Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
SALIM LAYS
Tergugat:
1.TANG DEKY SUGIANTO
2.JUAN HALIM
3.TIAN TIONO SUJONO
Turut Tergugat:
3.ARIFIN SAMUEL CANDRA, SH.,M.Kn.
4.JHONY SIMON LEFRAN, SH.
5.MAYASUSI, SH.
6.KOPERASI MITRA SEJATI CABANG BALIKPAPAN
7.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
134 — 12
  • Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) sehinggaHal. 14 dari 39 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2020/PN Bppperbuatan PENGGUGAT yang mendudukkan TURUT TERGUGAT Vsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangandengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal 1340KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu peranjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata::Semua penanjian
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Pencurian
Register : 06-12-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 247/Pid.B/2016/PN Trtv
Tanggal 8 Februari 2018 — Leonard Manalu
31 — 6
  • Partai Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tap.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-02-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 101/Pid.B/2009/PN.Spn
Tanggal 1 Februari 2010 — NADIRMAN BIN IRSYAD, DK
115 — 13
  • adalah sebagaiberikut ini ;Hlm 26 dari 37 him................27Menimbang, bahwa produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupukanorganik yaitu pupuk Urea, SP36, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalamnegeri ;Menimbang, bahwa distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 11-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Agustini, SH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Dwi Ratna Yuliastanti Binti Juniman
92 — 11
  • Tutik merupakan anggota partai dari PDIP; Bahwa informasi tentang sdr. Tutik yang bisa memasukkan CPNSpertama kali diperoleh dari sdr. Suluh; Bahwa Terdakwa sendiri mengenal sdr. Suluh juga dari orang lain;Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Gto
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
FENNY HASLIZARNI, SH
Terdakwa:
1.SOFYAN MIOLO
2.SULEMAN ALI Alias AIP
3.NOVIYANTI ISMAIL Alias TITI
4.MUHAMMAD SYARIF MIOLO Alias ICUK
71 — 13
  • Hulontalangi, kota Gorontalo; bahwa Terdakwa IV bisa menghubungkan penjual Pil dengan partai besarkepada MUH NUR yang memiliki account Mister boti boti; bahwa Terdakwa Ill memberikan uang cash sejumlah Rp 2.000.000.00 (duajuta rupiah) kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menjamin barang berupa pil pilakan dikirim kepada Terdakwa III kealamat Rumah Terdakwaa III; bahwa setelah barang datang berupa pilpil yang diduga Tryhexipenidyltersebut dijual kepada Terdakwa II untuk siap diedarkan; bahwa Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), TBK. VS PT CITRA SARI MAKMUR
257 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-07-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: HENDRO PRAYITNO Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
128 — 82
  • ., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 2/Pdt.G/2013/PN.LBS
Tanggal 4 Juni 2013 — ROSMAWATI SITANGGANG, S.Pd., M.Hum., Lahir di Medan tanggal 3 Januari 1965, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pasaman, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 71 Lubuk Sikaping ; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; VS THOMSON NABABAN, Lahir di Siborong Borong (Tapanuli Utara) tanggal 25 Mei 1960, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai BRI Cabang Lubuk Sikaping, beralamat di Pasar Inpres Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kab. Pasaman ; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ;
173 — 18
  • kemudian saya lihat tangan Penggugat birubiru karenadipukul pakai linggis ;e Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NIA sudahmenikah dan tinggal dengan Tergugat di Tapus, MONIC masih kuliah dan tinggal diPadang, ENJELI masih sekolah SMA, NANDES masih sekolah SMA dan BELAmasih sekolah SD yang ketiganya tinggal dengan Tergugat di Tapus ;e Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugatsering cek cok karena Tergugat tidak setuju Penggugat ikut partai
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus
Register : 03-04-2012 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 29/Pid.SUS/2012/PN.Pwi
Tanggal 16 Mei 2012 — ACHMAD ZAENURI Als. YEYEN Bin KASTURI
85 — 17
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 10-09-2008 — Putus : 03-03-2009 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA MAGETAN Nomor 683/Pdt.G/2008/PA.Mgt
Tanggal 3 Maret 2009 — Pemohon termohon
23 — 3
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada Point 6, sangat tidak mendasar sesuaidengan fakta yang ada, sebab gaji seorang anggota DPRD tidak diterima keseluruhansecara utuh sebab gaji yang ada, harns diberikan pada partai Pengusungnnya menjadikananggota DPRD, dan harus juga diadakan Pemotongan untuk mengembalikan biaya biayapada waktu pencalonan menjadi anggota DPRD, dalam hal ini Kampanye kampanye,sehingga Praktis Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji kurang dari Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), sehingga
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 142/Pdt.P/2019/PN Tim
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
PASIFIC AIR HOLDINGS DBA DELTA WING EQUIPMENT LLC
224 — 277
  • pesawat di BandaraMozes Kilangin, Timika, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timikaberwenang mengadili perkara permohonan a QUO;Menimbang, bahwa Landasan hukum permohonan ataugugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan PokokKekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), di samping kewenangan badanperadilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yuridiksicontentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 PK/PDT/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — NELTJE WANMA/KAISIEPO VS 1. Hj. MADDIANA, DKK
105 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (seratus sepuluhribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang disaksikan olehsaksisaksi Edy Mubalus, Edward Kalami dan Orpa Rosina Osok, Sth,merupakan Akta di Bawah Tangan (ABT) yang telah memenuhipersyaratan secara materiil maupun formil sebagaimana ditentukan dalamPasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 Rbg yaitu dibuat berbentuk tertulisatau tulisan, dibuat secara partai (dua pihak atau lebih) tanpa bantuan ataudi hadapan seorang pejabat umum serta ditandatangani oleh para pihakyang membuat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.mor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Slpil pasal 250 huruf bmengatur bahwa :PNS diberhentikan tidaka dengan hormat apabila :b.
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Register : 18-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Pyh
Tanggal 29 Desember 2016 — M.GAZALI Pgl.ALI Bin ARIUS
209 — 55
  • SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pyh.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-11-2016 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 8 Mei 2017 — JULIANA BINTI M. NASIR sebagai PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG sebagai TERGUGAT; DAN H. HALIMUDDIN, S.H sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;--------------
117 — 65
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakutergugat) dengan alasan bahwa sertipikat hak milik nomor :03487/Macorawali tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur Nomor :01115/Maccorawalie/2012 tanggal 21 Maret 2012 terakhir AtasNama Haji MUHAMMAD ERWIN telah beralin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 286/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PAENO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 68
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN KUTACANE Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KUTACANE Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ktn
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
Hasan Basri Selian
Tergugat:
Purnama
Turut Tergugat:
1.Siti Ruhana
2.Harianto Alas Putra
3.Marlina
4.Taufik Akbar
5.Taran
129 — 26
  • dibeli Alm Zakaria dari Saudara Ceces;Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Ktn Bahwa untuk suratsurat atau perubahan tanah milik warga biasanyadicatatkan dalam arsip Desa dan ditandatangani oleh pengulu/Kepala Desa; Bahwa ada pertinggal arsip di Desa dengan diberi nomor; Bahwa tanah milik Alm Zakaria tersebut sudah bersertifikat dan tidakpernah mengalami perubahan pemilik selama Saksi menjadi Kepala Desa; Bahwa Saksi pernah menjadi anggota DPRK pada tahun 2004 melaluiPAW partai
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 21-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 113/PID/2012/PT.BJM
Tanggal 21 Januari 2013 — - Drs. SYARIFUDIN bin BARKATI
92 — 58
  • Terdakwa, barang barangbukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidanganPengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagaiberikut :e Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Balangan diadakan PemiluKepala Daerah Sewilayah Kabupaten Balangan yang diikuti oleh 3 (tiga)pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diantaranya diikuti olehTerdakwa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Fahruraji atau disingkatSYAFA dari jalur independent (bukan dari partai
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
  • Surat Pernyataan dengan isi :Bersedia ditempatkan dimana saja, tidak terlibat dalam partai politik, tidakberkedudukan sebagai Calon Pegawai Neggeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, 5.Surat Keterangan Catatan Kepolisian,6. Surat Keterangan Sehat Jasmani danRohani,7. Surat Keterangan Bebas Narkoba,8.Surat Asli Kartu Pencari Kerjadari Dines Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor, 9.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 93/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 101
  • menentukan:Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai