Ditemukan 39598 data
12 — 2
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 29 September 2010 di Dempo Utara tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam sebagaimana ternyatadari Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/X/2010 tangga 11 Oktober 2010;.
secara resmi dan patutsedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan caramember nasehat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukunsebagai suami istri dengan dengan Tergugat, dibacakan surat gugatanPenggugat di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alatbukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195
7 — 4
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, di Kecamatan Limo Kota Depok,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/III/2013 tertanggal 6Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLimo Kota Depok;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di alamat Kampung Pasir Putih No.78 RT.001 RW.002 KelurahanPasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;3.
Penggugatmenyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk berceraidengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok, Nomor 195
12 — 10
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 2 Februari 2012 berdasarkan Duplikat Duplikat Akta Nikahdari KUA Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung denganmemenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat DuplikatAkta Nikah Nomor: 195/137/II/2012 pada tanggal 13 Oktober 2020.1 dari 10 halamanPutusan Nomor 6767/Pdt.G/2020/PA.Sor2.
Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 195/137/II/2012 tanggal 13Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;B. Saksi:1.
25 — 6
Prin935 / N.10.10.3 / Ep.1 / 06 / 2011,sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011;4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 05 Juli 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 /PN.TPI. sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d 03 Agustus 2011 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 02Agustus 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 / PN.TPI. sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/dsaat sekarang di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara
83 — 13
195/Pid.B./2012/PN.TL.
PUTUSANNomor : 195/Pid.B./2012/PN.TL. w Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwawon 222292 = 22 Nama lengkap : ANDIK TRIYONO AlsBOLOT bin BOLO j; Tempat lahir : Trenggalek ;won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Umur/tanggal lahir : 30 tahun /10 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;wana nnn nnn
Pid. / 2012 / PN.TL., sejak tanggal 19 Desember 2012sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013 ; ~ Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaannya di persidangan tidak didampingioleh Penasihat Hukum dan akan maju menghadapi sendiri meskipun hal tersebut telahdiberitahukan akan hakhaknya untuk didampingi Penasihat Hukum = ;ESERIES PENGADILAN NEGERI tersebut iwon n 232 = 222222 2222 2 2 2 22 = $2 2222 2 = === === === Telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 19 Nopember 2012, Nomor : 195
/Pen.Pid./2012/PN.TL., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan danmengadili perkara ini ; Telah membacaPenunjukan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 19 Nopember 2012, Nomor: 195/Pen.Pid/2012/PN.TL.
Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuHakim dalam memeriksa dan mengadili perkara serta penyelesaian perkara ini ;wana non n nnn nono nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nina nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn = Telah membacasurat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas namaterdakwa tersebut dariKepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 14 Nopember 2012, Nomor : 191 /Biasa / 11/2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal19 Nopember 2012, dengan Register Nomor : 195
:SP.Gas/195/X/2012/Reskrim, tanggal 24 September 2012 danSurat Perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/144/1X/2012/Reskrim, tanggal 24 September 2012, pada hari Senin tanggal 24September 2012 sekira jam 15.00 Wib saksi dan temantemananggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Rt 09 Rw 03, Dusun/Desa Semarum,Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ; e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yangditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakimyaitu sebagai berikut:e 1 (satu
Terbanding/Penggugat : P.T. Bangun Tjipta Pratama
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah, Kelurahan Bojong Menteng
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat, Kecamatan Rawa Lumbu
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat II : Wiwit
Turut Terbanding/Tergugat III : Vendra Elvine Tamaela
Turut Terbanding/Tergugat IV : Nada
Turut Terbanding/Tergugat V : Lamin
Turut Terbanding/Tergugat VI : J Mangasi Purba
Turut Terbanding/Tergugat VII : Nalih
111 — 66
yang diatur dan dibenarkan oleh hukum.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWANBahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan EksekusiNomor 50/Eks.G/2019/PN.Bks juncto Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Bks. junctoNomor 34/Pdt/2018/PT.Bdg. adalah karena Pelawan sebagai pemilik yang sahdari obyek perkara yang dimohonkan eksekusi dan tidak sebagai pihak dalamperkara pokok Nomor 204/Pdt.G/2017/PN.Bks. juncto Nomor34/Pdt/2018/PT.Bdg.Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan eksekusi ini didasarkan padaketentuan Pasal 195
Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIRkarena alasan " kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu MayjelisHakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidakdicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenaisah tidaknya kepemilikan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6)RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIRkarena alasan " kepemilikan (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak GunaUsaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang kepemilikan itu MayelisHakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidakdicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenalisah tidaknya kepemilikan.Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 551/PDT/2020/PT. BDG26.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6)Vi.RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal27 Februari 2001 tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan terhadapPenetapan Eksekusi 50/Eks.G/2019/PN.Bks juncto Nomor204/Pdt.G/2017/PN.Bks. juncto Nomor 34/Pdt/2018/PT.Bdg. jelas mempunyaidasar hukum.
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga
Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.
yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.
dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.
Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.
10 — 4
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 195/55/V1/1994 tanggal 7 Juni 1994);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegalselama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan dikaruniai 2anak yaitu:1. ANAK, tempat tanggal lahir Tegal 641995;2.
Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yangtercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, KabupatenTegal, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 195/55/V1/1994tertanggal 7 Juni 1994;Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telahdikaruniai anak perempuan dan lakilaki yang bernama ANAK I, dan ANAKIl;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 195/55/V1/1994 , tanggal 07Juni 1994, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;3.
50 — 25
195/PID.B/2013/PN.PRA
PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat
;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195
/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir
101 — 52
dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195
Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan
Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.
Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya
unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195
13 — 0
195/Pdt.P/2021/PA.Skg
9 — 0
195/Pdt.P/2019/PA.Skg
13 — 9
195/Pdt.P/2020/PA.Pwk
22 — 1
195/Pdt.G/2023/PA.Sor
9 — 5
195/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr
25 — 4
195/Pdt.P/2012/PN.Ktb
SemayapKecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, KalimantanSelatan ;Cen EEE EE EEE EEE EEE EE EASA EE EASA SEER Enea EEE selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal22 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotabaru pada tanggal 04 Juni 2012 di bawah register perkara No. 195
14 — 16
195/Pdt.P/2011/PA.Cbn
18 — 1
195/PID.B/2012/PN.BDG
13 — 1
195/Pdt.G/2022/PA.Pt