Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkanpernikahan pada 15 Juni 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sebagai bukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 195/26/V1/2002, pada tanggal 17 Juni 2002 padawaktu itu Penggugat berstatus perawan dengan Tergugat jejaka;. Bahwa pada waktu sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot takliktalak sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Nikah;.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/26/VI/2002, tertanggal 17Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Todanan, Kabupaten Blora, yang telah dinasegelen dandilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyataCOCO, (UIE P11) gj mmm mmm anne1.2 Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An.

Bahwa pada tanggal 23 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta NikahNomor : 195/20/V/2004 tanggal 10 Mei 2004). Sesaat setelah akad nikahTergugat mengucapkan sighot ta lik talak;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi LuarKota, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 195/20/V/2004 Tanggal 10 Mei2004 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinyaselanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( P.1 );b.

No 1648/Pdt.G/2019/PA.Bjnsebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/41/VII/2010 tanggal 26Juli 2010;2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatusPerawan dan Tergugatberstatus Jejaka;3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 7 tahun dan telah rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak lakilaki bernama ReRefangga, umur 8 tahun dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;4.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/41/VII/2010 tanggal 26Juli 2010, yang dikeluarkanoleh Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telahdiberi meteraicukup dan telah dicocokkandengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

Demak,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor925/195/VII/2011, tertanggal 30 Juli 2011;. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama+ 7 tahun 6 bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri(bada dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kosPedurungan selama + 1 tahun, lalu tinggal dirumah orang tuaPenggugat di Kab.

Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untukmendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat,kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, telahmengajukan buktibukti Surat berupa :Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0359/Pdt.G/2019/PA.Dmk.1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 925/195

Bahwa, antara Penggugat danTergugat adalah pasangan suami istriyang syah yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 M ataubertepatan pada tanggal 20 Robbiul Akhir 1425 H, sesuai dengan kutipanHal. 1 dari 12 hal Put.No. xxxxPdt.G/2018/PA.PoAkta Nikah, Nomor : 195 / 17 / Il / 2004, di Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenangan , Kabupaten Ponorogo ;2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan danTergugatberstatus Duda Cerai;3.

Fotokopi Akta Nikah Nomor :195/17/VI/2004 tanggal 09062004, atasnama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, tanda (P2);Hal. 4 dari 12 hal Put.No. xxxxPdt.G/2018/PA.PoBahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksimasingmasing sebagai berikut :1.SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman diKabupaten Ponorogo, telah memberi keterangan di bawah sumpah yangpada

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telahmelangsungakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KantorUrusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tagerang pada tanggal 07 Maret 2008,sebagaiman terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/09/III/2008, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kota Tagerang;2.

usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidanganPenggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut ;e Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 3671135607820002 yangdikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Camat Larangan tertanggal 22092011,bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P1).e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk,sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/V1/2010, tanggal07 Juni 2010;Hal 1 dari 11 hal Put. No 1854/Pdt.G/2019/PA.NGJ2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai danTergugat berstatus Jejaka;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/12/V1I/2010 tanggal O7 Juni2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PatianrowoKabupaten Nganjuk, bukti tersebut telan bermaterai cukup dan dicocokkandengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.1;2.

Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 0725/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 01 Juli2015 dengan dalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2007, dandicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKota Sumenep dengan Akta Nikah Nomor: 195

dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalil permohonannyauntuk bercerai dengan Termohon;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonan Pemohon telah mengajukanalatalat bukti berupa:A Surat:e Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah diKabupaten Musi Rawas pada tanggal 29 Juni 1991, yang tercatat padaKantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/30/VVA/1991 tanggal 29 Juni 1991, dan setelah akad nikahHalaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.566/Pdt.G/2017/PA.LLGTergugat mengucapkan sighat talik.

Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/30/VVA/1991, tanggal 29 Juni1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MuaraLakitan, Kabupaten Musi Rawas, yang telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bermaterai cukup, dicap pos, diberi tanggal dan diparafserta diberi kode P;Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.566/Pdt.G/2017/PA.LLGB.

Ahmad Yani No. 62Gedong Nasional Rantauprapat,berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapattanggal 14Nopember 2013 No : 195/PKC/2013/PNRAP;selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanJHON FREDDY HUTAGALUNG, S.Kep Umur 27 Tahun, Agama Kristen,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer di Puskesmas AekPamingke, beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke (belakangKantor Polsek Kecamatan Aek Natas) Kecamatan Aek

Anmad Yani No. 62Gedong Nasional Rantauprapat, berdasarkandengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14Nopember 2013 No :195/PKC/2013/PNRAP, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula mengutus orang lain mengahadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sahmeskipun menurut relas tanggal 06 Desember 2013, tanggal 13 Desember 2013,tangga 20 Desember 2013, dan tanggal 10 Januari 2014 yang dibacakan dalampersidangan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat diKelurahan Timbul Rejo pada tanggal 02 November 2018 dicatat dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/002/XI/2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten RejangLebong tertanggal 02 November 2018;hal 1 dari hal 12 put No 221/Pdt.G/2020/PA.Crp2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalahperawan dan jejaka;3.

persidangan dinyatakan tertutup untukumum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan suratgugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2020 Nomor221/Pdt.G/2020/PA.Crp tersebut.Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugatmenyatakan tidak ada tambahan dan perubahan apapun dan padapokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuandari gugatannya itu.Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat denganTergugat Nomor 195

sesuaisurat ukur No. 195/Argawana tertanggal 25 Juli 2000,dimana berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa SAMSIDIMULIANTO ~ mulai memproses/mengurus sertifikat HakPengelolaan Lahan/HPL sehingga terbit Surat keputusanHak Pengelolaan Lahan/HPL dari Badan PertanahanNasional/BPN Pusat yaitu Keputusan kepala BadanPertanahan Nasional yaitu HPL No. 3 dengan luas 16.000M? dan HPL No. 4 dengan luas 36.075 M@ ;Bahwa selanjutnya Terdakwa SAMSIDI MULIANTO mendapatkansertifikat HGB No. 37 seluas 36.075 M?

Sylpha Terradiwakili oleh Direktur Utama yaitu) ARI LUKIANTO DARMASsebagai penjual dan SOEPONO = sebagai pembel i yangdilakukan pada tanggal 05 Mei 2003 dengan buktikepemilikan yaitu) Akta Jual Beli No. 56 dan 58 yangdibuat dihadapan Notaris BASTIAN HARIYANTO, SH. dan padatanggal 18 Juli 2003 dengan bukti kepemilikan Akta JualBeli No. 189, No. 191, No. 193 dan No. 195 yang jugadibuat dihadapan Notaris BASTIAN HARIYANTO, SH. dan jugaAkta Perjanjian Pengalihan dan Pelepasan Hak No. 197tanggal 18 Juli

darat,sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Bojonegoro)yang harga keseluruhannya sebesar Rp. 7.000.000.000,(tujuh miliar rupiah) ; Bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas tanah berupalahan Pantai dan Gunung Batu dari pemilik lama PT.Sylpha Terra kepada pemilik baru yaitu SOEPONOberdasarkan bukti kepemilikan yaitu) Akta Jual Beli No.56 dan 58 yang dibuat dihadapan Notaris BASTIANHARIYANTO, SH. dan pada tanggal 18 Juli 2003 denganbukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 189, No. 191, No.193 dan No. 195

, sesuai dengan Surat Ukur No.195/Argawana tanggal 25 Juli 2000 ;5. Bahwa pemecahan Sertifikat sebagaimana uraiantersebut diatas, sama sekali tidakdiberitahukan kepada saksi Soepono, sebagaipembeli/pemilik dari tanah yang dijual olehTerdakwa tersebut. Dan atas tindakan Terdakwatersebut diatas jelasjelas telah merugikansaksi Soepono ;6.

Menetapkan barang bukti berupa:- 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besi berbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua) Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratus Sembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluh lima)196 (seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;- 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU Tenaga Surya Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah

Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60(enam puluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluhdua) Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194(seratus Sembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluhlima)196 (seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;e 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU TenagaSurya Tahun Anggaran 2015 dari Pemerintah Kabupaten BangkaTengah

tersebut untuk keperluanhidup seharihari seperti makan, minum dan rokok;e Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:e 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)15Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:e 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195

Menetapkan barang bukti berupa:Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 433/Pid.B/2015/PN.Sgle 3 (tiga) Unit Kotak Box (kotak penyimpanan) terbuat dari Plat besiberbentuk segi empat dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 (enampuluh) Centimeter dan Lebar kurang lebih 42 (empat puluh dua)Centimeter warna Abu abu dengan Nomor Pintu 194 (seratusSembilan puluh empat),195 (seratus Sembilan puluh lima)196(seratus Sembilan puluh enam) dalam keadaan rusak;e 1 (satu) Rangkap Dokumen tentang Pengadaan PJU Tenaga SuryaTahun

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010; Bahwa penerbitan Penetapan Eksekusi dan pelaksanaan Sita Eksekusiterhadap objek sita eksekusi tersebut diatas adalah sesuai dengan ketentuanhukum acara perdata yang berlaku, karena itu posita dan petitum gugatan yangberisi tuntutan uang ganti rugi sebesar Rp.3.400.000.000, (tiga milyar empatratus juta rupiah) dan dwangsom ( uang paksa) sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) / hari keterlambatan untuk menjalankan putusan dalam perkara

persidangan berupa :1.Foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.MABARFEED INDONESIA, tanggal 04 April 2008, fotocopy mana telah dinazagelen,selanjutnya diberitanda buktiT.1;Foto copy PutusanPerkara No. 383/Pdt.G/ 2007/ PN.Mdn, tanggal 15 April 2008fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda buktiT.2;Foto copy Putusan Perkara No.05/ Pdt.G/2009/ PTMdn, tanggal 17 Maret 2009fotocopy mana telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;Foto copy Putusan Perkara No.195

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal25 Mei 2010 ; Bahwa objek lelang eksekusi yang telah dilaksanakan adalah berupa : sebidangtanah seluas 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunanrumah tempat tinggal yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jalan HarmonikaNo.100A, Kel.Selayang Il, Kec.Medan Selayang, Medan, sebagaimanatermaktub dalam SHM No. 2983 an.

Purn) Eddy Peranginangin ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat yang diajukan oleh PenggugatP.8 yang dikaitkan dengan bukti dari Tergugat T.9 dan T.10, bahwa didalam bukti T.9dan 1.10 tersebut telah dicantumkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, Putusan Pengadilan Tinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan perkara tersebut yang sedang dalam prosesKasasi, yang setelah putus ditingkat Kasasi merupakan Putusan Mahkamah AgungNomor : 195

Harmonika Baru No.100 A Kelurahan PB Selayang Il,Kecamatan Medan Selayang, Medan merupakan harta gono gini antara Penggugatdengan Letkol/AKBP (Purn) Eddy Peranginangin, sesuai dengan putusan PengadilanHalaman 24 dari 27, Putusan No: 230/Pdt.G/2014/PNMdnNegeri Medan No.383/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tanggal 18 Maret 2008, PutusanPengadilanTinggi No.05/PDT/2009/PT.Mdn, tanggal 17 Maret 2009 dan PutusanMahkamah Agung Nomor : 195 K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui

Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.

Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan

dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.

Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila

Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.

merk CHQ, 1(satu)buah sendok/ sekop, 1(satu) buah palu kecil, 1(Satu) pak plastik pres,yang semua barang itu disimpan dalam saku jaket warna Hitam merkCHQ milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa, lalu membawaTerdakwa dan barang bukti ke Polsek Curup;Bahwa barang bukti yang disita seberat 4,35 gram tersebut adalahpositif metamfetamin (sabusabu) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian NarkobaNomor 195

merk CHQ, 1(satu)buah sendok/ sekop, 1(satu) buah palu kecil, 1(Satu) pak plastik pres,yang semua barang itu disimpan dalam saku jaket warna Hitam merkCHQ milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa, lalu membawaTerdakwa dan barang bukti ke Polsek Curup; Bahwa barang bukti yang disita seberat 4,35 gram tersebut adalahpositif metamfetamin (sabusabu) dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian NarkobaNomor 195

satu) lembar Jaket warna Hitam merk Interlock;1 (satu) buah sendok/ sekop;(satu)(satu)1 (satu) buah palu kecil;1 (satu) pak plastik pres;(satu)1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam merk CHQBarang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudan diakui oleh saksisaksi dan Terdakwa benar adanya sehingga dapatdipertimbangkan sebagai Barang bukti yang sah dalam perkara ini;1.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:Sertifikat / Laporan Pengujian No. 195

- 195 / Pid.Sus / 2016 / PN. Mam

PUTUSANNomor: 195/Pid.Sus/2016/PN.Mam.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MUHAMMAD ARMINSYAH Als) ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No.195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam, tanggal 7 November 2016, tentang PenetapanHari Sidang;3. Berkas Perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARMINSYAH Als ARMIN AlsBAPAKNYA FATIR bin ABD.

telahdinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Perkara688/Pdt.G/2014/PN.Dps yang berkekuatan hukum yang tetapdan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan aquo;Bahwa terhadap buktibukti lain yang dipergunakan sebagaipertimbangan untuk mengajukan banding oleh Pembandingadalh merupakan buktibukti yang telah dipertimabangkan olehMajelis Hakim dalam perkara register nomor 1185 / Pdt.Bth /2018/PN.Dps dan oleh karenanya terhadap alasanalasan inipatut dikesampingkan;Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 195

ituharus benarbenar telah dapat dijalankan, telah memperolehkekuatan pasti, artinva semua jalan hukum untuk melawankeputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakankarena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakandapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan,banding atau kasasi.Bahwa Pasal 227 ayat (1) R.Bg., pada pokoknyamenyebutkan:Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/PDT/2019/PT DPSPerlawanan tidak dapat mencegah atau menundamenjalankan putusan,d) Berdasarkan Pasal 195

hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disitaitu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerahhukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diptuskanjuga oleh pengadilan itu ;Bahwa dalil pembanding yang menyebutkan menyewaterhadap Para Terbanding tidak memenuhi syarat darisebagaimana tercantum dalam Pasal 195

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 2120 K/Pid.Sus/2014q. 1 (satu) berkas Fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam ;r.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003perihal fungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;. Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;. Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;.

Karya serta PeraturanOrganisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaandiri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya ;15 Bahwa karena itu Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/ 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atas adanya hasilRapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo tanggal 9Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi GorontaloNomor : 195

/DPDGOLKAR/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2011(Tergugat II) tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Tergugatharus dengan segera mencabut Surat Keputusan Nomor : KEP130/DPP/ GOLKAR/VITI/2011 yang diterbitkan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya (Tergugat I) yang didasari atasadanya hasil Rapat Pleno DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalotanggal 9 Agustus 2011 dan Surat DPD Partai Golkar ProvinsiGorontalo Nomor : 195/DPDGOLKAR/VII/2011

PartaiGolongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor : 196/DPDGOLKAR/PROVGTLO/VII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang diterbitkanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya ProvinsiGorontalo (Tergugat IT) ;7 Memerintahkan Tergugat I untuk segera mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP130/DPP/GOLKAR/VIII/2011 tanggal 16Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PartaiGolongan Karya ;8 Memerintahkan Tergugat II untuk segera mencabut SuratKeputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Gorontalo Nomor: 195