Ditemukan 39642 data
153 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Besi Bekisting yang terdiri dari: UNP 400 cm, Biru : 400 buah; UNP 360 cm, Biru : 60 buah; UNP 240 cm, Biru : 400 buah; Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah; Hollow 60 x 60 x 195, Kuning : 600 buah; CNP 300 cm,Abuabu : 600 buah; Pipa 150 cm,Merah : 100 buah; RZ 200 cm,Biru > 60 buah; Kikers 100 cm,Biru : 60 buah;Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m: +500 batang;Alatalat Kantor yang terdiri dari: Komputer untuk Teknik 2 Unit Printer HP Lazer Z .P11002 Tet Laptop Merk Asus 3
Menyatakan sah danberharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang yang telah disita berupa:a) Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle AvaniHotel, Bali:b) 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol: DK 9965 CE;Cc) 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol: DK 2295 CE;d) Besi Bekisting yang terdiri dari:UNP 400 cm, Biru > 400 buah;UNP 360 cm, Biru > 60 buah;UNP 240 cm, Biru : 400 buah;Hollow 60 x60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah;Hollow 60 x60 x 195, Kuning : 600 buah;CNP 300 cm,Abuabu
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang berupa: Mobil Helux Pick Up Nopol : DK 9965 AX 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE 1 unit Besi Bekisting yang terdiri dari UNP 400 cm, Biru 400 buah UNP 360 cm, Biru 60 buah UNP 240 cm, Biru 400 buah Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning 400 buah Hollow 60 x 60 x 195, Kuning 600 buah CNP 300 cm,Abuabu 600 buah Pipa 150 cm,Merah 100 buahRZ 200 cm,Biru 60 buahKikers 100 cm,Biru 60 buaheaiok Kayu 6 x 12 x
18 — 3
.> Ol F"7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Sri Indrayati binti Abdul Kadir, umur 36 tahun, agama slam.pendidikan SMK, pekerjaan Ibu) = Rumah Tangga,tempat tinggal di Jalan Haryono MT, No. 195,Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, KolaBinjai, selanjutnya disebutPenggugat,MelawanMuslim bin
10 — 0
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 04 Juli 1990, yang dicatat di hadapanPegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Sesuaidengan akte nikahNomor : 195/24/VII/1990 tanggal 04 = Juli 1990 denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (Lima riburupiah) tunai dan status saat akad nikah = dilaksanakanPemohon jejaka sedang Termohon perawan;2.
WINARTO, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI
16 — 4
195/Pid.C/2019/PN Tlg
Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung Pengadilan Negeri dalam daftar catatanTelp. (0355) 321017 perkara( Pasal 209 ayat 2 KUHAP ) Nomor 195/Pid.C/2019/PN TlgCatatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan NegeriTulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Slamet Riyadi;Tempat lahir : Tulungagung;Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Februari 1978;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan :
10 — 0
Bahwa pada tanggal 20 Januari 1995 Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan di Desa Guntung UjungKecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanGambut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.17.03.5/PW.01/195/V11/2010 tanggal 21 Juli 2010;2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighattaklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalambuku nikah tersebut;3.
14 — 8
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secarasah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 1997,yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama KecamatanDampit Kabupaten Malang, dengan Duplikat Buku nikah nomor : 195/09/V/1997,tanggal 01 Mei 1997.2.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prima Bundiarta Nusa sesungguhnya tidaklah bermaksud menyakitihati pekerja, tapi benar adanya bahwa masalah mutasi sesuai kebutuhan ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah di SumateraSelatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.195/139/07/VII/PHK/08/2005., tanggal 9 Agustus2005 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
Terbanding/Penuntut Umum : FERRY KURNIAWAN,SH
55 — 29
Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan:e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter Nadia Annisatanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:VER/195
Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan :e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter NadiaAnnisa tanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomorVER/195
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
117 — 66
ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195
Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.
Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.
Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.
16 — 1
Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan pernikahan, dan telah dicatat oleh petugas KUAKecamatan Kertek, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUAKecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, No.195/79/III/2008 tanggal 28 Maret. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugattinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Kertek, KabupatenWonosobo selama 5 tahun. Kemudian suami pulang ke rumah orang tuanyasampai sekarang;.
1.Simon Robinson Purba
2.Laili Hidayah Dwi Rini
Tergugat:
Sutarto
113 — 23
Para Pelawan terlebin dahulu dikaitkandengan petitum dari perlawanan Para Pelawan serta buktibukti yang diajukanoleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195
Nomor 1125 K/PDT/2017 (T4) yang telah berkekuatan hukum tetap (T5),dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang dan ParaPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Para Pelawan tidak maumelaksanakan putusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukanpermohonan eksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti T9, T10,T11 dan T12);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P10maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Pelawan, tidak dapat membuktikanadanya
bahwa oleh karena Para Pelawan dinyatakan sebagaiPelawan yang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnyatidak relevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Para Pelawandinyatakan ditolak, maka Para Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesarRp2.251.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195
Pembanding/Penggugat II : Iwan Tunggono
Terbanding/Tergugat : PT. Aetra Air Jakarta
310 — 218
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 195/PDT/2016/PT.DKItanggal 19 Mei 2016 (Bukti T5) Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2439K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (Bukti T6), yang mana subjek, objek,maupun pokok permasalahan putusanputusan tersebut sama dengansubjek, objek, dan pokok permasalahan yang terdapat dalam Gugatan PMHA quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
Putusan PengadilanTinggi Jakarta No. 195/PDT/2016/PT.DKI tanggal 19 Mei 2016 Jo. PutusanMahkamah Agung No. 2439 K/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
Pasal 195 Ayat (6) HIR, upayahukum yang diperkenankan apabila terdapat keberatan terhadappelaksanaan sita eksekusi adalah melalui pengajuan gugatan perlawananatau perlawanan pihak ketiga (derden verzet) melalui KepaniteraanPengadilan Negeri yang menjalankan sita eksekusi tersebut. Bahwaketentuan Angka (1) bagian AL. Perlawanan Terhadap Eksekusi dan Angka(1) dalam bagian AK.
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) padahalaman 101 Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Jo.Pasal 195 Ayat (6) HIR selengkapnya TERGUGAT kutip sebagai berikut:Angka (1) bagian AL.
isi keputusanitu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan;baik dengan lisan, baik dengan surat, Supaya keputusan itu dijalankan,yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertamapasal 195.
5 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Kdl
7 — 3
195/Pdt.P/2012/PA.Tbn
8 — 1
195/Pdt.G/2011/PA.TA
17 — 8
195/Pdt.P/2022/PA.Trk
10 — 0
195/Pdt.P/2022/PA.Twg
14 — 1
195/Pdt.P/2020/PA.JT
6 — 0
195/Pdt.P/2020/PA.Smd
7 — 1
195/Pdt.G/2013/PA.Prob