Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 09-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 106
177 — 106
Para Tergugatsemua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat diPengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimanatersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 TetangPerubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama,yang berbunyi; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
kompetensi absolute adalah beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, yang berbunyi; Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang;Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2019/PN SonPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Register : 15-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 68/PDT/2018/PT MND Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Hi. Aid Mus Alamri
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
120 — 73
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
120 — 73
Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan Ekonomi Syariah;7.
Pasal 49 UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.Pasal 49 (b) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegasdisebutkan : Bahwa yang dimaksud
Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 118/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 10 Mei 2017 — KANAPI, melawan ASIKIN dkk
48 — 38
48 — 38
Wakaf;Hal 5 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMGf. Zakat;g. Infaq;h. shadaqah; dani. Ekonomi Syariah.2.
Buku Il Mahkamah Agung RI Tahun 2013tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilanagama pada angka Il tentang Teknis Peradilan, antara lain pada :Huruf A tentang Kedudukan dan kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah : Angka 3 kewenangan PengadilanAgama/Mahkamah Syariah: Hurufa :Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahbertugas Dan berwenang memeriksa, memutus' danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf
Register : 19-08-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 37/PDT.G/2014/PN-Sit Tanggal 23 Oktober 2014 — Perdata
- SUMIYATI sebagai penggugat
- 1. PT. TELKOMSEL, dkk sebagai tergugat
104 — 21
104 — 21
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2016 Tanggal 30 Maret 2017 — I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) cq PEMIMPIN CABANG PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG MAKASSAR cq MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT TODDOPULI, DK. VS NURALAM DAN 1. MUH A. GOFUR, DKK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan
Register : 29-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
363 — 179
Haryanto, S.E.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
363 — 179
Dalam pasal 17 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 disebutkan bahwa Pihak yang berhaksebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi a. pemegang hak atas hak;Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.5.b. pemegang hak atas pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milikadat; e. masyarakat hukum adat;f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; danh. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang
Penerimakuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yangberhak atas Ganti Kerugian Yang berhak antara lain :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hakpengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf;d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukumadat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau;h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitandengan tanah; Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor : 86/G/2019/PTUN Smg.
Kepentingan Umum : Pasal 1 angka 3:Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memilikiObjek Pengadaan Tanah; Pasal17:(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki ataumenguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;(2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang pengelolaan;c. nadzir untuk tanah wakaf
Register : 21-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 426/Pid.Sus/2016/PN Tjb Tanggal 26 Oktober 2016 — - ASNAN SITORUS ALIAS ANAN
38 — 10
38 — 10
Yamaha Vixion miliktamu yang sedang minum di kedai Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, Terdakwakembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
Yamaha Vixion miliktamu yang sedang minum di kedai Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, Terdakwakembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
lalu Terdakwa pergi ke Desa SeiJawijawi untuk membeli narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan SaudaraBakrun menunggu di warung Terdakwa, setibanya di Sei Jawijawi, TerdakwaHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2016/PN Tjbkembali menelephone nomor Saudara Sangkot dan lakilaki yang tidakTerdakwa kenal yang menerima telephone tersebut, kemudian Terdakwabertanya dimana akan mendatanginya danlakilaki tersebut menyuruhTerdakwa agar menunggu di Samping Musollah yang berdampingan dengankuburan/wakaf
Putus : 24-02-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan PT PALU Nomor 52/PDT/2011/PT.PALU Tanggal 24 Februari 2012 — Ny. MUSRAN IBRAHIM, dkk
melawan
Tuan FERRY TANSIL
36 — 13
36 — 13
. ~= 7172; 4 Bahwa demikian pula dengan berlakunya UndangUndang Nomor : 3 tahun2006 tentang Peradilan agama, maka khusus sengketa hak milik dikatakan padahalaman 74 huruf c bahwa : jika hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat,wakaf dan transaksitransaksi syariah, Pengadilan Agama berwenang untukmenilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut serta membatalkan alas hakmilik tersebut, jika bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum; 5 Bahwa sekiranya Majelis Hakim tingkat pertama sungguhsungguhmemberikan
Register : 06-02-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PA BADUNG Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Bdg Tanggal 16 Februari 2017 — Abdul Malik A.W bin Rabali Dg Tiro alias H. Abdul Malik
Siti Purwaningsih, S.E. binti Achmad Aryoto
Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug
151 — 49
151 — 49
Status: BelumTerjual (Tanah Wakaf).Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3868 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di Perumahan DBaluk Blok BHalaman 3 dari 9Putusan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.BdgNo. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.Status: Terjual, belum proses balik nama.Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat HakMilik Nomor 3869 atas nama PEWARIS dengan luas 100 m2(seratus meter persegi); terletak di
Register : 15-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0407/Pdt.G/2015/PA.Ppg. Tanggal 29 Oktober 2015 — Pemohon dan Termohon
19 — 1
19 — 1
No. 0407/Pdt.G/2015/PA.Ppg.berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan i.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Permohonan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon kecuali
Register : 20-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA KENDAL Nomor 45/Pdt.P/2014/PA.Kdl Tanggal 20 Maret 2014 — Pemohon 1 dan pemohon 2
20 — 1
20 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 205/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
21 — 2
21 — 2
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............teseeeeeeeee ) danSaksi ID (.....eseeeeeeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 06-12-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.ML Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
33 — 6
33 — 6
dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Register : 16-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1167/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhirbertempat tinggal menyewa di Gang Wakaf, Kelurahan Tanjung Mulia,Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.LpkKecamatan Medan Deli, Kota Medan;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai,harmonis dan telah melakukan hubungan suamiistri dan sudah memiliki3 (tiga) orang anak yang bernama :;a. Afigqah Arifin Mangunsong, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober2013;b.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — BATHI, dk vs. SADIJO bin RADIYO, dkk
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;lfaq;~ Oo aQa090 5= aShadaqah, dan;i. Ekonomi Syariah;g. Bahwa dari uraian pasal tersebut telah jelas kewenangan dalam perkarawaris antara orangorang yang beragama Islam adalah kewenangan dariPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara pada Pengadilan tingkat pertama;3.
Nomor 1678 K/Pdt/2017dengan pemeriksaan setempat atau dalil gugatan Penggugat;1)Bahwa saksi Rasid menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Tanah Karsih; Selatan Tanah Paturono; Barat Tanah Rasid; Timur Tanah Mbah Nur;Bahwa saksi Sukartono menerangkan batasbatas tanah yangdisengketakan adalah: Utara Masjid tanah Wakaf; Selatan Jalan Raya; Barat Jalan Kampung; Timur Tanah Mbah To bapaknya Rasid;Hal tersebut berbeda dengan dalil gugatan para Penggugat tentangtanah yang disengketakan
Register : 28-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 25
86 — 25
Acehdengan register nomor 10/Pdt.G/2019/MSBNA dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankeliverklard) maka seharusnya Penggugatmengajukan gugatan baru di Mahkamah Syariiyahn Banda Aceh denganmemperbaiki formalitas gugatan bukan malah mengajukan gugatan padaPengadilan Negeri Banda Aceh;Hal tersebut merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agamaberdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanUndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaiberikut: Perkawinan; Kewarisan; Wakaf
Wakaf; d. Zakat;e. Infaq; f. Shodagoh; g. Hibah; h. Wasiat; . Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa ketentuan di atas tidak secara tegas mengaturSiapa yang berwenang mengadili tentang sengketa harta bersama yangdiperoleh selama perkawinan;Menimbang, bahwa ketentuan menurut pasal 36 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama danharta bawaan yaitu:Ayat 1. Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuankedua belah pihak.ayat 2.
Register : 23-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2015/PTUN-TPI Tanggal 13 Juli 2015 — PT. MANGGALA WAHANA ENERGITAMA, MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. PT. SOLOMON GLOBAL ASIA
174 — 66
174 — 66
Solomon GlobalAsia;10 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, Bagian Kedua, Obyek Pendaftaran Tanah Pasal 9:(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :Ccda bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha,hak guna bangunan dan hak pakai;b tanah hak pengelolaan;tanah wakaf;hak milik atas satuan rumah susun;hak tanggungan;tanah Negara.(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannyadilakukan
dibuktikandengan :I penetapan pemberian hak dari Pejabat yangberwenang memberikan hak yang bersangkutanmenurut ketentuan yang berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang hak milik kepada penerima hak yangbersangkutan apabila mengenai hak guna bangunandan hak pakai atas tanah hak milik;a hak pengelolaan dibuktikan denganpenetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;b tanah wakaf
atau data yuridis yang bersangkutan atau masih adakeberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai halhalyang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi dasar untuk :a pembukuan hak atas tanah yangbersangkutan dalam buku tanah;apengakuan hak atas tanah;b pemberian hak atas tanah.Paragraf 3 Pembukuan HakPasal 29(1)Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
dalamnya,ataupetuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961, atauakta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhitanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yangdibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengandisertai alas hak yang dialihkan, atauakta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yangtanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atauakta ikrar wakaf
/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, ataurisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialihkan, atausurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atauk surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Register : 14-11-2013 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3087/Pdt.G/2013/PA.JT. Tanggal 30 Desember 2014 — -H. Chairul Arifianto bin Syahriar, CS.
-Hj. Sri Asmara Ningsih binti Syahriar, CS.
109 — 22
109 — 22
Lapangan Tembak Cibubur - Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat Iyang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :a.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :Harta bersama Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalam hal ininamun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atau atas namayayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya melekat/berdiri bangunan ( Harta bersama I) Yaitu:Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalam hal ininamun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atau atas namayayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :Harta bersama e Yayasan TK Islam Ananda disebut Yayasan, termasuk dalamhal ini namun tidak terbatas pada asset yang melekat dan/atauatas nama yayasan dan/atau atas nama Almarhum H.
Lapangan Tembak Cibubure Sebelah Utara : Kuburan wakaf dan rumah Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan Yaitu :a.
Putus : 22-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385 K/Pdt/2012 Tanggal 22 Mei 2013 — SYAHRIR BAGE, Dkk vs ABDULLAH WATUNG, Dkk
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
empat lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut, 2 (dua) diantaranya yaitu Bidang Tanah dan II dengan batasbatas sebagaimanagugatan a quo poin 2.a dan 2.b tersebut beserta segala tanaman danbangunan rumah di atasnya untuk selanjutnya disebut sebagai obyeksengketa a quo;Sedangkan 2 (dua) lokasi lainnya yaitu Bidang Tanah Ill dan IVsebagaimana gugatan a quo poin 2.c dan 2.d di atas, oleh Para Penggugatmelalui Yusuf Boli Tuan (Penggugat V) telah diwakafkan untuk kepentinganpendidikan dengan Penerima Wakaf
Bahwa bidang tanah warisan sebagaimana poin 2 (dua) di atas, baik tanahsengketa maupun wakaf, penguasaan dan kepemilikannya telahberlangsung lama jauh sebelum jaman pendudukan Jepang Tahun 1940 dansecara terus menerus diusahakan tanaman pertanian oleh Boli Tuan ayahPenggugat Il s/d VI atau kakek Penggugat dan didalamnya terdapattanaman umur panjang seperti tanaman kelapa, mangga, bambu, sertatanaman ekonomis lainnya hasil jerin payah Boli Tuan kemudian dilanjutkanPara Penggugat sebagai ahli warisnya
No. 385 K/Pdt/2012warisnya kecuali tanah wakaf, karena telah diserahkan peruntukannyasebagaimana poin 3 (tiga) di atas;. Bahwa sepeninggalan Boli Tuan ke empat lokasi tanah termasuk tanahsengketa terus dikuasai, dimiliki dan diolah secara pertanian baik oleh ParaPenggugat maupun keluarga sendiri, di samping ada pihak lain yangmendapat manfaat atas pengelolaan bidang tanah tersebut;.
Yusuf Boli Tuan begitu pula dengan beberapa kuburan keluarga di atastanah sengketa a quo;Bahwa penguasaan tanah sebagaimana poin 2 (dua) di atas oleh Boli Tuandilanjutkan oleh Para Penggugat, kemudian pembukaan jalan baru olehPemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang melintasi ke empat lokasitermasuk tanah sengketa, selanjutnya pemberian tanah wakaf oleh ParaPenggugat melalui Penggugat V.
Register : 02-08-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN WONOGIRI Nomor 100/Pdt.P/2018/PN Wng Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
LOSO
24 — 4
LOSO
24 — 4
Bahwa mengingat pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatasdengan nama RUDIWARSO, sementara data kependudukan milik Pemohonmenggunakan nama sejak lahir yaitu LOSO , Pemohonan mengalamikesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hak milikPemohon. sementara sebagian tanah pekarangan telah diwakafkan untukmasjid yang sudah didirikan bangunanannya dan Pemohon mengalamikesulitan untuk membuat surat wakaf karena terdapat perbedaan namaPemohon antara data Kependudukan dengan data