Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, dkk ; Tuan KASIM alias ONG CHING LIONG,
116 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan hukum yang dilakukanoleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasanmemperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawabpengurus secara tanggung renteng;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Wahidin yang mengatur tentang Fungsidan Tugas Pembina, yang dapat dijadikan sebagai alasanyang sah bagi Pembina untuk memberhentikan organyayasan diatur pada Pasal 6 ayat (4) dan (5) yang berbunyi:Ayat (4) : Memberhentikan para organ yayasan yang turutterlibat dalam Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Agustus 2011 — HARRY SUSANTO Vs. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk.,
80 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bentuk kompensasi Tergugat atas kasuskasustermaksud adalah (bukti P4); Tidak memprovokasi melalui mass media atau organisasi partai politik; Turut membantu menyelesaikan pembuatan suratsurat ijin/sejenisnya; Tidak dibenarkan dikerjasamakan LSM atau organisasi sejenisnya;Bahwa permintaanpermintaan dari Tergugat termaksud tentu saja tidakdapat diterima dan tidak disetujui oleh pihak Penggugat.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 12-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 283/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
Gede Wenten
Tergugat:
1.PT.Bank Mandiri Persero Tbk.Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Lelang (KPKNL) Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Singaraja
36 — 28
  • Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihaktereksekusi/ PELAWAN, pada hakekatnya untuk menunda ataumembatalkan eksekusi dengan jalan memohon putusan penundaan ataupembatalan esksekusi yang telah dilaksanakan;Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihaktereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG harusdisesuaikan dengan "asas kasuistik" dan "asas eksepsional".
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : AMSAL ANWAR Diwakili Oleh : AMSAL ANWAR
Terbanding/Penggugat : FAISAL
49 — 29
  • Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat telah bertentangan denganprinsip partai kontrak sebagai diatur dalam Pasal 1340KUHPerdata(BW )Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antarapihak yang membuatnya , dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugattelah keliru,dan perjanjian tersebut adalah dibawah tangan dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. (Niet OntvankelijkeVerklaard);B.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 10/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 19 Maret 2018 — -. TJAM EDY SANTOSO,dk vs -. Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Larantuka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. Pimpinan Cabang Pembantu Lewoleba PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl Trans Lembata, Lewoleba, NTT
185 — 77
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugat untukmewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuat akta tanah)yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas atas tanah, yangditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit (PK) dan akta pemberianhak tanggungan (APHT), karena tidak ada SKMHT, olehnya tergugat tidakmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadapobyek aquo dalam mengalihkan hak;Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penganiayaan
Register : 17-07-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 131/Pid.B/2014/PN.BTL
Tanggal 3 September 2014 — KRISTIANTO ALIAS KELINCI BIN SUKARDIYANTO
73 — 32
  • dari temanteman terdakwa tidak melakukanpengrusakan tetapi sampai saat ini juga tidak ada informasi pelakupengrusakan yang sebenarnya;Bahwa saksi DEWA BAGUS NUNGSANG pernah mendengar adaperselisihan dengan organisasi lain yaitu kejadian di Jogjatronik kuranglebih dua setengah bulan yang lalu yang pada waktu itu ada kader PDI Pdianiaya oleh segerombolan orang kemudian permasalahan di Jogjatroniktersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Gondomnanmengenai penganiayaan tersebut;dari Partai
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Pdg
Tanggal 27 April 2016 — H. SUARDI, SR
231 — 29
  • hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dariDistributor yang menunjuknya sesuai masingmasing jenis pupukbersubsidi.Bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah Perusahaan yangmemperoduksi pupuk .Bahwa yang dimaksud dengan Distributor adalah Perusahaanperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yg ditunjuk oleh Produsen berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trt
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
1.Indera Nababan
2.Setiawaty Oetama
Tergugat:
1.Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat berdasarkan Anggaran Dasar
2.Nelson Siregar selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
3.Saur Tumiur Situmorang
4.Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat dan PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT
88 — 14
  • UsulanHalaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trttersebut ditentang oleh Penggugat I, kemudian menjelekjelekkanYayasan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sebagai salah seoranganggota Badan Pendiri YKSPPM pernah mengajukan upaya hukumatas pemecatan tersebut sebelum perkara gugatan ini ;Bahwa tujuan YKSPPM atau KSPPM didirikan untuk memberikanadvokasi kepada para petani agar terbangun prakarsa masyarakat dibidang pertanian ;Bahwa YKSPPM atau KSPPM tidak berafiliasi dengan partai
Pengadilan PA SALATIGA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-02-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 0193/Pdt.G/2013/PA.Sal
Tanggal 3 Juli 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 0
  • Bahwa replik Penggugat point 4 tidak benar karena perludipertegas bahwa tahun 2013 Tergugat sebagai bakal calonlegislatif salah satu partai, dimana untuk mengikutipencalegkan tahun 2014, saat ini Tergugat sudah terdaftarsebagai daftar calon sementara dan bulan Agustus sebagaiDaftar Calon Tetap. Jadi apabila Penggugat mengatakan kalauTergugat tidak mengikuti kegiatankegiatan warga dan kurangbersosialisasi iti tidak nalar.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1414/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Saidi Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Tumuji Als Untung Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Imelda Panjaitan, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhammad Kenan Lubis SH
89 — 33
  • Amal Tani dengan cara membabat tanamanmasyarakat berupa pohon karet, tanaman nilam dan padi sertamembakar rumah dan gubuk masyarakat yang bercocok tanam di arealtersebut, kemudian menakutnakuti masyarakat menggunakankekuatan oknumoknum ABRI pada masa lalu dan kekejaman parapreman bayaran dengan tuduhan membantu PKI yaitu Partai KomunisIndonesia (keterangan saksi a de Charge Mahyuddin Barus);Kemudian setelah reformasi masyarkat bergabung kembali danmembentuk Kelompok Kelompok Tani termasuk kelompok
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-05-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN TARUTUNG Nomor 129/Pid.B/2013/PN-Trt
Tanggal 6 Nopember 2013 — UNTOR PAKPAHAN Alias AMANI MARLINA
77 — 16
  • (ima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam setiap penerimaan uang tersebut, Terdakwa ada membuat tandaterima uang dalam bentuk kuitansi penerimaan uang; Menimbang, bahwa seluruh saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan bisniskemenyan dalam partai besar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WILSON SIREGAR Alias OP.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 29-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 121/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : NENENG AAN ANSORIAH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT HIDAYATULLOH Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat III : INAYAH FITRIANTI, S.Pd Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMAD MUHAMAD ISLAMUDDIN Diwakili Oleh : NENENG AAN ANSORIAH
Terbanding/Tergugat I : IYA dan NASRUL AHLI WARISdari almarhum BARMAWI
Terbanding/Tergugat II : MARDJUKI
Terbanding/Tergugat III : NONA LANNY
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PPAT MILWANI IBRAHIM, SH
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK MESTIKA DHARMA CabangJakarta Muara Karang
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta III
Terbanding/Tergugat VII : SUSANTO MAS LIM
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
50 — 28
  • karenanya menghukum pula agar Tergugat VII tetap tundukdan taat atas Putusan dalam Perkara ini guna untuk memulihkan danmengembalikan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada ParaPenggugat secara utuh tanpa cacat hukum dan tanpa beban apapun diatasnya.Bahwa Tergugat VII mengajukan Permohonan eksekusi/pengosongan atasobyek rumah yang dalam kondisi sedang dihuni, dan dikuasai ParaPenggugat selaku pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai Pihak TermohonEksekusi, karena sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — IBRAHIM WANTOGIA alias TANI, DK
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sungai Liat Bangka Belitung KetuaDPP Partai PPP yang dirilis diberitakan oleh media harian Bangka (lihatlampiran Il) kiranya menjadi bahan pertimbangan hukum kepada kami selakuTerdakwa guna mendapatkan keringanan hukum dalam usia kami yangsudah lanjut/uzur ini (Insyah Allah) karena selaku Terdakwa kami masihyakin dan percaya bahwa bapakbapak Majelis Hakim Agung yang muliamasih sepakat menggunakan kalbu lebih baik membebaskan seribu tahananyang bersalah, dari pada memvonis/menghukum seorang yang tidakbersalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/KI/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269 — 168
  • Sedangkan dalamPasal 1 angka 9 disebutkan Badan Publik selain Badan Publik Negara adalahBUMN, BUMND, organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atauselurun dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negeri dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbagan masyarakat, dan/atauluar negeri;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan disebutkansebagai berikut:halaman 22 dari 30 halaman
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 189/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat I : IRMA FEBRIANTI
Terbanding/Penggugat : Hj. LISA ROMAITO SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat II : ANTON
49 — 28
  • Keliru pihak yang ditarik sebagai TergugatBahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telahkeliru dalam menarik Tergugat Il sebagai pihak di dalam perkara a quo,karena hubungan hukum Perjanjian (PPJB) tersebut dilakukan oleh danantara Tergugat dengan Penggugat, sehingga hal tersebut tidak ada relasihukum dengan Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dijadikanpihak di dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pada Pasal 1340 KUHPerdata
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Penipuan
Register : 04-06-2013 — Putus : 15-08-2013 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 65/Pid.Sus/2013/PN Pbg.
Tanggal 15 Agustus 2013 — ENDAH PRIOADI MARTYANTO alias ADI bin KRISTIAN SRI NUGROHO ;
55 — 3
  • saat itu terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah sejak awal bulan Juli2012 dan kondisi rumah tanga saksi dengan terdakwa sudah pisah rumah karenasaksi sudah pulang ke rumah orangtua saksi ;Bahwa Bu Sugini datang ke rumah saksi mencari terdakwa untuk memintapertanggungjawaban terdakwa atas janji dan uang yang telah diserahkan kepadaterdakwa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rusdiyanto namun saksi sering mendengarnama tersebut, karena terdakwa ikut dengan Pak Rusdiyanto sebagai simpatisandalam Partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 18/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
MARDANSYAH, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
173 — 116
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    berencana;Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFI’E NAHROWI, BA , DKK
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : PARTAI GOLKAR5. Khilmi Firdaus,SE. : FPAN6. H. Cokro Wahyudi. : PDIP7. H. Tarono, SE. : PDIP8. SUKARNO JS : PDIP9. Hadi Waluyo, SE. : PDIP10. Heri Triono Sabdo, SH. : PDIP11. Fatahan. : PDIP12. H.M. Safrudin Huna, SIP. : PKB13. Royadi Darmono,SmHk : Partai GOLKAR.14. Suprapto Braie : PKB15. Husaini Abdi. : PKB16. Rasmadi. : PDIP17. Dwikoranoe. : PDIP18. Sochim Noor. >: PKB.19. Drs.Munandhir. ; PPP.Hal. 3 dari 281 hal. Put.
    Royadi Darmono,SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PartaGolkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota Anggota DPRD KabupatenPekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian dan PengesahanWakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulai terhitung 15November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikan Royadi Darmono,SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, mengesahkan
    H.Sumantho Partai GOLKAR37. Hj.Djumiati. PDIP38... Zaenudin Thoyib ,BA. PPP39. Slamet Sukamto. Partai GOLKAR40. Letkol Laut (K) Yoyo Mugiono,Bsc. TNI/POLRI41. Letkol Inf.Soebari,BSc TNI/POLRI42. Dra.lslatifah MN PAN43. Hj.Aminah Partai GOLKAR44. Nur khasanah PKB45.
    RoyadiDarmono, SmHk. dari keanggotaan DPRD Kabupaten Pekalongan dariFraksi Parta Golkar, meresmikan Suratman sebagai Anggota AnggotaDPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi Partai Golkar ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/21/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberhentian danPengesahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, terhitung mulaiterhitung 15 November 2000 (saat meninggal dunia) memberhentikanRoyadi Darmono, SmHk dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD,mengesahkan
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-09-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 27-01-2022
Putusan PN RAHA Nomor 138/PID.SUS/2014/PN.RAHA
Tanggal 1 Desember 2014 — Jaksa Penuntut:
La Ode Musril, SH
Terdakwa:
Solihin Bin La Ntabe.
91 — 70
  • 0.0467 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Sisa barang bukti dengan berat 0,033 pram.Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa Solihin bin La Ntabe,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki barang berupa shabushabu seperti yangdituduhkan,Bahwa terdakwa hanya menggunakan sabusabu sayaBahwa saat ini terdakwa mempunyai aktifitas di sekretaris Partai
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 81/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk
Tanggal 25 Juni 2015 — Purwanto bin Gimin
410 — 122
  • adalah perseorangan ataubadan usaha yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dengan sepengetahuan Disperindag.Bahwa di Wilayah Kab.Demak yang termasuk sebagai distributor pupukbersubsidi antara lain CV.PAHALA UTAMA, CV.SUMBER WARAS, KUDPRINGGODANI, KSU MANUNGGAL JAYA, CV.BARU, CVALFANTANINDO, CV.SAPROTAN AGRO MAKMUR, CV.TOPAN JAYA,CV.WAHYU ABADI UTAMA .Bahwa tugas distributor adalah melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai