Ditemukan 17963 data
SUHARDI
21 — 2
PengadilanNegeri Sukoharjo adalah terkait dengan masalah waris;Menimbang, bahwa terhadap perkara waris bagi orang yang beragamaIslam, maka diatur dalam Pasal 49 Undangundang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang antara lain: a) perkawinan, b)waris, C) wasiat, d) hibah, e) wakaf
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanRUDI KURNIAWAN;Medan;38 tahun / 18 Mei 1979;Lakilaki;Indonesia;Jalan Mega Nomor 17, KelurahanTanjung Rejo, Kecamatan MedanSunggal, Kotamadya Medan;Islam;Tukang bangunan;YUNUS SAKTI NASUTION;Medan;20 tahun / 12 Oktober 1996;Lakilaki;Indonesia;Jalan Wakaf Nomor 64, KelurahanSunggal, Kecamatan Sunggal,Kotamadya Medan;Islam;Ikut orang tua;Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(Rutan) masingmasing
55 — 17
Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapindikarenakan sakit, Surat Keterangan Meninggal Dunia yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Soato Tatakan Nomor , tanggal 17Maret 2015;Bahwa pada saat meninggal, almarhum Ayah Pemohon danalmarhumah Ibu Pemohon telah meninggalkan orang ahli waris yangbernama Pemohon (anak kandung);Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris yang laindan diantara ahli waris tidak ada sengketa;Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pembuatanakta wakaf
143 — 118
Islammengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradilan agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradilan agama, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
WARSIAH
31 — 7
Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana diubah lagi dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan padaPasal 49 yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. warisan; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
23 — 2
Perkawinan. bwaris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan iekonomi syari'ah;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku mempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Tergugat yangmempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggamengajukan gugatan terhadap Tergugat:Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan karenaPenggugat telah berhasil damai dengan Tergugat terhadap permohonanPenggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan
250 — 113
Sembiring/Tanah Wakaf;4. Bahwa sampai saat ini harta tersebut di atas pada point 3 (tiga) belum pernah dibagikepada para ahli waris dari almarhum ayah kandung Pemohon dengan adikPenggugat;5. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama adik Penggugat telah meninggaldunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Mei 2015 dikarenakan sakit;6.
60 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1655 K/Pdt/201710.Jakarta yang pada intinya, menyatakan:Untuk sementara tidak melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya, mengenai tanahtanah dariyayasanyayasan seperti Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting ErvenSaleh Obeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf olehkarena banyaknya sengketasengketa tanahtanah yayasanyayasan tersebut(bukti P9):(Note: Garis bawah dan cetak tebal dari Penggugat);.
terbitnya surat Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta sebagaimana angka 7 tersebut di atas, kemudian ditindaklanjutipula dengan terbitnya Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorM.HT.01.1004, tanggal 17 Oktober 1985 yang memberikan petunjuk kepadaseluruh Notaris, Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara di seluruh Indonesia,yang intinya menyatakan:Agar tidak membuat akta jual beli/peralinan hak apapun juga atas hartatetap maupun harta gerak dari keempat yayasan tersebut, yaitu StichtingSaleh Abdat Wakaf
, Stichting Erven Saleh Obeid, School Bedevaar FondsAbdat, dan Obeid Abdat Wakaf (bukti P10):Note: Garis bawah dan cetak tebal dari Penggugat:.
Nomor 1655 K/Pdt/2017padahal, pada saat yang bersamaan terdapat Peraturan DirektoratAgraria maupun Menteri Kehakiman RI yang memerintahkan denganmenyatakan melarang melayani permohonan pemberian hak maupunkonversi serta permohonan pelayanan lainnya mengenai tanahtanahyayasanyayasan Stichting Saleh Abdat Wakaf, Stichting Erven SalehObeid, School Bedevaar Fonds Abdat, dan Obeid Abdat Wakaf, yaitu:23.1.1.
27 — 5
Manggar Gang Wakaf RT.03, RW.14 Kel. Gebang,Kec. Patrang, Kab. JemberAgama : IslamPekerjaan : Tidak bekerjaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11Oktober 2015;2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2Desember 2015;4.
Manggar Gang Wakaf Rt.03Rw.14 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupten Jember;Bahwa barang milik saksi Rosema Nuril llmi yang diambil oleh terdakwaadalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol P5485VU;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepedamotor milik saksi korban Rosema Nuril Ilmi tersebut;Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi telahmendapat informasi dari masyarakat dan Intel Polres Jember yangmenyebutkan bahwa terdakwa
26 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi bernama ... yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
81 — 21
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA, Pasal Angka 37 mengatur bahwa :Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infag; h. shadagah;dan, i. ekonomi syariah.2.
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan AgamaEdisi Revisi 2010 : Bab Il, huruf A, point 3.a : Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyahbertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.
Jika bukti atashak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat, wakaf dan transaksi syariah,Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk menilaisah tidaknya alat bukti hak milik tersebut jika bertentangan denganhukum.
Hj. Baderia, HN
Tergugat:
PT Bank BRISyariah KCP Wajo
121 — 38
seharusnya gugatanPenggugat tidak diajukan pada Pengadilan Negeri Sengkang karena PengadilanNegeri Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;Demikian sesuai ketentuan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, maka kewenangan Peradilan Agama diperluas disamping berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antaraorang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
Skgwasiat;hibah;wakaf;~o9 20zakat:infaq;z= shadaqah; dani. ekonomi syariah;Selanjutnya dalam penjelasan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yangdimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usahayang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:bank syariah;asuransi syariah;reasuransi syariah;reksa dana syariah;obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;~ 0929 5 sekuritas syariah;pembiayaan syariah;z= pegadaian syariah;i. dana pensiunan lembaga keuangan syariah
SkgIndonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama) menentukan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat;hibah; wakaf; zakat; infag, shadagah; dan ekonomi syariah.
229 — 148
nnnBahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat juga telah melaporkanTergugat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam permasalahandugaan penyalahgunaan wewenang jabatan, oleh karena Tergugatmenerbitkan Objek Perkara bertentangan dengan Surat EdaranMendagri, akan tetapi sampai saat ini belum memperoleh tanggapan;Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 DPRD Kabupaten Agam telahmengundang Penggugat dan Tergugat dalam mencari solusi terbaikpenyelesaian secara Mediasi atau Musyawarah untuk Mufakatmembahas masalah Wakaf
Mutasi Penggugat dilakukan Tergugat oleh karena Penggugat turutserta mempertahankan hak atas tanah Wakaf bersyarat IbuPenggugat kepada Pemerintahan Agam sesuai dengan SuratPernyataan Wakaf bersyarat pada tanggal 5 November 2003 untukpembangunan SMP Negeri 7 Lubuk Basung yang belum dipenuhi olehPemerintah Agam, karena Penggugat dianggap ikut campur dalampermasalahan tersebut, berdasarkan hal tersebut Penggugat di Mutasidari SMK Negeri 2 Lubuk Basung ke SMK Negeri 1 Palembayandengan jarak tempuh +
18 — 8
Wahbah AzZuhaili dalam kitabnya AlFigh al Islami, halaman 697 juz 7,serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 yangberbunyi sebagai berikut :CUS ale dolaiwYLolesull jor agidle p09 ablidl riesArtinya: Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.weolg TISI! 49 VI doleiwYLoolgid! Wha VY GJlei aU aor) aari> 9)!
pL YI SlagArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.ax Igig TIS J idlo HSqIlg UVa IqArtinya: Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHalaman 11, Perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.MSdiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya
EVA SUSANTI, SH.,MH
Terdakwa:
BOBI HANDOKO ALS. BOBI ALS.AMBO BIN HARMON ALM
21 — 3
PUTUSANNomor 521/Pid.B/2018/PN Pbr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Bobi Handoko Alias Bobi Alias Ambo Bin Harmon;Tempat Lahir : Pekanbaru;Umur/Tgl.lahir : 30 tahun / 15 Oktober 1987;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Wakaf Gang Wakaf Nomor
15 — 2
yang terus menerus antara suami isteridan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sesuai dasar alasanalasan yangdapat dijadikan dasar untuk perceraian (vide penjelasan Pasal 19 (f) PeraturanPemerintah RI No.9 Tahun 1975 f)17 Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang No 3 Tahun 2006 yangoO a nn oTeh=a gamenyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf
14 — 1
Perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan i.ekonomi syari'ah:Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai istri dari Termohon yang mempunyai hakdan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehingga mengajukan permohonanterhadap Termohon;Hal 3 dari 6 hal.Pen.
14 — 2
Perkawinan,(dispensasi nikah) b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h.shadaqah, dan . ekonomi syari'ah;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai ayah dari anak bernama Lissetiawatiyang mempunyai hak dan kepentingan atas pengakuan tersebut, sehinggadapat mengajukan permohonan dalam permohonan ini;Bahwa yang menjadi dalildalil pokok dalam permohonan Pemohonadalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seoranglakilaki
116 — 18
No. 319/Pdt.P/2019/PA.BjnPp 7229 5 Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infagq;Shadagah; danEkonomi Syariah2. Bahwa, Pemohon adalah beragama Islam;3. Bahwa, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Salinan Akta PerjanjianPengikatan Hibah No. 02 Tanggal 28 Desember 2018 dihadapan JOBI ADITYAKURNIAWAN, S.H., M.Kn., Notaris di Bojonegoro.
3.LEMBAGA PENDIDIKAN MAâÂÂARIF NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN BANYUMAS
4.SAMINGAN
5.SLAMET ISMAIL
6.SITI KHOTIJAH
7.PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANYUMAS
8.MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN PATIKRAJA
9.RANTING NAHDLATUL ULAMA (RANTING NU) DESA KEDUNGRANDU
10.PEMERINTAH DESA KEDUNGRANDU
11.PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
33 — 26
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA MAJELIS WAKIL CABANG (MWC) KECAMATAN PATIKRAJA
3.LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NAHDLATUL ULAMA CABANG KABUPATEN BANYUMAS
4.SAMINGAN
5.SLAMET ISMAIL
6.SITI KHOTIJAH
7.PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN BANYUMAS
8.MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU) KECAMATAN PATIKRAJA
9.RANTING NAHDLATUL ULAMA (RANTING NU) DESA KEDUNGRANDU
10.PEMERINTAH DESA KEDUNGRANDU
11.PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF(PPAIW) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PATIKRAJA
12.KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PATIKRAJA
13.BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN BANYUMAS
14.KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS
Turut Tergugat:
1.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANYUMAS
2.KANTOR KECAMATAN PATIKRAJA