyata berpisahrumah selama lebih dari 6 bulan terakhir, masingmasing tidak lagimelaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga sudah tidakmungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;Menimbang, bahwa meskipun alasan yang mendasari

/Pdt.G/2019/PA.Pas.tanggal 12 Desember 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor397/04/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan sekarang rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihandan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Nomor1311k/Pdt/201910.11.12.13.mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukumPenggugat atas tanah objek perkara;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 45/Pdt.G/2011/PN.SIM. yangdimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upayapenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki olen Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl, Tergugat

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, TergugatXXll, Tergugat XXIll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIll, Tergugat XXXIV,Tergugat XXXV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII,Tergugat XXXIX, Tergugat XL, Tergugat XLI, Tergugat XLII, TergugatXLII, Tergugat XLIV dan Tergugat XLV yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/67

P.lyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan paraSAKSI P.lyang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang SAKSI P.lyang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSIT P.1 dan SAKSI P.2, serta seorang SAKSI P.lyang diajukan oleh Tergugatbernama SAKSI T.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL1 Bahwa gugatan Pemohon, tidak hanya dianggap cukup dalam menyajikanperistiwa hukum bak majalah dinding, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan (feitelijke grond) yang mendasari gugatan. Surat gugatan tidakterang (Onduidelijk) serta formulasi gugatan yang tidak jelas.

Tentang Obscuur Libel1 Bahwa penyampaian permohonan Pemohon harus mudah dipahami dandimengerti oleh Pemohon dan PihakPihak yang berkepentingan dalam permohonanPemohon, dasar Hukum dan fakta Hukum yang mendasari permohonan sudah Pemohonsampaikan dan telah memenuhi syarat formil Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapatPemohon tidak keliru dalam mendudukkan XXXXX binti XXXXX untuk dijadikansebagai Termohon, oleh karenanya eksepsi Termohon I mengenai Error In Personadinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa di dalam eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTermohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon,tidak cukup dalam menyajikan peristiwa hukum, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskandasar hukum dan fakta yang mendasari

Dalam haltersebut Tergugat menolak untuk memberikan persetujuan danmembubuhkan tandatangannya, hal itulan yang mendasari Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:1. Terhadap harta bawaan, apabila obyek tanah adalah harta bawaanPenggugat sebagai hadiah dari lbu Penggugat maka dalam Proses Jual Bellitanah tidak memerlukan persetujuan istri sah baik hal tersebut dibuktikandalam Perjanjian Kawin.

TAAdapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonpensi adalahsebagai berikut1. Bahwa dalildalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan Kembali untuk Rekonvensi;2. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensidahulu adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. tanggal 29 Mei 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ...Kab.Tulungagung.3.

Dalam hal tersebut Penggugat Rekonvensimenolak untuk memberikan persetujuan dan membubuhkantandatangannya, hal itulah yang mendasari Tergugat Rekonvensi untukmengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaan.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi curiga terhadap Tergugat Rekonvensiyang mengajukan gugatan terhadap obyek tanah sebagai harta bawaanguna mengalihkan obyek tanah yang terletak di ...

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenarandan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabayamemperkuat putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor : 159K/PM.III16/AD/IX/2013 tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim TingkatBanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata,mendasari

Mendasari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim TingkatBanding menilai bahwa perkara Terdakwa adalah perkara pidanayaitu Penipuan sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal378 KUHP, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwadalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslahditolak.Bahwa terhadap kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis HakimTingkat Banding dapat menerimanya dan oleh karena sifatnyasependapat dengan Putusan Pengadilan Militer IIl16 MakassarNomor : 159K/ PM Ill16

Bahwa benar hingga perkara ini disidangkan Terdakwa tidakmampu mengembalikan uang yang ia pinjam dari Saksi 2(Sdr.Jamuddin) dan mobil yang Terdakwa berikan kepada Saksi 2(Sdr.Jamuddin) sebagai jaminan juga sudah diambil olehTerdakwa, sehingga Saksi 2 (Sdr.Jamuddin) dirugikan atasperbuatan Terdakwa uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluhdua juta rupiah).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis HakimPengadilan Militer IIl16

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

1982, umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalamregister perkara Nomor 1402/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 02 Maret 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

pekerjaan Karyawan Swasta, tempatkediaman di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor,sebagai Tergugat:Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu juga dengan register perkara Nomor 2148/Pdt.G/2019/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari