Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);123.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dankarena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

MashariRais, SH telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD KotaSamarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA maka denganterdaftarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr.

Memerintahkan PARATURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda prosesPemberhentian dan Pergantian Antar waktu (PAW) PARATERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA49TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewl/Sde);2.

Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B2063/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais, SH.

PAW. III ).Bahwa dalam masa perkawinan antara Safrel Zein dengan Pemohon 6 SusyDewi, telah dikaruniai 1 ( Satu ) Orang anak kandung yang bernama:1 ee )Hal. 3 dari 11 hal. Pent.

PAW.

PAW. V.6 ).memenuhi syarat untuk memperoleh KartuTanda Penduduk ( KTP ).Hal. 4 dari 11 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2021/MSBir.Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Alm mempunyai anak lakilakidan Perempuan Antara lain :"=Bahwa Ayah kandung dari tersebutdiatas telah meninggal dunia pada tanggal 20121976 di Desa GeudongGeudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternateuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini sebelum menjatuhnkan putusan akhir, kiranya dapatmenjatuhkan putusan sela dalam provisi, melarang Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat , TurutTergugat II, Turut Tergugat IIl dan Turut Tergugat IV melakukan prosesPergantian Antar Waktu (PAW

) terhadap diri Penggugat ataumenangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap;Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IVdan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikanHalaman 3 dari 11 hal.

batal demi hukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan TergugatIV Nomor SKEP/02/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 September2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura;Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten HalmaheraBarat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 September 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan sah surat pernyataan tentang tidak di PAW

Nomor 160 K/Padt.SusParpol/201810.11.12.Barat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yangditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten HalmaheraBarat tertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan pengusulan pemecatan danpengusulan pergantian antar waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan

batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor : 49/DPP-PHPU/2014 tentang Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang Terkait dengan Kode Etik dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat tertanggal 16 September 2014;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat , TergugatIl, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukummelaporkan, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskandilakukannya Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai Anggota DPRD Kota Medan;.

Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahmenimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan persengkongkolan agar dilakukannya Penggantian Antar waktu(PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan MasaJabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Penggantian Antar waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD KotaMedan Masa Jabatan Tahun 20142019;b.

) terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan;Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat , Tergugat II, danTergugat III telah menimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat Il, danTergugat III telah melakukan persengkongkolan agar dilakukannya PenggantianAntar waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota MedanMasa Jabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat KeputusanTergugat Nomor: 78/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Demokrat DPRD Kota MedanProvinsi Sumatera Utara AtasNama Parlaungan Simangunsong, ST tertanggal 9 Februari 2018;7.

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor : 273/EX/U/XIV/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan.4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor :161.3/308/DPRD/X1V/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkan TergugatIl melalui surat Nomor : 273/EX/U/XIV2014 dengan alasan belummemenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan pasal 140 ayat(1),(2),(8),(4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.5.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 14 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda bukti P.6Surat dari Muh.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan perihal penyampaian surat DPP PPP untuk tidakmengabulkan permohonan PAW terhadap kader PPP (bukti sesuai asli)diberi tanda Bukti P.7Surat dari Muh. Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua KPUD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.

PARPOL/2015/PNMks13.14.15.16.17.18.19.Keberatan terhadap proses PAW atas nama Muh = TaufiqZainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda Bukti P.12Surat gugatan yang diajukan oleh Muh.

(Pihak Pertama) sebesarRp10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) atas kerelaan proses PAW (PergantianAntar Waktu) DPRD Kab. Bangka Barat atas nama Saudara Adian, S.E.2. Uang penggantian tersebut akan dibayarkan setelah Saudara Adian, S.E.dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan dibebankankepada Saudara Adian, S.E.3. Bahwa saudara Puliman, S.E.

(Pihak Pertama) akan menandatangani suratpernyataan pengunduran diri atas PAW (Pergantian Antar Waktu) AnggotaDPRD Kabupaten Bangka Barat.Halaman dari 3 halamanPutusan Akta Perdamaian nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk4.

PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD ProvinsiLampung hanya tinggal 5 bulan, nnmun TERGUGAT mengabaikan semuahal yang seharusnya dipertimbangkan ketika TERGUGAT mengeluarkanOBYEK SENGKETA, antara lain kepentingan rakyat yang mempercayakanPENGGUGAT sebagai Anggota DPRD PROVINSI LAMPUNG,Pertanggungjawaban PENGGUGAT pada akhir masa tugas yang tinggal 5bulan lagi baik kepada rakyat maupun kepada Pemerintah dll ;1516Bahwa pada sisi yang lain bahkan sudah menjadi kebiayaan TERGUGATyaitu ketika sebuah proses PAW

atau Proses Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRRI, DPD, DPRD dll. diproses oleh TERGUGAT, sementaraitu terdapat upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri atau badanPeradilan lainnya terkait proses PAW/Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDPRRI, DPD atau DPRD, maka TERGUGAT selalu mengambil sikapdiam/menunggu/menunda proses Pemberhentian atau Proses PAW, hinggaproses gugatan itu diputus oleh Pengadilan ybs hingga putusan berkekuatanhukum tetap.

Arif Suhaimi, SH.HI telahmemenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung, sisa masa JabatanTahun 20092014 ; Berdasarkan hal tersebut diatas, Ketua DPRD Provinsi Lampung dengan suratnomor 160/048/12.01/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung, menyampaikan persetujuanPAW Sdr. Arif Suhaimi, S.HI menggantikan Sdr Drs. H.

(foto kopi sesuai dengan aslinya ) ; Surat Gubernur Provinsi Lampung tanggal 10 Februari 2014Nomor 160/0270/02/2014 Perihal Usul Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari SuratKetua DPRD Provinsi Lampung Nomor: 160/048/12.01/2014, tanggal 15Januari 2014, Perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov.Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 160/0270/02/2014, tanggal10 Pebruari 2014, Hal: Usul Penggantian Antar Waktu Anggota (PAW)Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa.

171.3.2.449095 tahun 2013Halaman 4 dari hal 28 putusan No.30/Pdt/2015/PT.SMRtentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kabupaten Kutai Timur, tertanggal11 Oktober 2013;b.Hasil Sidang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Timur tanggal 6November 2013 yang memutuskan dan menetapkan Jadwal Kegiatan DPRDKabupaten Kutai Timur bulan November masa persidangan III tahun 2013,yakni pada poin 5 dengan uraian kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu(PAW

SGT, tertanggal 22April 2014 Mengenai Gugatan perbuatan Melawan Hukum ( PHM ) yang ditujukan terhadapTERGUGAT II atas dasar tidak terlaksananya pergantian Antar waktu ( PAW) antaraPENGGUGAT dengan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Sdr " HM. MASTUR DJALAL,SH. "sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai rimur dari partai Kedaulatan periode 2009 2014bahwa penolakan TERGUGAT Il atas surat Gugatan yag ditujukan kepada TERGUGAT.

"H.MMASTUR DJALAL, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk pengganti Antarwaktu ( pAW ) periode 20092014 yang berdasarkan SK.

MASTUR DJALAL,SH Dari partai Kedaulatan bukanlah merupakan adanyakesalahan dan tanggung jawab TERGUGAT II karena Domain tersebut telahHalaman 17 dari hal 28 putusan No.30/Pdt/2015/PT.SMRberada kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Kutai Timur di sangatasehingga alasan hukum apapun atas dalil hukum PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II yang810menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakanpergantian Antar waktu ( PAW ) atas diri PENGGUGAT kepada H.M.

MASTUR DJALAL,SHharuslah DITOLAK;Bahwa alasan hukum lainnya dimana PENGGUGAT mendalilkan mengalamkerugian baiksecara Materil maupun Imateril oleh karena kapasitas PENGGUGAT tidak terakomodieruntuk duduk dalarn kapasitas anggota DpRD kabupaten KutaiTimur atas dasar pergantianAntar waktu ( PAW ) sisa masa jabatan 2009 s/d 2014 yang menggantikan HM. MASTURDJALAL, SH anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK.

berat hati Para Penggugat ataspermintaan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat melakukanpernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten SeramBagian Barat mengusulkan pemberhentian antar waktu kepadaTergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat dan untuk menindaklanjuti Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat,Bupati Seram Bagian Barat melalui Suratnya Nomor: 214/40tanggal 22 juli 2013 menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga GugatanPenggugat kabur (obsucur libel) karena secara jelas dan tegas telahmenggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang SALAH dan atauFRE LIF es cee cana een asain eae a te4) Bahwa yang menjadi sumber hukum dan atau Dasar HukumTergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram BagianBarat dalam memproses Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorBerdasarkan uraian diatas maka secara jelas Gugatan Para Penggugatsebagaimana dalildalilnya yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2011 pasal 103 sebagai sumber hukum dan atau dasar hukum untukmenyatakan proses Pemberhentian dan PAW telah menyalahi secaraProsedural dan substansi telah memenuhi unsur Gugatan Yang Kabur

Bahwa yang perludipahami benar dan sungguh oleh Para penggugat, bahwa yangTergugat sangat teliti dan cermat serta menjunjung kepastianHukum sehingga dari 6 (enam) orang yang diresmikanpemberhentiannya ( Keputusan Gubernur nomor 198 Tahun 2013tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianBarat) tetapi hanya 5 (lima) orang anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat yang diresmikan PAW ( KeputusanGubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30

Hal ini diakibatkan berkas PAW atas Nama Julius.M. Rutasow tidak lengkap dan tidak usulkan Partai Pengusahadan pekerja Indonesia sehingga adalah tidak benar dan melawanhukum jikalau Tergugat melakukan PAW atas nama JULIUS MRUTASOW karena calon Penggantinya tidak memenuhi dan tidakmelengkapi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturanperundangundangan. Untuk itu dalildalil Para penggugat harusditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan, karenatidak berdasar dan mengada7.

Bahwa sampai sekarang proses penyelesaian sengketa di Mahkamah PenyelesaianSengketa (MPS) PAN di Jakarta yang Penggugat ajukan belum selesai dan belum adakeputusan, apakah gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 diterima atau tidak "artinyabelum ada keputusan dari MPS PAN";9 Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan usulanPemberhentian Antar Waktu (PAW

) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaSolok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasil dariMahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sebagai wadahpenyelesaianpersengketaan politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011, perbuatan Tergugat I tersebutadalah perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan hukum;10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan PemberhentianAntar Waktu (PAW) atas diri Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan TergugatIl Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ

karena merugikan Penggugat baik moril maupun materil;11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan semenamenakepada Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat IIharuslah dibatalkan, dan Surat Tergugat I Nomor PAN 10411/A/KS/67/XI2012 tgl.11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

tentang pemberhentian tetapPenggugat sebagai anggota PAN, adalah perbuatan yang tidak melalui mekanisme yangdiatur oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD ART PAN dan merupakanperbuatan semenamena yang merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/KUSJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II;5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian AntarWaktu (PAW

1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan salah memberikanpertimbangan hukum, maka oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum, sebab persoalannya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok adalah dengan alasan bahwa Penggugat sedang mengajukangugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sesuai P.VI, belum adaputusan dari MPS, Penggugat/Pemohon Kasasi telah diajukan PAW

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret 2016yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapat pleno DPW PBBProvinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentian Penggugat sebagaipengurus dan anggota Partai Bulan Bintang serta Surat NomorB226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari 2017 tentang usulPergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugat Ir.

Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4 Maret2016 yang dikeluarkan Tergugat dan Berita Acara Rapat Pleno DPWPBB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 April 2016, agendapenetapan pemberhentian Penggugat sebagai pengurus dan anggotaPartai Bulan Bintang serta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438tanggal 16 Januari 2017 tentang Usul Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiSelatan atas nama Penggugat Ir.

AD) danAnggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanyang melanggar putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang;Menyatakan Surat Nomor A137/DPPSek/05/1437 tanggal 4Maret 2016 yang dikeluarkan Tergugat dan berita acara rapatpleno DPW PBB Provinsi Sulawesi Selatan perihal pemberhentianPenggugat sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintangserta Surat Nomor B226/PWSSSek/02/1438 tanggal 16 Januari2017 tentang usul Pergantian Antar Waktu (PAW

) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan indisipliner tersebut jugasangat sangat merugikan Penggugat selain dipecat dariKeanggotaan Partai yang sangat Penggugat cintai juga haruskehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa dan Negarajuga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.Langkat

Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.

Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 049 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0255 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.

Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0287 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, cukup beralasan menurut hukum..

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat Ill dk) berdasarkan Surat Nomor :0287 / EXT /B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, adalah sah dan berkekuatanhukum.8.

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013yang telah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yangtelah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Termasuk perjalanan dinas apabila melaksanakan tugasperjalanan dinas ;Bahwa saksi mengetahui adanya proses Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) an.

Nomor 95 K/PID.SUS/2017itu tidak menyetujuinya dan melakukan protes namun prosesPAW tersebut tetap berjalan ;Bahwa atas usul PAW dari Partai PKS tersebut, saksi pernahmenanyakan kepada Ketua PKS Luwu Timur yaitu Sdr.

Nomor 95 K/PID.SUS/201785.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS09PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang