Ditemukan 13708 data
9 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag cig ga Ce 4b g pti 4g Ada S$ 55) pal le eR ge M'sArtinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil;a.
21 — 1
Dalam kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yangberbunyi:Jae pg thlag ely gas Ce Aba g pti 9 Adana S$ 55) pal le eR 6g M85Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorangperempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dansyaratsyaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksiyang adil:Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Pdlgb.
18 — 1
beberapa hadis yang terdapat dalambeberapa kitab yang diambil alin menjadi pendapat Hakim dalampertimbangan ini, sebagaimana berikut:Kitab /anah al Thalibin, Juz V, halaman 254:9S Cry Whdig oly gai cpa Abe pi g Aline YS 45) al gle CIS i eull codyArtinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dandua orang saksi yang adil.Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:Hal 10 dari hal 14 Penetapan Nomor 00019S Cry Whdig oly gai cps Abe pti
18 — 2
Fathu al Muin, juz N, halaman 253:Ala pti g Anne 9S 35) pal gle CIS 6 eal hyArtinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon Il telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangandengan
108 — 11
potongan besi baja, dimana karung tersebuttergeletak di sekitar bagunan;Bahwa kemudian terdakwa mengambil karung yang berisipotongan potongan besi baja tersebut dan membawanyaturun ke lantai bawah dengan maksud untuk mengamankankarung tersebut di bawah dan nanti setelah selesaibekerja, potongan potongan besi baja tersebut akandijual dan uang hasil penjualan besi baja tersebutakan digunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan danuntuk ongkos pulang;Bahwa potongan potongan besi baja tersebut milik dari PTI
8 — 4
Ge IE pti otis 252Artinya: Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraihmanfaat.
22 — 0
adalah Pemohon danalmahum/almarhumah suami/istrinya bernama XXXXXi selaku calon mempelai,ayah kandung/saudara kandung/paman kandung yang bernama XXXXXselaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;Menimbang bahwa, disamping ketentuanketentuan sebagaimanatersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukumIslam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz Ill halaman280:diya yas ale g Cumig S46 9 TSI Ga gld Aa gSiall (5) dag jl) (pile pti
19 — 7
bersuamikanTergugat;Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atasyang kemudian dikaitkan dengan faktafakta hukum yang telah dikonstatirserta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilanberpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi;Bahwa dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:Halaman 10 dari 13Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.GdtJa pil) aga sic aig b pti
10 — 0
ge gnlalh jac g Laglial us pti al daeArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yangdiajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telahparah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali danHakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakimdapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999
17 — 13
sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yangberkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagibagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabiq)yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0921 /Padt.G/2018/PA.Bm.al fied gh ag jl Ais colall cal Lal goa Cas 1318Crs pti
13 — 0
:Cols gd Cys Abeg pti 9 Acie S53 5) pa) ple CISD (5 gE!
23 — 16
tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikanpenderitaaan batin, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antaraPemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaikdalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar lagi(altafrig li aldlarar) yang akan menimpa Pemohon dan Termohon atau salahsatu dari kKeduanya berupa penderitaan yang terus berkepanjangan dan jugamemberi kepastian hukum, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yangberbunyi:theahl Gle le pti
18 — 10
Faktafakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakimtelah menunjukan bahwa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah tidak akanterwujud dalam rumah tangga Penggugat dan T ergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alin pendapat dalam KitabGhoyatul Marom yang berbunyi : dal pti ale Gib erg) Ae5p A) Alle Sen 1Artinya : Uika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami,maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanganpertimbangandan
16 — 12
Pernikahan pemohon dengan pemohon Il adalahsah menurut hukum Islam;Mengingat dalil syari yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz Il, halaman354 yaitu :Leg Al Sag ASLAM gees dis Goad ae OS OlyArtinya: Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalildalilpermohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakimdapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkanpenetapan atas perkara tersebut.Demikian pula dalil Syari yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Il : 253 berbunyi:ales pti
13 — 7
ada larangan untukmenikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupunUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugatdan Tergugat tidakpernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;Menimbang, bahwa berdasarkan dokirin hukum Islam sebagaimanadisebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :CUS, AtLed) dats 11a) dudsArtinya Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;12garleig oly gai ye Alay pti
77 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
IPTN, terbukti terdapat kKesamaan tentang acuanperhitungannya adalah Gaji Pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja.Bahwa mengingat Para Pemohon PK memilih cara pembayaransekaligus/lumpsum dan rumus manfaat pensiunnya hanya diatur dalamketentuan Program Pensiun yang lama, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1)Keputusan Direksi PTI.
Pasal 1 ayat (16) SuratKeputusan Direksi PTI. ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun DariDana Pensiun IPTN atau alat bukti PP32, namun mengingat adanya ketentuanyang telah diatur dalam penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) UndangUndangNomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka di Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
Nomor 50 PK/PDT.SUSPHI/2015Keputusan Direksi PTI. ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari DanaPensiun IPTN atau alat bukti PP32 , karena antara ketentuan program pensiunyang lama dengan peraturan dana pensiun yang baru sesuai Pasal 54 ayat (1)Surat Keputusan Direksi PT.
IPTNNomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang KetentuanPokok Jaminan Hari Tua, dan sehingga dalil Termohon PK/Pemohon kasasiyang mengkaitkan antara rumus manfaat pensiun yang diatur dalam ketentuanpensiun yang lama SE06 Tahun 1989 dengan lampiran SKEP 248 Tahun2009, merupakan dalil yang bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
ODirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari DanaPensiun IPTN.Bahwa perlu dijelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SuratKeputusan Direksi PTI.
116 — 108
RONI pernahmengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PTI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahanDelitu. akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING,terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut adasuratnya ;Bahwa Jahan yang sudah dibeli PT. ErasaktiWiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi oleh sdr. A.RONI kepada PT. KHARISMA KEMINGKING seluas 1091 hapada akhir tahun 2005 ;Bahwa sdr..A. RONI selama ini ikut membantu' tumbangjalur untuk PT. EWF dan sampai tahun 2006 sdr.
KHARISMA KEMINGKING dengansebaik baiknya ;Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi dari PTI. EWF,saksi belum menjabat sebagai Camat Maro Sebo ;Bahwa pada tahun 2006 saksi ikut melihat pengukuranuntuk PT. EWF, ketika itu tidak sampai dibuat peta ;Bahwa saksi tidak =menemukan apakah ada contohsporadik yang dikeluarkan kecamatan di kantorkecamatan ;Bahwa peta yang dibuat oleh PT. KHARISMA KEMINGKINGjuga dibuat dengan bantuan Kades M. ZAKI ;Bahwa kanal sebelumnya dibuat oleh PT.
RONI pernahmengatakan kalau lahan yang sudah dibeli PTI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tidak bisa ditumbang, maka lahanitu. akan dijual lagi ke PT. KHARISMA KEMINGKING,terhadap apa yang dikatakan sdr. A. RONI tersebut adasuratnya ; Bahwa benar lahan yang sudah dibeli PI. ErasaktiWiraforestama (EWF) tersebut dijual lagi olehTerdakwa M. ZAKI dan sdr.A. RONI kepada PT.
109 — 49
Pasal 6 hurufb menyatakan bahwa kerangka tarif pelayanan jasa kegiatan penunjangBandar Udara yang termasuk didalamnya adalah jasa penempatankendaraan bermotor (parkir) ditetapkan oleh penyedia jasa;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang BandarUdara yang dikelola PT.
(Persero) Angkasa Pura ;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor diKantor Cabang PT.
(Persero) Angkasa Pura Nomor :KEP89/0OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasidan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura BandarUdara Ngurah Rai Bali;Keputusan Direksi PTI. (Persero) Angkasa Pura Nomor:KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas(Tanda ljin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT.(Persero) Angkasa Pura ;Surat Direktur Utama PT.
88 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meitha Perkasa Utama yang ditujukan kepada BupatiBolaang Mongondow Timur in casu Tergugat (Vide Pasal 93UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009) maka susunan AnggotaDireksi dan Anggota Dewan Komisaris PTI. Meitha PerkasaUtama adalah sebagai berikut :Nama Perusahaan : PT. MEITHA PERKASA UTAMADirektur : ARNOLD LEOPOLD WUANKomisaris Utama : GUNAWAN HARSONO.Komisaris : TAN HARY TANTONODan berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa objekgugatan yang dimaksud ditujukan kepada Pengurus PT.
Bahwa PTI. Meitha Perkasa Utama hanya dapat melaksanakanusaha Pertambangan Operasi Produksi yang wilayah Eksploitasinyaterletak dititik koordinat yang berada diwilayah laut berdasarkan SuratHalaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 533 K/TUN/201410.Keputusan Bupati Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Meitha Perkasa Utama diDesa Paret Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang MongondowTimur.PT.
Meitha Perkasa Utama ( PTI. MPU ) in casuPenggugat/Terbanding/Termohon kasasi sebagaimana SuratPermohonan Nomor : 164/MPU/DIR/IV/2013 tanggal 23 April 2013,yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bolaang Mongondow Timur incasu Tergugat/Pembanding, telah mengakui melakukan kegiatanoperasional Pertambangan pada titiktitik koordinat yang belum ada izinsehingga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan pada WilayahDaratan Kawasan Mangrove. ( Vide Bukti T 27 ).3.
11 — 1
guys pti alga 4aArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak